Sarung

Sarung adalah busana yang amat lekat dengan bangsa kita. Dahulu, para pelajar mengenakan sarung di sekolah. Begitu juga dalam situasi resmi kerajaan-kerajaan di seantero Nusantara ini.

Dulu, kecuali rumpun bangsa-bangsa Melayu, tidak ada satu negara pun yang menjadikan sarung sebagai busana kebanggaannya dari seremoni budaya yang sakral, kegiatan resmi pemerintahan kerajaan, hingga ke ruang publik. Lihat bangsa-bangsa Eropa yang senang pakai celana panjang, Arab dan Persia dengan jubah (long dress) hingga bangsa Asmat yang mengenakan kulit dan daun kayu. Yaman akrab dengan sarung hanya dalam kegiatan biasa, tidak di tempat-tempat terselenggaranya kegiatan kenegaraan sakral.

Ketika Islam masuk ke Nusantara, sarung menjadi simbol busana yang berderajat tinggi di pesantren. Santri dan kiyai mengenakannya tiap saat. Sarung pun diproduksi dengan macam-macam fungsi seperti untuk pakaian tidur, mandi, melayani tamu, beribadah salat, hingga mengikuti pesta dan menghadiri upacara sakral di istana-istana. Olehnya itu jugalah, jenis busana ini membuka sumber penghasilan rakyat terbesar melalui produksi tenun yang tersebar di berbagai pelosok negeri. Teknologi sutera alam sudah lama merajai perdagangan dunia dan mengalahkan reputasi Cina, Arab, dan Eropa di zamannya.

Hingga suatu saat, datanglah Bangsa Eropa. Mereka memperkenalkan martabat baru. Kemajuan ditandai dengan penguasaan industri, sekolah modern, hingga makanan dan busana baru. Usaha-usaha rakyat diganti dengan pabrik megah, pesantren dengan pengajaran sambil lesehan diganti dengan duduk di atas kursi, kitab beraksara Arab dan aksara lokal (Jawi, Lontara, dan sebagainya) diganti dengan huruf Latin. Tak ketinggalan sarung diganti dengan celana panjang.

Suasana kantor dan sekolahan berubah total. Sarung berubah menjadi pakaian petani dan tidak layak dipakai di dalam suasana resmi. Budaya kita yang satu ini diabsorb oleh kedigjayaan Barat/Eropa. Berbeda dengan Bangsa Arab dan Persia yang masih memandang wajar memakai busana jubah dalam situasi resmi kenegaraan. Raja Arab bahkan memakainya sebagai simbol busana negara. Begitu juga Persia (Iran). Malaysia dan Brunei Darussalam masih mengenakan sarung yang dilipat namun hanya dililit menutupi panggul. Belakangan ini di Jakarta, sarung hanya dijadikan pengganti selendang layaknya budaya Betawi.

Sarung turun derajat menjadi busana jelata dan tidak layak menjadi busana terhormat di etalase pemerintahan. Pemakai sarung akan segera minder bertemu dengan orang yang mengenakan celana panjang yang telah diseterika rapi. Terlebih lagi kalau dihadapkan dengan celana loreng yang dikenakan para serdadu.

Suatu saat saya, sangat geram membayangkan tentang serdadu yang menyiksa jelata di hari kemerdekaan. Saya merasa rakyat ini masih dijajah oleh perbedaan busana. Kedongkolan ini terbawa sampai menjelang berangkat ke sekolah. Saya berangkat dengan menyiapkan sarung dan baju biasa dalam tas. Pakaian itu saya kenakan saat menjadi pembina upacara 17 Agustus di sekolah yang saya pimpin. Para guru amat kesal. Saya bisa lihat dari roman wajah mereka. Dari balik tembok ada orang yang melempar sandal ke arah saya. Jatuh tak jauh dari tempat saya berdiri. Saya tidak peduli. Hanya ini yang saya dapat lakukan sebagai solidaritas simbolik kepada sang jelata. Saya bagian dari jelata.

Tahun 2018 lalu, saya terkejut setelah tahu bahwa Capres Joko Widodo memilih KH Maruf Amin sebagai pendampingnya dalam pilpres. Saya bergumam dalam hati bahwa jika mereka berdua terpilih, maka negeri ini akan diwapresi oleh wapres bersarung. Entah wapresnya yang turun derajat, atau sarung mulai dikembalikan sebagai busana khas bangsa kita.

Mei tahun lalu, media nasional seperti Republika, Tempo, dan sebagainya ramai memberitakan gagasan Presiden Jokowi untuk mencanangkan hari khusus pakai sarung. Akan ada satu hari semua diharuskan mengenakan sarung. Maksud menggeliatkan pariwisata melalui promosi sarung mungkin sudah tersimpan dalam gagasan ini. Boleh juga untuk memberi rasa konfidensi kepada para kiai yang lebih akrab dengan busana sarung, tak terkecuali wapres terpilih.

Mungkin dengan masuknya sarung sebagai busana “baru” dalam situasi resmi akan menjadikan Gajah Duduk dan produsen sarung lainnya sebagai industri bermasa depan bagus. Tekstil nasional akan dikembangkan lebih maju lagi.

Ini juga sekaligus untuk membendung persepsi rendah tentang sarung. Saya pernah tersinggung atas ucapan seorang akademisi Iran yang mengejek saya karena salat Duhur mengenakan sarung. Ia membisikkan kepada seorang kawan saya bahwa ia seperti sedang melihat saya laksana orang yang hendak “mendekati istrinya” di ranjang pada malam hari. Begitu rendahkah sarung di mata dunia?

Semua tergantung bangsa ini menyikapinya. Apakah ia akan ditempatkan sejajar dengan busana lain atau tidak? Apakah ia hanya dianggap pantas untuk dikenakan di hari lebaran sehingga pejabat tinggi pun merasa perlu mengincar produk Gajah Duduk terbaik jelang lebaran? Apakah sarung hanya lekat dengan pakaian umat Islam dan Hindu sebab hanya sedikit gereja yang akrab dengan jamaah bersarung? Entahlah! Semua sangat tergantung pada persepsi.

Bahasa industri hanya ingin mengatakan bahwa persepsi tentang sesuatu akan menentukan ia layak diberi harga tinggi atau tidak. Ia layak mendulang uang atau tidak. Produk yang dibatasi penggunaannya akan terbatas pula nilai ekonomisnya. Makin luas penggunaannya makin tinggi pulalah nilai ekonomisnya. Sarung pernah berada di simpang jalan. Ketika Maruf Amin sedang diuji kemauannya mendobrak persepsi yang rendah tentang sarung. Apa lacur, sarung tetaplah sarung yang berada di dalam batang limbik kaum modernis.Sang Wapres bercelana panjang, kemeja, atau jas, bahkan kadang dilengkapi dengan dasi.

Kapitalisasi sarung dan peluang bisnisnya tak berhasil diangkat ke simbol pakaian resmi yang disejajarkan dengan yang lain. KH Habib Lutfi bin Yahya, Ketua Jam’iyyah Ahlit Thariqah al-Mu’tabarah an-Nahdliyyah (Jatman) tatkala dipanggil oleh presiden sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) ternyata tak juga berminat mempertahankan sarung sebagai busana yang layak digunakan dalam suasana kehormatan di istana dan kegiatan resmi pemerintahan. Persis sama dengan KH Ma’ruf Amin, sarung diletakkannya di kelas-kelas pesantren. Saat dilantik, beliau terlihat mengenakan busana layaknya para pejabat lain. Sebutan “kaum sarungan” kian tak menuai perbaikan kelas di dalam  persepsi sosial kita.

Baik KH. Ma’ruf amin, Sang Wapres, maupun KH. Habib Lutfi bin Yahya luput memperhatikan peluang besar sarung menjadi pakaian kebesaran baru bangsa Indonesia. Peluang melebarkan pasar kembali surut, dan jangkauan penggunaan sarung tertahan lagi di halaman pesantren. Padahal kalau ini dikembangkan terus maka memungkinkan inovasi desain busana suatu saat nanti akan memaksa Trump atau para penerusnya bangga mengenakan sarung. Mengapa? Jangan bayangkan bahwa berbusana sarung di ruang resmi kenegaraan akan sama santainya santri yang sedang duduk menghapal pelajaran diniyah di beranda masjid pesantren! Cobalah bayangkan suatu desain busana yang berbasis sarung dengan berbagai modifikasi elegan dan layak dipandang dalam suasana formal!

Kabar baik buat petani tentu saja karena perkembangan industri tekstil akan diikuti permintaan bahan baku. Petani kapas dan peternak ulat sutera tentu akan bergeliat. Penggerak industri hijau pun akan merancang tumbuhnya kegiatan pertanian ramah lingkungan dengan menggiatkan tani organik. Semua dipicu oleh sarung.

Tampilnya KH. Ma’ruf Amin dan KH. Lutfi bin Yahya ke panggung politik nasional pernah memberi peluang bagi busana sarung untuk menggebrak dua segmen sekaligus; budaya dan industri. Ini disebut peluang karena kedua sosok ini dikenal sangat konsisten bersarung saat masih menjadi tokoh masyarakat atau tokoh organisasi masyarakat Islam. Menghadiri acara resmi kenegaraan pun keduanya tak pernah menyesuaikan busananya.

Kini, state terbukti lebih sakti! Tokoh society harus tampil menyesuaikan diri tatkala menjadi pejabat dalam panggung state. Market tak bisa berbicara banyak. Padahal andai saja wapres meminta suatu desain elegan agar beliau tetap memakai sarung dalam suasana formal, demikian juga Habib Lutfi bin Yahya, tentu saja pengena sarung tidak lagi akan dilempari sandal seperti saat upacara protes di sekolah kami beberapa tahun lalu, melainkan akan tampil gagah bermartabat. Lemparan sandal akan berubah menjadi lemparan uang. State, society, and market akan berkonfigurasi mengusung bersama satu model kewibawaan baru; sarung! Wallahu a’lam bisshawab.

The following two tabs change content below.

Syafinuddin Al-Mandari

Lahir di Kasambang, 19-04-1973. Doktor Kajian Multidisiplin Ilmu Lingkungan. Ketua Umum PB HMI MPO 2001-2003. Dosen Universitas Paramadina Jakarta. Penulis buku: HMI dan Wacana Revolusi Sosial (2003), Demi Cita-cita HMI; Catatan Ringkas Perlawanan Kader dan Alumni HMI Terhadap Rezim Orba (2003), Demokrasi dalam Cengkraman Orde Baru (2004), Anak Tentara Melawan Orba (2015), dan Strategi Kebudayaan dan Kesadaran Ekologi (naskah siap terbit).

Latest posts by Syafinuddin Al-Mandari (see all)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *