Otoritas makin terasa diperlukan kehadirannya ketika silang pendapat belangsung dalam masyarakat. Ini disebabkan oleh perlunya suatu kepastian dalam setiap perkara yang sedang diperselisihkan.

Begitu juga dengan pengaturan hajat hidup orang banyak, memerlukan otoritas yang dipatuhi. Tanpa otoritas, tiap-tiap person yang merasa memiliki kompetensi akan menyatakan pendapat secara terbuka. Akibatnya, dapat menambah ramai silang pendapat tersebut, sekaligus membuatnya berkepanjangan.

Selain itu, konsepsi otoritas sosial adalah landasan utama tertib sosial. Tanpanya, akan terbuka peluang terpecahnya kelompok-kelompok sosial secara tajam. Tanpa kepatuhan terhadap satu pemegang otoritas akan membuka peluang lahirnya kekuatan jahat berjubah kemaslahatan publik.

Masyarakat tanpa pemegang otoritas yang dipatuhi pada hakikatnya bukanlah suatu masyarakat. Ia adalah kumpulan individu yang terkuasai atau sedang bergantung kepada pihak lain.

Masyarakat dengan otoritas sosial di dalamnya masih jauh lebih baik. Sebaliknya masyarakat yang berjalan tanpa otoritas akan lebih buruk. Sungguh pun terlihat lemah dalam berbagai faktor pendukung material, masyarakat otoritas sosial yang dipatuhi masih jauh lebih unggul.

Kepatuhan terhadap pemegang otoritas adalah modal sosial terbaik. Di sana akan lahir trust; keterpercayaan dan rasa percaya. Francis Fukuyama menjelaskan bahwa rasa percaya atau kepercayaan (trust) tersebut adalah modal sosial.

Ditegaskannya bahwa betapa pun rusaknya suatu bangsa jika di dalamnya masih ada trust maka peluang memperbaikinya terbuka lebar. Ketika di dalam masyarakat tidak dapat lagi ditumbuhkan rasa saling percaya atau tiadanya pihak yang dapat dipercayai maka betapa pun besarnya suatu bangsa ia pada akhirnya akan runtuh.

Tuhan menguji manusia dengan otoritas itu. Nabi-nabi tidak diturunkan  ke dalam masyarakat yang rendah kompetensinya. Kaum ‘Ad dan Tsamud dikabarkan Alquran sebagai teknokrat papan atas. Kaum inilah yang mendirikan bebangunan kokoh dalam kota.

Begitulah seterusnya kaum Nabi Luth, Bani Israil, hingga Kaum Quraisy adalah para ilmuwan dari berbagai keahlian. Seni seperti sastra dan ilmu-ilmu lain, filsafat, dan ilmu terapan dalam bidang pertanian, pedagangan, tenun, dan sebagainya telah berkembang pesat.

Kekurangan mendasar kaum para nabi dari zaman ke zaman adalah mismanajemen. Salah satu wujudnya adalah berlarutnya polemik pemikiran yang menjadi sasaran empuk para tiran. Masyarakat yang menumbuhkan tiran inilah yang menjadi problem besar dalam sejarah umat manusia.

Para nabi datang sebagai person otoritatif. Satu-satunya yang dapat mengungguli kompetensi para tiran itu adalah nabi-nabi. Mereka diutus Tuhan sebab mereka memiliki kompetensi yang perfect dalam kemasyarakatan. Mereka datang dengan kemampuan mengoperasikan, membumikan, menatakelola termasuk mengadminitrasikan keadilan di dalam masyarakat.

Seluruh nabi diberikan otoritas oleh Tuhan untuk untuk memandu manusia. Mereka dijamin kompetensinya untuk mengantar orang perorang serta masyarakat (ummah) guna mencapai kebahagiaan, kesempurnaan, keselamatan, dan keabadian.

Memang benar bahwa masyarakat dalam catatan sejarah klasik hingga fakta sosial kontemporer memberikan bacaan tentang adanya otoritas itu. Otoritas itu nyata di berbagai tempat. Meski begitu, kecacatan otoritas itu dapat dipersoalkan. Ada otoritas naif!

Otoritas Naif adalah kewenangan yang disematkan pada seseorang namun tidak kompatibel dengan kompetensi yang dimilikinya. Boleh juga dikatakan naif tatkala cakupan otoritasnya yang tak bersesuaian dengan kecakapan dan ilmu, serta segala sesuatu yang menjadi modal sang pemilik otoritas.

Bentuk otoritas naif lainnya adalah pelaku diskriminasi dan tiran. Tidak ada satu masyarakat yang berkenan memberikan kewenangan politik kepada seseorang jika secara sadar di dalamnya mengandung diskriminasi dan tirani. Semua masyarakat yang pernah diperintah oleh tiran atau diatur oleh penguasa diskriminatif pastilah melalui paksaan dan tekanan. Itu sebabnya sejarah mengenal pemberontakan.

Person tanpa kompetensi hanya akan menghasilkan banyak keputusan yang sia-sia bahkan merugikan. Person diskriminatif dan tiran hanya akan melahirkan penderitaan publik. Dengan demikian, ketaatan terhadapnya bukanlah suatu keperluan mendasar dalam suatu masyarakat melainkan sekadar untuk mengakhiri suatu ketidakpastian secara instan.

Cara menentukan pemangku otoritas sangatlah berpengaruh dalam perbincangan tentang ini. Secara mekanistik, konsep tentang pengangkatan pemangku otoritas sudah dikenal luas. Namun yang jauh lebih penting adalah dua faktor; kesadaran beserta kesukarelaan atau keterpaksaan dengan berbagai variannya.

Keterpaksaan dengan berbagai variannya inilah yang menghasilkan otoritas naif tersebut. Apapun bentuknya, jika proses pemerolehan serta penerapan otoritas itu mengandung keterpaksaan publik maka ia mengandung kecacatan pada saat yang sama.

Meski demikian, betapapun naifnya, keberadaan sistem sosial dengan otoritas yang dipatuhi, masih jauh lebih bagus dibandingkan ketiadaannya atau atau ketidakpatuhan terhadapnya. Banyak negara atau satuan sosial lain akhirnya redup dan tidak memiliki kehormatan tatkala di dalamnya tidak tumbuh sistem otoritas yang kuat.

Kasus Covid-19 sudah memperlihat bukti betapa negara yang diatur dengan sistem otoritas sosial yang kuat. Otoritas itulah yang menjadi alasan segala silang pendapat dalam masyarakat menemukan muara penguraian problem secara baik.

Lebih jauh daripada itu juga otoritas akan menjadi titik tolak untuk orientasi besar manusia dan masyarakatnya di masa depan. Masyarakat tak sempurna tanpa konsep otoritas yang berjalan di atasnya atau bekerja aktif di dalamnya.

Wallahu a’lam.

Sumber ilustrasi: Detik.com

 

 

29