Sering dijadikan bahan untuk brainstorming, apakah pisau itu baik atau buruk? Atau pistol, pedang, kitab suci, dsb, dsb? Saya skip saja. Anda tentu sudah familiar dengan “gojekan” semacam itu.

Begitu juga dengan internet. Medsos berserta fitur-fitur yang tersedia. Makan dan minum saja meski ia menjadi kebutuhan primer akan menjadi buruk kalau porsinya berlebihan. Kita perlu memiliki kesadaran untuk membatasi porsi makan kita. Di samping memiliki kebebasan untuk makan apa. Bahkan untuk tidak makan. Boleh jadi sedang tidak selera. Atau mungkin lagi kere. Hheu.

Baiknya, terhadap kata, kita lepaskan dulu stigma yang terlanjur dilekatkan oleh media. Mari kembalikan kepada denotasi kata itu sebagaimana maksudnya. Kebebasan itu identik dengan liberal. Sedang pendapat, apa bedanya dengan argumen, ocehan, dsb? Ya, tentu saja epistemologinya. Outputnya sama. Lebih lanjut, kalau mau tertib, nuansa dan momentum penggunaan kata itu sendiri. Yaitu konteksnya.

Tapi, di era digital sekarang, yang berpedoman “time is money“, apa-apa dilakukan kalau bisa dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Sehingga sebagian orang enggan meluangkan waktu dan energi untuk menelusuri asal-usul sesuatu. Jarang yang mau meneliti. Asal cocok dengan selera politiknya, share!, sebarkan!, viralkan! Walhasil, ada berita mendahului peristiwanya tanpa sepengetahuan siapa-siapa (baca: hoaks).

Dalam demokrasi, manusia tertimbun oleh kata-kata, siapa saja bebas berpendapat. Terlepas itu benar atau salah, baik ataukah buruk. Kebebasan berpendapat. Tak hanya di Indonesia. Meski juga ada konsekuensi hukumnya.

Isu yang kekinian misalnya, yang sedang heboh di media, bisakah kita bedakan antara mereka yang mendukung suksesnya Asian Games dan mereka yang lebih condong mendukung koalisi Pak Jokowi meski dengan panggung Asian Games? Tipis memang. Tapi mari kita jernih melihatnya. Kepada poin apa/mana yang menjadi titik berat perhatian kita.

Maksudnya, apakah suksesnya Asian Games itu milik koalisi Pak Jokowi saja atau ia menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia? Apakah Pak Prabowo, Pak SBY, Pak Amien rais, dan semua pendukung koalisinya bukan termasuk masyarakat Indonesia juga?

Sebaliknya ketika Asian Games itu gagal atau berantakan apakah itu dampaknya pada koalisi Pak Jokowi saja ataukah seeganap masyarakat Indonesia menanggung dampaknya ketika penilaian buruk dari negara-negara kontestan itu mempengaruhi kebijakan politik luar negerinya terhadap Indonesia?

Bagaimanakah kita mengantisipasi arus itu? Siapa yang mampu menghentikan hoaks-hoaks itu? Siapa bisa menjinakkan warganet yang seakan non stop 24 jam itu?

Sebagaimana hukum dialektika. Sesuatu itu tidak mandek, stagnan, dsb. Bersyukurlah kita terlahir sebagai manusia, bukan domba. Dibekali akal untuk berpikir. Maka mampu berdialektika. Tak seperti domba, dari dulu makannya rumput. Manusia juga bisa makan rumput bahkan sedomba-dombanya, disate, digulai, dsb sesuai selera. Yang setelah itu pun bisa menyeruput kopi sambil rokok’an.

Maksudnya, makin kesini, kita pun makin mengerti gelagat ocehan-ocehan itu.

Oleh sebab media yang mengkategorisasi publik menjadi dua: cebong dan kampret. Seolah tak ada narasi di luar itu. Namun, tak apa. Toh manusia berdialektika. Sehingga kian menyadari bahwa dari kelompok itu siapapun tokohnya, narasinya akan lebih condong kepada kelompoknya. Begitu pun sebaliknya.

Maka, tak perlu repot menganalisa. Yang membedakan hanya warna kalimat dan corak pemikiran si pembicara. Tapi toh cuma atraksi retorika belaka. Publik yang berdialektika, makin hapal arahnya kemana, intinya apa, dsb.

Begitu juga pendukungnya. Maaf, cebong dan kampret. Pendukung paslon itu akan selalu berbicara begitu tentang itu. Survey dan data? Toh semua sudah tersedia, dari lembaga mana, dari institusi apa, mengutip pendapat siapa. Yang mengunggulkan pak Jokowi ada, pak Prabowo juga ada. Tinggal pilih, kedua kubu punya sederet intelektual, cendekiawan, ustadz, ulama, apalagi? Semua tersedia.

Cebong atau Kampret? Terserah anda. Kecanggihan teknologi mempermudahnya.

***

Siapa saja bebas berbicara apa saja diluar kapasitasnya. Di medsos, banyak orang ujug-ujug berprofesi sebagai pengacara dan hakim. Menjadi jaksa penuntut umum. Parahnya lagi ada yang seolah-olah berprofesi sebagai malaikat yang mencatati perbuatan baik-buruk seseorang, bahkan mengambil alih hak prerogatif Tuhan perihal surga-neraka. Begitulah konten sehari-hari yang kita jumpai di media. Jarang yang menjadi manusia, nyaris tak ada yang mengaku setan atau iblis. Kasian. Tak laku beliau.

Zaman memasuki era digital. Medsos terbuka untuk diisi konten apapun dari siapapun. Kebebasan berpendapat itu mesti dibersamai dengan kesadaran akan batas. Kiranya itu yang dibutuhkan demi kualitas demokrasi yang lebih baik. Artinya, kita membatasi diri dari sesuatu yang diluar kapasitas kita.

Di atas demokrasi masih ada aristokrasi dan teokrasi. Tulisan ini, juga tulisan yang sebelumnya, bukan dalam upaya mendiskreditkan demokrasi. Juga bukan sinisme terhadap kelompok cebong dan kampret. Tentunya, tiap sistem memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sistem itu menjadi baik manakala pengelolaannya efektif, dan itu bergantung pada pemahaman dan tingkat kesadaran manusianya. Sebagai subjek, baik sebagai individu maupun masyarakat.

Selamat berdemokrasi dan selamat bermedsos ria!

Tenggarong, 26 Agustus 2018