Arsip Kategori: Opini

Di Balik Hari Jadi Bone yang Ke-689

6 April 2019, Kabupaten Bone memperingati hari jadinya—sebagai hari jadi Bone—yang ke 689 tahun. Usia yang teramat tua dan teramat matang, jika kita menarik mundur maka daerah ini “lahir” pada tahun 1330. Jikalau demikian, maka timbul suatu pertanyaan! Mengapa tanggal “6” bulan “April” dan tahun “1330” dijadikan sebagai patokannya?

Dipilihnya tanggal, bulan, dan tahun tersebut bukanlah tanpa sebuah alasan, tanggal 6 bulan April merupakan hari dilantiknya Lapatau Matanna Tikka MatinroE ri Nagauleng sebagai Raja Bone XVI. Raja Bone tersebut merupakan kemenakan tersayang dari sosok legend bagi masyarakat Bone dan bagi orang Bugis pada umumnya, yakni Latenri Tatta Datu Mario Arung Palakka MatinroE ri Bontoala Raja Bone XV[1] sedangkan  tahun 1330 merupakan tahun awal memerintahnya Raja Bone I yang bernama MatasilompoE MannurungngE ri Matajang. read more

Menakar Nalar Demokrasi Rakyat dan Mahasiswa

Bahas Pemilu, demokrasi dan politik itu berat yah, cukup politisi, akademisi, mahasiswa, dan aktivis saja. Rakyat tidak akan kuat, karena rakyat hanyalah objek yang pasif atau pelengkap dalam sebuah negara demokrasi yang masih didominasi oleh kuasa modal, kekuatan elit oligarki yang dilakukan dengan praktik tranksaksional. Tulisan ini mencoba untuk mengkritisi tulisan sebelumnya dari Sopian Tamrin berjudul Mahasiswa dan Kosongnya Nalar Demokrasi yang dipublikasikan kalaliterasi.com pada tanggal 17 Maret 2019. read more

Mahasiswa dan Kosongnya Nalar Demokrasi

Tak bisa dinafikan, dinamika politik betul-betul menyita perhatian kita. Di mana-mana, percakapan kita akhir-akhir ini selalu terkait atau dikaitkan perihal eforia menyambut geliat demokrasi dalam tahun politik. Forum- forum diskusipun tiba-tiba ramai mengangkat tema bertajuk politik, mulai dari pemuda dan politik, politik milenial, atau politik dan hoaks. Dari sekian banyak variasi tema yang seringkali kita temui kata ‘pesta demokrasi’ menjadi satu di antaranya yang paling ramai. Juga tulisan ini coba menyinggung perihal tersebut berikut implikasinya. read more

Disfungsi Hukum dalam Kontestasi Politik 2019

Sejak genderang politik telah ditabuh, situasi sosial politik di Indonesia kian memanas. Gelar pentas demokrasi yang menyuguhkan berbagai intrik dan polemik seolah semakin mempertegas akan carut marutnya pelaksanaan demokrasi di negeri ini. Realitas objektif yang tampak dalam kontestasi politik tahun 2019 adalah rivalitas negatif, sentimen identitas, dan politisasi berbagi isu oleh masing-masing kubu.

Beberapa kenyataan dapat digunakan sebagai justifikasi teoritis maupun praktis bahwa pesta demokrasi di Indonesia tidak layak untuk dibanggakan. Beberapa kalangan berbicara tentang pemilihan umum jujur dan adil (jurdil), tapi kenyataan yang muncul adalah sebaliknya. read more

Tahun Politik dan Defisit Etika Publik

Salah satu tantangan serius yang dihadapi bangsa Indonesia, utamanya di tahun-tahun politik adalah persoalan etika publik, yaitu soal pilihan antara yang baik dan buruk, lakukan atau jangan lakukan. Di sanalah problem mendasar penyelenggaraan kehidupan berwarga dan bernegara kita. Itulah kenapa etika publik menjadi penting dan mendesak untuk terus dipercakapkan dan dirawat.

Tahun politik seringkali menampilkan dua paras. Paras yang eksploitatif dan paras yang emansipatif. Kita membayangkan tahun politik menjadi stasiun persinggahan untuk menuju stasiun akhir cita-cita politik, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Bukan tipu-menipu, hoaks, jegal-jegalan dan hujat-hujatan. Politik, etika dan kepublikan adalah tiga hal yang sebetulnya berbeda tapi tak dapat dipisahkan. Memisahkannya berarti membunuh demokrasi dan ide republik. Pelayanan publik, kebijakan publik, argumentasi di ruang publik, hukum dan seterusnya adalah merupakan produk dalam arena politik. Oleh karena itu politik tidak boleh dipisahkan dari etika publik. read more

Menanti Presiden Pemberani untuk Indonesia Baru

Memimpin adalah jalan derita (prinsip H. Agus Salim)

Mengawali tulisan ini, penulis mengutip falsafah penantian sosiolog dan cendekiawan muslim Iran, Ali Syariati. Dalam buku yang berjudul Para Pemimpin Mustadhafin: Sejarah Panjang Perjuangan Melawan Penindasan dan Kezaliman (2001), ia menjelaskan, penantian adalah sintesis dari dua prinsip yang bertentangan yakni kebenaran dan kenyataan. Penantian merupakan jalan untuk mengatakan tidak terhadap realitas (yang timpang dan kontradiksi dengan kebenaran). Seseorang yang sedang menanti adalah bentuk sanggahan atas kondisi yang ada sekarang. Lanjut Ali Syariati:Orang yang menanti memiliki harapan dan orang yang berharap adalah hidup. Penantian adalah keyakinan pada masa depan, dengan maksud menolak masa kini. Orang yang puas dengan masa kini tidaklah menanti. Sebaliknya, ia konservatif. Ia takut akan masa depan, ia khawatir terhadap segala peristiwa. Ia menyukai status quo dan mencoba untuk mempertahankannya. Berangkat dari uraian tersebut, setidaknya bangsa ini menanti dua hal: Presiden pemberani dan Indonesia baru. read more

Obesitas di Era Konsumsi Massal

Dalam beberapa pandangan tokoh ilmu sosial, konon katanya kita telah memasuki suatu fase baru yakni era pascamodernitas yang ditandai dengan peningkatan pola interaksi secara digital, merebaknya budaya online dan menipisnya batas-batas antar ruang.

Berbagai kemajuan yang telah dicapai oleh umat manusia lewat pengembangan Ilmu pengetahuan (sains) dan teknologi telah mengantarkan kehidupan pada suatu keadaan kemudahan dalam melakukan upaya kontrol pada alam. Dalam salah satu pandangan tokoh Ilmu sosial, W.W Rostow, pola pembangunan ekonomi akan bermuara pada tahap konsumsi massal di mana suatu masyarakat dan negara telah sampai pada keadaan yang sejahtera. Produksi dan konsumsi yang berlebih dan Industrialisasi yang telah mantap. Terlepas dari hal tersebut, perlu dipertanyakan apakah tahapan tersebut adalah suatu akhir dari linearitas zaman, puncak dari segala bentuk perubahan evolusionis dari suatu masyarakat layaknya Francis Fukuyama dalam “The End Of History” ataukah malahan memunculkan suatu tahapan baru dari buah realitas yang ada di dalam tahapan tersebut. read more

Filosofi Pendidikan yang Diabaikan

Pendidikan saat ini menjadi sesuatu hal yang wajib diperoleh oleh setiap manusia. Karena ditinjau dalam UU No.20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, tercantum pengertian pendidikan: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Berdasarkan hal itu, pendidikan menjadi sesuatu hal yang sangat penting  untuk dilaksanakan. Setiap orang dapat memaksimalkan semua unsur yang ada dalam pendidikan untuk mengembangkan potensi diri sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Kita ketahui bahwa tujuan dari pendidikan itu sendiri yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah sebabnya mengapa pendidikan menjadi hal yang paling penting bagi setiap manusia. Sangat mulialah tujuan pendidikan di negara kita ini (Indonesia). read more

Komunisme yang Patah, Tumbuh dan Hilang Berganti

Akhir- akhir ini narasi G30S/PKI kembali mencuat ke publik tanah air. Seperti lazimnya, tatkala bulan September tiba, ada saja pihak yang cekatan menggiring opini publik agar terjebak pada pembahasan perihal salah satu narasi sejarah kelam Indonesia tersebut. Pada dasarnya, sebuah narasi yang ‘menjual’ selalu melahirkan tiga kubu; kubu pro, kubu kontra dan kubu moderat. Untuk kubu moderat sendiri, mereka layaknya sang dialektikawan, berupaya mencari sintesis sebuah perkara dari hasil pergumulan pihak pro (tesis) dan pihak kontra (anti tesis). read more

Kemerdekaan Ekologis

Dua tahun lalu penulis diminta seseorang untuk menulis tentang refleksi kemerdekaan Indonesia. Saat itu, mereka hendak menyusun buku 70 Tahun Indonesia Merdeka. Penulis melihatnya dalam perspektif lingkungan hidup.

Tesis yang dikemukakan adalah dokumen kemerdekaan Indonesia tidak memasukkan perspektif ekologis secara spesifik. Semua statemen tujuan negara hanya bersifat politik, ekonomi, dan sosial. Nanti setelah direnungkan dan dimaknai lebih mendalam baharulah dapat dijumpai bahwa dengan melaksanakan amanat kemerdekaan secara sungguh-sungguh, aspek lingkungan hidup dapat dipandang inhern pada tujuan negara itu. read more