Kegaduhan di ruang publik kini terjadi kembali. Isu utama yang muncul adalah kenaikan iuran BPJS kesehatan dan masalah pelonggaran penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo melalui Perpres nomor 64 tahun 2020 resmi menetapkan kenaikan iuran BPJS di bulan Juli, Agustus dan seterusnya.

Pertanyaan besarnya adalah kenapa kegaduhan selalu terjadi ketika harga-harga hendak dinaikan, termasuk iuran BPJS? Jauh sebelum iuran BPJS dikabarkan akan naik, kegaduhan sudah sangat terasa. Tahun lalu misalnya ketika Presiden mengeluarkan Perpres 75/2019 telah mengundang kegaduhan publik, meski Perpres telah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Lalu apa dampaknya bagi masyarakat? Secara psikologis hal tersebut sudah terasa terutama masyarakat dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Juga bagi beberapa perusahaan yang harus menaikan biaya operasional bagi kegiatan usahanya sampai gaji pegawai.

Kepala negara yang seharusnya menjadi patron dalam memutuskan kebijakan pro rakyat, ternyata tidak lebih dari dagelan politik. Berbagai keputusan dalam kebijakan tak lebih dari atraksi haus akan publisitas.

Masing-masing pihak pasti beranggapan bahwa pilihannya adalah tepat. Argumentasi pihak yang setuju kenaikan iuran BPJS dan pihak yang tidak setuju sangat penting bagi proses pendidikan politik masyarakat.

Sesungguhnya bukan naik atau tidak naiknya yang penting bagi masyarakat. Jika naik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya kita akan mendukung penuh. Kalau naik hanya menimbulkan kesengsraan dan bertambahnya rakyat miskin maka untuk apa.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani seringkali mengeluarkan pernyataan di media massa mengenai dampak baik bila iuran BPJS naik “Sebagai upaya menutupi kerugian negara.” Namun hal tersebut justru memberikan kesan bahwa Pemerintah selama ini tidak tepat dalam mengeluarkan kebijakan.

Menteri sebagai representasi partai politik dan kaki tangan Presisen seharusnya dapat menjadi sarana pendidikan rakyat, sayangnya hal tersebut belum difungsikan seara memadai.

Patut diingat, segala gerak-gerik para aktor politik diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Mereka perlu sadar bahwa rakyat juga memperhatikan sepak terjang mereka, tetapi mereka lupa bahwa apapun jenis pencitraan yang coba ditampilkan tidak akan membekas di hati rakyat jika itu hanya dikreasikan tanpa datang dari karakter yang sesungguhnya.

Jika berpikir elektabilitas maka sesungguhnya tidaklah perlu kampanye jor-joran, cukup memanfaatkan amanah yang dipegang, rakyat tidak butuh diiming-imingi elektabilitas.

Belajar dari Antonio Gramsci

Antonio Gramsci, seorang pemikir Marxis asal Italia mengkombinasikan analisis dari ekonomi Marxis yang penekanannya pada proses politik dan kultur.

Frans Magnis Suseno dalam bukunya “Dalam Bayangan Lenin, Enam Pikiran Marxis dari Lenin sampai Tan Malaka: 2003” mengemulakan bahwa Gramsci membangun konsep yang dapat menjelaskan kenapa beberapa kelompok mampu memiliki kekuasaan dan bagaimana kelompok yang berkuasa tersebut kemudian membangun dan menjaga kepemimpinan moral dan kepemimpinan budaya.

Berbeda dengan determinisme ekonomi, Gramsci berpendapat bahwa hegemoni tidak otomatis berasal dari mereka yang memiliki dominasi ekonomi dari kelas yang berkuasa, tetapi adalah sesuatu yang harus dibangun dan diperjuangkan.

Gramsci mengamati kekhasan situasi yang ada di Italia ketika itu. Gramsci menyatakan bahwa sekonomi bukanlah faktor utama dari perjalanan sejarah manusia, akan tetapi hubungan seseorang di dalam masyarakat, posisi seseorang dalam masyarakat, bagaimana seseorang kemudian mencari kesepakatan diantara sesamanya, dan kemudian membangun masyarakat berdasarkan kesepatakan tersebut.

Gramsci menolak bahwa ekonomi adalah satu-satunya faktor yang memainkan peran yang signifikan dalam masyarakat. Ia meyatakan harus dicapai keseimbangan antara kondisi ekonomi dan pembangunan kekuatan ekonomi, kebudayaan dan ide. Dirinya mengakui bahwa ada sebuah keteraturan sejarah di dalam suatu masyarakat, tetapi ia menolak bahwa perkembangan sejarah masyarakat adalah sesuatu yang otomatis dan tak terhindarkan.

Menurutnya perubahan akan terwujud bila masyarakat bertindak, dan sebelum mereka bertindak mereka harus mampu memahami hakikat dan situasi keberadaan mereka dalam suatu sistem yang sedang mereka jalani.

Dalam konsep besar hegelianismenya, Gramsci percaya bahwa mereka yang ada di kelas kontrol itu hegemonik, yang bukan hanya mengontrol harta benda dan kekuasaan, tetapi juga ideologi masyarakat. Hegemoni sebagai kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh pihak yang berkuasa. Hegemoni berbeda dengan koersi yang dijalankan oleh pemilik kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif.

Dominasi dari kelompok sosial yang berkuasa tidak hanya diakibatkan oleh kondisi ekonomi mereka yang mendominasi, tetapi juga harus dikonstruksi dari kepemimpinan moral dan kepemimpinan budaya.

Gramsci menyatakan harus ada gagasan yang dibangun oleh para intelektual yang kemudian disebarluaskan ke masyarakat dan dipraktekan oleh mereka sendiri. Menurutnya massa tidak dapat membangun gagasan-gagasan semacam itu. Kalaupun mampu dan ada, mereka hanya dapat mengalami pada level keyakinan.

Masyarakat tidak dapat sadar dengan sendirinya, mereka harus dibantu oleh para elite sosial yang mempengaruhi mereka agar melakukan aksi yang mengarah kepada revolusi sosial. Gramsci memokuskan pada gagasan kolektif dibanding pada struktur sosial seperti ekonomi yang menjadi basis dari kaum Marxian.

Penghubungan antara konstruksi hegemoni dengan perjuangan ideologi untuk memenangkan hati masyarakat. Peran krusial untuk memantapkan ideologi tersebut ada di intelektual. Para intelektual tersebut harus mengakar di masyarakat.

Aktor politik dan para intelektual, terutama yang sedang memiliki jabatan penting dalam pemerintahan tentunya harus belajar banyak pada pemikiran Gramsci dengan menyentuh akar permasalahan serta pertimbangan kondisi psikologi kebangsaan bukan larut dalam hegemoni kekuasaan, terlepas dari ideologi masing-masing pihak.


Sumber gambar: Google

ditulis oleh

Faisal Razak

Mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Makassar; Pemerhati kebijakan sosial, ekonomi politik