Sekilas Tentang Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan Pasca Perjanjian Bongaya[1]

Pernah satu waktu saya bersua dengan saudara Erwin Djunaedi—lelaki dari Kabupaten Wajo yang berkebetulan menjadi seorang duta museum Yogyakarta—pada satu masa di bilangan Makassar, kala itu kawan saya yang alumni Ilmu Sejarah UGM itu memintaku untuk mengajaknya berkeliling Kota Makassar, mengunjungi tempat-tempat bersejarah di kota para daeng. Wal hasil saya membawanya ke sebuah tempat yang dikatakan kawasan Kota Tua Makassar, sebuah daerah yang dahulunya bekas Staatsgemente Macassar[2] yang kini bagian dari Kecamatan Ujung Tanah (di sebelah utara) hingga Kecamatan Mamajang (selatan jalan Veteran Selatan).

Singkat kata saya mengajaknya bertamasya menyusuri seluk beluk Kawasan Kota Tua Makassar, mulai dari melihat-lihat klenteng di Kawasan Pecinan Makassar[3] yang berlokasi di sekitaran Jalan Sulawesi, menyaksikan gedung-gedung tua peninggalan Belanda; seperti Kantor Walikota, Gedung Kesenian Makassar, Museum Kota Makassar, Gereja Immanuel, dan beberapa gedung-gedung tua di sepanjang jalan Ahmad Yani dan Jalan Balaikota. [4] Kunjungan hari itu diakhiri dengan menyaksikan semburat senja di Fort Rotterdam (Ujung Pandang)[5], salah satu benteng peninggalan Kerajaan Gowa-Tallo—yang setelah Perjanjian Bongaya diteken, benteng ini diserahkan ke VOC Belanda.

Perjumpaan saya dengan saudara Erwin Djunaedi tidak berakhir di situ, keesokan harinya beliau meminta kesediaan saya untuk menyambangi salah satu peninggalan bersejarah Kerajaan Gowa, yakni Istana Balla Lompoa yang terletak di jantung Kota Sungguminasa. Permintaan eks mahasiswa Ilmu Sejarah UGM ini pun saya amini, sebagai tuan rumah yang baik maka saya langsung mengajaknya menuju lokasi, melihat Istana Balla Lompoa yang telah berubah fungsi menjadi museum.

Syahdan, ketika berada di kawasan Balla Lompoa, Erwin Djunaedi sempat melontarkan pertanyaan seputaran Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo yang tentu saja selaku eks mahasiswa Pendidikan Sejarah UNM pertanyaan itu kujawab. Kujelaskan seksama tentang awal mula lahirnya Kerajaan Gowa dengan menarasikan mitos atau kisah Tomanurung, pun tak ketinggalan kuceritakan tentang Daeng Matanre Tumapa’risi Kalllonna, Raja Gowa ke-9 yang mengubah orientasi kerajaan dari agraris menjadi maritim. Tidak sampai di situ, saya juga menyempatkan menjelaskan tentang daerah-daerah kekuasaan dan pengaruh Kerajaan Gowa dan Tallo (Kerajaan Makassar) yang membentang luas pada Abad XVII.[6] Walaupun demikian, ada satu pertanyaan dari saudara Erwin Djunaedi yang tak bisa saya jawab, tentang kondisi politik, pemerintahan, dan wilayah serta pengaruh Kerajaan Gowa-Tallo pasca Perjanjian Bongaya.

***

Berselang beberapa masa setelah kejadian itu, ketika berkuliah di Program Pascasarjana UNM, pertanyaan Erwin Djunaedi tempo itu terulang kembali—dalam mata kuliah Sejarah Perkembangan Politik. Saat itu dosen pengampuh mata kuliah Dr. A. Suriadi Mappangara, M.Hum menugaskan kami untuk mencari tentang kondisi politik kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pasca Perjanjian Bongaya 1667. Dalam penugasan itu kami diminta untuk membaca setidaknya tiga buku, pertama Warisan Aru Palakka karya Andaya, kedua Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I, dan ketiga Minawang : Hubungan Patron Klien.

Membaca ketiga buku tersebut, sedikit banyak memberikan informasi mengenai kondisi Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan pasca Perjanjian Bongaya. Andaya dalam bukunya Warisan Aru Palakka menyebutkan, setelah Perjanjian Bongaya penguasa Bone—dalam hal ini Aru Palakka—dan Kerajaan Bone menjadi “penguasa tunggal” di jazirah Sulawesi Selatan (bersama V.O.C tentunya). Bahkan lebih jauh lagi Andaya menjelaskan bahwa ketika penguasa-penguasa lokal di Sulawesi Selatan ingin menghadap ke-pada VOC Belanda harus melalui perantara Aru Palakka—Kerajaan Bone.[7]

Lebih lanjut dalam buku Sejarah Sulawesi Selatan jilid I dijelaskan tentang penggambaran geo-politik Sulawesi Selatan pada Abad ke-XVII, salah satunya adalah pembagian—segregasi / pemisahan—antara kerajaan-kerajaan Bugis dan kerajaan-kerajaan Makassar yang dilakukan oleh Speellman. Apa yang dilakukan sang penguasa kolonial ini sesungguhnya suatu tindakan untuk memertahankan pengaruh dan kekuasaan Belanda di Jazirah Sulawesi Selatan—di samping tetap menjaga dan menjalin persahabatan dengan Kerajaan Bone.

Adapun dua kelompok besar itu ialah Kelompok Bugis, kerajaan-kerajaan yang tergolong dalam kelompok tersebut adalah Kerajaan Bone, Soppeng, Binamu, Bangkala, dan Laikang. Keterlibatan kerajaan-kerajaan itu sehubungan dengan pemihakan mereka terhadap Aru Palakka dalam Perang Makassar.[8] Sedangkan kelompok kedua adalah Kelompok Makassar yang berada dalam kepemimpinan Raja Gowa. Kerajaan-kerajaan yang tergolong dalam kelompok ini adalah semua kerajan di Sulawesi Selatan yang berpihak kepada Kerajaan Gowa-Tallo dalam Perang Makassar yang tidak tergolong dalam Kelompok Bugis, antara lain: Mandar; Luwu; Wajo; Sidenreng; Agangnianjo; Kerajaan-Kerajaan Malussetasi, Suppa, Sawitto, Enrekang, dan Toraja.[9]

Seiring berjalannya waktu, beberapa kerajaan-kerajaan tersebut kehilangan otonominya—sebagai konsekuensi dalam Perjanjian Bongaya. Heddy Shri Ahimsa Putra dalam bukunya Minawang : Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selaatan menjelaskan secara ringkas tentang pembagian daerah Sulawesi Selatan dalam dua bentuk, pertama kerajaan yang diperintah langsung oleh Belanda—dalam istilahnya rechtsreeks bestuurd gebied yang juga dikenal dengan istilah gouvernementslanden. Lalu apakah yang dimaksud kerajaan yang diperintah langsung oleh Belanda? Secara sederhana kerajaan yang diperintah langsung oleh Belanda ialah suatu kerajaan yang di mana pihak Belanda memiliki kuasa terhadap urusan politik, keamanan, perekonomian, dan perdagangan atas kerajaan tersebut selain itu kerajaan-kerajaan tersebut berada dalam pengawasan pegawai pemerintahan kerajaan Belanda—dalam hal ini penunjukan seorang regent, controuler, asisten countroler, resident, asisten resident.[10] Adapun daerah yang dikuasai Belanda secara langsung di Sulawesi Selatan dibagi dalam suatu afdeling-afdeling sebagai berikut: (1) Afdeling Makassar: terdiri dari Makassar[11] dan Kerajaan lama Tallo; (2) Afdeling Nooderdistricten (Wilayah distrik utara) : terdiri dari Maros, Pangkajene, Segeri, dan beberapa Bergregentschappen; (3) Afdeling Zuiderdistricten (Wilayah distrik selatan) : terdiri dari Binamu, Bonthain, dan Bulukumba; (4) Afdeling Takalar : terdiri dari Takalar dan Bangkala; (5) Afdeling Oosterdistricten (Wilyah distrik timur) : terdiri dari Balangnipa, Bikeru, dan Kajang; dan (6) Afdeling Saleier.

Dalam alinea-alinea sebelumnya dijelaskan bahwa pasca Perjanjian Bongaya beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan kehilangan otonominya, walaupun demikian tidak semua kerajaan-kerajaan kehilangan legitimasi kekuatannya. Kerajaan Gowa walaupun kalah dalam perang masih dipandang sebagai suatu kerajaan yang merdeka sejajar dengan Kerajaan Bone yang menjadi pemenang dalam Perang Makassar. Kedua kerajaan ini berstatus bondgenootschaplanden atau kerajaan sekutu, selain Kerajaan Gowa dan Bone terdapat pula Kerajaan Mandar, Luwu, Masenrempulu, Wajo, dan sebagainya—kerajaan lokal yang menjadi sekutu ini tetap dikendalikan oleh raja masing-masing dan tidak berada di bawah kekuasaan Belanda. Hubungan antara kerajaan sekutu dengan Belanda lebih bersifat hubungan kontrak atau perjanjian. Dan bagi Belanda, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone pada masa itu dipandang sebagai sekutu utama.[12]

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Andaya, Leonard Y.,(diterjemahkan oleh Nuhary Sirimorok). 2004. Warisan Aru Palakka Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17. Makassar: Ininnawa.

Anwar Jimpe Rahman (peny.) 2004.  Seri Kompilasi Tulisan Makassar Nol Kilometer (Dotcom) Jurnalisme Plat Kuning : menceritakan wajah Makassar yang lain – dari meja warkop sampai riuh festival rock. Makassar : Tanah Indie.

Majalah Imaginedhistoria edisi Februari – Mei 2016

Majalah Imaginedhistoria edisi Agustus – Desember 2016.

Palisuri, H. Udhin, dkk. 2000.  Makassar Doeloe, Makassar Kini, dan Makassar Nanti. Makassar : Yayasan Losari Makassar.

Poelinggomang, Edward L., dan A. Suriadi Mappangara (ed), dkk., 2004. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I. Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan.

Rasyid, Darwas. Beberapa Catatan tentang Benteng-Benteng Pertahanan Kerajaan Gowa. Ujung Pandang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Wiarawan, Yerry. 2013. Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar dari Abad ke-17 hingga ke-20. Jakarta : KPG.

 

Sumber gambar: http://3.bp.blogspot.com/-yQCubSTOI-c/VHQ9Mqu6VYI/AAAAAAAAC2s/nGt_BXrsCGk/s1600/hsntm.jpg

 

 

[1] Tulisan ini lahir ketika saya mengerjakan tugas Mata Kuliah Sejarah Perkembangan Politik—yang diampuh oleh Dr. Andi Suriadi Mappangara, M.Hum.

[2] Penjelasan terperinci mengenai “di mana kawasan Kota Tua Makassar” itu dapat dilihat secara tersirat di buku Anwar Jimpe Rahman (peny.) Seri Kompilasi Tulisan Makassar Nol Kilometer (Dotcom) Jurnalisme Plat Kuning : menceritakan wajah Makassar yang lain – dari meja warkop sampai riuh festival rock. (Makassar : Tanah Indie, 2004) Lihat juga Majalah Imaginedhistoria edisi Februari – Mei 2016 dan edisi Agustus – Desember 2016.

[3] Penulusuran tentang masyarakat Tionghoa di Makassar dapat dilihat pada karya Yerry Wiarawan, Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar dari Abad ke-17 hingga ke-20. (Jakarta : KPG, 2013)

[4] Untuk informasi mengenai bangunan-bangunan tua di Makassar dan Gedung Kesenian Makassar dapat disimak dalam kumpulan tulisan yang dikuratori H. Udhin Palisuri, dkk., Makassar Doeloe, Makassar Kini, dan Makassar Nanti. (Makassar : Yayasan Losari Makassar, 2000) Hlm. 71-78 dan Hlm 293-295.

[5] Mengenai Fort Rotterdam dapat dilihat dalam tulisan Darwas Rasyid, Beberapa Catatan tentang Benteng-Benteng Pertahanan Kerajaan Gowa. (Ujung Pandang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional)

[6] Mengenai wilayah Kerajaan Gowa – Tallo dapat dilihat dalam salah satu peta yang termaktub dalam bukunya Abd. Razak Daeng Patunru, Sejarah Gowa dan salah satu koleksi peta milik Museum Balla Lompoa Sungguminasa.

[7] Leonard Y. Andaya, (diterjemahkan oleh Nuhary Sirimorok)., Warisan Aru Palakka Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17. (Makassar: Ininnawa, 2004)

[8] Edward L. Poelinggomang dan A. Suriadi Mappangara (ed), dkk. Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I (Makassar: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sulawesi Selatan, 2004). Hlm. 130-131

[9] Ibid.

[10] Heddy Shri Ahimsa Putra, Minawang : Hubungan Patron Klien di Sulawesi Selatan. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press)

[11] Makassar yang dimaksud di sini mungkin sekitaran wilayah Fort Rotterrdam, yang pada perkembangan selanjutnya menjadi Staatsgemente Macassar yang terdiri dari empat distrik yakni Distrik Wajo, Distrik Makassar, Distrik Ujung Tanah, dan Distrik Mariso. Selengkapnya lihat pada Majalah Imaginedhistoria edisi Agustus – Desember 2016.

[12] Heddy Shri Ahimsa Putra, Op.,Cit. Hlm. 52-53

The following two tabs change content below.

Ilyas Ibrahim Husain

Ilyas Ibrahim Husain, adalah nama pena dari Adil Akbar. Alumni Pendidikan Sejarah UNM ini lahir di Sungguminasa, Kabupaten Gowa pada 06 April 1993. Pegiat literasi di Paradigma Institute, Ruang Abstrak Literasi, dan Guru Tidak Tetap di SMAN 1 Sungguminasa (Gowa). Sementara melanjutkan studinya di Program Pascasarjana UNM

2 thoughts on “Sekilas Tentang Kerajaan-Kerajaan di Sulawesi Selatan Pasca Perjanjian Bongaya[1]”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *