Panrita meninggalkan kopinya yang belum tandas, membiarkan semut mengerubunginya di selasar masjid. Sore itu, matahari pun masih bergelayut angkuh di langit. Panasnya masih menyengat. Di bawah pohon mangga yang teduh di depan gedung sekolahlah Panrita menuju. Keramaian yang diciptakan anak sekolahan sore itu, mengusik kebiasaannya menenggak kopi dan memaksanya nimbrung dalam keriuhan khas anak remaja.

Perhelatan pemilihan ketua OSIS yang menyita perhatian Panrita tersebut berlangsung cukup alot dan panas. Tetapi tetap dalam suasana demokratis nan meriah. Bagi Panrita, pesta demokrasi terbesar di tingkat sekolah tersebut menjadi angin segar di tengah santernya kabar kematian demokrasi di kota kita. Pedang kekolotan yang dibawa oleh kelompok yang berpelesiran menyita buku-buku yang dianggapnya sesat, bukan hanya memberangus kemerdekaan literasi, tetapi secara pelan-pelan telah menikam demokrasi yang kita dibanggakan.

Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seperti ini dapat menjadi alternatif sebagai lokus pembelajaran berdemokrasi di usia dini. Karena usia sekolah merupakan masa yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai yang baik dan benar. Tak heran ketika Najwa Shihab menabalkan masa muda sebagai modal. Era di mana agar tangan mereka terus terkepal untuk mengarungi medan politik yang terjal di negeri yang kita cintai ini.

Panrita yang masih khusyuk menubuhkan diri pada perhelatan tersebut, menuliskan catatan-catan kecil pada gawainya. Pada catatan tersebut, Panrita mengemukakan beberapa alasan mengapa pendidikan politik dan demokrasi mesti diberikan sejak dini. Pertama, tradisi memilih merupakan hal baru di negeri kita, sehingga pemilu tingkat sekolah menjadi ajang di mana peserta didik belajar menggunakan hak pilihnya. Mereka harus terbiasa memilih pemimpin berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan atas paksaan orang lain. Pada jenjang ini, mereka diharapkan belajar memilih pemimpin berdasarkan prestasi dan visi misi calon tersebut. Sebab di mata Radhar Panca Dahana, preferensi figural yang diaminkan kiwari ini cenderung pragmatis dan artifisial.

Kedua, sebagaimana yang disabdakan oleh Robert F. Kennedy, bahwa pemilu bukan sekadar mengingatkan kita tentang hak. Tetapi tanggung jawab kewarganegaraan dalam demokrasi. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga, praktek demokrasi kita masih latah dan pincang. Selain itu, budaya demokrasi dan politik yang berkembang lebih mengedepankan simbol daripada subtansi.

Radhar Panca Dahana telah mewanti-wanti hal tersebut dalam buku anggitannya, Politik dalam Kebudayaan, Kritik pada Demokrasi. Ia mengatakan bahwa “bukan saja soal tradisi dan kultur politik yang tidak matang di negeri kita, tetapi praktek demokrasi kita hampir tidak manusiawi dan perlahan menghancurkan karakter kemanusiaan. Baik sebagai individu maupun sebagai satuan kolektif.”

Munculnya peristiwa pelarangan dan pengkafiran belakangan ini menjadi penanda lain. Apa yang dilakukan beberapa kelompok yang berkeliling merazia buku-buku yang dicap sesat, bukan saja telah mencederai tetapi telah merenggut kemerdekaan demokrasi literasi kita. Saat di mana kita bahu membahu menubuhkan literasi, orang-orang pandir datang merebutnya. Di samping itu, program literasi sekolah belumlah tumbuh menjadi pohon nan lebat, publik telah menciptakan ketakutan-ketakutan baru kepada anak didik. Pembatasan buku-buku bacaan merupakan bentuk penghancuran karakter dan demokrasi itu sendiri.

Dan hal terkahir yang menjadikan pendidikan politik mesti diberikan, karena dunia politik di luar sekolah sudah tercemar kotor bah comberan. Masyarakat dan elit politik hampir tidak dapat lagi menjadi agen dalam memberikan pendidikan politik kepada pemuda. Paradigma politik yang dianut kini penuh dengan intrik kotor dan kepalsuan. Dalam kacamata George Orwell, bahwa bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan terdengar jujur dan pembunuhan menjadi dihormati.

Realitasnya secara terang-terangan ataupun tersembunyi, politik uang masih marak dipraktekkan. Pada musim-musim politik tak sedikit orang tua menjual suara anaknya. Setali tiga uang, kaum elit politik berlomba-lomba menjalankan politik dengan cara yang negatif, nir adab, dan penuh kontroversi. Pengamalan dan pengalaman politik demikianlah yang menjadi penyebab terdistorsinya hakikat politik yang sebenarnya.

Mengenalkan budaya politik sehat dan demokrasi yang sejati pada peserta didik juga menjadi langkah awal dalam menubuhkan Pancasila. Meskipun belum bisa menjadi solusi yang langsung memberantas penyakit politik kronis yang langgeng di masyarakat. Tetapi setidaknya, bisa memberikan mereka pengalaman dalam berdemokrasi dan berpolitik. Selain itu, anggaplah dengan cara tersebut kita mencoba menyemai bibit pemilih cerdas yang anti politik uang dan jujur.

Walakhir, pemilihan ketua OSIS hanya salah satu cara dalam mengenalkan politik dan demokrasi kepada peserta didik. Menciptakan iklim demokratis di ruang-ruang kelas dan sekolah merupakan hal lain yang mesti ditegakkan. Sebab generasi-generasi muda negeri ini harus disiapkan sebagai pionir guna meruntuhkan kultur politik tuna budaya dan menciptakan demokrasi yang tidak utopis sebagaimana yang terjadi hari ini.