Lagi, dan lagi. Umat kembali marah-marah dengan merah. Marah-marah tak keruan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, dengan agak sembrono  menyama-nyamakan PKI dengan PDIP, partai yang sedang menguasai hajat hidup orang banyak.

Menyamakan PDIP dengan PKI, maaf, sesungguhnya menghina PKI itu sendiri.

PKI itu penyayang buruh dan pemberi hadiah untuk umat yang kere dalam berbagai profesi, terutama buruh, apa yang kemudian disebut THR (tunjangan hari raya), sementara PDIP kan tidak. PKI emoh dengan undang-undang yang potensial tidak menguntungkan buruh dan keluarga kerenya, sementara PDIP kan tidak. PKI nehi kepada oligarki yang segelintir jumlahnya itu, PDIP kan tidak begitu terlalu. PKI begini, sementara PDIP begitu.

Sudahlah, berhentilah memakan umpan untuk memurkai sesuatu yang sesungguhnya tidak sepadan. Apalagi, sesuatu itu sudah menjadi hantu gentayangan begitu lama di langit hitam politik Indonesia. Hantu yang dijadikan aib sekaligus stigma.

Sudahilah mengusung amarah yang sesungguhnya fatamorgana ketimbang melihat kenyataan yang nanar; hidup sehari-hari makin terjepit oleh pandemi flu dan resesi ekonomi. Umat marah kepada hantu, tetapi lupa di hadapannya digenjet oleh iuran asuransi kesehatan yang dinaikkan pemerintah, sementara pelayanan makin amburadul.

Alih-alih memurkai PKI, di hadapan terjangan Covid-19 yang tidak juga mau surut ini, barangkali kita bisa becermin kepada sejarah, semacam pengakuan.

Saya mengajak Anda memasuki gelombang pertama pandemi flu spanyol di Hindia Belanda. Media massa semasa menyebut pandemi ini dengan “wabah influenza”. Jarum waktu menunjuk warsa 1918 saat pandemi ini tiba di negeri yang dipimpin Gubernur Jenderal Johan Paul Graaf van Limburg Stirum.

Saat terjangan pertama pandemi ini, bagaimana reaksi pergerakan umat yang dimotori Sarekat Islam (SI) dengan persebaran cabang hingga ke Gorontalo, Jambi, Bengkulu?

Setidaknya, ada tiga isu besar yang pasang bersamaan dengan jumlah umat yang terpapar influenza: penghinaan agama, pembelaan buruh, dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Volksraad).

Ada satu pihak di tubuh gerakan umat berbasis utama di perkotaan ini—dalam hal ini dimotori Presiden Centraal Sarekat Islam (CSI)—lebih mengutamakan isu penodaan agama dan kesibukan ikut serta mendapatkan kursi di Volksraad. Sementara di pihak lain emoh dengan dua isu itu. Terutama turut serta dalam barisan pemanggul isu agama yang justru merugikan anggota karena mengeluarkan banyak iuran untuk kegiatan rapat-rapat.

Ada yang lebih penting dari itu, yakni belapati terhadap keluarga buruh Hindia yang mayoritas beragama Islam yang terjepit oleh dua pandemi: influenza dan juragan pabrik/perusahaan.

Isu agama yang dimaksud adalah kemunculan artikel di surat kabar Djawi Hisworo di Surakarta. Koran ini dikelola para pegiat Sarekat Islam Cabang Surakarta dengan motor utamanya adalah jurnalis didikan Tirto Adhi Soerjo, Martodharsono. Djawi Hisworo terserimpet dengan memuat satu artikel kecil yang menyebut Nabi Muhammad ngombe chiu (meminum air oplosan dengan status “keras” alias minuman keras).

Isu ini menggelembung luar biasa besarnya karena “ditangani secara serius” Tjokroaminoto dari Surabaya. Bahkan, untuk membekuk sesama anggota Sarekat Islam bernama Marthodarsono ini dibentuk laskar bernama Tentara Kandjeng Nabi Moehammad (TKNM). Demonstrasi besar-besaran digelar. Vargadering atau rapat-rapat umum dibuka untuk mempabrikasi isu ini.

Bahkan, Hadji Misbach tergoda ikut serta dalam mengamplifikasinya dengan membentuk laskar serupa di Kauman, Surakarta dengan nama: Sidiq, Amanah, Tabligh, Vatonah (SATV).

Isu penodaan agama ini mestinya bisa diselesaikan secara baik-baik dalam internal organisasi, dalam hal ini Sarekat Islam (SI), justru ter-blow up sedemikian-demikian justru oleh para pimpinan besarnya. Apa lagi, Martodharsono ini pengurus teras Sarekat Islam (SI) di Surakarta bersama Mas Marco Kartodikromo.

Namun, tidak bagi Tjokroaminoto. Sepertinya, isu ini buat menghajar SI Surakarta yang memang di tahun-tahun sebelumnya menentang CSI ikut serta menjadi parit besar Indie Werbaar, Pertahanan Hindia. Milisi Indie Werbaar ini dibentuk di berbagai kota dibentuk sebagai belanusa rakyat jajahan kepada Belanda yang dibayangi suramnya Perang Dunia I.

Isu penodaan agama ini juga dipakai sebagai panggung agar CSI mendapatkan kursi di Volksraad yang pembentukannya sedang berlangsung. Selain SI di Surakarta, SI di Semarang dan Yogyakarta memberi tentangan yang cukup keras atas keikutsertaan Sarekat Islam dalam tubuh dewan rakyat bentukan Gubernur Jenderal itu. Sejarah akhirnya mencatat, saat Volksraad diresmikan pada Mei 1918 di tengah grafik pandemi influenza terus menaik, di kolom daftar, terdapat dua nama dari CSI: Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis.

Itu tadi di satu pihak.

Bagaimana pihak lainnya? Pihak lain yang saya maksudkan adalah Sarekat Islam di tiga cabang: Yogyakarta, Surakarta, dan Semarang. Untuk ringkasnya, saya menyebutnya dengan SI Joglosemar.

Di tengah pandemi influenza, SI Joglosemar ini memilih melakukan belapati atau pembelaan mati-matian atas rentannya kehidupan buruh yang notabene adalah umat Islam. Mereka fokus memberikan asistensi, pendampingan, dan advokasi atas buruh. Saudara-saudara, jika ada yang bertanya bagaimana paras sejarah gerakan buruh di Indonesia, sebut saja dengan sepenuh keyakinan bahwa gerakan buruh itu mula-mula lahir dari rahim umat Islam, bukan dari mana-mana.

Jika di pihak sana bikin laskar atau tentara-tentaraan untuk mengganyang sesama aktivis SI, Sarekat Islam Yogya membentuk laskar pembela buruh dengan nama: Tentara Boeroeh Adidarmo. Tentara ini dipimpin ketua SI Yogyakarta, Soerjopranoto. Setelah dua tahun pandemi influenza, tokoh yang juga kakak kandung Ki Hadjar Dewantara ini diberi gelar: “Si Raja Mogok”.

Bagi Adidarmo, membela umat yang tertindas—dalam hal ini kaum buruh—adalah darma besar, darma agung yang diberikan oleh kalangan terpelajar. Tugas tentara buruh di bawah lisensi dari SI Joglosemar ini adalah membangkitkan keberanian buruh untuk menuntut hak-haknya. Jika perlu mogok.

Hasilnya, saat pandemi berlangsung dan pemerintah sibuk melakukan penanganan, secara sporadis buruh melakukan berbagai mogok kerja. Memang, masih sporadis. Namun, di mana ada aksi mogok, di situ ada SI Joglosemar, di situ ada Adidarmo.

Misal, pemogokan buruh di pabrik industri mebel “Andriesse” di Poncol, Semarang pada 5 Februari 1918. Aksi pemogokan yang tergolong cukup besar ini dikawal secara khusus koran Sinar Djawa miliki SI Semarang. Hoofdredactuer Sinar Djawa adalah Semaoen yang sekaligus Ketua SI Semarang.

Untuk memperkuat posisi isu, Tentara Boeroeh Adidarmo bikin koran sendiri dengan nama Medan Budiman. Dari nama laskar dan nama koran kita tahu imajinasi macam apa di kepala para penggeraknya. Bahwa, berjuang bersama kaum buruh adalah darma agung adalah sebudiman-budimannya perjuangan. Bahwa, perjuangan budiman umat adalah keadilan ekonomi. Bahwa, mengkritisi dan perjuangan menghapus undang-undang yang merugikan buruh, seperti Poenale Sanctie—undang-undang Cipta Kerja yang mengatur tentang sanksi yang akan diberikan kepada kaum kuli/buruh perkebunan jika mereka melanggar kontrak kerja—adalah darma besar.

Di aras realitas inilah SI Joglosemar berjumpa dan berlaga di barisan yang sama dengan ISDV atau Indische Sociaal-Democratische Vereeniging. Perhimpunan aktivis sosial demokratik ini dimotori orang Belanda. Saat Sneevliet dijebloskan di penjara Semarang, SI Joglosemar terus melakukan advokasi. Begitu pula sebaliknya, saat ada aktivis SI Joglosemar terkena delik, ISDV yang bersuara sangat lantang.

Mas Marco Kartodikromo, aktivis SI Surakarta dan juga seorang jurnalis, dengan terus terang menyebut alasan mengapa mereka membela Sneevliet. Di koran Sinar Djawa edisi 8 April 1918 ia menulis: “Bagi kalangan ‘kaoem pergerakan rakjat’ Sneevliet adalah seorang berbangsa Belanda ataoe seorang ‘pembela kita kaoem rendah dan kaoem tertindas’, orang ‘kromo’ jang berkata teroes terang”.

Bergandengan tangan dengan ISDV, SI Joglosemar seperti mendapatkan amunisi untuk total berada di medan juang buruh Hindia. Bukalah Medan Boediman edisi 24 April 1918, kita mendapatkan pandangan kontribusi macam apa dan bagaimana yang diberikan ISDV saat gerakan umat di Sarekat Islam ini berada dalam gelanggang buruh pabrik gula.

Mengutip orang terkuat kedua di ISDV, Adolf Baars, laskar buruh di Tentara Boeroeh Adidarmo memberi atribusi bahwa seluruh pabrik gula di Jawa adalah milik sekelompok kecil orang, yaitu kaum kapitalis. Orang-orang kapitalis menyewa tanah-tanah kaum buruh dengan harga yang murah untuk dijadikan perkebunan. Kaum buruh bekerja keras, tetapi hanya diberi sedikit upah. Lanjut Baars, ISDV menghendaki pembagian hasil yang lebih bijak demi kesejahteraan kaum buruh.

Saat ISDV, misalnya, membentuk cabang di Yogyakarta, dengan cepat SI Yogya dan Tentara Boeroeh Adidarmo melepas penggiatnya untuk memimpin ISDV.

Kita kemudian tahu, sepanjang September 1918 hingga 1919, buruh-buruh di Jawa memiliki keberanian. Mereka maju dengan saf-saf yang rapi dengan diimami Sarekat Islam.

Kekuatan inilah yang kemudian melahirkan apa yang kemudian umat kenal dengan nama: Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pengelola PKI generasi awal pada 1920, ya, orang-orang Sarekat Islam ini, terutama faksi Sarekat Islam Joglosemar.

Jadi, umat, akuilah dengan sepahit-pahit kenyataan bahwa PKI itu lahir dari tubuh umat yang sedang dicincang oleh pandemi influenza selama tiga tahun 1918-1920. Bahwa PKI itu bagian dari sejarah pergerakan umat ini. Bahwa ada suatu masa bagaimana pergerakan umat Islam ini sangat peka dengan isu-isu krusial tentang ekonomi politik yang berkeadilan semacam isu buruh dengan segala perangkat undang-undang pembunuh ekonomi kaum buruh.

Itu.


Sumber gambar: https://www.pancaran.net/136/sarekat-dagang-islam-dan-kebangkitan-nasional/

ditulis oleh

Muhidin M. Dahlan

Penulis buku "Tuhan, Izinkan Aku Menjadi Pelacur" dan Guru Utama di program Kelas Menulis Kreatif yang diselenggarakan Radio Buku Yogyakarta.