Mahasiswa dan Kosongnya Nalar Demokrasi

Tak bisa dinafikan, dinamika politik betul-betul menyita perhatian kita. Di mana-mana, percakapan kita akhir-akhir ini selalu terkait atau dikaitkan perihal eforia menyambut geliat demokrasi dalam tahun politik. Forum- forum diskusipun tiba-tiba ramai mengangkat tema bertajuk politik, mulai dari pemuda dan politik, politik milenial, atau politik dan hoaks. Dari sekian banyak variasi tema yang seringkali kita temui kata ‘pesta demokrasi’ menjadi satu di antaranya yang paling ramai. Juga tulisan ini coba menyinggung perihal tersebut berikut implikasinya.

Pesta dan Desakralisasi Demokrasi

Penulis terpantik untuk menelaah teks ‘pesta’ yang seringkali dilekatkan pada momentum pemilihan. Telaah ini coba menemukan kedalaman teks ini pada konteks proses demokrasi. Hemat penulis, sedari awal kita telah mendesakralisasi proses demokrasi dengan mengasosiasikannya sebagai pesta. Bagi penulis, pesta itu cenderung dilaksanakan dengan eforia lagi tanpa nalar. Ini menjadi penting karena nalar satu kebutuhan mendasar untuk demokrasi kita agar bisa bertumbuh dan bermartabat.

Jika kita cari teks yang dipertimbangkan untuk dilekatkan pada perayaan Pemilu di negeri ini. Penulis lebih memilih kata ritual demokrasi, sekaligus untuk membangun makna kedalaman dan kesakralan proses demokrasi kita. Melalui teks ritual maka yang biasanya masyarakat yang menyikapi Pemilu sekadar penggugur kewargaan akan berubah menjadi tanggung jawab personal, sosial dan spiritual.

Melekatkan kata ritual pada proses Pemilu, karena penulis anggap momentum tersebut amat sakral. Kurang sakral apalagi sebenarnya pemilu kita ini? Begitu banyak ritual yang masyarakat lakukan sekadar memastikan keselamatan sehari atau beberapa waktu menghindari kondisi tertentu. Bagaimana dengan Pemilu yang akan memastikan kehidupan satu bangsa selama lima tahun yang akan datang.

Pemilu penting untuk disakralkan agar kita terlibat dengan khikmat dalam menentukan pilihan. Jadinya kita tak sekadar masuk pada bilik suara dan memilih namun diawali dengan proses kontemplasi yang panjang dalam menentukan pilihan. Sedangkan hari pemilihan itu sendiri menjadi puncak perayaan yang penulis sebut sebagai ritual demokrasi. Hemat penulis soalan ini tidak terlalu susah karena masyarakat kita terbiasa menggelar ritual. Melalui pemaknaan sakral ini kita berharap bahwa pemilu melahirkan pemimpin politik yang paripurna. Karena pemimpin yang berkualitas hanya bisa dilahirkan dari proses memilih yang baik dan kita sudah memperbaiki proses memilihnya.

Problem dan Program

Pemilu dalam demokrasi adalah ruang untuk mempertukarkan problem masyarakat dengan program kandidat. Tidak cukup dengan kata mesra tapi harus dengan janji yang terukur agar kita tak terdustai berkali-kali. Di situlah seharusnya mahasiswa hadir mengisi ruang percakapan politisi (kandidat) dengan rakyat. Karena kalau hanya menyampaikan bahwa jika terpilih akan membuka lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, membela rakyat kecil Penulis kira tak perlu belajar politik puluhan tahun, anak SDpun bisa mengucapkan itu.

Mahasiswa mesti hadir dalam menambal kegagapan politik masyarakat awam. Ia tak boleh meng-amin-kan kebohongan politisi. Merekalah harapan dari segmentasi rasional yang bisa memperbaiki kualitas berdemokrasi.

Mahasiswa harus mewakili lidah rakyat agar bisa mengucapkan pahit dan pedisnya penderitaan rakyat. Ia perlu hadir mengisi nalar yang defisit pada ruang ‘antara’ dalam demokrasi (ruang antara politisi dan rakyat). Proses distribusi kedaulatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat akan jalan jika mahasiswa berada ditengah-tengah. Mahasiswalah jembatannya yang akan menghubungkan segala percakapan politik politisi dan rakyat.

Mengapa mahasiswa? Karena merekalah yang dianggap bisa menjaga rakyat dari godaan pragmatisme politik. Dalam konteks demokrasi di Indonesia rakyat terlalu sulit dibiarkan berjuang sendiri. Mentalitas masyarakat kita masih rentan dengan berbagai penyimpangan politik. Masih terlalu mudah tergoda dengan kenikmatan sesaat serta pragmatis. Bisa dikata mental berdemokrasi rakyat masih berada pada usia anak-anak. Mengapa? Karena Jika disuguhkan sesuatu maka dengan mudahnya mereka mengikut.

Fenomena semacam ini penulis maknai sebagai tahap mentalitas demokrasi epitumia yaitu fase demokrasi yang masih bergerak pada tataran perut ke bawah. Inilah level terendah dalam berpolitik bahkan pada bagian ini kita tak bisa mencapai kesejahteraan bersama karena semua akan sibuk dengan perutnya masing-masing. Baik dari politisi begitupun dengan rakyat itu sendiri.

Dalam beberapa forum saya seringkali menyampaikan bahwa kita terlanjur cacat memahami politik. Tidak lagi sebagaimana konsep idealnya melainkan menjelma menjadi alat pemuasan hasrat kuasa. Jika Aristoteles menilai politik sebagai jalan untuk berbeda dengan binatang maka pada banyak faktanya politik justru benar-benar menjadikan politisi seperti binatang.

Politik menjadi pembeda dengan binatang apabila politisi menegasikan diri dan mendahulukan kemaslahatan publik. Sebaliknya akan seperti binatang jika ia mengorbankan kepentingan publik demi memuaskan dirinya sendiri. Memang pada dasarnya konsep politik itu baik hanya saja semua akan kembali pada perilaku aktornya masing-masing. Wallauallam bissawab.

 

Sumber gambar: https://news.okezone.com/read/2019/02/25/605/2022529/ternyata-1-dari-10-percakapan-di-medsos-berisi-ajakan-golput

The following two tabs change content below.

Sopian Tamrin

Pengajar Sosiologi di FIS UNM, aktif di KNPI Sulssl, MASIKA Orda Makassar dan Pegiat Literasi Edu Corner.

Latest posts by Sopian Tamrin (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *