Arsip Kategori: Opini

Menggugat Kampus dan Pernak-Perniknya

Aku menghabiskan uang orangtuaku hanya untuk membiayai aku kuliah agar aku tahu betapa itu semua rutininats yang tak bermakna. Seperti seorang dungu yang memenuhi kewajibanya mengisi absen. Aku memang kuliah di salah satu universitas negeri. Yah, aku kuliah di Kota Daeng dengan kampus “tit”.

Bagiku, apa yang kulakukan jauh lebih bermakna yang dikerjakan oleh penjual somai, atau tukang ojek. Penjual somai kedatangannya ditunggu-tunggu penikmat somai, begitupun tukang ojek kehadirannya membantu kemudahan transportasi bagi masyarakat. Tapi yang menungguku di ruang kuliah adalah tugas, absen, bangku, ruang kuliah yang sumpek, dosen dengan segala kebosanannya, dan sebagian mahasiswa lainnya dengan segala kepasifannya. Dunia kampus, begitupun organisasi mahasiswa di dalamnya dengan budaya buta hurufnya menambah ketidakbermaknaannya kampus.

Sekarang aku memasuki tahun anggaran ke-tiga. Aku sengaja menyebutnya tahun anggaran bukan tahun ajaran. Argumenku jelas, bahwa memang hanya uang yang menjalankan segala aktifitas dalam kampus. Aku tidak bakalan diizikan mengikuti aktifitas kuliah jika tak membayar. Tapi lebih parahnya lagi orang yang dikenakan skorsing kuliah (satu semester sampai tiga semester) malah masih diwajibkan membayar uang kuliah. Kadang di sisi ini aku bingung dengan semboyan “uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang.”

Adakah orang bodoh membayar agar tidak mendapat apa-apa? Dan ini terjadi di kampus yang katanya menelurkan kaum intelektual. Jika demikian tidak mengherankan banyak koruptur, penindas dan lain sebagainya bertelur dari rahim kampus. Karena banyak kajadian aneh yang tak masuk akal malah dipraktekkan di dunia kampus. Pertama, membayar untuk sesuatu yang tak bermanfaat, seperti yang saya katakan di atas. Skorsing berarti kita dilarang mengikuti aktifitas perkuliahan, tapi masih diwajibkan membayar. Dengan begitu di kampus skorsing pun memiliki nilai ekonomis yang bisa dijual. Ibarat seorang pengangguran membayar kepada si penjual waktu nganggur agar dia bisa menikmati masa pengangguran. Bodoh sekali.

Jika kau mengalami atau setidaknya melihat kajadian ini di kampus tempat kau menggali ilmu, maka segeralah keluar dari kampus itu, sungguh hanya kedunguan yang akan kau peroleh kelak. Kau hanya membayar waktu untuk mengulur kau agar tidak cepat nganggur saja. Tidak ada ilmu di dalamnya, bahkan profesornya, mahasiswanya, dan segala pernak-perniknya. Aku sudah mengalami kejadian itu. Mudah-mudahan setalah menulis ini aku tak muncul lagi di kampus.

Kedua, mahluk yang bernama profesor tak rela jika ia mengajar mahasiswa baru. Jika ada matakuliah Anda yang berawalan “pengantar……” seharusnya profesorlah/orang yang profesional di bidang itu sebagai orang yang mengantarmu memahami secara komprehensif jurusan keilmuan yang kau emban. Yang terjadi malah sebaliknya. Seperti di jurusanku, dosen yang mengajar matakuliah yang berawalan “Pengantar……….” malah seorang dungu dengan sejuta tugasnya.

Aku masih ingat saat di mana aku sedang botak (gara-gara senior bangsat yang tidak menghargai budaya nusantara mencukur rambutku seperti orang gila. Senior bangsat yang tak menghargai perjuangan mahasiswa tempo dulu yang melawan kebijakan gundul yang diterapkan oleh kampus di bawah pengawasan Jepang. Sudah jelas ini dikarenakan kebutaannya terhadap buku/sejarah. Coba kau baca buku “Dilarang Gondrong” pastinya kau memahami apa yang saya maksudkan) dengan segala ketidak tahuanku tiba-tiba dengan lancang dosen yang memegang matakuliah “pengantar…….” menyuruh aku dan teman-temanku yang lain untuk membuat makalah tentang Antropologi dan Rung lingkup Keilmuannya. Batapa dungu dan bodohnya kami saat itu, kami menerima saja dengan sikap pasif.

Bayangkan mahasiswa baru dengan kepala plontos disuruh mengerjakan tugas yang amat berat itu. Jujur saat itu aku tak tahu bagaimana prosedur penulisan makalah, begitupun tentang antropologi dengan ruanglingkup keilmuannya. Saya malah disuruh mengerjakan sesuatu yang saya tidak tahu dalam bentuk yang saya tidak tahu (makalah). Ibarat seseorang yang bodoh pada matematika dan tidak bisa bahasa inggris, tiba-tiba disuruh mengerjakan soal matematika dalam bahasa inggris. Sungguh kedungan sejati yang sedang dipraktikkan oleh dosen matakuliah “Pengantar……….” saat itu.

Jika ada yang marah dengan sikapku yang kurangajar dalam tulisan ini, maka kalianlah yang kumaksud dalam tulisan ini. Dengan atmosfir pengajaran seperti itu, kita ingin menghilang budaya copy paste di dunia kampus? Saya yang sedari SMA memiliki kebiasaan nyontek, dengan harapan datang kuliah bisa meninggalkan kebiasaan buruk itu. Harapan itu pupus sembari masifnya cara pengajaran seperti itu.

Ketiga, sikap ambivalensi. Di dunia kampuslah berkembang biaknya sikap ambivalensi ini. Terutama mahasiswanya. Seperti yang dibilangkan tokoh psikologi Jascues Lacan, mahluk yang lahir dari praktek penjajahan adalah mahluk dengan subjek yang terbelah. Bangsa yang baru saja terlepas dari cengkraman kolonialisme membentuk sifat dualistik. Satu sisi ia membenci penindasan/penjajahan, di lain sisi ia merindukan praktek-praktek penindasan/penjajahan tersebut.

Sikap seberti itulah yang dibilangkan oleh Lacan sebagai subjek yang terbelah. Dan lagi-lagi subjek-subjek yang terbelah itu banyak berkembang biak di dalam kampus. Salah satu contoh yang menjelaskan kasus ini adalah diwajibkannya mahasiswa baru untuk menggunduli kapalanya. Saya akan sedikit lega ketika hanya dosen yang menyuruh maba melakukan ini, tapi yang terjadi di lapangan malah mahsiswalah (senior) yang menjadi pelopor menegakan kebijakan ini. Setela MABA selasai mengikuti proses kaderisasi yang tak bermartabat tersebut (kewajiban untuk gundul), dengan muka/subjek yang berbeda (senior) menyarankan juniornya yang sudah ia gunduli kepalanya untuk memanjangkan rambut/gondrong dengan doktrin sebagai simbol perlawanan.

Aku ingin menjelaskan kasus ini dengan kalimat yang saya dapat dari sebuah novel (saya lupa apa judulnya), kira-kira begini kalimat di dalamnya “untuk menjadi pemberontak sejati, terlebih dahulu harus menjadi budak sejati”. Sama seperti aktor dalam novel tersebut (lagi-lagi saya lupa nama aktor) dia mengatakan “itu sebuah logika yang sangat sesat dan buta”. Apakah untuk mengatakan bahwa pincang itu tidak menyenangkan, saya harus pincang terleboh dahulu? Jika kau mengiyakan, maka yang saya maksud dalam kasus di atas adalah kamu. Jika gondrong adalah simbol perlawan, maka botak simbol perbudakan/penindasan.

Sikap ambivalensi ini memang marak dipraktikan oleh kalangan mahasiswa. Masih dengan kasus yang sama, bahwa dalam mulut mereka membenci penindasan, penghisapan, korupsi, dan watak tidak manusiawi lainya. Namun dalam perilaku keseharian mereka jalankan dengan khusyuk dan penuh penghayatan. Itulah jika semboyan dengan kalimat “berperilakulah seperti apa yang kau katakan” masih kita pegang teguh. Sungguh, bagi saya semboyan itu malah menyuruh orang berdusta. Sebab jika seperti itu, jika kau mangatakan “bangun pagilah, karena di situ rezki dilimpahkan,” padahal kau tidak mengerjakan seperti yang kau ucap. Maka kamu menjadi pendusta, kamu tidak melakukan seperti apa yang kamu ucapkan. Seharusnya semboyan itu diubah menjadi seperti ini “katakanlah apa yang kamu lakukan”, ada muatan imperatif terhadap kejujuran dengan kalimat itu. Jika semboyan itu yang kita pegang teguh, dengan kasus bangun pagi, kamu akan mengatakan seperti ini “jujur aku malas bangun pagi, tapi aku rajin bangun siang.” Bukankah kita menyukai kejujuran? Jika kamu tidak suka, maka yang aku maksud dalam tulisan ini adalah kamu.

Keempat, phobia filsafat oleh sebagian besar mahasiswa. Sejauh ini saya masih melihat mahasiswa sebagai pengidap phobia filsafat paling banyak di dunia kampus. Poin ini tidak bermaksud mengkritik dosen, karena saya jarang bergaul dengan dosen dengan durasi yang panjang, sampai saya harus bermalam di rumah dosen. Sehingga dalam poin phobia filsafat murni berangkat dari kedekatan saya dengan kalangan mahasiswa.

Dalam tulisan ini saya tidak ingin buka-setengah-setengah, saya harus buka-bukaan, sebagaimana yang saya sering dengar dari kalangan mahasiswa yang sering menuntut transparansi dana di pihak universitas. Bagi saya sikap ketidaksetujuan, ataupun sikap kritis pula harus ditransparasikan sejelas-jelasnya. Sekali lagi jika anda marah dengan poin keempat ini, maka yang saya maksud sebagai pengidap phobia filsafat adalah Anda. Tidak bisa dinafikan,ada sebagian dari mahasiswa yang sangat gandrung mendalami kajian filsafat sampai-sampai ia tenggelam dengan sejuta pertanyaan, sampai-sampai ia mengatakan “aku meragukan semua yang ada, tidak ada yang pasti, kecuali satu yang pasti saat ini, bahwa yang pasti adalah aku sedang dalam keraguan yang amat sangat.”

Untuk menjelaskan fenomena phobia filsafat ini, ada kisah yang menurut hemat saya bisa dikategorikan phobia filsafat di kalangan mahasiswa. Jadi saya pernah, mengadakan kelas logika, tapi bukan dalam kampus melainkan di sekret salah satu organisasi yang sering saya ikuti kajian logikanya. Dalam kelas logika ini saya mengundang beberapa MABA untuk mengikutinya. Tiba-tiba saja saya mendengar banyak kawan-kawan saya melarang untuk mengajak MABA dengan alasan “itu (kajian logika) masih sangat berat bagi maba. Yang harus kamu kasih (ajari) mestinya dinamika organisasi dan kampus.” Saya dengan sesal menjawab, “bagi saya, dinamika organisasi dan kampus lebih berat dan sangat kompleks. Dan sebagai dasar untuk maba haruslah diajari cara berlogika yang baik dan benar. Sehingga dalam melihat dinamika organisasi dan kampus, maba yang sudah mengikuti kajian logika bisa dengan mudah memahaminya. Tanpa kita ajari, karena dinamika organisasi dan kamus adalah dinamika individu-individu yang berfikir.” Akhirnya saya dan sebagian yang mau ikut bergabung menuju lokasi kajian merasakan sedikit sesal

Tidakkah kita pernah membaca, atau sedangkalnya mendengar orang-orang mengatakan bahwa ibunya pengetahuan adalah filsafat. Di sana letak kebijaksanaan. Sejatinya filsafat adalah dialog. Dialog ini terbagi dua, internal dan eksternal. Dialog internal, biasa kita dengar dengan istilah perenungan. Aktifitas ini sudah dilakukan oleh pendahulu, tetuah, dan para tokoh bangsa kita. Perenungan, sebagaimana yang di ajarkan Nabi Muhammad saat dia melakukannya di gua hira. Nabi dalam kesunyian yang dialami dalam gua hira mencoba mencari jalan keluar dari kajahiliaan Kota Makkah saat itu. Dengan hati dan pikiran yang tenang difokuskan mencari akar permasalahan, suara Jibril pun mengagetkan Beliau.  “Iqro” ucap Jibril. Saya hanya ingin menggambarkan betapa filsafat memberikan jeda bagi manusia untuk merenungi makna sebuah kehidupan. Apalagi di era hujan informasi ini kita sangat perlu untuk jeda bermandi dengan informasi-informasi yang sejatinya mendangkalkan nalar kita. Maka sangat diperlukan perenungan. Filsafat menyuruh kita untuk merenung. Mancari kebijaksanaan.

Dengan phobia filsafat ini jelas kampus tidak menyediakan ruang untuk saya berenung. Setelah dilakukan dialog internal, selanjutnya mesti dilakukan dialog eksternal. Di tahap inilah yang agak rumit bagi saya. Saya harus mendialogkan apa yang saya dapatkan dari perenungan yang telah saya lakukan pada orang lain. Terkadang orang yang saya temani menganggap saya bodoh dan gila. Apa boleh buat, sejarah membuktikan orang-orang yang selepas perenungan acap kali dianggap gila jika ia mengutarakan hasil perenungannya. Di sinilah letak phobia filsafat itu terjadi. Mereka takut gila seperti saya. Maka dengan lantang Michel Foucault bertanya pada mereka yang merasa waras, apa indikator seseorang itu bisa dikatakan gila?

Jika, Anda berada di kelompok orang yang Anda anggap gila, dan Anda sendirian di dalam kelompok itu. Pertanyaannya, siapakah yang akan di sebut gila? Anda kah? Atau kelompok orang gila itu? Bayangkan sendiri. Jika indikatornya adalah mayoritas, maka betapa bodohnya kita hari ini.

Saya lupa jelaskan pada awal tulisan, bahwa maksud tulisan saya ini salah satunya mengkritik si pengkritik(mahasiswa). Sama halnya Kant, mencoba mengkritik akal budi dengan akal budi. Jadi saya mengkritik mehasiswa dari pandangan mahasiswa. Karena saya juga mahasiswa. Jika si pengkritik (mahasiswa) enggan untuk dikritik, lagi-lagi saya tegaskan “bahwa benar kampuslah yang menelurkan para anti kritik dan penindas.”

Saya memberikan ruang bagi tulisan ini untuk salah dan kritik dari sidang pembaca yang budiman. Tapi saya hanya menerima kritikan dengan membuat tulisan tandingan dari kisah yang saya tuliskan di sini. Kenapa demikian, persoalannya ucapan hanya akan terbawa angin. Besok atau lusa, kritikan (ucapan) tidak meninggalkan apa-apa kecuali kebisuan. Dan bagi orang yang merasa tersinggung dengan tulisan saya, saya siap untuk berdialog lewat tulisan.

Baiklah, saya kira sampai di sini. Sidang pembaca yang budiman, jika Anda menemukan keempat poin di atas dalam dunia kampus dan organisasi mahasiswa, segeralah Anda menghindar sebab di sana kedunguan sedang menyebarkan virusnya. Saran saya, “rawatlah akal sehat Anda dengan membaca, dan awetkan ide Anda dengan menulis. Jika demikian maka Anda sudah menemukan cara untuk hidup abadi.”

Chairil Anwar berucap dalam syairnya “aku ingin hidup seribu tahun lagi.” Bukankah dari menulis kita dapat melakukan itu?

 

Sumber gambar: http://bosgalang.blogspot.co.id/

Pesta Demokrasi dan Teror Politik Masyarakat Desa

Demokrasi, sebagaimana khalayak ramai memahaminya secara umum adalah praktik politik dari rakyat dan untuk rakyat. Pemahaman ideal ini tidak bisa dimungkiri ibarat “masih jauh api dari panggangnya”. Karena realitas perjalanannya kerap ditemukan kecacatan. Sehingga, berjalan tumpang tindih dan secara halus menciptakan penindasan bagi golongan rakyat tertentu. Acap kali hal ini ditemukan dalam proses pemilihan umum, di mana masyarakat sama-sama menghendaki proses tersebut melahirkan sosok pemimpin yang mampu mengayomi dan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakatnya.

Kecacatan pesta demokrasi sebagaimana yang dikemukakan penulis di atas, tidak hanya ditemukan di level-level nasional maupun kota, tetapi geliatnya sudah merasuk hingga ke tataran grassroot. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan pemilihan umum di tingkat desa. Pada level ini, masyarakat dikenal masih memiliki simpul kekeluargaan yang erat dan ikatan solidaritas yang kuat. Pada dasarnya simpul kekeluargaan dan ikatan solidaritas yang tinggi, adalah modal besar untuk mewujudkan praktik politik yang sesungguhnya. Karena, mungkin tak berlebihan jika kiranya dikatakan bahwa, pada masyarakat desalah akar falsafah hidup masyarakat beranak pinak, hidup kental dan diwariskan secara turun temurun. Sebagaimana falsafah hidup masyarakat bugis yang dikenal Sipakatau’, Sipakalebbi’, dan Sipakainge’. Di sisi lain , pada arena politik, simpul kekeluargaan dan ikatan solidaritas ini bisa dijadikan bumerang, dan “medan liar” untuk menodai tindakan ideal politik.

Mengapa demikian? Karena ada hal mendasar yang mendorong tindakan manusia. Menurut Thomas Hobbes, hal mendasar, naluriah, dan fundamental tersebut dipilahnya menjadi dua yang bermukim dalam diri manusia, yakni hasrat (desire) dan kuasa (power). Sebagaimana yang dikemukakan Ito Prajna dalam tulisannya Indonesia Modern Terjebak dalam Politik Hasrat dan Politik Uang-Sebuah Perspektif Filsafat. Antara Hasrat dan kuasa, keduanya bisa mendorong manusia untuk melakukan gerak atau tindakan destruktif dan konstruktif. Tindakan destruktif dilahirkan dari benih hasrat untuk menguasai, hasrat untuk dipuja, hasrat untuk terkenal dan lain-lain. Sedangkan tindakan konstruktif bisa dilahirkan dari hasrat untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, sehat, dan transparan melalui kekuasaan yang diampunya.

Bukan hal yang tidak mungkin, tindakan destruktif yang mendominasi medan pergerakan politik dalam pemilihan-pemilihan umum di desa, mengalahkan kekuatan falsafah masyarakat desa yang sudah tumbuh kuat, dan menjadi pegangan dalam bertindak. Simpul kekeluargaan dan ikatan solidaritas yang tinggi dimanfaatkan dalam permainan politik. Sehingga, suara politik menjadi tumbal atas permainan politik uang, termasuk tebusan atas bantuan teknis yang saban hari diberikan sebelum pemilihan, dan ancaman memutuskan tali persaudaraan, menjadi pemandangan dan suara sumbang yang dikumdangkan. Melalui tindakan tersebut, penindasan sejatinya telah dilakukan, meski tidak menggunakan kekerasan fisik, tetapi secara halus tindakan tak bermoral tersebut, dilakukan secara halus melalui tekanan psikologis individu. Pada saat itu pula, pemasungan hak kemerdekaan dan kebebasan seseorang, untuk mengemukakan pendapat atau dalam hal ini memberikan hak suara pun terjadi.

Tindakan-tindakan destruktif ini, setidaknya dapat dikategorikan sebagai bagian dari teror politik. Baudrilard, sebagaimana yang dituliskan Fajlurrahman Jurdi dalam artikelnya Mahasiswa dan Mesin-Mesin Anti Demokrasi mengemukakan bahwa, teror menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari politik, ketika politik itu dikendalikan oleh hawa nafsu atau hasrat (desire). Demikianlah, masyarakat desa dalam pemilihan-pemilihan umum, sangat potensial menjadi audiens politik yang berada di bawah bayang-bayang teror. Kondisi masyarakat yang demikian sedang berada dalam arus perpolitikan, sebagaimana yang dikemukakan Baudrillard sebagai masyarakat transpolitik. Di mana di dalamnya terjadi pengaburan atas batas politik dengan teror, politikus dengan penjahat, demokrasi dengan tindak kekerasan.

Tindakan-tindakan yang mencederai sistem perpolitikan ini, sebaiknya menemukan obat agar menutup lukanya yang kian menganga. Pengobatan yang dilakukan tentunya harus menyentuh masyarakat akar rumput dan melalui pemahaman politik yang bersih dan sehat. Sehubungan dengan pemahaman politik, menarik kiranya menilik gagasan politik Hannah Arendt dalam bukunya yang berjudul Politik Otentik. Melalui gagasannya, Arendt memaknai politik yang mengafirmasi keberagaman dan tentunya mengakui perbedaan. Sehingga secara mendalam, politik dalam kaca mata Arendt adalah usaha manusia mengelola kehidupannya, tanpa sikap diskriminatif dan intimidatif. Sehingga meniscayakan hadirnya ruang terbuka bagi semua individu untuk mengajukan kesetaraannya.

Penjelasan politik Arendt, juga diiringi dengan pemahaman atas pemilahan antara ruang publik dan ruang privat. Di mana bagi Arendt, politik hanya dapat diberlangsungkan dalam ruang publik. Mengapa? Karena ruang publik adalah ruang yang memberikan kebebasan untuk berekspresi, ruang bersama, dan ruang di mana kepentingan bersama diperjuangkan dan ditegakkan. Sedangkan ruang privat adalah ruang di mana penguasaan bisa dilakukan tanpa keterlibatan yang lain, sehingga menolak kolektivisme, dan menutup kran terwujudnya kepentingan bersama.

Kondisi perpolitikan masyarakat desa yang menciderai aktivitas ideal politik, dimungkinkan karena ketidaktelitian atas ruang di mana politik tersebut diberlangsungkan. Dan dicampuradukkannya antara aktivitas publik dan privat. Setidaknya melalui pemikiran Arendt, kita mampu bercermin, pentingnya menarik garis pemisah yang tegas antara aktivitas politik dan aktivitas privat yang tentunya melibatkan hubungan kekeluargaan.

Syahdan, dibalik hitam putih pesta demokrasi, pemahaman atas praktik politik sangat bernilai penting, agar prosesnya dijalankan oleh masyarakat yang sadar atas tindakan politiknya, dan melahirkan sosok pemimpin yang mempunyai kesadaran akan kelahirannya, dari siapa dan untuk apa?

Ilustrasi: http://suika-eman.deviantart.com/art/Democracy-Wallpaper-349068984

Dalam Bayang-bayang Intoleransi

Praktik intoleransi kembali terjadi. Mengapa demikian? “Karena kita semua diam“, tukas bang Andre Barahamin dalam statusnya di Facebook. Kita tanpa sadar telah membiarkan kelompok intoleran tumbuh subur di negeri ini. Membiarkan mereka mengorganisir diri, membangun jejaring ke berbagai pelosok negeri, juga membiarkan mereka melakukan tindakan yang sangat jauh melenceng dari cita-cita persatuan bangsa.

Perjuangan pahlawan memersatukan bangsa dari berbagai macam latarbelakang suku, agama, budaya, bahasa dan seterusnya, seakan dikencingi oleh kelompok yang menasbihkan dirinya sebagai sang pemilik tunggal kebenaran. Mereka kerap bertindak dengan cara-cara yang pada akhirnya berujung konflik. Mencoba menerapkan apa yang mereka pahami dengan tindakan yang sangat tidak etis; dengan kekerasan, dan bahkan dengan cara yang bisa menyebabkan kematian –ini tidak berlebihan.

Sebagai seorang muslim, malu rasanya melihat kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemeluk Islam namun sangat tidak toleran terhadap pemeluk agama lain. Atas dasar perbedaan, mereka menghalalkan tindakan yang sebenarnya sangatlah tidak adil, misal, mengganggu acara Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Nataldi Gedung Sabuga, Jalan Tamansari, Kota Bandung pada Selasa, 6 Desember 2016. Kelompok yang menyebut dirinya sebagai Pembela Ahlus Sunnah (PAS) dengan enteng berteriak menggunakan pengeras suara di depan Gedung Sabuga, dan kemudian masuk ke dalam gedung untuk menghentikan aktivitas peribadatan.

Bagi saya, kasus pembubaran yang dilakukan dengan sangat menggebu-gebu oleh PAS, sangat jelas merupakan pelanggaran terhadap kebebasan beribadah oleh tiap individu ataupun kelompok. Negara sebenarnya sudah menjamin kebebasan setiap warganya untuk melakukan ibadah. Namun pada kenyataanya, negara terlihat cuek, beberapa aparatur negara yang ditugaskan untuk menciptakan ketentraman acapkali juga terlibat –baik secara langsung maupun tidak- dalam aktivitas pembubaran seperti ini. Jika kita lihat dalam video yang beredar, aparat kepolisian bukannya menahan anggota PAS untuk masuk ke dalam gedung, tetapi mereka malah terkesan membiarkan orang-orang dengan rompi bertuliskan Pembela Ahlus Sunnah untuk menganggu umat kristiani yang sedang larut dalam ibadahnya.

Jika kita amati, kasus seperti ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia, di beberapa daerah yang lain, kasus serupa sering terjadi dengan pola yang hampir sama; pembubaran aktivitas ibadah oleh kelompok keagamaan dengan menggunakan cara yang tak menggambarkan sebagai pencinta Tuhan. Kita tidak lupa dengan kasus pengeboman yang terjadi di Samarinda beberapa waktu lalu, kemudian kasus di Tolikara, kasus yang menimpa jamaah Ahmadiyah beberapa tahun lalu, kasus pengusiran Syiah di Sampang, Madura, penutupan beberapa gereja di Aceh Singkil dan berbagai kasus praktik intoleransi yang lain. Mereka berteriak dengan jargon-jargon yang menyuratkan ancaman, sesekali mereka melakukan penyerangan sampai kepada wilayah fisik sasaranya. Alhasil, masyarakat yang menjadi sasaran dirundung rasa cemas dan ketakutan.

Beberapa tahun kedepan, Indonesia barangkali akan terpecah. Cita-cita persatuan bangsa yang diperjuangkan dengan berdarah-darah oleh pahlawan di negeri ini hanya akan menjadi teks-teks sejarah yang lapuk. Jika pemerintah hanya diam dan tidak tanggap dengan kasus-kasus seperti ini, tidak salah jika ormas-ormas yang menggemari intoleransi akan menjamur keseluruh Indonesia untuk merekrut anggota dan mengkampanyekan eksklusifitas pandangan keberagamaan mereka. Pandangan keberagamaan yang eksklusif adalah penyakit bagi bangsa kita yang sangat menjunjung tinggi kemajemukan.

Pemerintah harusnya cekatan. Realisasi dari jaminan konstitusional kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah mandat Undang-Undang Dasar negeri kita tercinta, yang telah diamandemen pada tahun 2000-2004. Kemudian, jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan konsekuensi logis dari tindakan politik negara melakukan ratifikasi atas Konvenan Internasional Hak-hak sipil dan Politik pada tahun 2005 dengan UU R.I No. 12 Tahun 2005.

Jika saja ada hal yang terlupa terkait hal ini, mestinya dokumen-dokumen sejarah yang membahas tentang bagaimana membangun dan merawat kemajemukan harus dibuka kembali oleh pemerintah. Jangan biarkan debu dan rayap menggerogotinya hingga rusak. Siapa bisa menyangka, yang pada kemudian hari efeknya juga bisa menggerogoti kemanusiaan masyarakat Indonesia.

Kita semua harus menyadari bahwa Indonesia sebagai negara yang majemuk merupakan fakta sosiologis yang tak bisa dibantah. Kita juga harus mengakui, sejarah bangsa Indonesia dibentuk atas dasar pengakuan terhadap keberagaman. Dengan demikian, saya rasa tidak ada alasan bagi masyarakat ataupun negara untuk membatasi, mengganggu, menghalangi bahkan membubarkan aktivitas beragama atau beribadah orang lain –apalagi dengan menggunakan kekerasan.

Sikap toleran, terbuka, dan inklusif sudah seharusnya menjadi wacana yang disampaikan dengan masif kepada masyarakat. Toleransi tidak semata wacana yang menunjukan bahwa kita semua harus terbuka dan menghargai keberagaman. Namun, toleransi adalah praktik atau tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Peran-peran ini harus diambil oleh para agamawan, intelektual, bahkan masyarakat secara umum. Langkah ini adalah sikap yang secepatnya harus dilaksanakan, mengingat sampai saat ini, negara seolah menunjukan sikap yang lembek terhadap ormas-ormas yang menebar benih-benih intoleransi.

Cukup disayangkan jika dalam waktu dekat ini, pada 25 Desember nanti perayaan Natal oleh umat kristiani mendapatkan tindakan yang serupa dengan kasus di Gedung Sabuga, Bandung, 6 desember lalu. Kali ini dan seterusnya, Negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin hak-hak sipil yang dimiliki semua orang. Negara tidak boleh kalah dengan sorak-sorak ormas yang (siapa tau) akan kembali mengganggu jalannya aktivitas ibadah seluruh umat beragama di Indonesia. Sebagai negara hukum, kebenaran dan keadilan harus ditegakkan. Bukan malah mengikuti tuntutan dari massa yang pada ujungnya akan menciderai kebhinekaan.

Kecemasan masyarakat terkait persoalan pilihan agama dan peribadatan harus segera diakhiri. Negara tidak boleh absen dalam menjaga keamanan setiap aktivitas ibadah yang dilakukan oleh seluruh umat beragama di Indonesia. Negara tidak boleh lalai, sebab, kelalaian dalam persoalan ini memiliki efek yang cukup berbahaya bagi kesatuan dan persatuan bangsa. Selain itu, sebagai masyarakat kita harus menunjukkan sikap yang arif dalam melihat keberagaman. Kita mesti lebih teliti ketika mendapatkan informasi yang mengandung ajakan atau provokasi untuk melakukan praktik-praktik intoleransi.

Bangsa ini harus melepaskan diri dari bayang-bayang intoleransi. Itu menjadi tugas kita semua. Menjadi penebar cinta kasih adalah salah satu caranya. Kita harus berfikir dan bertindak untuk mengajak masyarakat agar berhenti mencari-cari kesalahan dari orang atau kelompok yang berbeda dengan kita. Apalagi dalam waktu dekat ini kita akan merayakan kelahiran manusia agung dengan limpahan cinta dan kedamaian, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa AS. Semoga limpahan rahmat tercurah untuk kedua manusia agung tersebut. Selamat merayakan Maulid, Selamat merayakan Natal, untuk Indonesia.

Ilustrasi: https://ressay.wordpress.com/2012/11/01/hapus-kebijakan-pro-intoleransi/

Referensi.

Mergana, Supriadi Purba. Negeri Tanda Tanya, Jakarta: Penerbit Kesaint Blanc, 2012.

Kesalehan Ekologis

Maksiat ekologi kini tak terkendali dan secara pasti telah menusia rasakan dampaknya hingga sekarang. Ironisnya, kejadian itu ada di tengah maraknya manusia mencari kesalehan sosial yang dianggap menyempurnakan kesalehan pribadi. Gerakan filantrofi marak dikerjakan. Gerakan yang mengandung prinsip etis kesatuan umat manusia dalam suatu perasaan dan kepentingan yang sama. Setiap orang yang tampil dengan kepedualian prima atas manusia lainnya maka segera bercitra “saleh sosial”.

Paradigma kesalehan sosial mengasumsikan kepentingan spesies manusia lebih utama dibanding dengan spesies lain. Memang lebih maju daripada paradigma kesalehan pribadi mengasumsikan kepentingan diri sendiri lebih utama daripada kepentingan orang lain. Meski demikian, dalam wacana keberlanjutan kehidupan, kesalehan sosial saja tak memadai untuk menjawab ancaman besar punahnya kehidupan di bumi.

Kepedulian terhadap sesama manusia itu cerminan suatu cara pandang yang menempatkan manusia sebagai makhluk sosial, bukan hanya makhluk pribadi. Kepentingan bersama harus lebih utama daripada kepentingan diri sendiri. Cara pandang ini akan berimplikasi pada cara manusia menyikapi kehidupan dan tempat hidupnya. Unsur manusia masih tetap menempati urutan prioritas tertinggi dibandingkan makhluk hidup lain dan unsur abiotik dalam konsep ekologi. Akibatnya, eksploitasi tetap dilakukan tanpa berhasil membaca semacam “kontrak alam dengan manusia” berupa daya dukung dan daya tampungnya.

Paradigma industri belum tergoyahkan. Kepedulian kadang hanya sebagai “permen” penenang kritik massa atas sikap industrialisme yang eksploitatif. Data memperlihatkan bahwa tiap-tiap perusahaan sudah mengerahkan bantuan lewat program Corporate Social Responsibility (CSR). Kepedulian sosial diangkat ke permukaan, namun di endapannya ada berlipat-lipat kali kegiatan eksploitatif yang menakutkan.

Memperluas cara pandang tentang diri dan kehidupan, dengan demikian, sangat penting dan mendesak. Manusia tidak hanya hidup di tengah manusia lainnya, melainkan hidup di tengah makhluk hidup lainnya. Kesadaran yang dinamakan etika biosentrisme ini sudah lebih maju. Penghargaan terhadap makhluk hidup menjadi panduan moral. Sayangnya, amuk lingkungan masih menghantui manusia, bahkan ketika panduan itu dikembangkan menjadi etika ekosentrisme, yang melihat makhluk hidup termasuk manusia itu hidup di tengah makhluk tak hidup di sekelilingnya.

Kesatuan sosial sudah diarahkan untuk beranjak menjadi kesatuan ekologis. Bagaimana dengan amuk lingkungan? Tetap saja muncul. Itu lantaran paradigma industri tetap dominan dalam pengambilan keputusan tentang pemanfaatan sumber daya alam.

Konsep lingkungan yang lebih besar perlu diangkat sebagai diskursus pemikiran lingkungan hidup. Asumsinya, konsep kesatuan ekologis yang hanya bersandar pada paradigma keplanetan sebagai definisi tempat hidup sepertinya kurang sanggup mewadahi cakupan perilaku manusia dan akibat-akibat masa depannya. Planet bumi adalah tempat berprosesnya kehidupan manusia menuju kesempurnaannya. Perilaku manusia di bumi sangat menentukan kehidupannya pasca bumi. Ini berarti, prinsip etik tidak hanya memperhitungkan terpeliharanya daya dukung bumi semata-mata, melainkan nasib manusia pasca bumi.

Penjelasan ekosentrisme nampaknya kurang memadai untuk memberitahukan dan menumbuhkan kesadaran baru ini. Diperlukan perubahan paradigmatik berupa pandangan dunia yang melihat manusia dan bumi berada dalam semesta kehidupan yang maha luas dan abadi.

Perlu semacam pandangan dunia (world view) yang memberikan keyakinan bahwa nilai kemuliaan manusia bukan pada perilaku individual dan kemasyarakatnnya belaka, namun pada perilaku kesemestaannya. Mungkin dapat disebut sebagai etika kosmosentrisme, sebuah perspektif yang menempatkan manusia dalam kesadaran kosmos yang melampaui alam fisik sebab kesadaran yang berbasis ekosentrisme saja masih termanipulasi dalam sebentuk penipuan-penipuan berkedok sadar lingkungan.

Itu sebabnya, pesatnya pertumbuhan kegiatan sadar lingkungan tetap sama pesatnya dengan ancaman kerusakan bumi yang disebabkan eksploitasi tak terkendali. Tuhan tidak hanya menuntut tanggung jawab manusia atas manusia lain sebagai bagian dari keyakinan keagamaan, namun juga tanggung jawab ekologisnya.

Maka seharusnya, di tiap-tiap momentum hari Lingkungan Hidup se-dunia hendaknya menjadi titik tolak kesadaran tiap-tiap individu akan tanggung jawab ekologisnya. Manusia harus berhasil meninggalkan maksiat pribadi, seperti yang diajarkan dalam prinsip-prinsip paling purba yang difirmankan Tuhan melalui kitab suci-Nya. The ten commandment yang datang kepada umat Israel dan umat manusia setelahnya adalah etika pribadi yang perlu dipatuhi. Demikian juga, manusia harus mampu meninggalkan maksiat sosial semacam korupsi, pernganiayaan dan pelanggaran HAM, dan sebagainya.Tidak cukup demikian, manusia harus meninggalkan maksiat ekologisnya seperti eksploitasi tanpa kendali.

Gambar dicomot dari: http://endofpollution.weebly.com/peoples-amazing-drawings-of-pollution.html

Mengakhiri Stigma Ambivalensi Agama

“Apapun alasanya, teror tidak akan pernah dibenarkan. Teror adalah kejahatan kemanusiaan.”

Belum hilang trauma kita akibat konflik atas nama agama—yang sudah beberapa kali terjadi—di negeri ini, kita kemudian dihadapkan lagi dengan sebuah peristiwa teror. Bom Molotov dilemparkan oleh seorang lelaki yang mengenakan kaus bertuliskan “Jihad: Way of Life” ke Gereja Oikumene di Samarinda (13 Nov 2016) yang memakan korban dan di antaranya terdapat balita dan anak-anak yang tidak berdosa.

Drama demi drama kekerasan dan teror yang membawa label agama berlangsung begitu saja dan tak ada penyelesaian. Peristiwa bom yang terjadi di Samarinda adalah sebuah fenomena lepasnya akal sehat dan kontrol diri terhadap fitrah kemanusiaan. Pelaku mungkin terjebak dalam sebuah ekstase, bahwa tindakan yang dia lakukan adalah sebuah kenikmatan sebagai seorang “pembela” agama. Buah dari kesadaran religius palsu (KW, Supercopy) dengan iming-iming kenikmatan surgawi yang pada kenyataanya telah menenggelamkan orang-orang ke dalam agresifitas beragama.

Di Indonesia, orang-orang yang melakukan tindakan teror –sebelumnya- telah melalui fase internalisasi makna “Jihad”. Jihad selfie, jihad destruktif, jihad yang mempertontonkan kekerasan dan kebencian. Sehingga ketika mereka melakukan aksinya, mereka meyakini ada sebuah kekuatan tertentu yang mendorong dan memotivasi agar melakukan aktivitas teror dengan penuh semangat yang menggebu dan meledak-ledak. Sebuah teror yang nikmat, yang akan mengantarkan pelakunya pada tingkat kepuasan puncak.

Kita mungkin bertanya-tanya, apakah dari rentetan kasus teror tersebut disebabkan karena agama yang keliru? Saya yakin bahwa ajaran agama selalu berorientasi pada kedamaian dan cinta kasih. Adapun yang keliru—mungkin—adalah penafsiran terhadap ajaran agama tersebut. Dalam menafsir teks -teks agama, kita memerlukan beberapa “alat” tambahan yang digunakan untuk memahami makna dari sebuah teks, semisal, hermeneutika, logika/mantiq, dan sebagainya. Selain itu, mungkin kita juga harus membekali diri dengan kearifan agar tidak terjebak pada penafsiran yang bisa membawa kita kepada praktik-praktik yang berujung pada kekerasan atau teror berlabel agama.

Amin Abdullah (1999) menambahkan, munculnya fundamentalisme, eksklusivisme terlebih lagi radikalisme agama yang muncul akhir-akhir ini dalam berbagai kasus seperti pengeboman, pengrusakan rumah ibadah, konflik antarumat beragama, semuanya adalah akibat logis dari tidak menyatunya ketiga pendekatan keilmuan secara teologis, fenomenologis dan antropologis terhadap fenomena-fenomena keberagamaan manusia, yang mengejewantah dalam berbagai bentuk pengalaman keagamaan seseorang atau kelompok, baik pengalaman keagamaan (religious experience) dalam bentuknya sebagai pemikiran secara teoritis, perilaku secara praksis dan perkumpulan atau persekutuan secara sosiologis. (Djam’annuri, 1998)[1]

Ambivalensi Wajah Agama

Dalam konteks sosial kemasyarakatan, agama mampu mendorong penganutnya untuk membangun solidaritas yang cukup kuat, melepaskan masyarakat dari belenggu ekonomi, dan mampu menciptakan integritas sosial yang damai. Dalam pandangan yang moderat, agama seyogyanya menjadi ujung tombak untuk membebaskan pemeluknya dari virus kejumudan dan tidak menjebak mayarakat pada sekadar melaksanakan ritus-ritus formal keagamaan. Namun di sisi lain, agama bisa menjadi sangat horor bagi pemeluknya. Memandang outsider sebagai “kafir” yang bisa diproselitisasi secara paksa (Rizal Rizla; 2011) dan juga bisa semakin menakutkan ketika menjadi sumber utama teror dan konflik. Bahkan pada titik ekstrim, agama dijadikan alasan terjadinya peperangan antar para penganut agama.

Dari hal tersebut kita bias melihat bahwa agama semakin terkesan ambivalen. Parahnya kecenderungan yang negative—seperti sumber konflik, dll—mencuat lebih dominan daripada yang positif. Kecenderungan ke arah negatif inilah yang kemudian harus segera dipotong mata rantai penyebarannya. Arman Dhani, penulis buku Dari Twitwar ke Twitwar, mengatakan bahwa sudah saatnya agama mempunyai juru bicara yang toleran, yang gemar menebar kedamaian, yang mencintai kemajuan, namun tetap menjaga identitasnya sebagai seorang pemeluk agama.

Pada dasarnya, agama tidaklah bersifat ambivalen. Semua agama selalu mengajarkan kebenaran tentang welas asih dan ketentraman. Namun yang terjadi adalah beragamnya penafsiran orang-orang terhadap agama, yang kemudian menimbulkan kesan bahwa agama terlihat ambivalen (ambivalensi beragama). Kita harus ingat bahwa antara agama dengan pemahaman agama adalah dua hal yang berbeda.

Ambivalensi beragama yang cenderung bergerak ke arah negatif harus kita lawan dengan membangun wacana tandingan yang lebih sejuk dan budiman. Intoleransi, kekerasan atas nama agama, diskriminasi terhadap minoritas harus diakhiri secepatnya, sekarang juga! Negara harus memberikan jaminan untuk mendapatkan hidup yang layak dan aman bagi setiap warganya. Menindak tegas pelaku teror dan mengembalikan Indonesia kepada suasana berkehidupan yang damai. Mencintai persatuan dan bijak terhadap kebhinekaan.

Serangkaian aksi teror yang terjadi di beberapa tempat disadari telah melukai bangsa Indonesia. Bangsa yang dibangun atas dasar prikemanusiaan dan prikeadilan. Bangsa yang mencintai persatuan dan sangat keras menolak perpecahan atas nama identitas. Teror yang terjadi, sampai kapanpun, dan dengan alasan apapun, tidak akan pernah dibenarkan.

Hari ini nurani kita barangkali sedang diuji. Aktifitas sehari-hari kita digiring pada kesadaran beragama dengan klaim kebenaran yang berorientasi pada kekerasan. Jika nalar kita absen, hati kita tak sabar, kita akan jatuh pada jurang penuh kebencian.

Selamat Hari Toleransi Sedunia. Mari bersama-sama menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,melawan stigma ambivalensi agama dan –yang tak kalah penting-menjadi agen-agen penebar cinta kasih dan kedamaian.

Sumber:

[1] http://kabunvillage.blogspot.co.id/2011/11/menepis-ambivalensi-destruktif-agama.html

Memproduksi Tukang Teologi

Ilustrasi: kalatida.com

Mustahil mencari bursa kerja pada pelataran job fair yang mencantumkan pekerjaan menjadi tukang teologi. Pekerjaan dalam aggapan kebanyakan orang berhubungan dengan Tuhan itu tak layak membuka stand recruitment untuk berbagai lulusan.Perusahaan mana yang akan mencari? Karena tak ada perusahaan yang bekerja pada bidang konstruksi teologi. Itupun kalau ada mau digaji dengan apa? Sebab pekerjaan teologi berhubungan dengan Tuhan sebagai transenden tertinggi, maka sudah pasti gajinya tak bisa diukur dengan sekeping dua ikat kertas.

Namun, apakah pekerjaan seperti itu ada? Tentu saja ada, teologi sudah lama muncul semenjak manusia bertuhan. Tradisi kebertuhanan ini telah mengakar seiring dengan eksistensi manusia. Adapun ketika theos menjadi logos menyatu dalam teologi, adalah semenjak theos berada di dalam diri pemuka agama seperti syaman atau pandita, yang dalam berbagai kebudayaan berbeda penyebutannya. Tetapi tentang ketukangan teologi, hal ini baru disandarkan pada akhir milenium sesaat setelah memasuki era posmodernisme. Pada milenial ini, pengetahuan tentang keberadaan yang infiniti hanya menjadi komodifikasi yang terlepas dari sampul kesakralan dan orisinalitas. Semua kini bernilai ekonomi-kapitalistik, ilmu yang dapat dipelajari lantas dijual itulah ilmu yang akan dicari. Menghilangkan unsur komodifikasi di dalamnya, hanya akan menjadikan suatu ilmu itu tersingkir dan punah.

Akhirnya jika teologi tak ingin sirna dari sisi agama, ia harus memperbaharui diri. Menyesuaikan dengan keinginan pasar dan memangkas kredo-kredo yang sekiranya bertentangan dengan logika komoditas. Agama sampai hari ini tetap bertahan diterpa kehidupan eksodus modern yang membawa serta arus sekulerisme. Analisa Huxley ternyata meleset, sehingga ia harus kembali memperbaiki teorinya tentang agama yang akan tersingkir di masa mendatang. Maka kita dapati banyak teologi yang sarat dengan muatan developmentalisme, suatu upaya pembaharuan teologi yang berafiliasi dengan pandangan dunia. Ada teologi pembangunan, teologi antroposentris hingga ekoteologi yang kesemuanya hendak membenarkan pandangan dunia ideal manusia dan bukan Tuhan. Selama Tuhan tak bergeming, kredo bisa dirumuskan kapanpun sesuai kebutuhan zaman.

Mahasiswa yang mengenyam ilmu di fakultas teologi pun jika tak hanya segelintir orang pasti orang-orang buangan. Segelintir orang yang berada di kelas-kelas pada kampus swasta hanya diisi oleh 2-3 kepala. Betapa mahasiswa itu harus berjibaku dengan perkuliahan yang serba kultural hingga tak jarang sesuka hati dosen memperlakukan pengajarannya. Demikian pula dengan orang-orang yang mendaftar di kampus negeri tapi tidak diterima pada fakultas pilihan yang banyak peminatnya, secara otomatis oleh manajemen kampus akan dialihkan ke fakultas yang minim peminatnya, dan sudah tentu itu teologi. Manajemen distributif ini sudah lama tercium sebagai upaya komodifikasi kampus. Kampus tak mau tau apakah pendaftar itu berminat mempelajarinya atau tidak. Sepengatahuan kampus, pendaftar itu hanya ingin kuliah entah apapun jurusannya, karena kampus sudah bisa membaca, bahwa pasar hari ini menyediakan tempat sedikit lebih nyaman bagi buruh dengan kertas ijazah strata.

Maka masuklah segerombolan mahasiswa dengan tujuan pragmatis itu, beserta karakter hedonis dan impian mereka yang serba materialistis memenuhi kelas teologi. Ba, bi, bu, ba, cuap-cuap mereka tentang makanan, fashion dan pacar memenuhi dalam perbincangan esoterisme dan emanasi. Tak jarang lelucon jorok pun terlontar dari mulut-mulut yang tidak fasih mengeja nama Friedrich Wilhem Nietzsche. Para calon yang kelak menyandang gelar teolog atau filosof itu tak labih dari lakon sirkus. Nilai menjadi tumpuan dalam kuliah, tak ada nilai tak ada belajar. Dengan picik, ingin saja dirinya diredusir ke dalam angka-angka tanpa makna tersebut. Jangan tanyakan aktivisme membaca apalagi menulis kepada mereka, tugas yang sebenarnya ditujukan untuk itu sekarang bisa dicopy-paste dari kanjeng google. Terlebih lagi akses yang tersedia dibalik layar 6×3 smartphone berfitur 4G. Ujian jika tidak menyontek bisa matur ke google selama pengawas bukan sekelas KPU. Ruang kuliah tidak lagi tempat hingar bingar pertaruhan gagasan beradu, tapi hanya menjadi tempat kesunyian menderu. Jika sudah seperti ini, -universitas seperti apakah- yang akan memproduksi, -filosof teolog seperti apakah- itu?

Kredensial Para Tukang Cendekia

Dalam Cendekiawan dan Kekuasaan (2003) Daniel Dhakidae mengambil ilustrasi dari sinetron Si Doel Anak Sekolahan untuk mengambarkan fenomena tukang dan kecendekiawanan. Diceritakan ketika tamat dari Fakultas Teknik, Si Doel tidak mengatakan “aku jadi cendekiawan” atau “aku jadi budayawan” atau “aku jadi ilmuan”. Malah ayahnya, “Babe” yang diperankan oleh Benyamin Suaeb, dengan begitu gembiranya sehingga berlari keliling kampung sambil berteriak-teriak di tengah kegirangan ibu dan saudara-saudaranya, mewartakan bahwa anaknya si Doel “jadi tukang insinyur”. Daniel Dhakidae kemudian menjelaskan ada dua hal yang menarik dalam sepenggal tayangan itu. Pertama, pemakaian kata tukang yang penuh dengan penekanan makna. Kedua, gabungan dua hal yang begitu menggemparkan, tukang dan insinyur: tukang yang rendah, sempit-pandang dan kasar, insinyur yang tinggi, cerdik dan cendekia.

Menggabungkan kedua perkara yang berbeda, tukang dan insinyur menurut Dhakidae sama halnya menggabungkan modal dan birokrasi. Lebih lanjut Dhakidae menguraikan bahwa pertukangan secara tidak langsung bukan hanya berhubungan dengan modal akan tetapi kekayaan. Namun karena formasi sosial berjalan sedemikian rupa sehingga pertukangan menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan untuk menghasilkan kekayaan. Hingga saat itulah tukang, pertukangan dan ketukangan mulai dihubungkan dengan keuntungan dan akumulasi modal. Sedangkan insinyur adalah suatu produk birokrasi akademia yang kalau tidak dengan sendirinya maka dirancang untuk berhubungan dengan kapital. Dengan suatu jalan baru, keduanya, tukang dan insinyur bertemu ketika akumulasi keuntungan masuk ke dalam peta, bersama ke-efektif-an akumulasi pengetahuan dan kelak kekuasaan. Sehingga tukang insinyur telah menjadi makhluk lain yaitu “alat” itu sendiri dan bukan semata-mata “memperalat” suatu benda.

Sudah tak mengherankan lagi jika kondisi dunia akademik detik ini banyak melahirkan para tukang dibandingkan cendekiawan. Sebab pandangan dunia yang digunakan adalah pasar, percepatan kapitalisme yang tak dapat dibendung menyeret serta kaum inteligensia ke tengah pusaran komodifikasi yang mematikan, sehingga kredensial menjadi vital kedudukannya. Surat kepercayaan dari lembaga pendidikan, kredensi atau yang disebut ijazah,dahulu merupakan suatu tanda ketersambungan atau sanad dari guru ke murid sebagai keabsahan ilmu yang dituntutnya. Menurut Raghib As-sirjani dalam Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia (2012), ijazah adalah ketetapan untuk para pengajar bahwa muridnya mempunyai kapasitas untuk mengajar di komunitas sendiri, pada bagian ilmu tertentu dari aneka macam ilmu. Di dalam ijazah, terdapat pengakuan pertanggungjawaban ilmiah serta tradisi orisinalitas yang menjadi pijakan ketika didapuk sebagai cendekiawan.

Akan tetapi pada perjalanannya, kini kredensial mengalami peyorasi fungsi. Dari fungsi otentifikasi ke fungsi pragmatis. Ada upaya pengerdilan akademik. Karena produksi cendekiawan adalah berkoheren dengan jasa, maka sedalam apapun ilmu yang dimiliki, ia tak ubahnya seperti kulkas yang harus mempunyai standar fungsi, ke-alat-an-guna dan kesiapan pakai kapanpun, berdasarkan kredensi yang sudah diperoleh. Karena itu tak ada pertanyaan yang lebih sarkas digunakan lembaga kerja daripada “apakah seseorang itu sudah siap pakai?” Lembaga pendidikan, birokrasi akademik, cendekiawan dan arus kapitalisme berkelindan membentuk suatu paradoks di dalam dunia pendidikan yang harus dipecahkan. Karena proses hibridasi sudah terjalin, menyebabkan terbentuknya determinasi hingga dependensi pada dunia kampus yang tak lebih dari sekadar kehendak untuk bekerja.

Teolog Bertukang dan Teologi Tukang

Jika dunia akademisi tempat para peneliti, ilmuwan dan sosiolog berada sudah sedemikian krisis, bagaimana dengan para teolog dan filosof yang disinyalir takkan mungkin terpengaruh dengan dromologi zaman? Jawabannya ada dua, pertama, berafiliasi dengan pasar. Jika hendak terjun ke dalam arus ini maka harus mendiseminasikan paradigma pasar, sistem distributif komoditas dan logika konsumtif. Para teolog tak mungkin berkonfrontir melakukan segregasi dan berada pada kubu yang berlawanan. Jikalaupun tetap menghendaki, maka akan masuk pada jawaban kedua, yaitu memarginal atau menjadi eksklusif. Yaitu lingkaran minoritas yang terdiri dari segelintir orang yang memiliki tekad, tujuan dan sungguh-sungguh disiapkan untuk memperbaharui dunia atau setidaknya merekonstruksinya. Dengan berani mendongkakkan kepala vas a vis berhadapan dengan kapitalisme global guna menyelamatkan manusia dari kemerosotan hidup.

Teologi yang sesuai dengan permintaan pasar memang cenderung inklusif bahkan sampai pada aras yang paling fundamental adalah liberal. Memilih mengakomodir kepentingan manusia di atas kepentingan Tuhan, merelativiskan kredo dengan historisitas dan mendekonstruksi epistem teologi dengan jalan interpretatif. Intinya adalah agama harus ditundukkan, patuh pada tirani positivistik yang memusatkan manusia sebagai titik episentrum dunia. Hanya dengan begitu teologi akan dibutuhkan. Jika di Barat agama telah sampai pada tapal batasnya dan mulai ditinggalkan, maka di Timur, meninggalkan agama sama halnya dengan siap ditinggalkan karena teologi parsial yang berasal dari adat istiadat keluarga. Alternatifnya adalah mengakomodasi dengan jalan ditundukkan di bawah roda kapitalisme. Tampak teologi seperti ini inklusif dan sesuai dengan zaman, namun semua itu hanyalah ilusi. Teologi seperti itu hanya akan membunuh Tuhan secara perlahan-lahan dari dalam teologi.

Apakah hari ini para tukang, seniman, buruh, guru dan berbagai profesi lainnya tidak membutuhkan teologi lagi? Apakah cukup dengan teologi artifisial rekaan pasar? Ataukah sudah cukup dengan teologi parsial sebagai identitas timur menjadi pegangan? Tentu saja para tukang harus berteologi. Namun teologi yang lepas dari produksi-produksi pasar, terutama yang dibuat oleh para tukang teologi dengat sangat tendensius. Sebab jika teologi sebagai aspek fundamental dalam manusia mampu dikreasi sedemikian rupa bagaimana dengan moral, hukum, dan identitas? Apakah kapitalisme benar-benar telah memenangkan peperangan? Semua itu akibat pola pikir yang serba bipolar-dikotomis.

Tukang hanya dimaknai sebagai seorang yang memiliki keahlian mengubah sesuatu mempergunakan alat. Ia seakan terlepas dari spiritualitas. Seperti yang diungkapkan oleh Amin Abdullah dalam Islamic Studies di Perguruan Tinggi (2012), ilmu-ilmu umum yang terpisah dan berjalan sendiri sedang terjangkiti krisis relevansi (tidak dapat memecahkan banyak persoalan), mengalami kemandekan dan kebuntuan serta penuh dengan bias-bias kepentingan. Seakan spiritualitas harus dienyahkan dari dalam diri tukang, karena dianggap akan mengganggu kestabilan objektivikasi. Semakin spiritual seseorang, semakin naif. Demikianlah persoalan yang perlu dipecahkan bukan dengan mengubah konteks teologinya melainkan mengaktualisasikannya. Sampai di mana kira-kira teologi akan mempengaruhi pencapaian peradaban manusia, bukan sebaliknya, sampai di mana teologi akan menyusul peradaban manusia.

Para tukang teologi ini terlahir dari sistem pendidikan paradoks. Mereka dibekali kemahiran berteologi untuk menghasilkan kekayaan, dilatih berfilsafat untuk menjinakan Tuhan. Menawarkan keliling kota kredo-kredo palsu atas nama kebebasan manusia namun terjebak dalam nafsu kebendaan. Maka semenjak awal sudahilah keinginan bekerja dengan jalan kuliah, apalagi pada jurusan teologi. Mulailah bekerja, mulailah berwirausaha. Biarkan mekanisme pasar yang akan mengajari apa itu bisnis dan kesuksesan. Sebab teolog adalah mereka dengan kehidupan pribadi yang asketis dan kehidupan sosial yang filantropis. Sudikah para tukang teolog itu menjalaninya?

Menghidupkan Kembali Jalan Raya

Pada beberapa potongan sejarah, jalan raya dan mahasiswa adalah satu kesatuan utuh yang dibalut dengan ide-de perubahan. Hal ini terekam pada beberapa kisah tentang sebuah protes yang ditujukan kepada kekuasaan yang tampangnya hipokrit. Kekuasaan yang mendongengkan tentang kemakmuran dan pembangunan yang merata, namun di saat yang bersamaan, dongeng tersebut tak mampu menjangkau semua komponen masyarakat. Pada saat itulah, ketika keresahan terakumulasi dengan praktik-praktik yang tidak adil dan menindas, jalan raya menjadi sebuah potret di mana suara lantang menggema untuk menuntut hak yang mulai dipangkas sedikit demi sedikit.

Dengan keberanian yang kukuh, jalan raya dijadikan panggung menyampaikan segala aspirasi ketika (yang katanya) para wakil rakyat tak lagi bisa dipercaya membawa kepentingan banyak orang. Ban-ban bekas dibakar hingga hangus sebagai simbol hangusnya kepercayaan. Teriakan dan amarah kemudian menyeru sebuah pesan: bahwa kepercayaan hanya boleh disandarkan kepada kebenaran.

Di Makassar misalnya, secara historis dari sebelum reformasi hingga pasca reformasi, gerakan mahasiswa kerap menggunakan jalan raya sebagai panggung untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Di bukunya yang berjudul, Demonstran dari Lorong Kambing, Amran Razak, seorang aktivis tahun 70-an menceritakan bahwa dia dan kawan-kawannya pernah melakukan demonstrasi dengan long march dari Jalan Perintis Kemerdekaan menuju bandara. Di sana mahasiswa bergerak untuk menyandera sebuah pesawat yang hendak terbang keluar kota. Aksi ini, salah satu bentuk “radikalisme” gerakan mahasiswa Makassar. Aksi ini, bentuk nyata kegeraman mereka terhadap rezim yang sangat menindas pada saat itu. Penyanderaan pesawat adalah simbol bahwa rakyat mengecam jika rezim yang dipimpin oleh Soeharto harus segera diturunkan.

Selain penyanderaan mobil atau pesawat, membakar ban dan memblokade jalan, aksi demonstrasi mahasiswa di jalan raya Makassar seringkali bertensi tinggi ketika dihadapkan dengan tindakan represif aparat (TNI/POLRI). Sentimen anti aparat di kalangan gerakan mahasiswa berawal dari tragedi “AMARAH” (April Makassar Berdarah). Saat itu, aparat menyerbu kampus UMI (Universitas Muslim Indonesia) dan melakukan tindak kekerasan terhadap beberapa mahasiswa. Banyak mahasiswa yang gugur dalam peristiwa ini. Untuk merawat ingatan kolektif akibat kejamnya praktik militerisasi tersebut, setiap bulan April, beberapa mahasiswa Makassar, khususnya mahasiswa UMI, selalu melakukan aksi dengan berbagai variannya di jalan raya dekat kampus mereka.

Jalan raya sudah menjadi medan penyampaian segala bentuk keresahan. Di Makassar ada beberapa jalan yang menjadi titik aksi-aksi demonstrasi. Dari jalan Perintis Kemerdekaan, jalan A.P Pettarani, jalan Sultan Alauddin, hingga jalan Tol Reformasi (tempat langganan) yang kemudian kita mengenalnya dengan sebutan fly-over. Hampir setiap demonstrasi yang dilakukan mahasiswa tumpah ruah di jalan Tol Reformasi ini. Mahasiswa dari berbagai kampus kerap menjadikan tempat ini sebagai titik pusat untuk berkumpul dan meneriakkan perlawanan.

***

Sebagai usaha memproduksi militansi perlawanan, kampus kemudian dijadikan sebagai basis pengkaderan, di mana berbagai teori perubahan sosial dibincangkan dalam rangka mencari gagasan yang pas untuk diterapkan bersama-sama masyarakat sebelum menyeru protes di jalan raya. Kampus tidak semata menjadi tempat memburu IPK tinggi dan mencari ijazah untuk mendapatkan perkerjaan yang layak. Sebagai Institusi pendidikan, kampus juga dijadikan sebagai tempat menempa diri dengan organisasi, sebagai wahana gerakan, menumbuhkan pelbagai gagasan, dan yang paling penting menjadi tempat merawat keberanian.[1]

Tapi kini, upaya menjauhkan fungsi controlling gerakan mahasiswa dari setiap aktivitas para pemegang kekuasaan didesain sedemikian rupa. Kampus yang dulunya berada dekat dengan pusat pemerintahan daerah, akhirnya direlokasi ke tempat yang cukup jauh berjarak dengan pusat pemerintahan. Seperti salah satu fakultas di UNHAS (universitas hasanuddin) dan beberapa fakultas di UINAM (universitas islam negeri alaudin makassar), yang dipindahkan dari Makassar ke Gowa. Kebijakan ini, merupakan uapaya menyulitkan mahasiswa dalam meobilisasi massa menuju kantor-kantor pemerintah daerah tersebut. Sebuah strategi agar gerakan mahasiswa meredupkan dan menurunkan tensinya untuk turun ke jalan raya melakukan protes kepada pemegang kuasa.

Seiring berjalannya waktu, dan akhirnya kampus semakin banyak berubah. Tempat yang dulunya membawa mandat pencerahan kini kian memudar. Ancaman drop out (DO) dengan sangat mudah dikeluarkan. Akibatnya, kampus hanya memproduksi kecemasan dan ketakutan. Aktivitas organisasi mulai dilarang, diskusi dibatasi. Akhirya demonstrasi turun ke jalan raya tak lagi ramai. Jalan raya tak lagi riuh dengan nada-nada perjuangan. Jalan raya semakin redup dan sunyi dari teriakan perlawanan.

Hari ini, sudah seharusnya kita menghidupkan kembali ingatan kolektif dan semangat dari potongan-potongan sejarah perlawanan yang digelar disepanjang jalan raya. Meski kini estetika jalan raya dipenuhi dengan sampah reklame iklan dan foto-foto para politisi dengan janji yang tak akan pernah dipenuhi. Meski kini jalan raya mulai meredup semangat perlawanannya. Eko Prasetyo mendaku, “Kini waktunya jalanan itu direbut kembali. Suarakan protes dan dengungkan pembangkangan. Nyatakan sikap melawan atas segala bentuk ketidak-adilan”.[2] Ungkapan tersebut merupakan sebuah seruan kepada kita semua, sebagai suatu subyek politik yang memiliki hak dan perjuangan hidup untuk terlibat dalam menentukan ke mana arah pembangunan bangsa, dengan kembali berpropaganda di sepanjang jalan raya.

Jalan raya dan mahasiswa adalah kesatuan utuh yang tak terpisahkan, ia akan tetap ada dan berlipat ganda. Semangat perlawanan yang tergelar di jalan raya perlu dipertahankan dan dijaga agar terus hidup. Sebab, watak kapitalistik yang telah menggerogoti banyak pemangku kebijakan kita perlu dilawan terus menerus untuk menciptakan sebuah tatanan yang lebih adil, demokratis, dan manusiawi. Kita harus memandang bahwa aksi massa yang dilakukan di jalan raya sebagai sebuah peristiwa politik, bukan sekadar kerumunan orang yang tanpa tujuan telah membuat kemacetan di jalan. Sekali lagi ini peristiwa politik, seperti kata Alan Badiou, bukan soal mengambil jarak, melainkan soal keberanian untuk mengambil posisi dan konsisten dengan posisi yang telah dipilihnya dengan cara memperjuangkan hingga akhir.

 

Referensi

[1], Eko Prasetyo, Bangkitlah Gerakan Mahasiswa, Resist Book, 2014

[2], Ibid,.

Oktober 28; Menjaga dan Merawat Ingatan Kebangsaan

Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.

Kami putra dan putri Indonesia mengjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

(Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928)

 

Sumpah di atas adalah bukti bahwa Indonesia sudah dibangun jauh sebelum Indonesia merdeka. Melalui sumpah itu, kaum muda indonesia meletakkan dasar dari tonggak sejarah kebangkitan nasionalnya. Itu ditandai dengan ikrar bahwa satu Indonesia. Dan karenanya, sudah keharusan bangsa ini untuk memperingati momentum 28 oktober sebagai bagian dari proses lahirnya bangsa Indonesia.

Barangkali, semua sepakat bahwa sumpah pemuda 28 Oktober 1928, adalah ikrar bersatunya berbagai komponen bangsa yang diwakili kaum muda waktu itu. Mereka bersepakat untuk bersama-sama merajut dan memperjuangkan cita-cita bangsa untuk merdeka. Melalui proses dialog yang panjang, akhirnya kaum muda menyadari akan pentingnya kebersatuan sesama warga bangsa untuk mengenyahkan feodalisme, imperialisme dan kolonialisme dari tanah Nusantara.

Kesadaran membangun kekuatan bangsa, komitmen untuk berdaulat serta pentingnya merajut persatuan dan kesatuan, merupakan tuntutan mutlak agar bangsa ini segera menapaki nafas kemerdekaan. Dalam catatan sejarah kita menyaksikan rentang fase yang pernah dilalui oleh bangsa ini, walaupun sebutan merdeka tersebut masih debatebel. Fase harmoni dan fase kontradiktif beberapa kali pernah hadir menyertai dalam perjalanannya. 28 oktober 1928 adalah merupakan representasi fase di mana keresahan para pemuda telah sampai pada puncaknya. Fase inilah yang kemudian menjadi spirit perjuangan dan perlawanan untuk membangun jiwa dan raga bangsa tercinta, Indonesia.

Jika kita amati fase-fase proses perjalanan yang menghantarkan bangsa ini sampai pada titik merdeka hingga kini, tentu yang pertama muncul di benak kita adalah peran kaum muda revolusioner, yang dapat menyatukan visi serta misi bersama demi kesatuan dan persatuan bangsa yang sejak lama diidamkan. Semangat juang kaum muda tersebut merupakan bukti nyata dan “konkretisasi” dari sebuah harapan agung untuk mewujudkan masyarakat yang diridhai Allah Subhanhu wata’ala (Masyarakat Madani). “Tak ada samudera yang bebas dari badai”, begitulah pepatah bijak berucap, demikian juga dengan bangsa ini. Dalam merekatkan persatuan yang sudah lama ingin dibangun, hampir selalu ada badai yang menghantam, selalu ada benalu menghinggapinya. 71 tahun sudah bangsa ini merdeka. Namun, masih ada berbagai problematika yang menjadi penghambat kemandirian bangsa menemukan jati dirinya.

Problematika yang menjadi penghambat yang dimaksud adalah,  seperti misalnya watak materialistik-pragmatis yang hingga kini menjadi faktor yang banyak memproduksi mental “latah, apologis”  dalam pembangunan kebangsaan. Hal itu banyak kita temukan dalam jiwa mayoritas bangsa Indonesia termasuk kaum mudanya. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa republik ini hanyalah sekadar rumah untuk berlindung dari panasnya gejolak ketidakpastian sosial dan badai konflik horisontal-vertikal. Mental-mental seperti inilah yang membawa bangsa ini pada kondisi statis yang warganya hanya menunggu datangnya perubahan, bukan menjemput atau membangun perubahan.

Di sisi lain, faktor yang juga banyak menyumbangkan melambatnya perbaikan di bangsa ini adalah karena runtuhnya bangunan budaya akademis di kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa. Hal ini dapat kita temukan dengan mudah. Tidak berlebihan barangkali ketika penulis mengatakan bahwa hari ini tak ada lagi budaya membaca, diskusi dan menulis di kalangan sivitas akademika (mahasiswa maupun dosen) kalaupun ada itu hanya segelintir orang. Kampus seolah hanyalah pelarian untuk  tidak dikatakan sebagai pengangguran. Hingga saat ini sejauh pengamatan yang  penulis lakukan, kurang dari sepuluh persen mahasiswa yang dalam sehari menyempatkan diri untuk berkunjung keperpustakaan ataupun ke toko buku, apa lagi mencuri waktu tidurnya untuk berdiskusi, menulis ataukah membaca. Banyak dari mereka lebih memilih nongkrong di kantin atau mencari kesibukan lain di dalam maupun luar kampus yang tidak ada kaitanya dengan kerja-kerja intelektual. Hal tersebut merupakan realitas objektif yang harus kita akui bersama.

Fenomena tersebut seolah memberi kesan bahwasanya paradigma perjuangan bangsa kita terhenti hanya sampai pada bung karno memproklamasikan kemerdekaan saja dan beberapa fase setelahnya. Jika benar demikian, maka harapan penggagas kemerdekaan the founding people tentang bangsa yang adil dan makmur perlu dibincang kembali. Pola pikir praktis dan hedonis tak dapat kita bendung, tidak saja bagi para politisi yang mementingkan  kepentingan kelompok dan golongannya saja, namun kalangan akademisi pun mulai terjangkit virus berbahaya tersebut. Tak heran ketika bentrokan pelajar dan mahasiswa telah menjadi life style bangsa kita. Dunia pendidikan seolah dipenuhi oleh para bandit yang tega saling pukul dan bunuh tak kenal belas kasihan. Makassar yang bisa kita sebut sebagai tanah rantau dan kiblat pendidikan di kawasan timur Indonesia dari tahun ke tahun, senantiasa  dihantui oleh fenomena bentrokan mahasiswa. Kemudian diperparah lagi dengan munculnya fenomena tragis yang beberapa bulan terakhir memberi ketakutan akan kehadiran geng motor yang mayoritas oknum pelakunya berlatar belakang pelajar, hal ini semakin menegaskan gagalnya bangsa ini dalam mendefinisikan peran serta fungsi para kaum muda. Itu artinya masih banyak yang menjadi pekerjaan rumah yang jauh dari kata selesai hingga hari ini. Belum lagi soal tawar menawar hukum, mafia peradilan, mafia tanah, mafia pajak, pelanggaran HAM, pembodohan dan pemiskinan sistemik struktural, korupsi di perguruan tinggi, kekerasan akademik, kekerasan ormas, carut marut sistem pendidikan hingga mandulnya kaum muda dalam menjalankan perannya juga masih belum final sampai hari ini. Barangkali, sudah saatnya seluruh elemen bangsa khususnya kaum muda untuk menyadari bahwa problematika ini harus menjadi pekerjaan bersama yang secepatnya perlu segera dirampungkan.

Sebagai kesimpulan, penulis mengajak kepada seluruh hadirin pembaca untuk bersama-sama merawat ingatan kita dan menyadari bahwa salah satu proyek prioritas kebangsaan yang harus segera dituntaskan adalah kembali menggelorakan semangat dan jiwa sumpah pemuda dalam jiwa kaum muda sekarang. Masa depan bangsa ini terletak pada semangat serta kesadaran kaum muda. Dalam sejarah bangsa manapun di dunia, kaum muda tetap menduduki posisi penting pada setiap perubahan tatanan sosial. Yakinlah, bahwa arah dan perjuangan bangsa ini bergantung pada sikap kritis dari kaum muda! Perbaikan keadaan yang buruk tertumpu pada kaum muda. Sulit kita bayangkan bagaimana tragisnya bangsa ini jika kaum muda terpengaruh dan menuruti jejak keadaan bangsa yang kian memburuk. Tentu hal ini tak kita kehendaki. Kaum muda adalah harapan bangsa, sama dengan harapan di masa lalu, ketika sumpah pemuda dikumandangkan. Kini, bangsa kembali menagih janji dan sumpah kaum muda. Bergerak di barisan terdepan sebagai lokomotif dalam berbagai perubahan sosial yang dicitakan. Berjuang tanpa pamrih adalah merupakan tugas utama dari kaum muda demi tercapainya merdeka yang sejati. Hal ini penting karena kemerdekaan adalah merupakan perangkat mutlak untuk mencapai masyarakat yang madani.

Tiada Tanah, Tiada Hidup

Hentikan perampasan tanah petani, karena tanah adalah tempat petani memuliakan dirinya dengan berkerja. —Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA)—

Berbagai bencana sosial melanda belahan dunia, sehingga solidaritas dan seruan perlawanan bermunculan dari seluruh penjuru dunia. Salah satu bencana sosial itu adalah monopoli hak atas tanah. Pada perihal tersebut, negara berkembang, atau istilah lain, negara dunia ketiga, masih menunjukkan aksi perlawanan dan penolakan terhadap masifnya perampasan dan monopoli atas tanah yang dilakukan oleh imperialisme. Hal serupa terjadi ketika kita semua harus memperingati Hari Ketiadaan Pangan, sebagai implementasi nyata dari keserakahan sekelompok manusia yang tak beradab, dan jauh dari sikap kemanusiaan.

Mengenai kedaulatan pangan, ada beberapa peristiwa tentangnya yang masih tumbuh subur di ingatan ini. Tercatat dalam sejarah Indonesia, Konferensi Meja Bundar (KMB) merupakan upaya diplomasi borjuis yang berhasil memenangkan Indonesia dari cengkeraman Belanda, yang menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun. Namun di balik kesuksesan hasil dari KMB tersebut, hanya memperpanjang penderitaan rakyat. Hatta dan Syahrir menjadi delegasi untuk melepaskan penderitaan rakyat Indonesia, yang sudah lama mencita-citakan kemerdekaan.

Terlalu naif membuat kesepakatan terhadap negara kolonial tersebut lewat bantuan Amerika Serikat, yang sedang gencar melakukan proyek Marshall Plan melalui skema bantuan modal investasi ke negara yang baru saja merdeka. Hasil KMB berdampak buruk terhadap Reforma Agraria setelah tahun 1949, berimplikasi pada kedaulatan pangan Indonesia, membuat semakin banyak rakyat menderita, serta leluasanya borjuasi komprador melakukan monopoli atas tanah yang seharusnya dikelola dan diperuntukkan rakyat Indonesia. Hasil KMB mengkhianati kerja keras rakyat Indonesia pasca mencapai kemerdekaan saat revolusi 1945.

Kita bisa melihat ke belakang lagi, betapa nasib bangsa ini digadaikan oleh suatu bentuk pemerintahan yang “fasis”, anti kritik, dan anti rakyat. Adalah Rezim Soeharto, tokoh yang bertanggungjawab atas penderitaan panjang yang dialami oleh rakyat Indonesia, serta membuat namanya tercatat dalam sejarah dunia sebagai diktator. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, feodalisme tidak pernah berhasil di hancurkan, dikarenakan reforma agraria sejati harus menjadi prioritas utama pemerintahan waktu itu, bersandar Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Namun sejak berkuasanya rezim Soeharto, si kaki tangan imperialis yang pertama itu, Undang-Undang Pokok Agraria telah ditarik kembali, dan disimpan sebagai arsip, sebab akan mengganggu para investor untuk menguasai tanah-tanah rakyat.

Sudah pasti ketika tanah-tanah yang semula diperuntukkan untuk rakyat, saat rezim Orba berkuasa, tanah untuk petani dibatasi, dan diberikan kepada pemodal-pemodal asing. Jika tuan tanah komprador itu berhasil bergerak di bidang perkebunan skala besar, maka kedaulatan pangan Indonesia terganggu. Kiranya tak hanya itu. di era Soeharto, ruang ekspresi kebebasan masyarakat untuk berpendapat turut dirampas serta merta. Soeharto tak ubahnya rezim yang anti rakyat, dan sangat setia kepada kapitalisme monopoli. Sehingga perlawan rakyat dalam meruntuhkan rezim “fasis” itu semakin masif. Dan, dari fakta itu, tak dapat dipungkiri lagi bahwa sampai hari ini, bukanlah rakyat Indonesia yang berkarakter inlander, melainkan pemimpin negeri ini yang setia menjadi boneka terhadap kekuatan asing.

Begitulah lika-liku masalah agraria, tanah dan kedaulatan pangan kita. Sampai saat ini masih terlihat miris. Mengutip catatan AGRA, sampai bulan Mei 2016, Konflik agraria tercatat sebanyak 59 kasus yang terjadi di 18 provinsi, dengan korban kekerasan 256 orang, penembakan 39 orang, kriminalisasi 82 orang dan, 10 orang meninggal dunia. Konflik tersebut terbagi atas beberapa sektor pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintahan jokowi-JK, dengan konsep Nawa Cita yang sedang berlanjut sehingga sekarang. Secara tegas, pemerintahan sangat sulit memenuhi tuntutan rakyat atas ketiadaan tanah. Sehingga kemelaratan tetap terjadi di negeri ini. Hal tersebut dikarenakan reforma agraria palsu pemerintah jokowi-jk, hanya melanjutkan estafet pemerintahan rezim sebelumnya, untuk mengabdi pada pemodal-pemodal, dan melakukan tindakan represif terhadap rakyat yang berjuang dan mempertahankan tanahnya.

Dalam perang melawan rezim “fasis” ini, rakyat wajib pula menanggung “kesakitan” karena harus berhadapan dengan aparatur negara, yang sekiranya berjanji mengayomi masyarakat. Dapat kita amati peristiwa di 29 maret 2016 kemarin. Saat di mana Front Perjuangan Rakyat Sulawesi Tengah (FPR Sulteng) melakukan aksi demonstrasi dalam rangka memperingati Hari Ketiadaan Tanah Internasional. Aksi ini dilakukan untuk menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK, agar segera menghentikan monopoli dan perampasan tanah atas rakyat. Namun aparatur keamanan, tetap bersetia melindungi yang berkuasa. Sehingga penembakan terhadap massa aksi terjadi. Sebanyak 14 orang mengalami luka tembak dan sebanyak 64 orang ditahan tanpa alasan yang tidak jelas dan mendasar.

Fakta tersebut memunculkan suatu hipotesa tentang sikap pemerintahan yang melakukan kesewenang-wenangan, dan melakukan pembiaran atas penderitaan dan kemiskinan yang terus menggerogoti negeri ini. Aksi yang dilakukan untuk memperingati hari ketiadaan tanah internasional sebenarnya bukanlah tidak memiliki alasan. Menurut data BPS per-Maret 2016, menyebutkan angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,1 juta jiwa (10,86%), dengan persebaran 10,4 juta jiwa di perkotaan dan 17,67 juta jiwa di pedesaan.

Dari beberapa sumber lainnya, FAO (Food and Agriculture Organization) mencatat 795 juta orang mengalami kekurangan gizi kronis, atau satu dari sembilan orang menderita kelaparan. Di mana 780 juta di antaranya berada di negeri-negeri berkembang. Rilis tersebut dikeluarkan bersama dengan WFP (World Food Program) dan IFAD (International Fund for Agricultural Development) pada bulan Mei 2015. Bahkan pemerintah Bangladesh melaporkan sekitar 55.300.000 orang di negaranya hidup dalam kekurangan makanan. Hal ini penting pula untuk kita renungkan secara seksama. Kekayaan alam ini apakah hanya untuk segelintir manusia, ataukah untuk semua manusia?

FAO menyebutkan bahwa target untuk memerangi angka kelaparan terhalang oleh berbagai keadaan seperti krisis ekonomi global, perubahan iklim, ketidakstabilan politik hingga konflik dan perang. Selain itu, laporan Sofi (Swiss Organization for Facilitating Investments) 2015 menyebutkan, berbagai hal tersebut selama 30 tahun kebelakang telah berkembang menjadi permasalahan jangka panjang, dan akan semakin mengganggu program memerangi kelaparan di berbagai belahan dunia. Pada tahun yang sama di Indonesia, ada sekitar 19,4 juta penduduk yang menderita kelaparan setiap hari. Angka tersebut adalah sepertiga dari 60 juta orang yang masih menderita kelaparan di Asia Tenggara.

Hari ketiadaan pangan yang jatuh pada tanggal 15 oktober setiap tahunnya, tidaklah hanya sebatas diperingati dengan testimoni semata. Pastinya dalam merayakan hari ketiadaan pangan internasional, maka kampanye secara meluas pastinya dilakukan di Indonesia, dan sembilan negara yang tergabung dalam Asian Peasant Coalition (APC) seperti Bangladesh, India, Malaysia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Filipina, kamboja dan, Mongolia, yang telah mengelar aksi pada hari 17 Oktober 2016 kemarin. AGRA Indonesia yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat hadir untuk melakukan kampanye secara luas untuk menuntut kepada pemerintah melaksanakan reforma agraria sejati, yang merupakan jalan keluar dari kemiskinan, serta kelangkaan pangan di indonesia.

Tidak ada tanah, maka tidak ada kehidupan bagi rakyat di seluruh dunia. Karena dari tanahlah sumber kehidupan setiap manusia di muka bumi ini. Perjuangan cukup panjang yang harus ditempuh hari ini adalah melawan monopoli atas tanah. Solusi dari bencana ketiadaan pangan ini adalah tidak terlaksananya reforma agraria sejati yang juga merupakan jalan keluar dari kemiskinan seluruh masyarakat di dunia.

Long live people struggle !

Filsafat Kebahagiaan: Perspektif Plato

Sejak dahulu, pembahasan mengenai pertentangan internal dalam diri manusia, antara hasrat (nafsu) dan akal budi telah menjadi tema penting dalam ajaran kearifan dan agama-agama kuno. Sanatana dharma dalam ajaran Hindu mengajarkan cara memperoleh kebijaksanaan abadi dengan mengendalikan nafsu yang kerap menghambat jalan dharma. Ajaran Buddhis lebih ekstrem dengan menegaskan bahwa sumber penderitaan adalah hasrat, dan untuk mencapai kebahagiaan adalah dengan membebaskan jiwa dari penjara hasrat melalui 8 jalan. Ajaran kearifan timur tersebut mengingatkan akan bahayanya nafsu bagi pencapaian kebahagiaan sejati manusia.

Tak lama berselang, masih lebih kurang 24 abad silam, dari bumi Athena, seorang pemikir besar bernama Plato berpendapat bahwa setiap manusia memiliki ragam keinginan dan hasrat yang saling berkonflik satu sama lain, serta bahwa manusia harus mengatur semua hasrat yang bergejolak di dalam dirinya tersebut. Meski pandangan tentang hal ini telah didapati dalam rekam jejak ajaran  peradaban-peradaban kuno Mesopotamia maupun Hindu kuno, namun Plato adalah orang yang pertama kali mengajukan pertanyaan ini dan berusaha menjawabnya secara sistematis.

Plato membahas soal kebahagiaan manusia dengan memulainya dengan membahas tentang jiwa. Menurut Plato, jiwa manusia memiliki tiga bagian, yakni bagian akal budi, semangat, dan nafsu-nafsu rendah. Ketiga bagian tersebut saling berlomba untuk mengatur keseluruhan manusia. Jika bagian akal budi menang, maka ia akan menjadi manusia yang rasional, jika bagian semangat yang menang, maka ia akan menjadi orang yang berani, dan jika bagian nafsu-nafsu rendah yang menang, maka ia akan menjadi orang yang diperbudak oleh nafsu-nafsu rendahnya, seperti nafsu seks berlebihan, nafsu makan, dan nafsu akan kekuasaan.

Kebahagiaan adalah soal mengaturhasrat dan keinginan yang beragam di dalam diri manusia, sehingga semuanya bisa terarah pada satu tujuan yang bisa membuatnya bahagia. Tentang ini Aristoteles pernah berkata, bahwa lepas dari keberagaman kriteria dan isi dari apa yang membuat orang bahagia, ada satu hal yang sama, yakni bahwa kebahagiaan mencakup aktivitas jiwa manusia yang didasarkan pada keutamaan. Jadi lepas dari segala perbedaannya, kebahagiaan itu selalu terkait dengan sifat dan sikap hidup yang baik, yang disebutnya sebagai keutamaan. Keutamaan itu adalah sikap rendah hati, jujur, toleran, dan sikap-sikap baik lainnya. Orang yang bisa hidup dengan berdasarkan keutamaan pasti akan berpeluang besar untuk meraih kebahagiaan.

Kembali kepada Plato, Kebahagiaan pada hakekatnya adalah upaya manusia untuk menata beragam hasrat, dorongan, dan keinginan yang beragam di dalam dirinya, sehingga ia bisa mencapai kondisi harmonis, serta mulai mengarahkan hidupnya untuk mencapai tujuan yang bermakna bagi dirinya. Inilah inti pandangan Plato tentang kebahagiaan. Orang yang mencapai kebahagiaan adalah orang yang telah berhasil mencapai harmoni antara tegangan jiwa luhur dan hasrat-hasratnya. Ia tidak membiarkan keinginannya tumpang tindih, selalu tertata, kuat secara pribadi, dan dalam semuanya itu ia menjadi orang yang utuh serta bersahaja.

Plato menyebut sebuah istilah ‘rumah penjara’ (prison house), yakni suatu kondisi di mana diri (self) manusia dipenuhi oleh hasrat dan keinginan tidak teratur, seperti kerakusan, kesombongan, dengki, dan iri hati. Kondisi ini akan bermuara pada terciptanya keadaan tirani ketidakbahagiaan (tyranny of unhappiness). Jika sudah seperti itu, kebahagiaan akan semakin jauh dari genggaman tangan. Hal ini terjadi karena akal budi belum menjadi tuan atas diri manusia. Akal budi masih dari nafsu dan hasrat sesaat untuk meraih kenikmatan. Artinya, akal budi belum menjalankan fungsi normalnya, yakni sebagai penata berbagai hasrat dan keinginan yang bergejolak di dalam diri manusia. Akal budi belum menjadi sumber harmoni kehidupan. Kegagalan akal budi untuk menjadi tuan atas diri manusia ini disebut juga sebagai irasionalitas. Maka searah dengan pendapat Plato, kita tidak dapat memahami kebahagiaan, selain sebagai harmoni antara berbagai hasrat dan keinginan di dalam diri manusia.

Kesimpulannya, kebahagiaan bukanlah soal memenuhi semua keinginan yang sifatnya materil. Dan jika orang malas berpikir,serta memilih untuk hidup menuruti kemauan sesaatnya saja, kebahagiaan justru jauh dari genggaman tangan. Plato pernah berpendapat bahwa individu yang baik adalah individu yang hidup dalam harmoni, baik di dalam dirinya maupun dalam dunia sosialnya. Individu tersebut utuh dalam arti bagian-bagian kepribadiannya berfungsi secara normal dan membentuk kesatuan jati diri yang jelas. Tanpa kesatuan itu orang akan terpecah kepribadiannya dan tak akan pernah meraih kebahagiaan dalam hidupnya.

Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratihasanah wa kinna azab annar

Tuhanku berikan kami kebahagiaan di dunia dankebahagiaan di akherat dan bebaskan kami dari siksa api neraka.