Semua tulisan dari Ade Sulmi Indrajat

Pria kelahiran Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan ini adalah alumnus dari UIN Alauddin Makassar jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Saat ini salah satu kesibukan utamanya adalah sebagai ASN di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantaeng. Juga sebagai Direktur Ranu Prima College cabang Bantaeng dan inisiator Ikatan Guru Indonesia ( IGI ) Bantaeng. Dan, bergiat di komunitas Boetta Ilmoe-Rumah Pengetahuan Bantaeng.

Bencana dan Tuduhan-Tuduhan

Sesaat setelah gempa dan tsunami mengguncang Palu dan Donggala, ruang-ruang sosial media kita kembali riuh dipenuhi prasangka dan justifikasi politis mengenai penyebab gempa dan tsunami Palu yang sangat tidak substantif.

Terhitung ada dua topik yang paling menyedot perhatian dunia maya. Yang pertama yakni status seorang wanita yang diketahui merupakan warga palu yang menuliskan status di laman facebooknya “Biar gempa mogoyang palu, eykeer tetap pilih Pa dee”. Topik yang kedua yakni penetapan tersangkanya seorang Sugik Nur atau yang sering disebut Cak Nur atau Gus Nur.

Topik yang pertama tentunya akan sangat debatable bila ditampung pada ruang-ruang linguistik dan keilmuan lainnya. Namun bila dihadapkan pada ruang-ruang politis, maka pemaknaan itu pun akan langsung terpolarisasi pada pemahaman bahwa wanita tersebut tak akan surut dukungannya pada paslon tertentu meskipun bumi diguncang gempa.

Bahkan secara sempit akan ada dua variabel yang menjadi sasaran justifikasi sepihak para netizen kubu tertentu. Yang pertama pada term “Biar gempa mogoyang Palu” yang kedua pada terma “Tetap pilih Pa dee atau pak Dhe”. Pada term pertama, wajar bila terjadi silang pendapat apakah istilah ini merupakan bentuk kiasan keteguhan hati terkait dukungan politik seperti pada lirik lagu Kebyar-kebyar yang juga mengatakan “Biarpun bumi bergoncang kau tetap Indonesiaku” atau apakah memang term ini sebagai bentuk tantangan agar diturunkan gempa olehNya? Term pertama ini sangatlah debatable.

Yang menjadi keheranan adalah ketika term pertama ini dikaitkan dengan sosok pada term kedua yakni “Pak Dhe” yang  merupakan salah satu paslon capres dan kemudian dijustifikasi bahwa dukungan pada diri dan rezimnya adalah sumber bencana.

Pada topik yang kedua, penetapan status tersangka pada Sugi Nur yang oleh salah satu organisasi dijadikan sebuah landasan pokok bahwa hal inilah yang dijadikan dasar oleh Allah menurunkan gempa dan tsunaminya di Palu.

Melihat topik yang kedua ini, wajarlah kita cenderung khawatir dengan semakin maraknya politisasi bencana oleh beberapa oknum yang pada hakikatnya telah mengubah esensi dari bencana yang merupakan peringatan Allah kepada manusia yang hikmahnya dikembalikan pada diri pribadi dan masyarakat kita.

Namun itu kini menjadi sebuah alat legtimasi untuk menjustifikasi bahwa kubu tertentu diisi oleh orang-orang suci yang mutlak benar dan kubu yang lainnya diisi oleh orang-orang jahat, mutlak salah dan sumber bencana. Kedua topik diatas telah menggambarkan perilaku politik sebagian oknum yang cenderung semakin beringas dan abai dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Yang menambah kemirisan kita adalah kedua topik diatas seolah diamini oleh banyak warganet dan alhasil ruang sosial media kita pun dipenuhi oleh banyak orang yang tiba-tiba menjadi wakil Tuhan untuk mengumumkan kepada segenap umat manusia bahwa karena si Fulan inilah dan si Fulan itulah Tuhan turunkan bencana di bumi ini.

Berlepas dari topik-topik diatas, kita juga patut mengamati bahwa setelah gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, muncul pula beberapa argumen yang seolah-olah mencari-cari keburukan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Palu.

Isu pesta LGBT hingga festival adat dan budaya yang oleh sebagian pihak disebut sebagai sumber kemusyrikan dianggap menjadi pemicu kemarahan Tuhan kepada warga Palu. Di sini seolah-olah Palu dan warganya didudukkan sebagai subjek sekaligus objek utama penyebab bencana yang terjadi.

Sebagai seorang yang beragama yang betul-betul percaya terhadap hak prerogatif Tuhan dalam menurunkan bencana bagi mereka yang lupa jalan-Nya, kita patut meyakini bahwa memang dosa-dosa dan kemaksiatan kitalah yang turut mengundang bencana, namun apabila kita menjadikan kedua isu tersebut sebagai justifikasi keburukan orang-orang Palu semata, dan mengabaikan keburukan dan kemaksiatan di sekitar daerah kita sendiri.

Nampaknya ada sebuah justifikasi sepihak di situ. Maka kemudian, dalam hal ini saya cenderung lebih memilih untuk berhudznushan (berprasangka baik) bahwa orang-orang Palu adalah orang yang baik dan dekat dengan Tuhan. Ia menurunkan bencananya di Palu sebagai bentuk sampel teguran bagi kita semua di daerah-daerah lain yang cenderung masih aman, namun enggan untuk semakin dekat kepada-Nya.

Tuhan mungkin memilih Palu karena Tuhan tahu mereka adalah orang-orang yang tabah. Maka mungkin kita bisa menganggap bahwa saudara-saudara kita di Palu adalah para martir yang menjadi wakil dalam menanggung dosa-dosa kita semua.

Terakhir, ketimbang menganggap bencana ini sebagai hukuman bagi orang-orang Palu, saya secara pribadi lebih melihat bahwa bencana ini adalah bentuk teguran Tuhan bagi kita semua di Indonesia terkait bagaimana kita menggunakan anugerah ilmu dan pengetahuan yang diberikan Allah untuk kita. Karena penting untuk diketahui bahwa sejak 1927, tercatat bahwa sebenarnya daerah Sulawesi Tengah sudah mengalami 11 kali bencana gempa dan tsunami, bahkan pada 14 Agustus 1938, tsunami setinggi 8-10 meter pernah menerjang Teluk Bambu, Kecamatan Balaesang, Donggala yang menelan 200 korban jiwa yang pada saat itu merupakan jumlah yang sangat besar  mengingat masih rendahnya tingkat kepadatan penduduk.

Bahkan pada tahun 2012 lalu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalu Badan Geologi sudah mempublikasikan riset mengenai potensi likuifaksi di daerah Palu yang ajaibnya justeru diabaikan oleh pihak pemerintah yang malah menjadikan daerah-daerah yang terdeteksi sebagai area likuifaksi ini sebagai area pemukiman padat penduduk yang dari sisi investasi memang sangat menggoda.

Maka lagi-lagi, daripada sekedar melihat semua bencana ini sebagai satu tuduhan sepihak saja mengenai dosa-dosa orang-orang Palu, saya lebih cenderung untuk melihat bahwa Tuhan mungkin marah dengan abainya kita terhadap berbagai peringatan yang telah diturunkannya sejak 1927.

Tuhan mungkin kecewa melihat betapa kita menyia-nyiakan anugerah ilmu pengetahuan mengenai lempeng, sesar, patahan, gempa, tsunami dan likuifaksi yang diturunkannya pada kita semua. Kita terkesan hanya membangun unuk kembali menghancurkannya kelak di kemudian hari.

Maka sungguh tidak bijak, bila semua bencana ini hanya selalu berhenti pada sisi teologis saja, sementara Tuhan pun dalam kitab sucinya pertama kali memerintahkan kita untuk iqra, membaca dan menggunakan semua ilmu dan pengetahuan kita untuk berjalan selaras dengan alam.

Ilustrasi: http://makassar.tribunnews.com/2015/07/06

Gempa Lombok dan Pembangunan Berwawasan Bencana

Pada tahun 1995, di daerah bagian selatan Prefektur Hyogo, Kobe, Jepang, gempa bumi berkekuatan 6,9 skala richter mengguncang selama 20 detik dan menghasilkan 6.434 korban tewas. Gempa ini melakukan dua hal pada warga Jepang. Melakukan pukulan mematikan namun di satu sisi melakukan belaian kasih sayang untuk menyadarkan pemerintah jepang bahwa gempa bumi nyatanya harus diterima sebagai bagian kehidupan dari mereka yang berdiam di daerah-derah pertemuan lempeng tektonik.

Berkaca dari kasus gempa inilah, akhirnya jepang melakukan evaluasi besar-besaran dalam hal program pendidikan mitigasi bencana dan pengawasan bangunan tahan gempa yang diberlakukan secara nasional, merata dan tegas.

Kembali ke nagara kita, Indonesia. Semoga kita tidak lupa, bahwa nyatanya terhitung sejak tahun 2004, kita telah melalui 3 kasus gempa bumi yang sangat besar, destruktif dan sungguh mematikan. Pada tahun 2004, Gempa Aceh yang berkekuatan 9,3 skala richter diikuti oleh tsunami setinggi puluhan meter telah menghasilkan kerusakan yang teramat parah hingga menelan 283.106 korban jiwa.

Setahun kemudian, pada maret 2005, gempa berkekuatan 8,6 skala richter kembali mengguncang Sumatera, tepatnya di Pulau Nias, Sumatera Utara. Meski tidak berdampak tsunami, gempa ini tetap berujung mematikan karena menelan hingga 1.346 korban jiwa. Lagi-lagi, setahun kemudian, pada tahun 2006, gempa bumi kembali menimpa salah satu daerah padat di Indonesia, yakni Yogyakarta. Meski hanya berkekuatan 6,2 skala richter, namun karena kepadatan pemukiman dan rapuhnya sistem bangunan warga, alhasil tercatat 6.234 warga harus meregang nyawa dibawah reruntuhan bangunan mereka sendiri.

Dan terakhir pada 5 Agustus 2018, gempa sebesar 5,1 skala richter mengguncang Lombok dan disusul kembali dengan gempa yang lebih besar yakni 7 skala richter pada 19 gustus 2018. BNPB melansir korban jiwa pada gempa lombok ini mencapai 515 orang dan korban luka 7.145 orang, belum lagi dengan rusaknya infrastruktur berupa rumah warga yang mencapai 73.843 unit. Sungguh semua kejadian di atas sangat miris bila hanya berakhir pada sebuah catatan buku dan file-file saja. Berakhir tak lebih dari sebuah bacaan “ringan”.

Semua kejadian gempa bumi di atas sudah sepatutnya menjadi bahan evaluasi bersama, bahwa kejadian gempa meski tidak menghasilkan tsunami, nyatanya masih mampu menelan ribuan korban jiwa akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Maka patut kita mencermati, bahwa dengan diakhirinya status tanggap darurat di Lombok dan diganti dengan masa pemulihan dan rehabilitasi bangunan, nyatanya kita semua masih terjebak pada persoalan-persoalan yang meskipun substantif namun hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Semestinya, di lain sisi, pemerintah juga harus mulai memaksimalkan konsep-konsep pembangunan jangka panjang yang berwawasan bencana.

Sebagai sebuah perbandingan, mari kita bersama-sama melihat perda mengenai ketentuan pembangunan gedung ataupun perumahan yang sebagian besarnya masih menerapkan aturan-aturan lama mengenai kebencanaan yang hanya fokus pada peraturan mengenai rekomendasi Peil Banjir atau surat keterangan bebas banjir saja. Kita belum menemukan masifnya upaya pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam menerbitkan Perda terkait ketentuan pembangunan bangunan yang harus tahan gempa. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Imam S. Ernawi mengugkapkan bahwa menurut catatannya baru 30% kabupaten/kota yang memiliki Perda terkait tata cara perencanaan bangunan tahan gempa.

Dilain sisi,. Minimnya pembangunan bangunan tahan gempa selain disebabkan oleh landasan hukum yang masih kurang dan tidak mengikat, juga disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia di bidang bangunan tahan gempa. Kalaupun ada, aksesnya sangat sulit dan biaya konsultannya cenderung lebih mahal dibandingan pendirian bangunan konvensional.

Kita harus mengingat bahwa kita mempunyai puluhan ribu kuota beasiswa melalui LPDP, Bappenas, BUMN serta donatur luar negeri setiap tahunnya yang bila ditetapkan 10% saja dari total seluruh kuota ini khusus untuk merekrut para Fresh Graduate Tekhnik Arsitektur, Tekhnik sipil dan jurusan lain dengan disiplin ilmu yang sama, maka beberapa tahun kedepan kita sudah mampu menghasilkan ratusan bahkan ribuan ahli bangunan tahan gempa yang bisa kita sebar ke seluruh Indonesia dan memulai program pembangunan kita yang baru yang lebih berwawasan bencana.

Yang terakhir, para pelaku pasar, khususnya pemerintah dan para kontraktor perumahan dan gedung, semestinya melaksanakan inovasi konsep pembangunan dan marketing yang lebih memfokuskan pada produk-produk gedung dan perumahan yang berwawasan bencana. Bila dimanfaatkan dengan baik, ada potensi keuntungan besar yang menanti mereka jika mau menerapkan konsep bangunan berwawasan bencana khususnya bangunan yang tahan gempa. Ada puluhan juta konsumen khususnya di sepanjang pesisir sumatra, Jawa, Nusa Tenggara hingga Maluku yang merupakan daerah rawan gempa yang pasti akan sangat antusias untuk memiliki hunian tersebut.

Terakhir, kesemua solusi diatas, baik itu peenyediaan SDM yang mumpuni terkait bangunan tahan gempa, penguatan dasar hukum khususnya Perda dan pengubahan konsep pasar mengenai bangunangedung dan perumahan yang berkualitas hendaknya harus dijalankan bersama-sama dan terhubung satu sama lain agar hasil yang kita dapatkan kelak bisa maksimal dan merata, sehingga di masa depan kita telah memiliki Blue Print mengenai konsep pembangunan yang lebih arif dan berwaawasan bencana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antivaksin dan Kengerian Masa Depan

Imunisasi Campak dan Rubella, atau Measles-Rubella (MR) menjadi perbincangan hangat mengarah brutal. Kegiatan imunisasi ini memunculkan protes dari berbagai lapisan masyarakat hingga institusi pendidikan tertentu yang menolak untuk melakukan imunisasi. Kelompok masyarakat yang oleh para warganet diberi gelar kelompok antivaksin ini kerapkali menyandarkan argumen utama mereka terhadap dua hal, yakni aspek teologis dan aspek kasus tertentu yang menunjukkan jatuhnya korban akibat imunisasi.

Alasan pertama yakni karena dasar agama. Dalam hal ini, memang kita tidak bisa abai terhaap kebutuhan masyarakat mengenai kepastian status kehalalan dari vaksin tersebut, meski pada dasarnya hal ini hanyalah sebuah persoalan administrasi dan sebuah perbedaan pandangan mahdzab tentang keharaman sebuah benda yang menekankan pada beberapa teori fiqh. Seperti pada teori Istihalah, teori ini meninjau status keharaman benda pada perubahan zat, seperti minuman keras Wine yang telah berubah menjadi cuka, maka hukumnya halal untuk dikonsumsi.

Pada pendapat yang lain, dikenal juga teori fiqh yakni Istihlak, yakni berubahnya status keharaman sebuah benda  yang haram atau najis bercampur dengan zat lain yang halal dengan jumlah yang lebih banyak seperti bangkai yang tenggelam di laut yang saat air lautnya berubah menjadi garam, maka garamnya tetap halal.

Pada kasus fatwa MUI ini, karena negara kita yang mayoritas bermahdzab Syafi’i, maka ulama-ulama kita cenderung ketat dan tetap memandang keharaman vaksin karena meskipun hasil Uji Labkesda tidak menunjukkan adanya kandungan babi, tapi pada saat proses pembuatannya masih tetap bersentuhan dengan unsur babi. Hal ini nampak berbeda dari negara-negara lain yang telah jauh-jauh hari menghalalkan vaksin MR karena pemahaman mahdzab dan penggunaan teori fiqh mereka yang sedikit berbeda dari kita.

Jadi pada sisi teologis,keharaman vaksin ini nyatanya bukanlah keharaman mutlak seperti pada daging babi atau minuman keras melainkan hanyalah sebuah perbedaan pandangan dan mahdzab yang sejatinya sangat debatable. Namun berlepas dari keharaman itu, toh MUI juga telah menghukumi imunisasi ini dengan mubah dikarenakan unsur darurat sehingga boleh digunakan oleh masyarakat.

Yang menjadi pertanyaan, setelah MUI membolehkan imunisasi dengan melihat aspek kedaruratan, rupanya kalangan antivaksin bergeming. Hal ini bisa dilihat dari masih maraknya diskusi di dunia maya oleh mereka yang masih tetap enggan untuk mengimunisasi anaknya dan tetap memilih bertahan dengan pendapatnya yang nyatanya merupakan hasil dari copas kasus-kasus tertentu yang sangat kasuistik.

Sebut saja kasus anak yang meninggal pada tahun 2017 setelah diimunisasi yang kini kembali diangkat dan dijadikan pembenaran untuk mengugurkan kesuksesan jutaan imunisasi yang telah dilakukan sebelumnya.Kasus yang minim data dan pembuktian ilmiah ini dijadikan pembanding terhadap ratusan juta kesuksesan imunisasi yang telah dilaksanakan sejak berpuluh tahun yang lalu.

Kita tentunya tidak bisa menafikan beberapa kasus efek samping dari imunisasi ini yang nyatanya memang terjadi di sekitar kita. Maka di sinilah pemerintah semestinya bergerak cepat untuk melaksanakan penyelidikan menyeluruh mengenai kasus efek samping ini dan sesegera mungkin menyebarluaskan hasil dari penyelidikan ini agar kekhawatiran para orangtua tidak semakin menjadi-jadi dan tidak dijadikan bahan provokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Namun berlepas dari kesemua hal di atas, pemerintah sudah harus bergerak memetakan dan mendata tingkat keberhasilan atau bahkan tingkat kegagalan imunisasi di semua daerah, karena bila program imunisasi ini gagal, maka kedepan boleh jadi ada sebuah masalah besar yang mengintai seluruh anak-anak kita. Karena sebagaimana arahan dari Kementrian Kesehatan, bahwa imunisasi MR harus bisa diterapkan pada lebih dari 90% objek imunisasi (Kelompok anak usia 9 Bulan hingga 15 tahun) di sebuah area atau daerah tertentu.

Karena dengan memenuhi target >90%  maka kita akan menciptakan lingkungan yang kebal terhadap virus Rubella diakibatkan kesempatan berkembang biak bagi virus ini telah ditutupi oleh 90% populasi yang telah diimunisasi. Hasil dari imunisasi kita berpuluh tahun yang lalu ini jugalah yang sampai sekarang menciptakan kekebalan atau imunitas kolektif sehingga penyakit-penyait mengerikan yang dulu sempat mewabah kini tidak terdengar lagi dan berkurang secara sangat drastis. Hal inilah yang kdang menjadi kesalahpahaman dan dijadikan argumen oleh para orang tua yang merasa tidak pernah di imunisasi namun masih merasa sehat-sehat saja bersama anak-anak mereka.

Kesemua kesalahpahaman di ataslah yang akhirnya mendorong semakin meningkatnya kalangan antivaksin beberapa tahun belakangan ini. Kita dapat menyimak fenomena ini melalui banyaknya drama-drama penolakan imunisasi yang bahkan disuarakan bukan saja oleh orang tua melainkan oleh pihak sekolah sendiri. Maka sepatutnyalah menjadi kekhawatiran, bahwa hal ini merupakan indikator kemungkinan adanya daerah-daerah atau area tertentu yang tidak memenuhi target >90% imunisasi dan berpeluang menghambat terciptanya kekebalan kolektif di masa depan.

Kita mesti banyak belajar dari kasus seorang dokter pencernaan asal Inggris, Andrew Wakefield yang pada tahun 1998 menerbitkan sebuah jurnal kesehatan di The Lancet,sebuah jurnal kedokteran ternama dan prestisius di mana ia memaparkan bahwa hasil risetnya terhadap 12 orang anak menunjukkan gangguan perkembangan yang tidak wajar setelah diimunisasi Cacar, Gondok dan Rubella (MMR).

Namun pada tahun 2000, The Lancet menarik tulisan Wakefield karena terindikasi memiliki data yang fiktif dan terungkapnya skandal penyuapan kepada dirinya utuk menguatkan pendapat seorang pengacara yang tengah berkasus dengan perusahaan produsen vaksin MMR saat itu. Namun apa daya,  hasil penelitiannya ini telah terlanjur dimakan mentah oleh banyak kalangan antivaksin di Inggris dan Amerika, dan hasilnya, Amerika yang pada tahun 2000 telah mendeklarasikan negaranya telah bebas dari Cacar, kini pada tahun 2017 malah harus mendapati 2.216 warganya kini terinfeksi cacar.

 

Ilustrasi: https://www.suara.com/health/2018/08/21/180031/

 

Media Sosial, Speed Booster Baru Demokrasi

Media sosial telah menciptakan banyak perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Dunia nyata yang kita jalani saat ini berangsur-angsur mulai sepi karena semua keriuhannya telah dipindahkan masuk ke dunia maya. Dulu, tempat-tempat berinteraksi kita yang identik dengan keramaian, keriuhan sampai keributan dan gontok-gontokan seperti restoran, pusat perbelanjaan atau bahkan pasar tradisional sekalipun, nampaknya telah sedikit berkurang volumenya. Sebab, pola-pola komunikasi verbal yang umum kita lakukan di tempat-tempat itu terdistorsi oleh pola komunikasi baru ala dunia maya dengan keberagaman chat dan emoticonnya.

Maka tak heran bila sosial media juga memporak-porandakan dunia perdagangan konvensional hingga akhirnya banyak pusat-pusat perbelanjaan dan pertokoan yang dahulu sangat digdaya kini telah kehilangan daya dan mati gaya. Media sosial dan dunia online perlahan membajak semuanya.

Begitu pula dengan kehidupan berdemokrasi. Ditandai dengan dibentuknya Jasmev oleh para fans dan suporter Jokowi pada pilgub Jakarta, akhirnya pola interaksi politik kita memasuki era baru yang lebih sunyi di dunia nyata dan sangat ribut di dunia maya. Pola kampanye konvensional yang meriah kini berangsur pindah ke dunia maya. Artis-artis dangdut ibukota dalam sebuah kampanye bisa saja masih meluap-luap penontonnya, apalagi dengan goyang-goyang kalem mematikan dari Via Vallen, namun baku hantam sebenarnya oleh para tim sukses dan simpatisan lebih memusatkan seluruh daya upaya mereka di media sosial karena jangkauan yang lebih luas dan bahkan mematikan. Kasus Ahok menjadi sebuah pelajaran besar betapa kedigdayaan media sosial dengan semua intriknya mampu menumbangkan popularitas dan elektabilitas luar biasa yang dimiliki Ahok sebelum pilkada.

Namun rupanya, kehidupan berdemokrasi tidak berhenti sampai di masa-masa kampanye saja, pasca kampanye dan pemilihan pun, kehidupan berdemokrasi masih tetap berlanjut pada sisi yang lain. Sosial media pada sisi lain dari demokrasi kita telah menjelma menjadi sebenar-benarnya social control. Kita telah menyaksikan banyaknya fungsi-fungsi pengawasan dan bahkan penghukuman yang diberikan terhadap aksi kesewenang-wenangan para penyelenggara negara melalui jalan “viral” pada media sosial.

Memviralkan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan oleh para oknum penyelenggara negara menjadi sebuah solusi yang dipandang efektif oleh para masyarakat mengingat betapa membosankan dan berlikunya sistem hukum normatif yang ada. Viral ini serupa senjata pemusnah massal tipe baru, bila kita sudah disasar, maka dia akan memusnahkan semua kehormatan dan harga diri kita pribadi bahkan keluarga dan teman tedekat kita secara massal. Sungguh mematikan.

Setali tiga uang, kita juga kerapkali menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam memberikan sanksi moral melalui media sosial bagi mereka para penyalahguna kekuasaan biasanya akan bertransformasi menjadi speed booster bagi sistem hukum yang biasanya berjalan sangat pelan bila ditempuh dengan jalan “manual”. Banyak kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan yang dibuat viral akhirnya ditindak secara “kencang” juga oleh sistem hukum yang ada karena media sosial telah mengarahkan jutaan pasang mata sebagai pengawas dan penghukum terhadap potensi kongkalikong di dalamnya. Penindakan hukum ala odong-odong langsung berubah drastis sekencang Jet Sukhoi.

Maka tak berlebihan bila kita menyebut bahwa ada banyak esensi demokrasi yang kini berpindah ke media sosial, karena nyatanya pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan negara malah semakin menggeliat dan menemukan performa terbaiknya melalui media sosial. Karena bukankah demokrasi itu sendiri adalah serapan dari bahasa yunani yang berarti Demos (Rakyat) dan Kratos (Kekuatan, Pemerintahan, Kekuasaan), dan hanya di media sosial lah kemudian hakikat Demos dan Kratos ini terwujudkan. Hanya di era media sosial inilah para masyarakat yang menjelma menjadi warganet menemukan peran langsung dalam mengawasi atau bahkan menghukumi hak hidup dan hak keadilannya yang di nodai oleh para penyelenggara negara yang tak amanah.

Maka dari itu kita mesti sadar betul bahwa keberadaan sosial media saat ini adalah sebuah penanda dari babak kehidupan berdemokrasi yang baru, kita tidak punya pilihan selain maju ke depan dan menghadapi era baru ini, berlepas dari banyaknya kekurangan seperti potensi Hoax, Cyberbullying, Ketidakberimbangan berita dan akses-akses negatif lainnya, namun nyatanya media sosial ini juga berpeluang menjadi instrumen berdemokrasi yang Out of The Box dan berdampak signifikan.

Kita hanya perlu menyelesaikan pekerjaan rumah yang tersisa dalam meminimalisir semua penyimpangan. Kita mungkin belum punya formula pasti dan masih setengah jalan dalam mengurangi penyimpangan di media sosial, namun kita pun juga tidak memiliki jalan kembali. Kita tetap harus maju, menerima semua resiko yang ada dan mencoba meramu sebaik mungkin potensi sosial media sebagai instrumen berdemokrasi yang baru.

Nutrisi Supranatural dan Kutukan Tuhan

Hampir semua orang Indonesia mengenal lagu kolam susunya Koes Plus. Dalam lagunya itu, Yok Koeswoyo menyampaikan bahwa “tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”. Karena kesuburannya itu pula lah yang kemudian menjadikan kita sebagai salah satu negara dengan suksesi kolonialisme paling beragam di dunia. Sebut saja Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris hingga Jepang. Kita belum menghitung aktifitas dagang sebelum masa kolonial ketika banyak kerajaan-kerajaan besar dari Tiongkok, India dan Timur Tengah yang juga turut kepincut dengan kekayaan alam kita.

Mungkin karena tanah surganya itulah sehingga berkah-berkah Tuhan selalu hadir dari apapun yang tumbuh di atas tanah Indonesia. Meskipun hanya menghasilkan makanan sederhana ala-ala kampung seperti nasi jagung dan ubi rebus, namun rupanya kesemua menu sederhana ini memiliki berkah nutrisi yang tampak “Supranatural”, dari nutrisi ini jugalah akhirnya kita mampu menghasilkan banyak anak-anak muda dengan bakat alami yang luar biasa.

Salah satu hasil dari nutrisi supranatural ini bisa kita lihat pada seorang Lalu Muhammad Zohri yang berhasil meraih medali emas pada pentas atletik dunia IAAF World U-20. Siapa yang bisa menyangka, remaja yatim piatu dari keluarga miskin yang hidup dan makan ala kadarnya ini dalam event bergengsi IAAF U-20 mampu mengalahkan seorang Anthony Schwartz yang dibina dengan fasilitas pelatihan dan kontrol kesehatan yang super lengkap ala-ala Amerika.

Tak ada yang menyangka kemenangan Zohri di Tampere. Hampir semua pengamat memprediksi Anthony Schwartz lah yang akan mmenangi kejuaraan ini mengingat dirinya yag masih menyandang predikat World Best Youth dalam situs resmi IAAF. Mereka yang memegang gelar ini adalah proyeksi calon-calon juara olimpiade di masa depan. Sebut saja nama legenda sprinter dunia Usain Bolt yang pernah meraih gelar ini di tahun 2003.

Beralih ke dunia sepakbola. Dalam pentas Gothia Cup, yang sering disebut sebagai Piala Dunia Junior. Para remaja-remaja Indonesia yang notabenenya hanya para pemain bola “agraris” di sawah-sawah kering pasca panen atau paling banter di lapangan sepakbola ala kadarnya beserta hewan-hewan ternak yang juga ikut merumput, malah sangat jarang sekali tersisih di babak penyisihan. Hampir semua remaja Indonesia yang bertanding di Gothia Cup ini paling rendah selalu tembus ke babak perempat final. Bahkan pada Gothia Cup tahun 2016 di Swedia, klub ASIOP Apacinti yang imotori Egy Maulana Vikri berhasil meraih gelar juara dunia kategori U-15 setelah menumbangkan IF Elfsborg asal Swedia dengan skor 3-1.

Prestasi-prestasi kita yang sangat mentereng di tingkat junior ini adalah sebuah pertanda alam bahwa berkah tuhan melalui nutrisi-nutrisi supranaturalnya selalu diturunkan kepada manusia-manusia Indonesia, namun rupanya, kita luput dari mensyukuri dan memanfaatkan ini semua. Kita lengah dan malah terkesan blunder karena disaat anak-anak yang diberkahi ini beralih ke tingkat senior, mereka akhirnya tenggelam dan menguap hilang secara perlahan. Ini semua terjadi dan sampai sekarang pun masih sering terjadi, karena secara garis besar, kita melakukan dua kesalahan fundamental. Kesalahan pertama adalah, kita menghiraukan proses yang berkesinambungan. Bakat-bakat alami yang luar biasa ini rupanya memiliki masa kedaluwarsa. Kita abai dengan program-program berkelanjutan yang bisa meningkatkan kemampuan para anak muda kita ini ke jenjang yang lebih kompetitif. Negara-negara asing diluar sana yang boleh jadi tidak diberkahi dengan bakat-bakat alami dan nutrisi supranatural seperti yang kita miliki, namun pendidikan dan pelatihan mereka yang konsisten, berkelanjutan, terstruktur dan kompetitif akhirnya bisa menghasilkan para atlet dengan performa yang luar biasa. Kita abai dengan proses, karena sehebat apapun bakat itu, bila tidak ditempa melalui proses, maka ia akan menguap begitu saja. Hilang dan habis dimakan waktu.

Kesalahan fundametal kita yang kedua adalah terlalu seringnya kita larut dalam euforia yang terkesan berlebihan. Kita sering mengulang kebiasaan-kebiasaan buruk yang lalu seperti saat Timnas piala AFF tahun 2010 yang pada saat menjelang final malah dibawa berkeliling untuk beristighozah ke beberapa tempat dan berkunjung ke rumah-rumah pejabat dan tokoh politik tertentu dengan dalih memberikan apresiasi, semangat dan janji-janji bonus yang melenakan. atau seperti saat Timnas U-19 era Evan Dimas yang terlalu silau dipuja-puji media dengan puluhan tawaran iklan dan konfrensi pers yang tentu saja mengurangi porsi latihan. Sampai-sampai semua pertandingan ujicoba bahkan dengan klub kasta kecamatan pun disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Kita patut belajar banyak dari cara Singapura mengasah talenta muda mereka, Joseph Schooling. Peraih medali emas renang di Olimpiade Rio, Brazil tahun 2016. Di saat bakatnya dalam level junior telah disadari oleh pemeritah Singapura, dia langsung “diamankan” dengan dikirim ke Amerika di University of Texas untuk dilatih dengan tim kepelatihan profesional dan fasilitas kelas dunia yang super lengkap. Bahkan, Schooling pun dibebaskan dari kewajiban mengikuti Wajib Militer yang diberlakukan bagi semua pemuda Singapura. Tim kepelatihan dan pemerintah Singapura saat itu menyadari bahwa sangat jarang bahkan dalam waktu 100 tahun sealipun Singapura bisa memiliki bakat secemerlang Schooling, dan satu yang pasti, Jangan cari wajah tampan Schooling di banyak iklan-iklan cemilan Singapura.

Maka mungkin prestasi kita yang sering mentah di level senior adalah karena kita sedang mengalami kutukan akibat membuang-buang bakat alami dan nutrisi supranatural yang diberikan Tuhan. Mereka, para atlet junior yang berprestasi, seringkali hanya dijadikan komoditas politik bagi ketua-ketua umum asosiasi olahraga mereka yang numpang tenar demi mendongkrak elektabilitas politik mereka atau dijadikan alat buat numpang tenar bagi pedagang-pedagang cemilan kelas kakap yang mengejar keuntungan dari modal ngiklanin para atlet-atlet junior kita ini.

 

Ilustrasi: https://asemka.wordpress.com/2018/03/19/gambar-gambar-karikatur-dunia-jaman-now-yang-menyedihkan-hati/

Peradilan Media Sosial, Sebuah Autokritik

Beberapa waktu yang lalu, warganet di Indonesia khususnya di Sulawesi-Selatan sempat dihebohkan dengan tindak kepongahan seorang Lurah yang menolak menandatangani surat keterangan usaha seorang warganya hanya karena berbeda pilihan saat pilkada. Saat dibagikan, video lurah ini hanya butuh waktu satu malam saja untuk dikomentari oleh belasan ribu warganet. Akun facebooknya pun tak luput dari kemarahan netizen yang merundungnya dengan semua kata-kata kotor beserta isi kebun binatangnya.

Kasus pak lurah hanya satu rangkaian kasus dari sekian banyak kasus indisipliner dan tidak terpuji yang melibatkan para aparat negara. Mereka yang sejatinya adalah “Abdi Negara” nyatanya tidak betul-betul menjadi abdi dan mengabdi pada masyarakat. Yang terjadi adalah sebaliknya, masyarakat yang dijadikan abdi untuk mengemis apa yang sebenarnya menjadi hak mereka.

Karena kepongahan para oknum aparat negara inilah sehingga dunia maya kita menjadi tidak pernah sepi dari aksi viral memviralkan khususnya bagi mereka yang merasa ditindas oleh sistem yang dijalankan para penyelenggara negara. Secara normatif, para masyarakat korban kesewenang-wenangan ini sebenarnya memiliki banyak sekali legal standing untuk menempuh jalur hukum “manual”, tapi bukan rahasia umum lagi bahwa efisiensi dan efektifitas di jalur ini sungguh berliku.

Maka dari itu, beberapa tahun belakangan ini, sosial media kerap dijadikan solusi cepat bagi mereka yang merasa ternodai rasa keadilannya. Perkembangan media sosial sebagai solusi memperjuangkan keadilan inilah yang akhirnya menempatkan facebook menjadi opsi yang paing banyak digunakan bagi mereka dalam menuntut balas. Facebook dengan potensi viralnya menjadi alat yang paling ampuh untuk mendakwa dan memvonis para tertuduh dengan jarak waktu yang jauh lebih cepat dibandingkan perangkat hukum manual yang ada.

Di facebook, anda akan menemukan pengadilan maya yang sungguh efisien dan efektif, karena dengan hanya bermodalkan video atau screenshot yang menunjukkan kesalahan si pelaku maka vonis akan langsung dijatuhkan dan hukuman perundungan pun akan langsung dilancarkan. Saking kejamnya hukuman ini, maka semua orang-orang terdekat terdakwa pun akan terseret juga didalam penghukuman. Makanya kadang tak berlebihan juga jika kita menyebut sosial media dan kemampuan viralnya telah menjelma menjadi senjata pemusnah massal terbaru, karena senjata ini mampu memusnahkan semua harga diri pribadi, keluarga dan orang-orag terdekat kita secara massal.

Keengganan masyarakat dalam menempuh jalur hukum normatif ini semestinya dapat kita lihat dari sisi positifnya bahwa fenomena ini adalah sebuah autokritik bagi semua penyelenggara negara khususnya para penegak hukum, karena rupanya produk hukum normatif akhir-akhir ini pada beberapa situasi tidak lagi dijadikan sebagai sebuah alternatif terbaik oleh masyarakat terutama oleh mereka yang berasal dari kelas menengah ke bawah yang secara tersirat tidak memiliki daya tawar yang cukup kuat dalam sistem hukum kita. Fenomena maraknya pengadilan dunia maya ini semestinya menyadarkan kita betapa rendahnya kualitas penegakan hukum yang pada banyak kasus berjalan seperti odong-odong.

Di lain sisi, pengadilan media sosial selain menawarkan vonis dunia maya yang serba cepat, pada akhirnya juga kadang mampu mengubah peradilan normatif menjadi berjalan kencang. Kita bisa melihat banyaknya penegakan hukum terhadap kasus indisipliner dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oknum penyelenggara negara yang bila dijalankan secara normatif akan terkesan lambat atau malah akan mentah, tapi bila sosial media dan viralnya sudah berperan dalam mengawal kasus-kasus seperti ini, maka biasanya penegakan hukum yang lemotnya seperti odong-odong akan langsung melesat sekencang jet sukhoi.

Meski nyatanya peradilan dunia maya belum bisa dijadikan sebuah acuan positif mengingat potensi hoax, sabotase dan ketidakberimbangan konten yang juga marak, tapi lagi-lagi ini adalah sebuah autokritik terhadap aparat dan sistem penyelenggaraan hukum normatif kita, bahwa rupanya dalam banyak situasi, negara belum mampu menghadirkan dirinya dalam membela hak keadilan setiap lapisan masyarakat.

Kita juga tidak boleh abai bahwa media sosial di lain sisi memiliki sisi positif yang betul-betul bisa memaksimalkan peran serta masyarakat dalam mengawasi sistem bernegara kita. Kita tidak punya jalan kembali, era media sosial telah mengambil-alih banyak dari sendi kehidupan bernegara kita. Mau tidak mau kita tetap harus berjalan kedepan, dan memilah-milah sisi positif media sosial dan memaksimalkannya sebagai sebenar-benarnya social control dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Ilustrasi: Nabila Azzahra