Menguji Gus Dur

KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih sempat berkelakar jelang Sidang Umum MPR hasil Pemilihan Umum 1999, tatkala dirinya dibandingkan dengan Nurcholish Madjid (Cak Nur) untuk pencalonan presiden. Gus Dur berseloroh bahwa Cak Nur adalah intelektual sedangkan dirinya adalah orang kampung. Jenaka saja karena audiens mengira ada analisis yang akan disampaikan oleh Gus Dur tentang perbandingan dirinya dengan seorang intelektual sekelas Cak Nur. Publik mengenal bahwa Cak Nur memiliki banyak pandangan progresif terkait suksesi kepemimpinan nasional. Sejak tahun 1996 Cak Nur sudah pernah menyinggung pentingnya suksesi untuk menjamin tumbuhnya demokrasi. Ternyata Gus Dur hanya menyifati dirinya dengan sebutan orang kampung.

Kalau Gus Dur menyebut Cak Nur intelektual, lalu dirinya sendiri apa? Bukankah beliau melakukan pencerahan yang kerapkali bertentangan dengan arus besar kebijakan Soeharto? Karena itulah seharusnya ia pun layak disebut sebagai intelektual dalam definisinya Bertrand Russel. Banyak perspektif yang berhasil dimasyarakatkan oleh Gus Dur dan mengubah khalayak menjadi sedikit berani konfrontasi dengan penguasa. Bahkan tahun 1994, kader-kader pendukung Gus Dur sudah meneriakkan “Soeharto has to go!” sesaat setelah Gus Dur terpilih menjadi Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah/Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Ini terjadi justru di depan ribuan tentara dan puluhan tank. Beliau berhasil memenangi pemungutan suara melawan Abu Hasan di Muktamar NU Cipasung, 1994. Tokoh yang didukung Soeharto itu tumbang dengan perbedaan suara cukup jauh; Gus Dur meraih 174 suara sedangkan Abu Hasan 142 suara.

Memang dirinya tak memegang ijazah dalam pendidikan formalnya, namun tatkala diberi kesempatan kuliah doktoral di Australia, tahun 1979, para promotornya merasa Gus Dur telah melampaui pengetahuan akademik yang akan diterimanya di universitas tersebut. Bahkan selanjutnya, beliau sering menerima mahasiswa doktoral untuk konsultasi disertasinya. Itu karena ketekunan Gus Dur menimba pengetahuan secara otodidak tatkala kuliah Aliyah di Kairo, Mesir, 1960. Begitu juga tatkala kuliah di Department of Religion, Baghdad University, Irak, telah menghabiskan waktunya mengelilingi berbagai perpustakaan. Begitu juga dengan universitas terkemuka untuk membaca literatur utama karangan pemikir besar dunia. Begitulah republika.co.id menurunkan laporan pada 31 Desember 2009, sehari setelah wafatnya cucu pendiri NU itu.

Ringkasnya, beliau adalah seorang intelektual yang dalam batas tertentu setara dengan tokoh yang disebutnya intelektual; Cak Nur. Gus Dur tidak diuji di universitas dalam akhir masa studinya, tapi diuji di lapangan nyata, bernama politik Indonesia. Beliau kembali ke Indonesia tepat saat kekuasaan Soeharto sedang menunggangkan akarnya ke dalam bumi perpolitikan Indonesia yang masih muda itu. Dirinya kembali ke pesantren dan menjadi kiai. Tahun 1984 beliau terpilih menjadi Ketua Umum PBNU, pada Muktamar XXVII NU di Situbondo.

Beliau disebut-sebut mereformasi NU. Seperti diketahui bahwa NU adalah organisasi para kiai yang berbasis di pesantren-pesantren. Haluan tradisionalis Islam ini relatif sempit ruang geraknya untuk merespon modernitas. Berbeda dengan Muhammadiyah. Konservatisme yang berbasis pada teologi, fikih, dan gnostik Islam klasik. Gus Dur seolah tertantang untuk menampilkan NU sebagai gerakan yang bermodalkan wawasan Islam yang luas namun cekatan berdialog dengan kemajuan apapun. Gus Dur sukses. Ulama dan NU menguji Gus Dur sebagai ujian tahap pertama dalam karir Gus Dur yang semula dikenal sebagai aktivis LSM itu. Betapa tidak, berbekal pengetahuannya tentang studi-studi keislaman dan dunia Barat modern, Gus Dur ikut mendirikan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), serta Majalah Prisma yang tersohor dalam analisis dan kritiknya atas pembangunan saat itu. Dari lembaga itulah khalayak intelektual mengenal analisis tentang bahaya kebijakan negara berbasis Hutang Luar Negeri (HLN), kritik atas pemikiran dunia ketiga, hakikat pembangunan yang kapitalistik, dan sebagainya.

Riak di kalangan kiai NU dengan mudah dapat dipatahkan oleh Gus Dur. Modal Gus Dur sudah terlalu mewah untuk sekadar berhadapan dengan sanggahan para pemuka NU dan kiai-kiai di pesantren yang hanya kuat dengan sayap pengetahuan diniyah. Gus Dur memiliki khasznah yang mendalam tentang diniyah ditambah dengan bekal ilmu-ilmu modern terutama saat beliau belajar di Universitas McGill Kanada.

Selesai NU menguji Gus Dur, tibalah saatnya rezim mengujinya. Beliau dihadang oleh intervensi pemerintah. Kebebasan dan kemandirian berpikir yang ditebarnya dalam waktu singkat memanen aktivis pergerakan demokrasi. Setidaknya telah menginspirasi banyak kalangan lintas agama. Toleransi dan pluralism yang diusungnya gayung bersambut dengan berbagai pemikir seperti Cak Nur, M. Amien Rais (Mas Amin), Jalaluddin Rakhmat (Kang Jalal) ikut menyemarakkan perkembangan politik baru di Indonesia. Industri Barat yang belum seperempat abad beroperasi di Indonesia mendapat perimbangan yang berarti. Politik Orde Baru yang mendapat pekerjaan rumah untuk menciptakan stabilitas politik demi mengejar pertumbuhan ekonomi kian terpojok.

Rezim Soeharto menguji Gus Dur justru tatkala beliau melaju menjadi pemimpin di organisasi kaum muslimin terbesar di Indonesia, NU. Reaksi Gus Dur biasa saja. Ibarat suhu dari para pendekar silat, beliau merasa memiliki jurus-jurus ampuh untuk meredam serangan itu. Beliau justru melaju menjadi anggota DPR tahun 1982. Kiprah politiknya di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai juru kampanye dirinya pernah ditangkap aparat keamanan, meski kemudian dilepaskan atas kedekatannya dengan LB Moerdani, Menteri Pertahanan dan Kemananan/Panglima  Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Menhankam Pangab) Kabinet Pembangunan III. Justru dalam ujian itu Gus Dur mendirikan dan memimpin Forum Demokrasi pada tahun 1991.

Melalui gagasan kembali ke Khittah NU 1926, NU diajak untuk tidak partisan pada satu kekuatan politik saja. Gus Dur menyebarkan kader NU ke berbagai partai politik, termasuk Golkar. NU sendiri menjadi kekuatan sipil, dalam konsep civil society yang dipopulerkannya di kalangan NU. Dirinya sendiri masuk Golkar dan menjadi anggota DPR pada tahun 1987. Di dalamnya beliau lebih bebas melakukan kritik dengan argumen-argumen yang amat rasional.

Kegagalan Soeharto mendongkel Gus Dur dari NU diperkirakan banyak pihak akan menyebabkan kemurkaan Soeharto. Namun kepiawaiannya sebagai aktivis Golkar berhasil membawa dirinya menggandeng Siti Hardiyanti Indra Rukmana (Mbak Tutut) untuk melakukan program turun ke bawah (turba) ke berbagai daerah di Indonesia. Keakraban itu mencairkan hubungan Soeharto dengan Gus Dur. Kedekatanya dengan berbagai pihak termasuk militer dan tokoh partai politik lain cukup intens. Kedekatan dengan tokoh lintas agama jangan ditanya. Bahkan aktivis organisasi yang ditentangnya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Tahun 1996 kedekatannya dengan Mas Amien memberi dukungan terhadap Ketua Dewan pakar ICMI itu untuk membuka kasus tambang Balongan dan Freeport.

Kini tiba saatnya Indonesia menguji Gus Dur. Reformasi politik harus digerakan. Soeharto berhenti dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Bacharuddin Jusuf Habibie yang tampil menggantikannya mempersiapkan pemilu yang dipercepat, yakni tahun 1999. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tampil sebagai pemenang. Partai besutan Gus Dur, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hanya menduduki papan tengah dalam perolehan suara. Politik aliran segera menyeruak bak suasana Pemilihan Umum 1955. Saat itulah Gus Dur didaulat oleh Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat 1999 menjadi Presiden Republik Indonesia.

Tidak memakan waktu satu tahun, Gus Dur dianggap tidak memenuhi ekspektasi banyak kalangan. Kelompok pro-demokrasi melihatnya lamban dan ngambang. Sedangkan anasir Orde Baru melihat Gus Dur sebagai penghalang untuk merestorasi kekuatan politiknya secara bebas. Gus Dur dalam ujian ini ingin mempercepat proses transisi demokrasi. Militer direformasi. Beliau mengangkat Panglima TNI dari unsur matra Angkatan Laut, Laksamana Widodo AS. Bisnis ABRI (TNI/Polri) ditetibkan. Keistimewaan pejabat negara dan keluarganya dihilangkan. Protokoler kenegaraan “disipilkan” dan akses publik untuk informasi dibuka lebar. Departemen Penerangan diganti dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Departemen Penerangan dihapus. Departemen Kelautan dan Perikanan dibentuk. Poros industri yang sangat pro-Barat diimbangi dengan pembukaan saluran bisnis ke negara lain.

Beliau memberhentikan beberapa menteri yang dianggap cenderung membuat improvisasi sendiri. Beliau mengangkat Baharuddin Lopa sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan, lalu Jaksa Agung. Banyak pihak yang merasa terganggu. Lembaga-lembaga negara pemburu koruptor diefektifkan. Rencana penataan birokrasi, pemulihan kedudukan instansi militer, dan terutama pemberantasan korupsi jelas menjadi ancaman serius sejumlah pihak.

Di tengah kegerahan itu muncul pergerakan bernuansa politik yang belakangan ini diungkap oleh Virdika Rizky Utama. Skenario korupsi Bulog, hibah Sultan Brunei, hingga kasus perselingkuhan dengan Arianti diangkat untuk melakukan character assassination Bukunya dijuduli, Menjerat Gus Dur. Isu HMI Connection yang disebut-sebut menjadi poros politik untuk menjerat Gus Dur itu diangkat. Memang pernah terlontar dari pernyataan Gus Dur tentang HMI Connection sebelum dirinya lengser. Disebutnya sebagai persekongkolan yang melibatkan para pentolan HMI dan Korps Alumni HMI (KAHMI) untuk menurunkannya dari kursi presiden. Bahkan beliau dalam satu wawancara di sebuah stasiun televisi beliau menyebut nama M. Amien Rais sebagai sosok yang berperan utama dalam drama pelengseran dirinya.

Sekarang Indonesia menguji Gus Dur tatkala dirinya telah menjadi guru bangsa. Level politik praktis telah dilewatinya. Kematangannya dalam upaya menjaga perjalanan bangsa ini sudah lebih tinggi. Pertaruhan untuk memperhadap-hadapkan anak bangsa yang sedang dalam transisi demokrasi itu disikapi secara bijak. Meski melakukan perlawanan secara maksimal telah dilakukan. Rencana besar untuk mereformasi parlemen pupus. Partai-partai politik lebih cepat bergerak. Oligarki mulai diperlihatkan dengan wajah yang lebih telanjang.

Setelah lengser Gus Dur kembali menjadi guru bangsa. Segala kasusnya yang semula sangat heboh tiba-tiba menguap. Seolah diampuni begitu saja. Beliau terbukti sebagai guru bangsa tatkala berkenan menghadiri pelantikan PB HMI-MPO Periode 2001-2003. Beliau tampil sebagai narasumber bersama Abdullah Hehamahua (Ketua Umum PB HMI, 1978-1981), Lukman Hakim Hassan (Ketua Umum PB HMI-MPO, 1995-1997), Ahmad Yani (salah satu Ketua PB HMI-MPO, 1988-1990), dan Ubeidillah Badrun (Pengamat Politik, yang juga Ketua Umum HMI-MPO Badko Jawa Bagian Barat, 1997-1999), dengan moderator Moh. Syifa Amin Widigdo (salah satu Ketua PB HMI-MPO, 2001-2003).

Ditanya tentang HMI Connection, beliau mengakui adanya. Namun dirinya mengaku berkenan hadir saat saya selaku Ketua Umum PB HMI-MPO yang akan dilantik, menemani panitia pelantikan mengantarkan langsung surat undangan ke kediamannya karena tahu bahwa ini adalah HMI MPO. Sikap HMI MPO setelah reformasi adalah mendorong untuk memotong satu generasi dalam pengelolaan negara. Namun setelah dievaluasi, secara realistis hal tersebut sangat sulit. Presiden BJ. Habibie tidak mungkin didesak untuk melakukan hal tersebut. Setelah Gus Dur memerintah dengan sejumlah progress terutama terlihatnya komitmen untuk menjalankan agenda reformasi, maka HMI MPO tidak terlibat dalam proses itu. Dalam kongresnya di Makassar PB HMI MPO justru memberikan Award kepada salah seorang menteri Gus Dur, Baharuddin Lopa (alm).

Gus Dur mengaku mengenal baik dan mendukung sikap Abdullah Hehamahua. Tidak ada tanda-tanda kebencian Gus Dur terhadap seluruh HMI. Kelas Gus Dur sudah amat tinggi untuk harus terpengaruh dengan provokasi membenci HMI. Beliau rupanya sudah tahu pelaku-pelaku yang sikapnya perlu ia sesalkan itu. Kepada HMI MPO beliau berpesan untuk mempelajari secara intensif tantangan bangsa dalam transisi demokrasi ini. Harus mengenali dengan baik akar-akar kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya di tanah air, serta para politisi yang dahulu ikut menjadi kaki tangannya. Beliau berpesan agar HMI MPO tetap bekerja secara rasional, hidup untuk memperjuangkan prinsip dan cita-citanya, bukan prinsip yang penting hidup. Dengan demikian, kader-kadernya akan tetap memegang komitmen terhadap kebenaran, berbeda dengan rekannya yang semula mendukungnya dalam kesepakatan Ciganjur.

Bagi pemerhati politik, skenario semut merah yang melibatkan sejumlah pentolan HMI memang dapat disebut menjerat Gus Dur, seperti ungkapan penulis buku tersebut. Namun untuk pemikir kebangsaan, HMI Connection datang untuk menguji Gus Dur. Sekali lagi, Gus Dur lulus dalam ujian itu sebagai seorang guru bangsa dan negarawan yang baik. Potensi konflik besar berhasil diredamnya. Beliau tampil mengedepankan proses demokrasi yang sah. Beliau lakukan itu tatkala mengajak Marwah Daud Ibrahim sebagai pasangannya dalam pencalonan presiden tahun 2004. Melalui mekanisme itu, beliau dinyatakan tidak lolos oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga akhir hayatnya, Gus Dur tetap menjadi tokoh lintas agama dan pemuka demokrasi di Indonesia. Wallahu a’lam.

 Tanah Abang, 4 Januari 2020.

 

 

 

 

 

 

The following two tabs change content below.

Syafinuddin Al-Mandari

Lahir di Kasambang, 19-04-1973. Doktor Kajian Multidisiplin Ilmu Lingkungan. Ketua Umum PB HMI MPO 2001-2003. Dosen Universitas Paramadina Jakarta. Penulis buku: HMI dan Wacana Revolusi Sosial (2003), Demi Cita-cita HMI; Catatan Ringkas Perlawanan Kader dan Alumni HMI Terhadap Rezim Orba (2003), Demokrasi dalam Cengkraman Orde Baru (2004), Anak Tentara Melawan Orba (2015), dan Strategi Kebudayaan dan Kesadaran Ekologi (naskah siap terbit).

Latest posts by Syafinuddin Al-Mandari (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *