Arsip Kategori: Opini

Filosofi Pendidikan yang Diabaikan

Pendidikan saat ini menjadi sesuatu hal yang wajib diperoleh oleh setiap manusia. Karena ditinjau dalam UU No.20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, tercantum pengertian pendidikan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Berdasarkan hal itu, pendidikan menjadi sesuatu hal yang sangat penting  untuk dilaksanakan. Setiap orang dapat memaksimalkan semua unsur yang ada dalam pendidikan untuk mengembangkan potensi diri sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kita ketahui bahwa tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah sebabnya mengapa pendidikan menjadi hal yang paling penting bagi setiap manusia. Sangat mulialah tujuan pendidikan di negara kita ini (Indonesia).

Sayangnya, filosofi pendidikan Indonesia dalam praktiknya nyata masih berjalan tidak searah. Seperti yang dirilis oleh KPAI dalam datanya (4 oktober 2017) menunjukkan bahwa ada 26 ribu kasus anak dalam kurun 2011 hingga September 2017. Laporan tertinggi yang diterima KPAI adalah anak yang berhadapan dengan hukum terutama dalam kasus kekerasan. Lebih lanjut, kekerasan yang terjadi dilatarbelakangi oleh kurangnya pendidikan moral.

Salah satu strategi Menteri Pendidikan menanggapi fenomena ini dengan menerapkan sistem full day school. Di mana adanya penambahan jam belajar dari pagi sampai sore. Hampir ½ waktu yang dimiliki oleh anak-anak dihabiskan di lingkungan sekolah. Meskipun sistem ini belum bisa diterima secara umum namun terlepas dari kontroversial yang ada mengenai kebebasan anak, hal yang terpenting adalah mempertimbangkan kualitas pendidik sebagai poin terpenting dalam pendidikan karakter.

Pendidik, selain memiliki tugas untuk menanamkan ilmu, tentu saja mereka juga mengemban tugas membangun mental, moral dan karakter para pelajar.  Soal mengajarkan karakter/moral tentu saja berbeda ketika ingin mengajarkan teori. Karakter moral itu menyangkut tentang mental/kejiwaan seseorang, sedangkan mengajarkan teori hanya menyangkut tentang pengetahuan yang dimiliki seseorang (taksonomi bloom).

Di samping itu, melihat beberapa praktik pendidikan yang ada, para siswa sudah dituntut untuk mengerjakan soal-soal diluar dari kapasitas yang dimiliki mereka sejak dini, siswa dipaksa untuk memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Dampak yang ditimbulkan, pastinya memberikan beban psikologi. Ada keinginan untuk menghindar ketika berhadapan dengan gurunya, sebab pandangan siswa mengenai seorang guru hanya sebatas evaluator semata. Maka dengan paradigma seperti ini dapat berakhir dengan pandangan permusuhan siswa kepada gurunya. Hal sebaliknya penurunan nilai-nilai moral bisa tersampaikan ketika adanya hubungan emosional antara guru dan siswa agar sesuatu yang ingin disampaikan dapat dengan mudah diterima oleh siswa.

Finlandia sebagai Negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia, justru lebih menekankan kesenangan siswa dalam kurikulumnya. Total jam belajar rata-rata hanya 18 jam perminggunya sehingga para siswa yang ada di Finlandia memiliki waktu yang leluasa untuk bermain maupun bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat. Dibandingkan dengan reformasi pendidikan tahun ajaran 2017/2018 oleh Menteri pendidikan dan Kebudayaan yang menerapkan jam belajar siswa SD Indonesia rata-rata menghabiskan waktu kurang lebih 40 jam. (Kumparan.com 3 mei 2017). Lebih jauh lagi, Pekerjaan rumah yang diberikan dalam sistem pendidikan Finlandia juga sangat diperhitungkan tingkat kesulitannya. Para guru memberikan PR yang tidak berat, bahkan rata-rata dapat dikerjakan dalam waktu 30 menit saja. Intinya mereka ingin para siswa mendapatkan istirahat yang cukup sepulang sekolah, dan dapat melanjutkan aktivitasnya yang lain. Dengan model pembelajaran yang demikian mendapat hasil yang lebih baik, di mana siswa memiliki ruang untuk mengembangkang kreativitas yang dimiliki serta mengasah potensi diri mereka.

Tingginya jam belajar disekolah dalam faktanya beberapa tahun tidak dapat menjamin siswa Indonesia mampu memahami pelajaran dengan baik dan berprestasi seperti yang dilansir oleh TIMSS (trend in internsional mathematics and science study) – kompisana.com. Ditambah lagi dengan standar kompetensi yang tinggi. Dapat mengakibatkan tingginya sikap negative siswa dalam merespon pelajaran sehingga siswa tersebut memiliki motivasi belajar yang rendah. Efek psikologis yang ditimbukan dapat melahirkan kepribadian yang individualis, terfokus pada dirinya sendiri dan melupakan orang-orang yang diluar dirinya.

Poin penting dalam pelaksaan proses pendidikan yang diabaikan dalam pendidikan Indonesia adalah sinergitas antara pendidikan sekolah, pendidikan orangtua atau keluarga, dan pendidikan dalam lingkungan. Dan ketiganya harus berjalan beriringan. Sekolah berperan dalam mengarahkan pendidikan siswanya sesuai dengan capaian oleh Negara. orangtua atau keluarga juga memiliki peran penting dalam hal memberikan stimulus, motivasi, dan pendidikan karakter secara nonformal. Selain sekolah dan orangtua yang memiliki tanggung jawab atas pendidikan, lingkungan menjadi salah satu point penting dalam pengembangan mental dan karakter. Lingkungan yang dimaksud yaitu masyarakat sekitar memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak diluar anak mereka sendiri. Dengan kata lain masyarakat berhak memberikan sanksi kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan konsensus yang berlaku. Dengan demikian ini juga membutuhkan penguatan lembaga masyarakat demi terjaminnya kondisi lingkungan yang produktif dan baik.

Terakhir yang perlu diingat dan diperhatikan bahwa esensi pendidikan bukanlah sebuah instrumen untuk bagaimana manusia hidup mewah melainkan bagaimana manusia mampu hidup mudah dan berguna untuk dunia dan zamannya.

Komunisme yang Patah, Tumbuh dan Hilang Berganti

Akhir- akhir ini narasi G30S/PKI kembali mencuat ke publik tanah air. Seperti lazimnya, tatkala bulan September tiba, ada saja pihak yang cekatan menggiring opini publik agar terjebak pada pembahasan perihal salah satu narasi sejarah kelam Indonesia tersebut. Pada dasarnya, sebuah narasi yang ‘menjual’ selalu melahirkan tiga kubu; kubu pro, kubu kontra dan kubu moderat. Untuk kubu moderat sendiri, mereka layaknya sang dialektikawan, berupaya mencari sintesis sebuah perkara dari hasil pergumulan pihak pro (tesis) dan pihak kontra (anti tesis).

Untuk periode September tahun ini, narasi G30S/PKI mengangkat topik seputar kelayakan pemutaran kembali film (pengkhiatan) G30S/PKI. Sebagaimana kita ketahui, pemutaran perdana film tersebut dirilis pada 1984 dan tiap tahunnya diwajibkan menonton bagi segenap kalangan masyarakat Indonesia. Sementara pasca rezim Orde Baru tumbang pada 1998, film yang digarap oleh sineas Arifin C Noer tersebut akhirnya berhenti ditayangkan oleh Menteri Penerangan Letjen (Purn.) Yunus Yosfiah dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono saat itu. Hal ini sekaligus menjawab permintaan pihak Angkatan Udara yang merasa tersudutkan oleh film tersebut.[1]

Wacana pemutaran kembali film (pengkhianatan) G30S/PKI pertama kali disuarakan oleh Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Ia memberikan instruksi (perintah) kepada seluruh prajurit TNI AD agar menggelar nonton bersama. Wacana ini kemudian diperkuat oleh pernyataan pemerintah Jokowi yang sepakat agar diadakan pemutaran kembali film G30S/PKI, namun dengan sedikit polesan untuk menyesuaikan karakter generasi millenials hari ini, mengingat film tersebut memakan durasi 3 jam setengah dengan kualitas video hitam putih. Tentunya ini akan mengundang kebosanan bagi generasi millenials hari ini yang terbiasa mengkonsumsi produksi High Digital.

Hingga wacana tersebut bergulir, ternyata mengundang keriuhan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Biang utama keriuhan tersebut adalah berseliwerannya berbagai fakta dan berita (hoax) yang terkadang sulit dibedakan kesahihannya oleh sejumlah kalangan masyarakat (awam dan sumbu pendek). Sesuatu yang opini (hoax) dianggap fakta dan sesuatu yang fakta hanya dipandang sebelah mata. Sehingga asumsi yang berkembang di tengah masyarakat bersifat oposisi biner, kalau anda tidak setuju terhadap film tersebut maka akan dicap antek-antek PKI dan begitupun sebaliknya.

Jika ditelusuri lebih jauh, tindakan penilaian hitam putih tersebut hadir disebabkan oleh sukarnya memisahkan unsur subjektifitas terhadap film tersebut. Subjektifitas mengacu kepada memori luka lama yang masih membekas yang kemudian diproduksi kembali agar generasi yang tidak mengalami peristiwa tersebut dapat meng-imajinasikan kejadiannya (verstehen ala Weberian). Sehingga dengan bergulirnya wacana ini, dendam lama yang telah terkubur bermuara kepada lahirnya konflik laten antara kubu tentara + kubu umat islam vis a vis kubu (keturunan) PKI. Lalu, siapakah yang paling diuntungkan dari polemik ini selain para elit yang hendak mendulang suara pada pesta demokrasi dalam waktu dekat ini (pilkada serentak 2018 dan pilpres 2019).[2]

Jalan Panjang Komunisme di Indonesia

Ketika Uni Soviet runtuh di bawah kepemimpinan Gorbachev tahun 1991 yang juga diawali oleh runtuhnya tembok Berlin (bersatunya Jerman Tmur dan Jerman Barat), maka kedua peristiwa tersebut menjadi penanda resmi sebagai keruntuhan ideologi komunisme di permukaan bumi ini. Kendati kepemimpinan Negara Komunisme pertama di dunia ini – Uni Soviet –dianggap telah runtuh, tetapi ada beberapa rezim Marxis – Leninis (sebutan lain dari Komunis) yang masih mampu bertahan seperti Cina, Kuba, Laos dan Vietnam (Fakih, 2017).

Secara kelembagaan, komunisme memang dapat dihancurkan, tetapi secara ideologis ia sangat sulit bahkan mustahil dihilangkan. Melacak akar sebuah ideologi hanya mampu ditemukan dalam semesta ide individu saja sehingga untuk melawan atau menghilangkannya hanya dengan pertentangan ideologi pula (sering diistilahkan dengan perang pemikiran/gawzl fikr). Terlebih komunisme pernah mencatatkan namanya sebagai salah satu ideologi terbesar di dunia karena ia mampu berkembang biak di berbagai belahan bumi ini. Ketika Uni Soviet masih dibawah kepemimpinan Nikita Kruschev, embrio komunisme ini tumbuh kembang dengan pesat di berbagai benua seperti Amerika Latin (Kuba, Bolivia, El Salvador, Grenada, Nikaragua, Peru, dan Uruguay), Afrika (Benin, Kongo, Ethiopia, Zimbabwe dan Somalia), Asia (RRC, Vietnam, Laos, Kamboja, Philiphina dan Indonesia) (Fakih, 2017).

Di Indonesia sendiri, perkembangan komunisme terjadi di masa pergerakan nasional awal abad 20. Lebih jauh, embrio lahirnya komunisme di Indonesia adalah hasil “persetubuhan” antara organisasi sosialis ISDV dan organisasi dagang Sarekat Islam (SI). SI yang merupakan organisasi Islam pertama di Indonesia ini kemudian pecah pada 1923 menjadi 2 kubu yakni SI putih (CSI) yang dipimpin oleh H.O.S Tjokroaminoto dan SI Merah (SI Semarang) yang dinahkodai oleh Haji Misbach. SI Merah inilah yang kemudian melebur kedalam tubuh PKI yang mana nantinya menjadi partai komunis terbesar di dunia diluar Uni Soviet. Bahkan dalam pemilu 1955, PKI masih mampu meraih posisi ke empat di bawah PNI, Masyumi dan NU.

Syahdan, jika PKI yang selama ini dipropagandakan sebagai ideologi yang anti tuhan (atheis), anti islam, maka kiranya perlu diluruskan kembali. Pasalnya, aktualisasi nilai-nilai komunisme bergantung di mana ia bersarang. Selama ini komunisme diidentikkan dengan ideologi anti Tuhan atau anti agama itu dikarenakan yang menjadi rujukan adalah komunisme Eropa. Sebagaimana jamak diketahui, karakter masyarakat Eropa dibangun di atas nilai – nilai sekulerisme sehingga wajar jika pandangan hidup seperti Atheis dan Agnostic tumbuh subur. Tetapi lain halnya tatkala komunisme berkembang di Indonesia, sebab ia berkelindan dengan karakter masyarakat indonesia yang dikenal akan sisi religiusitasnya.

Olehnya, hanya di Indonesia kita mendapati seorang komunis yang islami, seorang komunis yang haji bahkan seorang komunis yang menghafal Al-Qur’an. Datuk Tan Malaka adalah seorang komunis (tulen), tetapi ia juga adalah seorang hafidz Qur’an ketika muda. Haji Misbach adalah pemuka Islam (petinggi SI), tetapi ia juga adalah seorang komunis.[3] Pun jika ada yang tak sependapat atas pencampuran kedua ideologi tersebut, faktanya komunisme dan islam (isme) masih mampu bergandengan tangan di masa – masa awal pergerakan nasional demi satu tujuan bersama, yakni menumpas kolonialisme Belanda.

Akhirnya di tangan Soeharto lah komunisme dengan berbagai variannya menemui ajalnya. Pasca peristiwa G30S/PKI, ideologi tersebut akhirnya dikubur bersamaan dengan orang – orangnya yang dilegalkan melalui Tap MPRS XXV 1966. Kendati ia telah dikubur, tetapi kenyataannya komunisme tak jarang abstain untuk diperbincangkan bahkan setiap tahunnya terutama menjelang bulan September. Diperbincangkan bukan dalam kerangka pengembangan ilmu pengetahuan, lebih – lebih aktualisasi prinsip dalam kehidupan, namun diperdebatkan dalam kerangka propaganda kebencian. Demikianlah potret perlakuan rezim orde baru selama 32 tahun berkuasa.

Komunisme vis a vis Kapitalisme dan Islamisme

Kini kekhawatiran yang berlebihan akan bangkitnya hantu komunisme[4] beserta lembaganya (PKI) melanda sebagian masyarakat kita. Melalui analisis prematur, propaganda dan penyebaran hoax, kesadaran masyarakat dengan mudah digiring pada phobia yang berlebihan. Padahal ada kenyataan sosio – ideologis yang lebih utama untuk diwacanakan, sebab ia sedang berkembang biak menggerogoti negeri ini dan tentunya ialebih atau minimal setara bahayanya dengan komunisme jika dikonfrotasikan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Rupa dari ideologi tersebut adalah kapitalisme dan islamisme.

Andai pun hantu komunisme mampu bangkit kembali, maka ia harus berjibaku melawan kedua ideologi besar tersebut – kapitalisme dan islamisme yang tengah menguasai tatanan masyarakat global. Bahkan Negara sekelas China yang masih mempertahankan identitas sosialismenya, faktual telah berselingkuh dengan kapitalisme dalam praktik sistem ekonominya. Mungkin kita perlu mengaminkan ramalan Fukuyama tentang akhir dari sejarah ini yang mana dimenangkan oleh rezim kapitalisme.

Selain kapitalisme, Indonesia juga sedang berada dalam cengkraman islamisme. Sekali lagi, jika kita berbicara dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi final bagi bangsa Indonesia maka islamisme atau jamak masyarakat menyebutnya dengan radikalisme Islam pun dianggap sebagai virus bagi NKRI harga mati (price dead). Meskipun salah satu prinsip perjuangan islamisme adalah menentang neoliberalisme/kapitalisme, tetapi hal itu belum mampu mendulang suara mayoritas masyarakat islam Indonesia yang mendaku diri menganut islam Nusantara. Untuk pembahasan lebih jauh tentang poin ini, akan dibahas pada tulisan lain.

Oleh karena itu, untuk mengurangi kekhawatiran tersebut dapat diobati dengan memperbanyak membaca sejarah dan mendiskusikannya, bukan dengan membubarkan diskusi yang di dalamnya terdapat proses mencari kebenaran dan reproduksi ilmu pengetahuan. Kalaupun pemerintah dan bala tentaranya berhasil merebut kesadaran masyarakat (awam) untuk menggelar nonton bersama film G30S/PKI yang dinilai oleh sejumlah kalangan sarat akan nuansa politis dan adegan kebohongan, maka propagandakan lah film Jagal “The Act of Killing” (2013) dan Senyap “The Look of Silence” (2014) karya besutan Sineas Amerika, Joshua Oppenheimer yang berhasil meraih nominasi piala Oscar (penghargaan film bergengsi) 2016.

Sumber gambar: https://patri0tuj.deviantart.com/

 

Bahan Bacaan :

Ali Fakih, Muhammad. 2017. Biografi Lengkap Karl Marx (Pemikiran dan Pengaruhnya). Labirin.

Majalah Tempo. 2010. Tan Malaka (Bapak Republik yang Dilupakan). Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.

Ritzer, George dan Douglas J.Goldman. 2016. Teori Marxis dan Beragam teori Neo-Marxian. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

 

Internet :

http://www.idsejarah.net/2014/11/pemilihan-umum-1955.html, akses 25 September 2017

http://wawasansejarah.com/sarekat-islam/, akses 25 September 2017

https://tirto.id/mohammad-misbach-sang-haji-merah-chBV, akses 26 September 2017

http://historia.id/film/orang-orang-di-balik-penghentian-penayangan-film-pengkhianatan-g30spki, akses 26 September 2017

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160510094659-21-129620/kapan-kambuhnya-bahaya-pki/, akses 26 September 2017

https://www.voaindonesia.com/a/reaksi-sutradara-the-act-of-killing-joshua-oppenheimer-masuk-nominasi-oscar/1851030.html, akses 27 September 2017

 

Catatan Kaki:

[1]Pihak TNI – AU merasa tersudutkan oleh adanya penanyangan film G30S//PKI sebab salah satu latar yang dijadikan tempat penggarapan film tersebut adalah bandar udara Halim Perdanakusuma yang notabenenya adalah markas TNI-AU sehingga beberapa mantan perwira tinggi seperti , yakni Laksamana Madya Udara TNI (Purn.) Sri Mulyono Herlambang dan Marsekal TNI (Purn.) Saleh Basarahmendesak agar penayangan film tersebut diberhentikan. Lihat, orang- orang dibalik pemberhentian penayangan Film G30S/PKI, http://historia.id/film/orang-orang-di-balik-penghentian-penayangan-film-pengkhianatan-g30spki

[2] Prof Ariel Heryanto menganalisis selain isu “china”,  isu “bahaya PKI” juga dipropagandakan oleh kalangan elit untuk mendulang suara pada pilkada 2017 kemarin. Bahkan pada pemilu 2014, isu “bahaya komunis” dijadikan kampanye hitam untuk menyerang salah satu capres pada saat itu yakni Jokowi. Lihat : https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160510094659-21-129620/kapan-kambuhnya-bahaya-pki/

[3]Haji Misbach pernah menyatakan “Komunisme mengajarkan untuk menentang kapitalisme, itu tercakup di dalam Islam. Saya menerangkan hal itu sebagai (seorang) muslim dan komunis.” ia menuliskan kalimat itu dalam artikel yang tayang di surat kabar Soeara Moeslimin, 1926. Artikel itu ditulis ketika ia telah yakin pentingnya nilai-nilai pembebasan yang dinilai juga paralel dengan prinsip-prinsip komunisme. Lihat :https://tirto.id/mohammad-misbach-sang-haji-merah-chBV

[4] Dalam karyanya, “ The Manifesto of the Communist Party” Marx menyebut komunisme sebagi hantu yang akan menghantui Eropa. Lihat, Ritzer & Goldman. Teori Marxis dan Berbagai Ragam Teori  Neo- Marxian (2016)

Kemerdekaan Ekologis

Dua tahun lalu penulis diminta seseorang untuk menulis tentang refleksi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, mereka hendak menyusun buku 70 Tahun Indonesia Merdeka. Penulis melihatnya dalam perspektif lingkungan hidup.

Tesis yang dikemukakan adalah dokumen kemerdekaan Indonesia tidak memasukkan perspektif ekologis secara spesifik. Semua statemen tujuan negara hanya bersifat politik, ekonomi, dan sosial. Nanti setelah direnungkan dan dimaknai lebih mendalam baharulah dapat dijumpai bahwa dengan melaksanakan amanat kemerdekaan secara sungguh-sungguh, aspek lingkungan hidup dapat dipandang inhern pada tujuan negara itu.

Mungkin hal itu disebabkan oleh belum populernya isu ekologis dalam diskursus politik kenegaraan. Seperti diketahui bahwa kesadaran antar bangsa mengenai penting dan mendesaknya perhatian pada kelestarian lingkungan barulah tercetus pada 5 Juni 1972. Bermula dari Stockholm, Swedia, itulah sebagian besar negara di dunia sepakat untuk mempertimbangkan perkara ekologi sebagai faktor utama dalam pengambilan kebijakan publik dan perencanaan pembangunan resmi negara.

Momentum yang disebut di atas selanjutnya dikenal dengan nama Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Bergulirnya isu ekologis mendorong berbagai negara untuk menyepakati perlunya komitmen untuk memastikan sumber daya alam tidak sampai langka, apalagi punah, karena tuntutan pembangunan. Konsep ini kelak dikenal dengan nama Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable development).

Kesadaran semacam ini belum menempati alam pikiran para perumus bangsa. Oleh sebab itu, seolah negara ini lupa memberi perhatian khusus kepada sektor ini sejak awal kemerdekaan. Dua puluh lima tahun kemudian, misi asing mulai terasa. Kemerdekaan politik mulai terusik. Misai politik seorang Soekarno mulai mendeteksi tentang adanya potensi kembalinya penjajahan. Ia rumuskan dalam slogan dan teriakan “anti nekolim” secara sangat fasih.

Sektor manakah yang sesungguhnya paling terjajah dan paling dapat disebut sebagai indikator keterjajahan baru di tanah Indonesia merdeka ini? Lingkungan hidup! Kegalauan utama kaum kolonial dan imperialis Barat usai lepasnya banyak negara dari pendudukan politik adalah penguasaan sektor Sumber Daya Alam (SDA).

Industrinya harus selalu hidup dan berproduksi. Urat nadi industrinya ada pada keterpenuhan bahan baku. Semua itu berada di wilayah bekas pendudukan. Cara paling masuk akal adalah mengambil alih otoritas pengelolaan. John Perkins membantu kita untuk menelisik cara penguasa industri dunia itu untuk dapat menguasai SDA di berbagai tempat. Melalui lobi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Menjerat negara itu dengan pinjaman luar negeri. Kepala negara yang kepala batu, akan disingkirkan dengan berbagai cara. Soekarno diduga masuk dalam operasi ini. Apa sebabnya? Soekarno mengambil kebijakan pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mendidik ratusan calon tenaga ahli di berbagai sektor untuk keperluan pembangunan infrastruktur tadi. Begitu juga dengan pengelolaan SDA. Harapannya bahwa tidak lebih dari sepuluh tahun kemudian, negara ini benar-benar akan mandiri.

Apa lacur? Di ujung kekuasaannya, umbul-umbul dan spanduk selamat datang buat modal asing dipasang di jantung kekuasaan Orde Baru oleh Soeharto. Belum lagi Soekarno mangkat, kekayaan alam di tanah Papua pun menjadi SDA pertama yang siap diangkut ke luar negeri. Jangka waktunya pun puluhan tahun. Apa artinya? Selama puluhan tahun pemerintah tak memiliki otoritas eksploitasi hulu atas tambang di Tembaga Pura. Tak hanya itu, bahkan secara politis pun namanya lalu diubah menjadi Freeport. Mendengar namanya saja, penguasa kontraknya sudah bebas mengangkut dan memindahkan isi perut bumi di lahan perawan itu.

Usai kejatuhan Tembaga Pura, satu persatu lingkungan alami kita diubah menjadi lingkungan binaan secara serempangan. Dalihnya adalah pembangunan. Pelakunya adalah korporasi asuhan pemilik modal asing yang kurang mengerti bagaimana setting dasar negara ini.

Pemerintah wajib diam. Insentif sudah diberikan. Konsesi bisnis sudah cair. Perlahan-lahan efek ekologis pun muncul. Tak semaju pembangunan politik, derajat kesejahteraan rakyat mulai dikeluhkan. Separatisme mulai muncul. Aceh dan Papua mulai meradang. Bagi penguasa, ini adalah konspirasi politik murni. Isu SDA tidak terbaca di balik ini. Tempat berlindungnya juga kepada para pelaku eksploitasi itu sendiri. Ironis! Sebuah konsekuensi kelemahan intelektual para penyelenggara politik republik ini.

Ketika suasana bumi kian panas, politisi dunia mulai mengangkat isu pemanasan global. Melalui berbagai putaran perundingan mulai dari yang setingkat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) hingga pertemuan terbatas beberapa negara dihasilkan sejumlah kesepakatan, berbagai protokol, hingga komitmen dunia dalam bentuk kerjasama antar pihak.

Di manakah posisi kedaulatan ekologis dalam berbagai perjanjian itu? Ia berada dalam ketiak kapitalis asing yang berlindung pada tembok perjanjian kontrak industrial. Semua masih dianggap normal. Seakan-akan semesta Indonesia ini masih perawan seperti era Vereeniging Oost Indische Compagnie (VOC). Anggapan itu menguasai alam pikiran pemimpin bangsa serta pelaku ekonomi tatkala hutan Sumatera sudah cenderung menggurun, hutan Kalimantan sudah meninggalkan kubangan bekas tambang yang mengerikan, begitu juga di Papua dan Nusa Tenggara. Jangan tanya lagi suasana Jawa! Lautan mulai menjadi kental bahan pencemar. Berbagai biota perairan menuju pintu kelangkaan. Semua itu masih akibat wajar dari penjajahan jilid dua.

Kemerdekaan ekologis menjadi agenda besar bangsa ini. Aba-aba krisis energi sudah lama diperdengarkan. Sudah lama para pemegang otoritas politik negara ini juga tahu bahwa perlu antisipasi atas persoalan ini. Apa yang terjadi? Justru di gerbang reformasilah regulasi SDA vital diserahkan kepada drakula ekologi. Regulasi itu bernama privatisasi. Suatu yang amat bertentangan dengan jiwa kemerdekaan bangsa ini; sosialisme.

Baca ulanglah secara cermat diksi preambule UUD 1945 bahkan batang tubuhnya! Pasal mana yang tidak sosialistik atau alinea mana yang membenarkan kepemilikan otoritas privat untuk menguasai hajat hidup orang banyak? Sektor ekologi semuanya dipasrahkan kepada penguasaan untuk sebesar-besar kemakmuran bersama, bukan separuh pemodal.

Walau Muhammadiyah dan elemen lain sudah berhasil menggugat beberapa regulasi itu, namun menurut penulis, bencana ekologi masih sangat besar. Bencana itu dikandung oleh cara pandang tentang energi.

Di alam ini tersedia energi. Berdasarkan prinsip pokok ilmu lingkungan, energi harus dikembalikan kepada asasnya semula. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak juga dapat dimusnahkan. Ia hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Berarti energi itu sesungguhnya tidak patut langka. Apa sebabnya? Alam telah menyediakan bahan yang berlimpah untuk diolah dan diubah bentuknya sehingga menghasilkan energi baru. Peruntukan energi-energi tersebut akan menentukan skala eksplorasinya dari alam terbuka.

Sayangnya, alam pikiran pelaku politik dan pengelola negara masih menganggap bahwa energi yang dimaksud hanyalah yang bersumber dari fosil di perut bumi. Ketergantungan terhadap minyak dan gas bumi sangat terasa. Berangkat dari cetakan cara pandangnya sudah salah. Bagaimana mungkin ancaman krisis energi dapat diatasi? Di sinilah bencananya itu!

Para akademisi dan peneliti bukan tidak memberi jalan keluar. Dua puluh tahun lalu, biota tropis sudah bisa disulap menjadi energi baru. Begitu juga sinar surya yang tersedia sepanjang tahun, gelombang laut yang tiada taranya, bahkan angin di pulau-pulau kecil pun bisa menjadi pilihan sumber energi.

Bencana semacam ini muncul dari kegiatan penjajahan baru. Dominasi alam pikiran berwarna fosil bukan suati yang tanpa desain. Ia lahir dari setting penguasaan SDA dengan laku politik yang amat kental. Siapa yang berpikir mandiri dalam bidang energi harus bersiap tersingkir. Kengerian inilah yang membayang sehingga energi baru dan terbarukan sangat telat dipertimbangkan. Memang benar-benar harus menunggu isi perut alam Indonesia ini laksana kain kering yang tak dapat lagi diperas, baharulah semua pihak akan melirik energi lain. Itupun, harus dicatat bahwa ahli-ahli yang akan memainkan peran itu harus melibatkan pelaku industri global.

Pada ujung perjalanan cerita ini, marilah pakai kacamata atau teropong ekologi untuk melihat betapa kita tidak merdeka di sektor ini sejak puluhan tahun lalu. Mungkin juga dapat dikatakan bahwa di sektor ini kita belum pernah merdeka.

Geliat perlawanan sedikit muncul dua tahun terakhir. Namun demikian, sudah sangat kompleks persoalan yang harus diurai. Tidak gampang untuk meyakinkan bahwa justru di sektor ini para politisi yang sedang bertikai dapat mengambil titik tolak bersama agar pada perayaan hari kemerdekaan yang keseratus kita sudah dapat berbicara lain. Berbicara kemerdekaan ekologis secara lantang. Dan hanya Dialah Yang Mahatahu.

 

Sumber gambar: http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2013/03/bangka_gallery01.jpg

 

Pancasila dan Indonesia: Meneropong Titik Temunya

Setiap negara modern memiliki ideologi sebagai landasan dalam bersikap. Ideologi menjadi acuan bagi warga negara dalam melihat, menimbang, dan menilai apakah sesuatu itu kemudian terhukumi sebagai perbuatan baik ataukah buruk. Karena pada sebuah ideologi terkandung seperangkat nilai-nilai dasar yang menjadi pondasi dari kerangka berpikir penganutnya. Maka ia menentukan bagaimana bentuk dan rupa dari bangunan secara keseluruhan, apakah ia menyejahterakan atau tidak, mengayomi atau tidak, memberi rasa aman atau tidak, dan seterusnya dan sebagainya.

Ampuhnya sebuah ideologi pada suatu negara juga bisa berlaku relatif. Artinya, ia perkara cocok tidak cocok. Boleh jadi ia cocok di suatu negara namun belum tentu ia cocok di negara lainnya. Karena idealnya sebuah ideologi berangkat dari kebutuhan bersama dari warga negara berdasarkan konteks sosial yang ada. Karena pada kenyataannya, tipologi masyarakat berbeda-beda sesuai kondisi geografisnya, iklim cuacanya, berikut local wisdomnya.

Ada yang wilayah negaranya keseluruhannya daratan, ada yang sebagiannya lautan, ada yang perpaduan dari keduanya, ada juga yang mayoritas terdiri dari padang pasir. Ada wilayah suatu negara yang mendiami empat musim, ada juga yang dua musim. Ada yang warga negaranya terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan ada yang hanya terdiri dari satu suku bangsa.

Apakah kenyataan itu pada mulanya adalah kehendak kita untuk menjadi siapa, bersuku bangsa apa, lahir di mana, dan sebagainya. Ataukah itu sebuah ketetapan dari Yang Maha Kuasa? Dan oleh karenanya ia merupakan sebuah keniscayaan?

***

Bagaimana dengan bangsa Indonesia? Sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan bahasa, negeri maritim sekaligus agraris, dengan latar sejarahnya  yang cukup panjang sebagai sebuah kerajaan yang sempat digdaya di seantero Asia Tenggara.

Pada awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sempat terjadi perdebatan yang cukup alot perihal apakah kiranya ideologi yang tepat untuk Indonesia. Ada kelompok yang menginginkan Indonesia berlandaskan agama Islam, ada yang menginginkan Komunisme, ada yang pula kemudian kelompok yang merumuskan ideologinya sendiri di luar  arus mainstream ideologi internasional waktu itu antara blok barat dan blok timur. Antara demokrasi kapitalis dan sosialis komunis.

Di dalam negeri sendiri perseteruan itu dikomandani oleh murid-murid top Cokroaminoto; Kartosuwiryo cs yang mewakili kelompok ideologi berlandaskan agama Islam, Semaun cs kelompok komunis,  dan Sukarno cs kelompok Republik. Yang kemudian merumuskan ideologi Pancasila. Dan berlaku hingga sekarang.

Mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengapa Pancasila?

Ada banyak faktor yang menyertainya. Juga kiranya sudah banyak dikemukakan di berbagai kesempatan baik tulisan-tulisan maupun seminar. Namun, kalau dilihat dari sudut pandang dan kerangka berpikir sebagaimana dikemukakan di awal tulisan, ideologi sebuah negara baiknya berkesesuaian dengan konteks masyarakat dan kondisi geografisnya. Maka bentuk negara Republik, dan Pancasila sebagai ideologinya yang lebih tepat. Sederhana saja, berangkat dari  kesadaran bahwa Indonesia memiliki komposisi yang demikian berbagai-bagai dan oleh karenanya memerlukan rumusan yang berbeda dengan negara lainnya.

Maka, kebijakan untuk mengadopsi ideologi dari luar konteks Indonesia, bisa berarti penyangkalan terhadap jati diri bangsa, yang sejatinya merupakan sebuah keniscayaan. Lebih lanjut merupakan sebuah pengkhianatan terhadap kesepakatan berbangsa dan bernegara kita. Dan itu bisa berarti distorsi bagi padanan yang ada. Syukur ia dilakukan dengan pendekatan yang metodologi- kultural, maka transisinya terjadi begitu soft dan tidak memerlukan cost yang banyak. Namun pada kutub yang paling ekstrim, ia bisa mempersyarati sebuah revolusi. Dan cost-nya terlalu mahal untuk itu.

Senjakala Kelisanan

Cerita rakyat kakak-beradik Ayuh (Sandayuhan) dengan Bambang Basiwara adalah salah satu babad yang paling lekat dalam bilik ingatan orang-orang Dayak-Meratus dan Banjar. Tersebutlah, ketika kepada dua orang itu diserahkan masing-masing satu kitab suci yang akan menjadi pedoman dalam hidup mereka, Bambang Basiwara sang adik mengambil kitab itu untuk selanjutnya disimpan dan dipelajari. Dari kitab itulah Bambang belajar membaca dan menulis, sekaligus memahami kehidupan secara paripurna. Dengan kitab itu pula Bambang mengenal agama.

Hal yang tidak lazim terjadi ketika kitab lainnya diberikan pada Ayuh. Demikian kitab itu ada padanya, Ayuh justru tidak menyimpan untuk kemudian membacanya, tapi Ia malah menelan kitab itu bulat-bulat.

Bambang Basiwara kelak dikemudian hari dianggap sebagai cikal bakal orang-orang Banjar, sementara Ayuh adalah moyangnya orang-orang Dayak-Meratus. Kisah ini mengiringi kontestasi dan proses perjumpaan antara Banjar dan Dayak-Meratus. Dari cerita ini sering muncul pemahaman bahwa simbol Bambang yang menerima kitab suci, menunjukkan bahwa Ia dan bangsa Banjar menerima agama langit secara formal. Sementara Ayuh justru menjadikan ajaran dan nilai agama luluh dalam dirinya, sehingga dapat dimengerti jika banyak orang-orang Dayak-Meratus yang tidak memeluk agama langit secara formal, sebab agama adalah dirinya itu sendiri dan sikap serta perilaku mereka adalah pancaran agama yang sudah menubuh.

Kisah ini juga menunjukkan bagaimana pertarungan antara keaksaraan yang diwakili oleh Bambang dan kelisanan yang diwakili oleh Ayuh. Bagi Bambang dan keturunannya yang orang Banjar itu, keaksaraan menjadi penting, karena hanya dengan itulah mereka bisa memahami kitab (kehidupan) tersebut. Namun bagi Ayuh dan keturunannya, keaksaraan tidaklah bermakna, soalnya kitab sudah ditelan dan manunggaling dengan dirinya. Maka yang penting bagi mereka untuk menjaga kitab itu tetap hidup, adalah meneruskan ke generasinya melalui tuturan. Di sini, kelisanan (oral tradition) menjadi kuncinya.

Kontestasi kelisanan dan keaksaraan dalam cerita Bambang dan Ayuh memang tidak menunjukkan secara eksplisit siapa yang keluar sebagai pemenang. Hanya saja, dari cerita ini muncul semacam stereotyping bagi Ayuh dan keturunannya, Dayak-Meratus, sebagai orang-orang yang tuna aksara dan terkesan bodoh. Namun bagi orang-orang Dayak-Meratus, tentu saja kelisanan mengatasi keaksaraan, sebab kelisananlah yang paling mungkin mewakili secara langsung kitab yang sudah menubuh tersebut. Bukankah kelisanan belum berjarak dari tubuh yang telah menelan kitab tersebut ?

Jika dalam cerita Ayuh dan Bambang tadi tidak secara tegas menunjukkan keunggulan lisan atas tulisan, maka tidak demikian halnya dalam keyakinan orang-orang Tanah Toa Kajang. Bagi mereka, kelisanan adalah puncak pengetahuan, sementara tulisan berada di bawahnya.   Cerita ini saya dengar dari Amma Toa, pemimpin adat Tanah Toa , pada suatu masa di penghujung bulan ke tujuh pada tahun 2004 . Amma Toa Puto Palasa, demikian Ia biasa dipanggil, membentangkan perbandingan antara Pasang ri Kajang yang lisan dengan kitab-kitab lontara yang ditulis. Ibarat angka, demikian Amma, Pasang ri Kajang adalah angka satu; masih lurus, murni dan belum tercemari dengan kepentingan macam-macam. Sementara kitab-kitab yang ditulis sudah seperti angka 2 atau 3, sudah bengkok, karena sudah dimasuki bermacam-macam tafsir dan kepentingan.

Dalam kisah Ayuh-Bambang dan cerita Amma Toa, perjumpaan kelisanan dan keaksaraan adalah pertarungan yang saling mereduksi antara satu dengan lainnya. Berbeda dengan itu, bagi Walter J.Ong, perjumpaan antara kelisanan dan keaksaraan tidaklah bersifat reduksional, atau pertarungan yang saling melenyapkan satu atas yang lain. Perjumpaan keduanya cenderung relasional (Walter J. Ong, 2013).   Tetapi Ong tidak bisa memungkiri, meski tidak serta merta melenyapkan, perjumpaan keduanya bergulat untuk saling mendominasi. Ada masanya di mana kelisanan yang menjadi dominan. Sebaliknya, ada pula waktunya kelisanan itu berada di bawah bayang-bayang keaksaraan.

Pada masa klasik, keaksaraan sudah tampil. Banyak naskah tulis menawan yang terbit. Walau demikian, kelisanan tetap menjadi hal yang lebih istimewa. Balogh (1926) menandaskan pada masa itu lumrah anggapan bahwa teks tertulis yang bernilai, harus dibacakan keras-keras di depan umum. Praktik membaca keras-keras (tradisi oral) ini banyak mempengaruhi gaya pustaka saat itu.   Keutamaan kelisanan ini berlanjut pada masa Renaisans, meski saat itu kertas sudah ditemukan, sehingga ide dan gagasan dengan mudah disebar melalui tulisan, namun kelisanan tetap eminen. Tulisan, hanya menjadi pendukung dari kelisanan. Kurun waktu itu adalah masanya ahli retorika dan jayanya para orator.

Ketika zaman merangkak menuju masa kemodernan, tulisan tampaknya makin berjaya. Meski tidak serta merta kelisanan itu sirna dengan sendirinya. Jejak kelisanan itu masih tampak pada abad-abad ke-19. Beberapa sastrawan, seperti Dickens membacakan novel-novel terbaiknya di atas panggung orasi. Sementara itu karya masyhur nan memikat McGuffey’s Readers yang terbit di Amerika Serikat dalam titi mangsa 1836-1920 dirancang justru bukan untuk kepentingan keaksaraan (literasi) namun untuk memperbaiki cara berdeklamasi lisan (Ong, 2013).

Namun apa yang menjadi pandangan Walter J. Ong ini, semakin ke sini, rupanya semakin sulit dipertahankan. Kini, Ong tidak bisa lagi bersikukuh bahwa keaksaraan tidaklah menyingkirkan kelisanan. Russ Rymer dalam tulisannya “Suara-suara yang Sirna” (National Geographic, 2012) menyebutkan setidaknya dalam 14 hari ada satu suara atau bahasa lisan yang pupus. Ia memperkirakan menjelang abad XXI, 7000 bahasa ibu berbasis lisan akan lesap menemui ajalnya. Rymer kemudian bercerita lebih jauh bahwa saat ini kelisanan seperti Tuva di Rusia, Aka yang digunakan di gunung Arunachal Pradesh, utara India dan Wintu di California mengap-mengap dalam gempuran bahasa yang berbasis tulisan. Tidak menunggu waktu lama bahasa-bahasa itu akan sirna dari tempatnya (Bisri, 2013).

Kenyataan ini pun terjadi di Nusantara. Pada mulanya, dalam masyarakat lokal di Nusantara, kelisanan mendapatkan tempat yang lebih unggul dibanding dengan keaksaraan. Namun seiring dengan pengenalan terhadap aksara, baik aksara yang berasal dari negeri sendiri, seperti honocoroko dan aksara lontara, maupun persentuhan dengan aksara dari luar, seperti pallawa, arab dan latin, perlahan kelisanan mulai dipinggirkan. Apalagi keaksaraan diidentikkan dengan peradaban yang lebih maju, sebaliknya kelisanan acap kali diandaikan sebagai keterbelakangan.

Tradisi lisan Nusantara seperti bahasa lokal ,cerita rakyat, pantun, atau di Bugis-Makassar ada papaseng, pau-pau ri kadong, dan parupama semakin lama semakin sirna dalam kehidupan masyarakat. Kini perlahan digantikan dengan cerita-cerita dari bacaan yang begitu mudah diakses. Lantas apa yang hilang mengiringi sirnanya kelisanan ini ? Tidakkah maraknya literasi, hanyalah tuntutan perubahan zaman. Bukankah pula kelisanan itu awet justru karena Ia dituliskan ?

Jika kita perhatikan, ternyata perbedaan antara kelisanan dan keaksaraan, bukan semata-mata soal yang satu disampaikan dalam bentuk aksara-tulisan atas peran penglihatan, dan lainnya disampaikan lewat tuturan dengan peran penting pendengaran dan hafalan. Lebih dari itu, kelisanan dan keaksaraan memiliki dunia budayanya sendiri. Menurut Walter J.Ong (2013) pola berpikir antara para pemangku kelisanan dan keaksaraan berbeda antara satu dengan lainnya.

Ciri-ciri pemikiran berbasis lisan, demikian Ong, di antaranya; Kelisanan itu aditif dan tidak subordinatif sebagaimana lazim dalam keaksaraan. Aditif berarti kelisanan jamak menggunakan kata yang menguatkan kalimat sebelumnya. Kelisanan juga agregatif. Karakter agregatif ini bertujuan untuk memicu ingatan. Dalam tradisi lisan, jika menyebut putri, tidak cukup jika tidak melengkapinya dengan putri yang cantik jelita. Demikian halnya jika menyebut prajurit, baru absah jika diujarkan dengan prajurit gagah perkasa. Dengan demikian, ungkapan lisan bukanlah satuan sederhana, tapi justru kumpulan satuan yang cenderung dianggap tidak efektif dalam tradisi keaksaraan (Walter J. Ong, 2013). Ciri agregatif ini menimbulkan kesan kelisanan ini panjang lebar dan berlebih-lebihan. Ciri lisan yang lainnya adalah sangat situasional, yaitu makna kata mendapatkan pengesahan semantik langsung kini dan di sini. Selain itu kelisanan juga tidak mengenal logika silogisme yang abstrak.

Satu hal dari ciri kelisanan yang menurut saya penting dibentangkan lebih lapang dalam tulisan ini adalah kedekatan jarak atau bahkan tidak berjarak sama sekali antara ungkapan ide dengan realitas. Para pemangku kelisanan menyampaikan ide dan gagasan tanpa beranjak dari realitas yang ingin disampaikan. Mereka menyampaikan bahasa alamnya dan suara komunitasnya. Para pemangku kelisanan tidak membangun konsep, kategori dan analisis objektif yang rumit sebagaimana para kaum melek huruf melakukannya. Kalau komunitas Sedulur Sikep-Samin menyatakan bahwa pabrik semen Kendeng membuat mereka kehilangan air untuk kehidupan mereka, maka itu bukan konsep dan hasil analisis yang ribet. Ide itu adalah realitas yang mereka lihat.

Demikian halnya Amma Toa di Tanah Toa Kajang ketika memerikan tentang Patuntung”? Alih-alih Ia menjelaskan seperti kaum melek huruf yang biasa menguraikannya sebagai konsep keyakinan, Amma justru mengatakan bahwa patuntung itu “membenturkan kepala”. Amma Toa menyatakan itu, karena demikianlah realitasnya di Tanah Toa; ketika orang membenturkan kepala disebut dengan patuntungi.

Penelitian Romanovich Luvia memperjelas hal ini. Penelitian yang dilakukan di Ubzek dan Kirghizia terhadap orang tuna aksara menunjukkan bahwa pemangku kelisanan sangat susah untuk mendefinisikan secara abstrak-konseptual objek-objek yang ditanyakan kepadanya. Mereka justru memandang aneh, misalnya, pertanyaan yang meminta mendefinisikan apa itu pohon. Mereka hanya menyatakan: “pohon itu ya…seperti yang kau lihat sekarang ini”. Bagi mereka, melihat pohon itu secara nyata, jauh lebih gamblang memberikan gambaran tentang pohon itu sendiri dari pada membuat definisi tentangnya (J. Ong, 2013).

Cara berpikir para pemangku kelisanan yang demikian ini membuat banyak antropolog menganggap mereka sebagai primitif dengan cara berpikir prelogic (Bruhl, 1923). Mereka dianggap sebagai kelompok The savage mind (berpikir liar). Di Indonesia, ungkapan-ungkapan demikian itulah yang menyertai proses gerakan anti buta huruf yang dicanangkan oleh pemerintah Orde baru dulu. Bahkan lebih dari itu, gerakan melek huruf pemerintah orde baru, berbarengan pula dengan penghancuran segenap tradisi yang berbasis kelisanan. Upacara-upacara pertanian yang dulu berlangsung marak oleh para pemangku kelisanan ini, diremukkan oleh revolusi hijau pemerintahan Orde Baru. Kebudayaan dan pola berpikir khas lisan digeser bahkan dijungkalkan dengan berbagai kebijakan oleh pemerintah.

Hamparan persoalan pun satu persatu menghampiri komunitas-komunitas lisan ini. Tanah-tanah adat mereka yang hanya ditandai dengan tanda-tanda alam, misalnya pepohonan atau sungai tidak diakui negara. Negara hanya mengesahkan tanah-tanah yang telah disahkan dengan logika keaksaraan. Misalnya tanah yang telah jelas konsep batas-batasnya, dibuktikan dengan sertifikat. Di luar itu kebanyakan diambil alih oleh korporasi atau negara. Gerakan keaksaraan yang didentumkan oleh pemerintah Orde Baru saat itu betul-betul menjadi lonceng kematian bagi kelisanan dan kehidupan yang ada di dalamnya.

Jelaslah, dengan demikian, lenyapnya kelisanan bukan hanya sekadar sirnanya kebiasaan mentransmisi pengetahuan lewat lisan, namun juga pupusnya segenap cara dan pola berpikir secara lisan. Lebih jauh lagi, adalah remuknya kebudayaan para pemangkunya dan hilangnya akses mereka terhadap tanah dan hutan.

Kini dalam rangkak abad XXI, gerakan literasi ditabuh lebih keras lagi. Dentumannya semakin menggema dahsyat. Tidak hanya pemerintah, masyarakat melalui lembaga-lembaga swadaya juga ramai-ramai menggalakkannya. Kesadaran semacam ini, patut kita apresiasi, namun dengan beberapa pertanyaan yang patut direnungkan: ‘mungkinkah gerakan literasi ini bisa mengakomodasi logika dan budaya kaum lisan’? Dapatkah digalakkan gerakan sastra lisan (oral literacy) yang tidak hanya menginventarisasi tradisi lisan yang berkembang di masyarakat tapi juga mengakomodasi gaya, logika dan budaya lisan itu ke dalam tulisan. Bisakah pula muncul pengakuan terhadap logika-logika kelisanan sebagai cara berpikir yang benar untuk menentukan hidup masyarakat pemangkunya?  Dengan itu kita berharap bahwa gerakan literasi bukanlah upaya untuk melenyapkan kelisanan, tapi justru untuk menguatkannya. Keduanya, seperti dikatakan oleh Ong, berjumpa dalam hubungan yang saling mendukung dan bukannya saling mereduksi.

Paradigma Keplanetan: Apa yang Kurang? (Bag-2, Habis)

Baca juga:

Paradigma Keplanetan: Apa yang Kurang? (Bag-1)

***

Dalam kajian ideologi dikenal dua kutub ideologi besar dunia yakni individualisme dan sosialisme. Individualisme dan sosialisme sebenarnya sama-sama melayani keserakahan, masing-masing keserakahan diri dan keserakahan kelompok (spesies manusia). Oleh sebab itu, penulis merasa perlu mengenalkan bahwa selain makhluk individu dan sosial seperti yang lazim didoktrinkan di sekolah formal, manusia juga sebenarnya adalah makhluk ekologis. Konsekuensinya, dukungan prinsip antroposentrisme yang ada dalam definisi materialisme saat ini memang perlu diperbaharui sebab hanya mengunggulkan jenisnya (spesiesnya).

Pada dekade 1970-an buku Small is Beautiful yang ditulis E.F. Schumaker diterbitkan oleh LP3ES. Schumaker memperkenalkan sebuah konsep untuk menjauhi semangat kemewahan yang disebutnya sebagai “proyek besar”. Segala proyek besar selalu meminta bayaran dengan harga mahal; kerusakan ekologi (fisik dan non-fisik). Pemborosan! Akibat-akibat yang ditimbulkan itu semua hanya dapat ditepis dengan kembali kepada hal-hal sederhana. Sederhana itu indah!

Keren itu tidak harus gebyar. Gebyar tapi mengandung risiko disfungsi komponen-komponen ekologi hakikatnya justru buruk. Keren seharusnya tidak mengandung risiko terhadap keseimbangan fungsi-fungsi komponen ekologi walau nampak sangat sederhana. Sederhana mulai dari gaya hidup hingga produk-produk peradaban adalah konsep yang mungkin telanjur bertentangan dengan alam pikiran manusia modern. Padahal, justru di sanalah akan ditemukan cara meningkatkan produktivitas tanpa harus menggunakan teknologi yang rumit namun mengganggu fungsi dan keseimbangan lingkungan. Lewat pemikiran ini muncul gagasan teknologi tepat guna. Beberapa tahun kemudian isu teknologi tepat guna berhasil mendorong temuan yang mencengangkan.Fungsional, ekonomis, praktis, dan ramah lingkungan.

Sederhana yang indah itu dapat terjadi kalau paradigmanya diubah menjadi lebih luas. Muncul ekosentrisme. Berdasarkan berbagai sumber, Sonny Keraf (2002) mengelaborasi kritiknya terhadap konsep pengelolaan lingkungan dengan memodelkan pergeseran cara pandang ke ekosentrisme sebagai sebuah perubahan dari biosentrisme.

Sebelumnya, biosentrisme dipuji sebagai upaya etis untuk menjadikan semua makhluk hidup setara. Sebuah keluarga kehidupan! Ia meninggalkan konsep antroposentrisme yang merajakan jenis manusia atas hewan dan tumbuhan. Kini semua yang hidup dihargai persis seperti penghargaan dan keistimewaan yang pernah diberikan (hanya) kepada (jenis) manusia.

Namun konsep itu dipandang memiliki cacat. Bukankah ekologi adalah sebuah sistem interaksi antara benda mati dengan benda hidup dalam sebuah ruang tertentu? Kalau begitu, seharusnya penghargaan haruslah diberikan secara setara terhadap kedua komponen ini. Itu sebabnya, penghargaan bukan hanya kepada manusia dan makhluk hidup lainnya, namun juga benda-benda tak hidup di sekitarnya. Perhatian harus diarahkan kepada kesatuan ekologi. Perlakuan baik harus diberikan kepada semua komponen itu. Itu sebabnya, berdasarkan konsep ini, benda hidup selain manusia serta benda lain di sekelilingnya memiliki hak untuk diperlakukan secara wajar dan mulia. Memuliakan manusia, makhluk hidup lainnya, dan benda-benda di sekelilingnya adalah prinsip pokok konsep ini. Inilah ekosentrisme. Paradigma keplanetan!

Ketamakan (greedy), sebuah gejala di tingkat individu yang ditransformasi menjadi mental eksploitatif industri di ranah komunitas menempatkan manusia sebagai jenis makhluk yang amat superior. Namun tatkala ia menempatkan dirinya sebagai bagian dari sistem ekologi, maka ia adalah satu dari sekian sekrup planet bumi yang posisinya sama penting dengan komponen lain. Dengan penuh kesadaran ia tak memiliki pembenaran untuk merusak komponen lain. Merusak yang dimaksud di sini adalah melakukan disfungsi atas yang lain.

Bagaimana paradigma keplanetan bekerja? Asumsi pokok konsep ini adalah seluruh keluarga planet bumi itu merupakan satu tubuh. Merusak salah satu komponen sama dengan mengancam dan pada gilirannya akan merusak bahkan dapat memusnahkan seluruh tubuh planet ini. Kekhawatiran akan kejadian itu, yakni musnahnya kehidupan dan seluruh fungsi-fungsi benda pada planet ini sangat wajar menerungku alam pikiran manusia yang perilakunya merupakan poros kelestarian planet bumi ini di masa depan.

Alam pikiran, kesadaran dan tingkah laku manusia ditempatkan sebagai jangkar keseimbangan fungsi-fungsi keluarga planet bumi ini beserta segala kepentingan untuk melestarikan dan menjamin kelangsungannya di masa depan. Rasa was-was akan amuk ekologi sebenarnya dapat diakhiri sejak saat ini melalui kesadaran bahwa manusia dan buminya bukan dua pihak yang berbeda. Mimpi manusia seharusnya adalah mimpi bumi dan seisinya juga.

Mungkin itulah sebabnya Juni 2015 lalu, begitu laman United Nations Environment Programme (UNEP) terbuka,yang nampak paling menonjoladalahtulisan; “Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care”, sebuah slogan yang mengandung himbauan dan harapan. Himbauan untuk mengendalikan gaya hidup konsumtif dengan kepedulian prima yang diharapkan akan menjadi dasar pencapaian harapan tujuh miliar umat manusia di punggung bumi. Itulah tema besar hari Lingkungan Hidup se-dunia, 5 Juni tahun 2015 tersebut. Organisasi lingkungan hidup se-dunia itu, memilih tema tersebut seakan menyampaikan pesan tentang tertatihnya konsep pembangunan berkelanjutan yang empat puluh lima tahun lalu mulai disebut-sebut. Tertatih karena seperti telah diuraikan di depan paradigma konsumerisme di tingkati ndividu dan industrialisme di tingkat sosial masih merajai cara hidup manusia.

Apa yang harus diubah? Paradigmanya! Perhatikan alam berpikir sekelas UNEP itu! Kental dengan paradigma keplanetan, UNEP sepertinya memang masih menempatkan bumi sebagai satu-satunya alam tempat hidup manusia. Kerusakan planet bumi sebuah dongeng yang diperdengarkan kepada penduduk bumi laksana memperdengarkan dongeng hantu kepada anak-anak yang susah tidur di malam hari. Bagi yang peduli masa depan, ancaman kerusakan bumi mungkin memiliki pengaruh terhadap sikapnya mengelola bumi. Bagi yang otaknya sudah didominasi laba industri, kemasadepanan bumi adalah urusan masa depan itu sendiri ibarat anak yang tahu bahwa esok ia tetap bisa bangun betapa pun mengerikannya dongeng horror yang diceritakan kepadanya menjelang tidur.

Paradigma keplanetan membawa konsekuensi yang tidak kurang berbahayanya dibandingkan dengan perilaku kejam kepada lingkungan hidup. Ancaman maksimal yang diberikan lembaga semacam UNEP dan aktivis institusi-institusi peduli lingkungan hidup terhadap pelaku destruktif adalah hilangnya daya dukung bumi, punahnya kehidupan di dunia atau tamatnya riwayat bumi. Persis seperti ancaman maksimal hukuman mati terhadap pelaku narkoba, pelaku-pelakunya tetap belum memedulikannya. Belum lama berselang nasib naas hukuman mati yang diganjarkan kepada narapidana narkoba, kasus penggerebekan pesta shabu di Pondok Indah, Jakarta, tetap dapat disaksikan orang banyak. Begitulah perumpamaannya. Belum lama longsor dan banjir bandang melanda berbagai tempat seperti Banjarnegara, Garut, Bandung, Bima, Manado, dan lain-lain penebangan hutan di tempat-tempat yang seharusnya dilindungi tetap saja berlangsung.

Paradigma keplanetan seperti saja tak kuasa membendung gaya hidup manusia. Arne Naess wajar berteriak, “Quality of life yes, standard of life tja!” Kualitas hidup seharusnya menjadi fokus cara bertindak manusia, bukan standar hidup yang dicerminkan oleh gaya hidup. Terbukti, praktik kekejaman terhadap bumi terus berlangsung justru beriringan dengan berbagai dampak lingkungan yang menyengsarakan.

Sepertinya penting diulangi bahwa paradigm keplanetan inilah yang ada di dalam konsep etika ekosentrisme. Konsep itu disebut-sebut sebagai penyempurnaan atas paradigm spesiesisme dan biotisme dalam tulisan-tulisan Sony Keraf. Spesiesisme (kejenisan) menjadi biotisme (kemakhlukhidupan), lalu ekologisme (keplanetan) mengandung diskriminasi, dominasi dan penjajahan.

Secara ringkas dapat dikembangkan sebagai berikut; Pertama, “kejenisan”, yang di tulisan ini disebut “kedirian”, mendominasi, mendiskriminasi dan menjajah jenis makhluk hidup lain. Seolah-olah yang hidup itu hanya manusia.Barangkali karena itulah maka hampir semua bahasa dalam budaya manusia di berbagai suku dan bangsa dalam konteks semantik mendudukkan hewan dan tumbuhan “sebangsa” dengan benda mati.

Efeknya adalah rendahnya penghargaan dan pemuliaan terhadap benda-benda hidup selain manusia.“Kedirian” manusia menampilkan spesiesnya sebagai paling dominan atas spesies makhluk hidup lainnya.Tulisan ini harus menyebut “kedirian” untuk melibatkan psikologi dalam kajian ekologi, bukan hanya fisik dan biologi dari spesies Homo sapiens.Psiko-ekologi, bukan eko-psikologi.

Kedua, kemakhlukhidupan, yang dalam tulisan ini disebut “kekelompokan”, mendominasi makhluk lain. Kelompok makhluk lain, yakni hewan dan tumbuhan seolah hanya pelengkap dalam suatu sistem ekologi. Para pemikir lingkungan memandang ada diskriminasi atas anggota keluarga planet bumi dalam sistem ekologi seperti telah disinggung di depan.Efeknya adalah rendahnya penghargaan dan pemuliaan terhadap benda-benda.

Memang pernah muncul di era tertentu kengerian menguasai manusia sehingga merasa perlu mencegahnya dengan penyembahan kepada benda-benda.Ada juga yang menyebutnya penyembahan kepada Tuhan melalui benda-benda.Mitos lalu dipahat di dinding budaya manusia untuk memuliakan benda-benda di sekitarnya.Benda-benda mendapat perlakuan baik.Berakhirnya era mitos dengan masuknya perkembangan sains berhasil menggusur tradisi itu.Manusia tampil lebih garang.

Ketiga, keplanetan sebagai suatu konsep mengenai kesatuan seluruh unsur penyusun ekologi hingga saat ini dipandang sebagai konsep paling sempurna. Dalam konsep etika lingkungan paradigm ini dinamakan ekoseparadigma Semua berpusat kepada ekologi, rumah tangga seluruh benda baik hidup maupun tak hidup. Konsep ini menggeser konsep yang menempatkan dominasi (jenis) manusia maupun kelompok makhluk hidup. Kini, segala makhluk memiliki kedudukan yang sama dalam konteks kelestarian dan keselamatan jenis dan kelompoknya.

Pertanyaan yang muncul adalah “setelah beberapa dekade konsep ekosentrisme menjiwai pengelolaan lingkungan, bagaimana kabar status lingkungan hidup?” Himbauan organisasi PBB untuk lingkungan hidup (UNEP) di lamannya pada 2015 lalu itu dapat menjawab tegas. Masa depan bumi, segala benda, dan kehidupan, termasuk manusia di dalamnya tetap dalam ancaman bahkan kian mengkhawatirkan.

Persoalannya ada pada persepsi manusia tentang alam dan kehidupan di dalamnya. Manusia adalah anggota keluarga semesta yang memiliki kehendak bebas dan kemampuan memilih. Poros dari seluruh rencana perbaikan dan pelestarian sesungguhnya adalah perilaku manusia. Jika manusia menerapkan persepsinya masih dalam konteks ketakutan maupun keperluan ekonomi dan material, maka perubahan paradima kedirian, kekelompokan, ke keplanetan sebenarnya tidak akan memberi perbaikan yang berarti. Manusia tetap saja mendominasi, menciptakan diskriminasi, dan membuat eksploitasi atas lingkungannya. Mengapa demikian? Sikap dan perilaku yang muncul tatkala alam dibatasi sebesar planet bumi ini saja, adalah rendahnya bobot keharusan manusia menjaga masa depan alamnya. Masa depan itu sendiri sebenarnya amat buram pengertiannya dalam konsep keplanetan itu.

Nampaknya paradigma dan etika lingkungan perlu dikembangkan hingga ke pandangan dunia (world view) yang lebih mendasar. Dunia dan kehidupan manusia seharusnya bukan hanya di planet bumi ini. Sama halnya, ancaman terberat bukan pada hilangnya daya dukung bumi ini saja. Hidup manusia adalah hidup abadi. Ganjaran atas perilakunya ada dua; kesenangan abadi atau derita abadi juga. Alam pikiran keplanetan tak dapat menjelaskan hal tersebut. Konsep “kesemestaan” perlu ditimbang sebagai paradigma baru pemikiran lingkungan hidup, atau sebuah konsep etika lingkungan baru, kosmosentrisme. Selama paradigma keplanetan masih mengurung kesadaran manusia mengenai kehidupan dan tempat hidupnya, keadaan akan selalu demikian ini. Inilah kurangnya paradigma keplanetan.

Ilustrasi: https://id.pinterest.com/sierra0004/robert-weigand/

Belajar dari Rektor UII

Tepat sebulan yang lalu, dunia pendidikan tinggi kembali berduka, tiga calon anggota Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) Universitas Islam Indonesia (UII), meningga dunia usai menjalani Great Camping atau Pendidikan Dasar (Diksar) lembaga kemahasiswaan tersebut. Kekerasan fisik, diduga menjadi sebab dari hilangnya nyawa tiga mahasiswa itu.

Apa yang menimpa ketiga mahasiswa tersebut, menambah daftar hitam kasus kekerasan berujung maut di dunia kampus, tentu hal ini adalah pukulan telak bagi institusi pendidikan tinggi, khususnya pihak UII. Sebelumnya, Amirulloh Adityas Putra, taruna tingkat satu Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STP) Jakarta Utara, juga meregang nyawa setelah dianiaya empat seniornya di dalam asrama beberapa waktu sebelumnya.

Kekerasan

Kekerasan dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi, adalah sebuah ironi bagi institusi yang merupakan ruang penyemaian generasi terdidik-terpelajar, laboratorium kebangsaan. Ia menjadi pertanda degradasi dan bergersernya sejumlah pemilik gelar kehormatan terdidik dan terpelajar, dari cita luhur pendidikan untuk humanisasi, menuju dehumanisasi, kekerasan!

Kekerasan di dunia kampus hadir dalam dua bentuk, pertama kekerasan yang terjadi pada mahasiswa oleh sesama mahasiswa, seperti dua kasus fatal di atas, kedua, kekerasan yang dilakukan oleh aparatus kampus pada mahasiswa.  Semisal tindakan represif yang dilakukan oleh satuan pengamanan kampus kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu, itu adalah salah satu contoh mata rantai kekerasan yang kerap dipraktikkan secara sadar di kampus, memprihatinkannya karena para pemangku kebijakan kampus kerap kali alpa dan seolah tidak tahu apa-apa, barangkali baginya ini persoalan remeh-temeh dan akan berlalu begitu saja. Kasus kekerasan serupa tidak hanya terjadi di UNHAS, ia telah menjadi wajah yang mencerminkan relasi konfrontatif antara mahasiswa dengan aparat keamanan di kampus-kampus.

Kekerasan umumnya dilakukan oleh pihak yang memiliki kuasa, ia dibutuhkan untuk memapankan struktur kuasa si tuan, kekerasan fisik maupun psikis dipilih sebagi cara mengamputasi mereka yang protes, karena padanya terdapat kelemahan mendasar, yaitu ketidakjujuran dan rasa takut mendalam pada kebenaran.

Kekerasan adalah simbol kekuasaan yang pongah, ia menundukkan pihak lain dengan tangan besi, dengan merepresi hingga mengeksklusi. Kampus yang di era lalu menjadi penyokong terbesar demokratisasi melalui gerakan mahasiswa, kini justru terjebak dalam hasrat kontra kritisisme yang merupakan salah satu pilar demokrasi, dan justru giat mengejar status quo karena imajinasi world class university.

Kekerasan yang nampak direstui oleh pemangku kebijakan kampus, menunjukkan betapa nilai-nilai berdemokrasi di kampus, seolah-olah hanya hadir, jika mahasiswa patuh dan taat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang wewenang, mereka yang punya kuasa. Pada kenyataan ini, demokrasi tengah dipasung di tempat di mana ia sendiri dibicarkan, didiskusikan, diperdebatkan dan diperjuangkan.

Apapun alasannya, kekerasan adalah sesuatu yang tidak boleh dipraktikkan di dunia pendidikan, kekerasan ibarat kutukan yang akan terus bereproduksi, jika tidak ada yang berani memutus mata rantainya. Pemaafan terhadap pelaku kekerasan mungkin adalah satu cara paling arif yang dapat dilakukan apabila tindak kekerasan telah terjadi, namun tentu kita semua mafhum, bahwa perkara maaf-memafkan dalam konteks kekerasan bukanlah hal yang mudah. Sehingga harus ada upaya sungguh-sungguh dari berbagai pihak, khususnya pemangku wewenang untuk melakukan langkah-langkah preventif. Membangun kultur akademik yang terbuka, dialogis, dialektis dan tidak anti ktitik adalah langkah-langkah yang harus diupayakan sungguh-sungguh. Hal itu tentu harus selalu dimulai dari atas dan digerakkan secara bersama oleh segenap civitas kampus.

Nilai

Penulis terenyuh, ketika membaca pernyataan rektor UII sebagaimana yang dilansir kompas.com (27/1) “Saya mengundurkan diri dari Rektor UII. Ini sebagai pertanggungjawaban moral. Tanggung jawab penuh di rektor sebagai pimpinan, bukan wakil rektor, pembantu rektor, atau mahasiswa”. Membaca ini, penulis seolah melihat satu cahaya kecil dibalik gelapnya selubung kasus kekerasan yang terjadi.

Hal berbeda justru dengan mudah kita jumpai dalam dunia birokrasi publik kita, untuk menutupi boroknya, mereka kerap memilih melempar tanggung jawab, menyalahkan bawahan, bahkan tidak jarang mengorbankan orang lain. Siri’ (malu) sebagai satu nilai moral yang tinggi, telah digeser oleh gengsi. Hasrat mempertahankan jabatan lebih dipentingkan dari pada nilai.

Dalam kasus ini, rektor UII adalah satu pengecualian. Ia menunjukkan sikap kepemimpinan penuh tanggungjawab, siap menanggung segala konsekuensi yang menimpa mahasiswanya, dan bersedia menjawab keresahan publik, dengan “menghukum” dirinya sendiri, bagi penulis, hal ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang dalam dirinya tertanam nilai keksatriaan. Penulis seperti melihat seorang samurai, sedang melakoni harakiri, untuk membayar rasa malu karena kegagalan atas tanggungjawab yang diembannya, walau sebenarnya kegagalan itu bukan diakibatkan secara langsung olehnya. Bedanya, di Indonesia sikap kesatria semacam ini, begitu nampak luar biasa, sedang di negeri Jepang ia adalah hal biasa yang dilakukan oleh pejabat publik jika merasa telah gagal menjalankan amanah.

Keputusan rektor UII Dr. Harsoyo, patutlah diapresiasi, hal itu adalah bentuk kepatuhan terhadap nilai, malu. Nilai adalah soal suara hati. Harsoyo malu karena merasa bersalah, merasa bersalah karena di atas tanggungjawab yang diembannya terjadi kasus yang mengorbankan nyawa mahasiswanya, ia merasa gagal. Sikap rektor UII tersebut, sekaligus menjadi isyarat bahwa beliau adalah orang yang anti kekerasan.

Ilustrasi: http://www.psychoshare.com/

Paradigma Keplanetan: Apa yang Kurang? (Bag-1)

Problem bumi dan masa depannya telah menjadi perhatian utama masyarakat dunia sejak Rachel Carlson mengeluarkan dokumen yang bercerita tentang bahaya residu pestisida. Bukan hanya itu. Menurutnya, industri yang sudah gegap gempita di seluruh dunia ternyata meninggalkan masalah masa depan bumi. Dokumen ilmiah yang ditulis pada tahun 1962 itu menandai sebuah kecemasan umat manusia soal fungsi satu-satunya planet yang dihuni makhluk hidup ini. Buku Silent Spring yang ditulis Carlson itu mau mengabarkan sebuah aba-aba bahwa manusia saat ini juga harus berpikir tentang kelestarian planet ini.

Sepuluh tahun kemudian program lingkungan di Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi isu penting.Perkumpulan banyak bangsa itu menggelar konferensi dunia di Stockholm untuk pembangunan berkelanjutan. Saat itulah dicetuskan sebagai hari lingkungan hidup yang dirayakan pada tanggal 5 Juni setiap tahun.

Semua negara merasa perlu mengusung sebuah slogan yang berkembang kemudian, yakni pembangunan berkelanjutan(sustainable development).Pembangunan berkelanjutan menjadi topik baru dalam segala kebijakan tentang perencanaan pembangunan di berbagai negara. Ada kesadaran yang muncul terutama di tingkat elit negara mengenai perlunya melaksanakan pembangunan dengan memastikan tetap tersedianya Sumber Daya Alam (SDA) di masa depan. Namun, dalam dua puluh tahun kemudian hampir seluruh negara beramai-ramai menggerogoti bumi laksana rayap mengerat kayu empuk. Suara Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio De Jeneiro pada 1992 itu tetap hanya nyaring di forum namun sunyi di lapangan industri.

Industri tetap pada wataknya yang mengesampingkan pertimbangan keberlanjutan demi mendapatkan bahan baku. Industri telah menjalankan tugasnya sebagai perangkat keras ekonomi untuk menentukan denyut pembangunan. Pembangunan juga demikian, selalu berada dalam definisi pertumbuhan ekonomi semata. Itu sebabnya, di kemudian hari pegiat lingkungan hidup menyerang konsep pembangunan berkelanjutan justru karena falsafah developmentalismyang bertumpu pada konsep economic growth semata. Para ilmuwan dan aktivis itu berpendapat bahwa target pelestarian lingkungan hidup akan makin jauh karena konsep pembangunan berkelanjutan sesungguhnya sedang menentang dirinya sendiri. Usulannya adalah kehidupan berkelanjutan.

Apapun konsep yang diajukan, pembangunan dalam pengertian pengembangan karya peradaban manusia sulit dielakkan. Debat semantik soal pembangunan hanya mungkin dapat memperbaiki definisi teoretik, bukan menghentikan kerusakan yang mengancam kelangsungan fungsi bumi di lapangan praksis.

Sebenarnya, apa yang paling menjadi persoalan dalam urusan kelangsungan fungsi planet ini? Nampaknya pendapat Arne Naess dalam buku Ecology, Community, and Lifestyle perlu dipertimbangkan. Pemerhati lingkungan hidup banyak mengambil pendapat Naess sebagai rujukan. Gaya hidup (life style) ditempatkan menjadi titik tolak yang disorotnya sebagai persoalan paling pelik itu. Ia berpendapat bahwa mengendalikan gaya hidup masyarakat adalah suatu cara untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan.

Arne Naess dan Carlson sudah memberikan gambaran kepada seluruh bangsa tentang dua persoalan pertama yang menjadi akar kesalahan mengurus bumi dan kehidupan di atasnya. Naess menunjukan gaya hidup sebagai problem besar tiap-tiap individu sedangkan Carlson menyorot soal watak industri. Naess memberikan informasi tentang sebuah paradigma yang membentuk cara pandang seseorang tentang diri dan kepentingannya. Di atas kepentingan itulah ia bekarja. Saya ingin menyebutnya sebagai “paradigma kedirian”. Di atas kepentingan pribadilah semua gejala ini bekerja. Mirip dengan pernyataan Carles Darwin tentang konsep survival of the fittest yang diperluas ke segala ranah. Melalui “penyembahan” terhadap gaya hidup inilah manusia saling memakan. Tujuanya adalah melayani diri. Apapun dapat dikorbankan untuk keperluan tujuan ini.

Gaya hidup mengubah keperluan pemenuhan kualitas hidup menjadi standar hidup. Terjadi pergeseran dari ranah pribadi (diri) ke komunitas atau kelompok. Pada bagian inilah manusia memaksa dirinya untuk melengkapi diri dengan pernak-pernik simbolik walau harus mengorbankan kualitas hidup yang seharusnya dipenuhi. Kualitas untuk tujuan pemanusiaan harus diabaikan. Padahal, dalam konsep ilmu lingkungan, alam semesta telah menyiapkan secara gratis atau setidaknya secara murah segala urusan manusia untuk mencapai kualitas hidupnya. Sebuah keluarga yang semula memilih makan sayuran segar dari kebun sendiri atau dari pasar tradisional harus mengorbankan gaya hidup sehat hanya untuk memenuhi keperluan gaya hidup lux di restoran yang menyajikan junk food. Semua atas nama gaya hidup; kemewahan. Secara individual saja sudah mengalami degradasi. Paradigma kedirian jelas telah mengajak manusia perlahan-lahan “memisahkan diri” dari lingkungan tempat hidupnya.

Di ranah lain, Carlson menyorot industri yang sejak semula menjadi fokus keresahannya. Carlson melihat bahwa industri telah mencaplok nurani manusia dari lingkungannya. Nurani manusia diganti dengan nafsu industri. Akal manusia berubah menjadi mesin yang bekerja berdasarkan sebuah mekanisme laba-rugi. Mesin itulah yang menegaskan keterpisahan total manusia dengan alamnya. Maksudnya, bahwa manusia adalah bagian dari alam tak dapat dipungkiri namun memeras alam untuk kepentingan penggemukan dan penumpukan modal.

Doktrin survival kelompok kian menjadi raja dengan standar keunggulan kapital atau permodalan.Tatkala harus menuntut percepatan pengembangan modal maka kepentingan kepemilikan modal dapat melibas apapun termasuk tempat hidup manusia, lingkungan hidup. Melalui konsep industrial ini pulalah problem daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup menjadi persoalan paling besar kini dan masa mendatang.

Di level individu, paradigma kedirian menggeser setiap manusia di sekitarnya. Melalui konsep industrial manusia terikat dalam kelompok-kelompok usaha yang saling mengeser. Dapat disebut bahwa perilaku industri mengikuti “paradigma kekelompokan”; paradigma komunitas. Seperti halnya paradigma kedirian, paradigma kekelompokan atau komunitas ini, mengunggulkan manusia atas makhluk lain. Ini mendapat pembenaran dari konsep antroposentrisme. Efek dari paham ini, segala yang bukan manusia akan tersingkir dari perlindungan.

Paradigma inilah yang menjadi akar dari segala praktik eksploitasi. Demi memenuhi kebutuhan kelompok industrial atau para pemodal maka pengelolaan tanah, hutan, dan perairan kini mencapai derajat eksploitasi yang amat hebat. Fungsi lahan juga tak kalah rawannya mengalami perubahan dan berujung kepada amuk ekologi yang dahsyat.

Antara industri dan gaya hidup memiliki hubungan erat dalam proses perubahan lingkungan dan penurunan fungsi-fungsinya. Industri adalah kegiatan yang dapat mengumbar keinginan manusia untuk mengeruk bahan baku alami dari bumi. Kegiatan ini tak gampang dihentikan setelah dipersentuhkan dengan doktrin pembangunan. Semua pembangunan selalu diukur dengan pertumbuhan ekonomi yang salah satu soko gurunya adalah seberapa kencang roda industri berputar. Semua itu dapat dijawab dengan satu cara saja; eksploitasi SDA.

Industri tidak hanya menjadi perkakas nafsu pembangunan untuk membabat tetumbuhan, memeras tanah dan menggali sembarangan isinya, tetapi juga merusak cara hidup yang sewajarnya dalam kebudayaan di semua komunitas manusia. Rusaknya cara hidup dimulai dengan proses rusaknya cara berpikir dan berpengaruh pada perubahan gaya hidup.

Apa hubungannya dengan gaya hidup? Gaya hidup manusia merupakan salah satu hal penting yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup. Artinya, kerusakan maupun kelestarian lingkungan hidup amat dipengaruhi oleh gaya hidup manusia. Standar hidup (standard of life) mewah harus dibayar sangat mahal. Bukan oleh diri sendiri melainkan oleh bumi dan kehidupan di atasnya serta material alam di dalamnya. Gaya hidup sederhana yang berbasis pada konsep kualitas hidup (quality of life) adalah cara hidup yang amat murah dan menaati bahasa alam. Ia dapat dipenuhi tanpa harus memeras sumber daya yang diperlukan bagi masa depan kehidupan. Persoalannya, gaya hidup sederhana nampaknya tidak dapat melayani derasnya tuntutan industri untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi.

Bagaimana industri dapat dikelola dan pertumbuhan ekonomi dapat digerakkan dengan tetap menjamin fungsi bumi?Konsep etik lalu dilibatkan untuk menjadi bagian utuh dari komponen lingkungan.Ringkasnya, manusia harus menjadi bagian organik dari lingkungannya.Lingkungan harus dilihat sebagai kerja organik dari komponen yang menyatu dalam satu keutuhan, bukan keterpecahan yang bekerja secara mekanis.Tidak heran jika banyak pihak yang mencoba menggulirkan gagasan tentang etika global. Etika global dipandang sebagai  upaya menjawab gejala kerusakan masyarakat dan lingkungan. Guna memahami hal ini diperlukan uraian tentang struktur yang berpengaruh atas status lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sudah dapat disebut rawan sesungguhnya bukan saja ketika gejala bencana sudah nampak melainkan ketika sebuah rencana untuk mencapai kemajuan dirancang di atas landasan paradigm kekelompokan tadi. Apa sebabnya? Karena rencana itu sudah mengancam fungsi-fungsi yang wajar dari sebuah sistem ekologi. Rencana pembangunan yang memisahkan manusia (kelompok manusia) dengan makhluk lain (kelompok makhluk lain). Berarti antara gaya hidup mewah dan individualistik berhubungan erat dengan watak industri dan sosialistik yang amat eksploitatif. Eksploitasi merupakan perluasan dari gaya hidup mewah itu. Paradigma kekelompokan merupakan perluasan dari paradigma kedirian.

Ilustrasi: http://wallpaperswide.com/earth_in_the_future_2-wallpapers.html

Kampus Islam yang Anti Kritik dan Mahasiswa-mahasiswa yang Menemukan Arus Baru

Tahun 2016 telah berakhir dengan tetap meninggalkan banyak persoalan di dunia pendidikan Indonesia.Terutama institusi perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta, berlomba-lomba atau berkompetisi menceburkan diri ke dalam skema pasar neoliberalisme menuju label world classuniversity. Kampus dengan biaya kuliah mahal, rawan korupsi, dan tidak memberikan hak-hak dasar mahasiwanya, seperti fasilitas kuliah yang tidak layak, serta ruang kebebasan berorganisasi yang terbatas dan jaminan masa depan yang suram, pastinya akan memicu protes dari mahasiswa sebagai kelompok mayoritas di kampus. Sekali lagi, satu teori yang tak pernah usang diberangus zaman dicetuskan oleh “mbah janggut” Karl Marx, bahwa keadaan sosial akan mempengaruhi kesadaran sosial, dan seperti itulah kampus yang menciptakan sebuah keadaan yang jauh dari kenyataan kongkret, sehinga melahirkan gerakan mahasiswa untuk merubah keadaan tersebut.

Makassar dan gerakan mahasiwa adalah satu keterikatan historis yang panjang dari era Orde Lama, Orde Baru dan Pasca Reformasi. Meskipun masih akan menjadi perdebatan apakah gerakan mahasiswa Makassar berada pada situasi yang pramagatis, atau progresif, karena tulisan ini sesungguhnya bukan untuk membahas hal tersebut.

Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2016, beberapa kampus-kampus di Makassar tetap melakukan protes terhadap kondisi bangsa hari ini, dan khususnya masalah-masalah yang terjadi di kampus. Mencoba untuk melihat dari beberapa aspek, bahwa secara subjektif saya menilai di tahun 2016, ada dua momentum gerakan mahasiswa Makassar yang sedikit memberi harapan terhadap masa depan gerakan mahasiswa itu sendiri. Pertama adalah aksi demontrasi yang melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Makassar seperti Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Hasanuddin (UNHAS), dan Universitas Muslim Indonesia (UMI) pada saat Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2016 dengan mengangkat isu sentral “Tolak Komersialisasi Pendidikan”. Dan yang kedua, adalah kemenangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makasssar (UINAM) menolak kebijakan Rektor untuk menerapkan sistem parkir berbayar pada tanggal 19 Desember 2016.

Dua momentum gerakan mahasiswa Makassar tersebut merupakan fakta yang kemudian membuktikan bahwa mobilisasi massa aksi sebanyak-banyaknya adalah hal yang terpenting dalam gerakan mahasiswa. Akan tetapi di tahun yang sama, kita mungkin saja tidak tahu atau hanya sedikit mendapatkan informasi bahwa ada tiga mahasiswa dari Univestitas Islam Makassar (UIM) yang terkena sanksi drop out (DO), dan kemudian menggugat Rektor UIM Dr. Majdah Muhyiddin Zain di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Adalah Bakrisal Rospa, Henry Foord, dan Dzulhilal, ketiga mahasiswa Fakultas Teknik UIM yang tidak lagi menyandang status sebagai mahasiswa berdasarkan Surat Keputusan Rektor UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR NOMOR: 863/UIM/SKEP/II/2016 Tanggal 17 Februari 2016, yang dalam surat tersebut tidak dijelaskan secara detail aturan apa dan pasal berapa yang dilanggar oleh ketiga mahasiswa tersebut berdasarkan peraturan akademik dan kemahasiswaan yang berlaku di Kampus UIM.[1]

Kasus ini bermula dari sebuah pertanyaan kritikan kepada pimpinan kampus yang berujung pada sanksi D.O. Bakri, Henry, dan Hilal mempertanyakan kedudukan masa jabatan Rektor UIM yang telah menjabat selama tiga periode yang menurut ketiga mahasiswa ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan kebijakan yang berlaku.

“Sebelum kami mempertanyakan hal tersebut, kami terlebih dahulu berkunjung ke Kopertis Wilayah IX mempertanyakan pengangkatan rektor dan masa jabatan rektor skala Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan dari pihak Kopertis Wilayah IX memberikan selebaran yaitu tentang aturan masa jabatan rektor skala PTS dan mengatakan kepada mahasiswa yang bersangkutan bahwa, pengangkatan Rektor PTS harus tetap mengacu pada aturan SE-Dikti 2075/D/T/1998 Yang intinya bahwa masa jabatan rektor hanya sampai dua periode dimana satu periode masa jabatannya adalah selaam empat tahun dan landasan hukum yang lain adalah PP RI No. 60 tahun 1999 dan Permendiknas No. 67 tahun 2008. Inilah yang kami anggap bahwa pengangkatan Dr Majdah Muhyidin Zain untuk ketiga kalinya secara berturut-turut sebagai Rektor UIM Tidak Sah/Cacat Hukum dan mengakibatkan seluruh tindakannya atas nama rektor menjadi juga tidak sah, bahkan Ijazah Mahasiswa yang ditanda tangani oleh rektor juga tidak sah,”[2]

Dari pertanyaan tersebut, kemudian menjadi alasan pimpinan kampus dalam hal ini Rektor UIM menerbitkan SK DO tanggal 17 Februari 2016, dan baru diserahkan kepada ketiga mahasiswa tersebut pada tanggal 29 Februari 2016.

Dari keterangan di atas muncul pertanyaan. Apa yang salah dari pertanyaan ketiga mahasiswa tersebut? Sebagai salah satu kampus Islam yang memiliki visi misi menjadi universitas yang terkemuka dengan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah, kenapa justru anti terhadap pertanyaan kritikan mahasiswanya sendiri? Apakah Islam juga anti terhadap kritikan?

Kita harus kembali mengingat kisah tauladan Rasulullah SAW sebagai pemimpin besar yang juga pernah dikritik oleh kaumnya. Salah satunya kisah Rasulullah SAW tentang kritik yang disampaikan Umar Bin Khattab, yakni ketika kepada orang-orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul mati dan anaknya yang bernama Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul yang muslim memberitahukan kepada Rasulullah SAW perihal kematian ayahnya yang munafik itu. Lalu Rasullullah SAW dengan sejumlah sahabatnya melakukan shalat Jenazah.Umar menolak dengan keras, mengkritik dan menentang keputusan Rasulullah SAW tentang shalat jenasah orang munafik.Ternyata tindakan Umar tersebut dibenarkan oleh wahyu Allah yang melarang Nabi melakukan shalat atas orang-orang munafik dan orang-orang fasik yang mati. Hal ini termasuk dalam firman Allah dalam (Q.S.9/ At-Taubah :84). Setelah kejadian tersebut Rasulullah SAW tidak memarahi Umar atau bahkan membenci Umar bahkan Rasulullah SAW mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada Umar karena kritiknya tidak didengar.[3]

Dari kisah Rasulullah SAW yang menghadapi kritikan di zamannya, tentu sangatlah berbeda dari sikap Rektor UIM yang juga menerima kritikan dari mahasiswanya sendiri, dan secara tidak langsung menghambat kemajuan kampus yang bercita-cita menjadi kampus berwawasan intelektual dan bernuansa islami. Bahkan setelah PTUN Makassar melalui majelis hakim yang diketuai oleh Michael Renaldy Zein S.H M.H mengabulkan gugatan ketiga mahasiswa UIM yang terkena sanksi D.O, dan mewajibkan pihak kampus kembali mengembalikan statusnya sebagai mahasiswa pada Tanggal 8 November 2016, justru Rektor UIM memilih mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

Menemukan Arus Baru

Proses hukum yang masih terus berlanjut dan status yang belum jelas justru tidak membuat Bakri, Henry dan Hilal menyerah dengan keadaan tersebut. Ketiga mahasiswa ini terus berjuang menggalang dukungan seluas-luasnya. Masalah yang menimpa ketiga mahasiswa ini telah mengajarkan banyak hal. Yakni tentang proses dan memaknai arti dari sebuah nilai perjuangan untuk merebut hak sebagai manusia, dan mahalnya kebenaran pada institusi yang seharusnya memanusiakan manusia. Kampus UIM bukanlah kampus yang memiliki sejarah gerakan mahasiswa yang besar ketika dibandingkan dengan UNM, UNHAS, dan UIN. Tetapi mereka bertiga telah memulai meninggalkan arus lama di mana kebanyakan mahasiswa UIM masih belum memahami kontradiksi yang terjadi secara utuh.

Mereka bertiga telah menemukan arus baru, karena mereka sadar arus lama hanyalah bermuara pada keterasingan yang hanya akan merendahkan harga diri dan membatasi kemajuan sebagai manusia. Arus baru adalah harapan dan keyakinan untuk mewujudkan pendidikan yang mengedepankan nurani dan akal sehat, seperti konsep yang dicetuskan Paulo Freire, mengembalikan fungsi pendidikan sebagai alat yang membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan dan ketertindasan, atau bisa disebut dengan usaha untuk “memanusiakan manusia”. Tidak hanya cukup menaruh hormat kepada Henry, Dzul dan Hilal, tetapi mendukung dan menjadi bagian dari perjuangannya adalah tugas kita bersama. Karena sekali lagi, untuk mendobrak sistem yang menindas dibutuhkan persatuan dan solidaritas!

[1]Surat Keputusan Rektor UNIVERSITAS ISLAM MAKASSAR NOMOR: 863/UIM/SKEP/II/2016

[2] Henry Ford. Wawancara pada tanggal 5 Januari 2017

[3] Bambang, “KEPEMIMPINAN NABI MUHAMMAD SAW, DIKRITIK UMAR BIN KHATAB” http://http://wwwbambangsmanic.blogspot.co.iddiakses pada tanggal 20 Januari 2017

Ilustrasi: http://suakaonline.com/2610/2014/05/08/orasi/

Desember dan Ritus Pembebasan

Desember adalah bulan yang panjang. Banyak peristiwa yang terekam di sana. Hari anti korupsi (9), hari HAM (10), Kelahiran Muhammad (12), hari Ibu (22), dan kelahiran Yesus Kristus (25), kelimanya terekam dalam satu makna yang sama; bukan saja mempertemukan hari kelahiran seorang manusia agung diupacarai, hari di mana Ibu kembali diperingati, atau hari kala anti korupsi dan HAM dirayakan, tapi juga kelima peristiwa itu mengingatkan kita akan perjuangan melawan lupa. Lupa atas penghormatan terhadap nilai ketuhanan, kemanusiaan, pembebasan dan perdamaian.

Tulisan ini barangkali tidak banyak mengulas perkara hari anti korupsi, hari HAM, dan hari Ibu, bukan tidak penting, tetapi butuh waktu dan ruang yang lebih banyak untuk menuliskannya. Itulah kenapa, tulisan ini hanya akan lebih banyak bercerita perihal kelahiran dua sosok agung yang di bulan ini kelahirannya dirayakan, dialah yang kita kenal sebagai wujud sempurna dari emanasi Tuhan di jagad raya. Sependek yang penulis ketahui kedua sosok inilah yang dalam sejarahnya sangat berperan penting dalam membangun peradaban dari yang sebelumnya sangat sesak oleh laku-laku kebiadaban. Dalam banyak hal, kedua sosok ini memiliki kesamaan-kesamaan, setidak-tidaknya keduanya sama-sama membawa ajaran keesaan Tuhan, mengajarkan bahwa kebenaran harus diperjuangkan dengan cinta (tanpa kekerasan), menempatkan agama sebagai semangat pembebasan (agama yang dimaksud adalah agama secara substantif bukan simbolik), mengajarkan ketegasan bukan kekerasan, sama-sama mengamalkan ajaran sufistik; membebaskan diri dari kepemilikan dan nafsu, meyakini bahwa semua manusia bersaudara dan perbedaan itu adalah rahmat. Pada titik-titik itulah kedua sosok ini ada pertemuan.

Kelahiran Isa Al masih—Yesus Kristus—, yang kita sebut Natal dan kelahiran Muhammad SAW, yang kita kenal sebagai perayaan Maulid seharusnya tidak dimaknai sekadar pesta euforia dan perayaan simbolitas semata, yang sarat akan laku konsumtif, kapitalistik dan eksklusifitas teologis. Tetapi mestinya dimaknai sebagai ritus reflektif untuk menumbuhkan rasa keberagamaan yang altruis—berkorban dan membebaskan—serta menghormati keberbedaan, dalam hal apapun. Semangat itulah yang harusnya dibangun dan dirawat.

Kehadiran kedua sosok ini di muka bumi, merupakan realitas kesejarahan yang membawa pesan perjuangan untuk kerja pembebasan dan perdamaian. Keyakinannya akan keesaan Tuhan dijadikan sebagai ilham dan penyemangat untuk memimpin serta mengorganisir perjuangan, perlawanan dan pengorbanan untuk melawan semua status quo, belenggu dan penindasan terhadap ummat manusia. Dalam sejarah kita menyaksikan bagaimana Yesus dan Muhammad telah memperkenalkan ajaran akan ketundukan pada keesaan Tuhan dan penghormatan akan nilai kemanusiaan, serta memimpin ummat untuk melawan segala praktik-praktik perbudakan.

Kedua sosok agung ini, lahir di tengah-tengah kaum yang termarginalkan, para budak, anak yatim, janda dan orang orang miskin yang luar biasa menderitanya. Dari komunitas inilah Muhammad dan Al-masih memulai perjuangannya untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan, yaitu persaudaraan universal, keseteraan, keadilan sosial, dan keadilan ekonomi. Sebuah cita-cita yang membutuhkan keyakinan, tanggung jawab, keterlibatan dan komitmen. Karena itulah, di sana sangat dibutuhkan kebersetiaan.

Itulah kenapa, kedua sosok tersebut mewajibkan umatnya untuk melakukan perjuangan membela orang-orang yang tertindas, dan memosisikan diri sebagai pembela kelompok yang termarginalkan. Kedua sosok ini selalu menyeru manusia untuk terus memperjuangkan harkat kemanusiaan, menghapuskan kezaliman, melawan penindasan dan segala bentuk ekploitasi. Begitulahlah cita-cita ideal diturunkannya mereka ke muka bumi.

Kehadiran keduanya menjadi penegas bahwa, pada dasarnya sejak mula diturunkannya mereka beserta ajaran-ajarannya memang hadir dengan watak subversif terhadap kekuasaan yang ada di sekelilingnya, terutama kekuasaan yang sewenang-wenang. Hal itu tidak terlepas karena memang demikianlah cita awal agama diturunkan; mengubah tata nilai lama kedalam tata nilai baru yang lebih maju. Itulah barangkali, mengapa Yesus Kristus, dan Muhammad Saw di masa hidupnya senantiasa dicap sebagai pemberontak atau pembangkang oleh penguasa-penguasa di mana mereka hidup. Dari berbagai kisah mereka, kita dapat memetik banyak hikmah. Dari sana kita bisa menyaksikan bagaimana Yesus Kristus menjadi oposan bagi penguasa imperialis Byzantium yang lalim, dan Muhammad Saw menjadi penyeru perlawanan, untuk menghancurkan sendi-sendi kesewenang-wenangan para bangsawan Quraisy tanah arab pada waktu itu.

Kehadiran sosok ini di tengah kepenatan hidup dan kebekuan berpikir seperti sekarang ini sungguh sangat diperlukan dan dinanti. Ia tidak saja memaknai agama sebagai laku spritual semata. Tetapi menempatkan agama sebagai laku keberimanan yang menyeru pada perlawanan, pembebasan dan perdamaian. Sebagai pembawa risalah ilahi, kedua sosok ini laksana lautan tak bertepi dan bumi tak terjejaki. Ia selalu mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap toleran terhadap sesama, peduli akan penderitaan orang lain, menerima kelompok berbeda untuk hidup berdampingan sambil bergandengan tangan tanpa harus bertikai, serta mengabdikan hidup demi persaudaraan, pembebasan, perdamaian dan menjaga martabat manusia, sehingga terwujud tatanan masyarakat yang adil, demokratis, egaliter dan berperadaban.

Ritus perayaan natal dan maulid, mengajak kita untuk menelusuri kembali gagasan pluralitas dan progresifitas ritus tersebut, serta menyulam kembali kesadaran kita agar tetap lestari di tengah kepungan arus zaman yang kian kapitalis dan serba materialistik, seperti saat ini. Jangan sampai keberagamaan kita justru tumpul dan tampak lugu serta dungu ketika berhadapan dengan realitas sosial yang harus dihadapi umat: kekerasan atas nama SARA, rendahnya upah buruh dan redistribusi tanah yang tidak merata, meluasnya lembaga pelayanan publik yang berwatak komersial, utang luar negeri yang membubung, dan banyak persoalan lain. Kira-kira begitulah harusnya kita memaknai kelahiran dua sosok agung tersebut. Natal, maulid mestinya menjadi ritus reflektif, mengenang Sang Agung, yang dalam hidupnya berani keluar dari jalan ramai, penuh hiruk pikuk kekuasaan, menuju jalan sunyi, jalan perjuangan, pembebasan dan perdamaian.[]