Memahami Pluralisme

Indonesia adalah negara majemuk. Ada banyak agama, suku, ras, budaya, dan bahasa yang hidup di dalamnya. Tuntutan untuk membangun kehidupan bersama akhirnya menjadi tujuan yang tak terelakkan, untuk menghindari konflik identitas, agar setiap keragaman dapat hidup rukun dan harmonis.

Untuk itulah, pluralisme harus terus dikampanyekan, agar menjadi gagasan dan tatanan nilai masyarakat. Karena pluralisme dapat membuat masyarakat memahami arti penting dari membangun kehidupan bersama di dalam struktur masyarakat majemuk. Kesadaran tersebut diperlukan, agar keragaman tak dipandang sebagai masalah, namun kenyataan sosial yang memperkaya kehidupan kolektif manusia.

Namun masalahnya, masih banyak dari masyarakat yang belum memahami dengan betul makna dari pluralisme. Bahkan, masih memahami pluralisme secara keliru dan simplistis. Misalnya ada anggapan bahwa pluralisme mengajarkan sebuah doktrin bahwa “semua agama sama-sama benar”. Konsep ini selalu dijadikan alasan sebagian orang untuk menolak pluralisme. Bahkan ikut menyebarkan pemahaman keliru tersebut.

Padahal pluralisme tak mengajak orang-orang untuk menolak klaim kebenaran agamanya sendiri, atau menyetujui klaim kebenaran agama lain. Pluralisme tak sama dengan relativisme, paham yang menolak klaim kebenaran tunggal karena kebenaran dianggap tidak mutlak.

Pluralisme justru bertujuan untuk menghargai dan merawat perbedaan-perbedaan, sekaligus mempertahankannya. Setiap agama berhak untuk berbeda pendapat dan mengklaim kebenaran agamanya. Namun sikap tersebut tak boleh dijadikan alasan untuk memulai pertikaian, melainkan harus dihargai sebagai pilihan berkeyakinan.

Karena dalam pluralisme, kebenaran masing-masing agama adalah bentuk keunikan ekspresi manusia dalam mendekati Tuhan sebagai “mysterium tremendum et fascinans”. Di sana ada nilai ketuhanan yang universal sebagai titik temu agama-agama.

Meski pluralisme memandang agama dapat bertemu pada basis nilai yang universal. Namun adanya titik temu tersebut tak berarti bahwa setiap agama sama-sama benar. Titik temu tersebut hendaknya dijadikan sumber pemersatu setiap agama, tanpa harus meninggalkan identitas keagamaan dan esensi ajaran masing-masing.

Pluralisme juga tak hanya sekadar pengakuan atas keragaman sebagai realitas yang tak dapat dihindari. Karena sekadar mengakui keragaman, belum tentu membuat seseorang atau kelompok meninggalkan sentimen dan prasangkanya terhadap “lyan”. Sebuah kelompok agama bisa saja menerima agama lainnya sebagai keyakinan yang diakui di Indonesia. Namun belum tentu mereka sudi berteman, apalagi menjalin persaudaraan lintas iman.

Pluralisme terlalu sempit jika hanya dimaknai sebagai toleransi pasif seperti itu. Tapi pluralisme mengandung ajakan untuk saling memahami perbedaan-perbedaan. Membangun kesepahaman antar suku, agama, dan ras, bertujuan untuk meminimalisasi sentimen, memupuk persaudaraan, dan meningkatkan kerjasama antar kelompok yang berbeda untuk menciptakan kebaikan bersama.

Persaudaraan tersebut bisa dipererat dengan menumbuhkan sikap welas asih. Pun, bisa dipererat dengan cara saling mengikatkan diri dalam satu identitas bersama, tanpa harus meninggalkan identitas primordial masing-masing. Asumsinya adalah, setiap orang dan kelompok memiliki identitas majemuk. Kita bisa berbeda suku, agama, dan ras, namun kita sama dalam hal kewarganegaraan, atau lebih luas lagi: saudara dalam kemanusiaan.

Jika dikaitkan dalam konteks kewargaan, pluralisme juga mengandung sebuah ajakan untuk mengakui kesetaraan masing-masing warga negara. Karena setiap warga negara memiliki hak yang sama, baik hak untuk memilih sendiri jalan hidupnya, hak untuk tampil di ruang publik, dan yang penting, memiliki hak untuk berbeda.

Walhasil, pluralisme diperlukan untuk merawat kemajemukan bangsa dan menyehatkan praktik-praktik berdemokrasi kita. Hanya dengan menjadi pluralis, tata kelola masyarakat majemuk dapat dilakukan. Tugas pemerintah adalah menjamin keadilan hukum, pemerataan kesejahteraan, pemerataan infrastruktur, dan meminimalisasi politik identitas praktik kepemiluan. Karena praktik politik seperti itu hanya membangkitkan sentimen antar warga negara, memicu api konflik.

Sumber gambar: firstliberty.org

Muhajir MA

Praktisi media. Peminat ilmu sosial-kemanusiaan. Ketua Komisi Intelektual dan Peradaban PB HMI MPO

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *