Seputar Demokrasi, Secuil Moralitas

Demokrasi adalah sebuah kebisingan. Demokrasi itu berisik. Itulah konsekuensi berdemokrasi. Anda suka atau tidak, terima atau tidak, setidaknya pahami dulu asumsi dasarnya. Agar tidak kintir dengan arusnya.

Beberapa mereka yang mengerti seluk liku demokrasi, memperoleh keuntungan. Sambil menyelam, minum air. Beberapa lainnya, meski juga piawai, memilih abstain rokok’an di gardu ronda. Sambil menyelam, minum kopi, gaplek’an, dsb, dsb. Tulisan ini membahas yang pertama. Yang kedua mohon maaf lain kali, lain waktu. Mungkin juga lain tempat.

Anda tidak bisa menghentikan ocehan-ocehan itu. Berisik adalah cirinya. Ocehan balas ocehan, pendapat lawan pendapat, asumsi versus asumsi, dsb, begitu dst. Untuk menghentikan seorang Rocky Gerung misalnya, anda mesti hadirkan ocehan yang lebih berbobot. Terserah nilai apa yang terkandung dalam ocehan Anda. Sehingga yang unggul adalah pendapat yang mampu meredam pendapat (atau ocehan, asumsi) lainnya. Setidaknya sebelum ditangkal lagi oleh pendapat baru yang mampu meredamnya kemudian. Ya, meredam dalam arti membantah.

Sekarang pointnya adalah meredam. Praktiknya: bantah-membantah. Pendapat mana/siapa yang paling bising. Maksudnya, yang paling berpengaruh, paling didengar, paling luas efeknya. Pertanyaan kemudian ialah faktor apa yang membuat argumen itu unggul? Yang oleh sebab itu seseorang bisa menyelam sambil minum air, dalam demokrasi. Kapan-kapan kita ulas soal faktor itu.

Dengan goal yang paling berpengaruh, paling didengar, dan paling berefek, maka tak begitu menjadi soal apakah pendapat siapa/mana itu benar atau salah, baik atau buruk. Yang penting tujuannya tercapai. Moral? Lain soal. Hubungannya dengan moral sangat bergantung pada tingkat pemahaman audiensnya. Kalau yang skalanya luas, local wisdom seperti apa yang berlaku di masyarakat itu, atau sejauh mana daya jelajah nalar publik menjangkau telikungan, lipatan, atraksi retorika itu.

Artinya apa? Moral adalah diskursus sekunder dalam demokrasi. Merupakan instrumen relatif dalam praktik berdemokrasi. Lebih jauh jika disangkut-pautkan dengan moralitas agama. Hampir bumi-langit jaraknya. Karena demokrasi dalam praktiknya cuma dua: ekonomi dan politik. Campur baurnya disiplin moral (atau agama) hanyalah instrumen pelengkap untuk mencapai goal. Sebagaimana dibahas di atas. Apakah itu baik atau buruk, benar atau salah, selama ia selaras dengan pemahaman audiensnya maka tak menjadi soal. Yang penting tak terjadi resisten luas.

Apakah keputusan pak Jokowi jatuh pada KH. Ma’ruf amin itu tepat? Apakah itu mendzolimi (atau setidaknya mempermainkan) pak Mahfud? Apakah keputusan pak Prabowo memilih pak Sandiuno tepat atau tidak? Apakah pak Prabowo mengabaikan ijtima’ ulama, mempermainkan kesetiaan PKS? atau, apakah kandidat capres/cawapres atau menunggangi agama tertentu? kenapa pak Said aqil mengatakan pak Mahfud bukan kader NU? mengapa pak Amien rais ujungnya bilang itu hanya guyon setelah sebelumnya getol menentang pemerintahan pak Jokowi?

Itu semua murni proses politik. Begitulah dialektikanya.

Apakah perilaku itu baik sebagai panutan publik, karena secara langsung maupun tidak itu merupakan potret pendidikan politik yang kemudian mempengaruhi alam pikir masyarakat? Di situlah domain moralitas. Pada tema itu diskursus moral menjadi relevan. Sebelum lebih lanjut dipertautkan lagi kepada moralitas agama tertentu.

Hanya saja, moralitas merupakan tema sekunder dalam proses demokrasi di Indonesia. Untuk sopan santun menyebut nihil praktik politiknya di lapangan. Meski saban hari gentayangan sebagai diskursus di dunia maya maupun layar kaca. Apakah fakta itu baik dipertontonkan kepada publik? itu lain hal.

Dahulu, di yunani, tempat dimana gagasan demokrasi itu muncul, siapa saja bebas naik mimbar berbicara apa saja memperkenalkan kreatifitas idenya. Kebebasan itu hanya dibatasi rasionalitas. Ketika yang dibicarakan adalah hoax, ketika itu pula ia menanggung penghakiman masyarakat. Ya, nalar publik bekerja. Sebagaimana di Nusantara dahulu, dahulu di penghujung sisa kejayaan Majapahit sebelum berganti era Kesultanan Demak sepenuhnya, Nyoo lay wa diangkat oleh Kesultanan Demak untuk memimpin Majapahit, mengendalikan masyarakat yang masih bersetia kepada Majapahit. Singkat kata singkat cerita, karena dianggap tak becus oleh masyarakat, ia dihakimi massa pada saat itu. Sekali lagi, nalar publik bekerja.

Maka tak butuh lembaga sedemikian rupa sebagaimana dewasa ini. Semisal, KPI, KPK, dsb dsb.. Karena nalar publik bekerja, sensitifitas publik hidup, semua saling merawat dan menjaga berdasarkan local wisdom yang ada. Gotong royong. Tata tentrem kerta raharja.

Ya, itu dulu. Lain dulu lain sekarang.

Sehingga pilihannya adalah pada level mana demokrasi itu akan kita tempatkan. Setelah terlebih dahulu mengetahui pada tahap mana capaian demokrasi kita sekarang ini.

Selamat memperingati Hari Proklamasi kemerdekaan!

The following two tabs change content below.

Iven Hartiyasa Prima

Mahasiswa Universitas Mulawarman, Program Studi Hubungan Internasional. Bisa dihubungi di nomor: 085245635568.

Iven Hartiyasa Prima

Mahasiswa Universitas Mulawarman, Program Studi Hubungan Internasional.
Bisa dihubungi di nomor: 085245635568.

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *