Negeri Plintat-Plintut

Tempo hari, Syifa mulai masuk sekolah. Ia berangkat dengan riangnya. Senyumnya mekar bak bunga petunia di taman Firdaus. Syifa berjalan ke timur, memanggul tas kecil berisi harapan-harapan.

Setelah setahun “dipaksa” belajar di rumah, sekolah Syifa yang dikelilingi kebun itu, berinisiatif melawan sikap plinplan bapak yang di atas. Gerbang sekolah yang berkarat dibuka, meski izin resmi belajar tatap muka belum diwartakan. Mungkin pemerintah kita lupa, atau masih sibuk menyusun tes wawasan kebangsaan bagi aparat negara. Maklumlah, soal-soal buatan mereka amat sulit dicerna pikiran dan lumayan menguras “energi kehidupan”.

Persoalan bangsa kita seakan tak ada habisnya. Itu-itu melulu. Pun selalu lucu-lucu. Entah sejak kapan, orang-orang kita suka sekali bermain-main dan mempermainkan orang lain. Tampaknya, selama orang-orang jujur masih bergentayangan di instansi-instansi, akal bulus mereka bakal terus bekerja. Mencari cara menumpas yang dianggap mengancam jabatan, popularitas, dan kekuasaan mereka.

Hal ini pernah disentil Cak Nun, bahwa orang baik di tengah air keruh, itu tidak dihargai dan tak diakui sama sekali. Menjadi orang baik dan ikhlas di negeri ini, justru menjadi ancaman bagi kiri kanan kita. Dan, semua yang mengancam bagi penguasa korup adalah musuh. Musuh yang harus ditumpas, meski ia rakyat sendiri.

Sikap tak jelas dan tak berpendirian teguh dari pemangku kebijakan kita, sedikit banyaknya menjadi faktor mudahnya membungkam keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hukum diperjual belikan. Konstitusi dibuat berdasar kepentingan segelintir orang. Janji-janji palsu bertebaran. Inkonsistensi ini akhirnya berujung pada turbulensi, yang menggiring perahu bernama bangsa Indonesia, kian terseret di jantung olakan air di samudra waktu.

Tidak adanya pendirian teguh yang melandasi bangsa kita, plinplannya pemerintah kita dalam banyak hal, membuat kita terlihat seperti bangsa tak berkarakter. Terjerembab di jurang krisis identitas. Lamat-lamat negeri kita juga menjelma negeri plintat-plintut alias plinplan.

Katanya, sumber daya alam negeri ini, milik rakyat Indonesia. Nyatanya, korporasi-korporasi asing diizinkan bercokol. Mengeruk kekayaan alam kita. Mencemari lingkungan. Menjadikan rakyat budak di tanahnya sendiri. Dan, ketika rakyat hendak menggunakan kekayaan alam untuk keperluan hidupnya, mengambil ranting-ranting dijual sebagai kayu bakar, mereka dihardik. Diusir dan dibui.

Ketika mereka menuntut lahan-lahan yang hendak dijadikan tambang, bersuara karena air-air tercemar limbah pabrik, mereka ditendang. Dipreteli. Katanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi masih saja praktik-praktik hukum kita runcing ke bawah. Keadilan tidak untuk mereka yang miskin.

Sikap tak berpendirian pemangku kebijakan kita makin kesini makin jadi. Selain persoalan KPK yang mengundang gelak tawa dan jengkel sekaligus. Atawa tentang pelarangan mudik tempo hari, sedang mal dibiarkan mengangkang bebas dan turis asing seenaknya melanglang buana keluar masuk. Turut merembes ke dunia pendidikan kita. Apalagi jika bukan perihal sekolah tatap muka yang masih tidak jelas.

Plintat-plintutnya putusan soal sekolah sesarinya lagu lawas, dimulai sejak pertengahan tahun 2020. Wacana tatap muka kala itu, menjadi kasak kusuk yang panas di dunia pendidikan. Anak-anak gembira bukan main, mendengar mereka bisa bermain kembali di halaman sekolah. Guru-guru yang lelah, pun bernapas lega dengan urita tersebut.

Tapi ang ing ung eng, tiba-tiba ditunda. Para siswa tetap belajar daring sepanjang tahun. Si biang kerok Covid menjadi alasan utama. Kita manut saja. Mencoba menerima dengan lapang dada. Meski riak-riak di akar rumput juga tak sedikit jumlahnya.

Menjelang semester genap, isu tentang belajar tatap muka kembali mencuat. Sayangnya, pemerintah belum meluluskan harapan banyak orang. Siswa mesti melanjutkan belajar daring. Dan, sampai sekarang, putusan tentang sekolah tatap muka masih simpang siur. Sama seperti sebelumnya, desas-desus ini mengundang beragam reaksi dari masyarakat.

Beberapa orang melihat, sekolah semestinya sudah bisa dibuka kembali. Sebab mal, tempat wisata, dan tempat-tempat umum lainnya berjalan seperti biasa. Normal. Seolah tak ada apa-apa. Berkerumun dengan atau tanpa masker. Senggol sana sini. Beliau juga sudah blusukan kembali, hingga kondangan ke pesta artis beken. Warga asing pun boleh seenaknya masuk – menjajah dan menjarah – di tanah kita.

Syifa, satu dari segelintir anak yang harus merasakan sikap plinplan pemangku kebijakan di negeri yang plintat-plintut ini. Mereka inilah makhluk yang dibenci kaum wanita dan lelaki tersakiti di dunia, akibat ketidakjelasan yang mereka berikan. Semua orang butuh kejelasan, bukan ketidakpastian. Apalagi harapan palsu.

Di negeri kita, perihal pendidikan memang masih dipandang sebelah mata oleh penguasa. Pendidikan kerap menempati posisi kesekian kali jika membahas kebijakan, apatah lagi anggaran negara. Entah mengapa dan sampai kapan, pikiran-pikiran macam ini terus dirawat. Pikiran picik yang kerdil dan dangkal, seperti selokan-selokan kita di kota-kota besar.

Mari kita belajar dari Kaisar Hirohito, ketika Hiroshima dan Nagasaki di bom atom oleh negeri Paman Sam. Usai peristiwa yang jua menjadi titik kulminasi kemerdekaan bangsa kita, Kaisar Hirohito mengumpulkan jenderalnya. Ia melontarkan satu tanya yang membikin jenderalnya heran bin takjub. “Berapa jumlah guru yang selamat?” Para jenderal tersebut lantas menegaskan – boleh dikata pasang badan, macam tuan dan puan sebagian yang suka cari muka – bahwa mereka bisa menjaga dan melindungi sang kaisar meski tanpa guru.

Barangkali di pikiran mereka – juga di pikiran tuan-tuan yang di atas, guru kerjanya hanya mengajar tok. Tak penting-penting amat bagi kemajuan suatu negeri. Tetapi cara berpikir sang kaisar ternyata lebih maju dan terbuka dari para jenderal ini. Kaisar Hirohito lantas berujar, “… maka kumpulkan semua guru yang tersisa di seluruh negeri ini. Sekarang kepada mereka kita bertumpu, bukan pada kekuatan pasukan.”

Kaisar Jepang melihat peran guru dan pendidikan, amatlah penting sebagai kerangka dasar membangun suatu negeri. Mereka, bapak-bapak pemangku kebijakan kita, harusnya banyak-banyak baca buku. Supaya wawasannya luas dan bisa belajar banyak hal. Tidak lagi plinplan mengambil keputusan. Baca buku jauh lebih cocok untuk kesehatan jiwa dan mental. Jadi memberi tugas baca buku sebanyak-banyaknya kepada pejabat KPK dan lain-lain, lebih baik tinimbang soal-soal yang keblinger.

Kembali ke Syifa yang kini khusyuk menikmati kelasnya yang pengap. Setelah sebelumnya berlari dengan bahagia di taman sekolah. Memainkan bel sekolah yang terbuat dari lonceng besar. Menulis di papan tulis berdebu. Lalu duduk di bangku yang reyot sembari berharap cemas menunggu putusan resmi soal pembukaan sekolah. Syifa merasakan kerinduan mengalir seperti sungai di dadanya. Dan, diam-diam sekolah itu, pun rindu hiruk pikuk dan tawa anak-anak di tubuhnya.

Ilustrasi: lensaindonesia.com

Aedil Akmal

Lahir di Bantaeng, 24 oktober 1994. Pelajar di Jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar. Aktivis MEC RAKUS Makassar, dan Peserta Kelas Literasi Paradigma yang mencintai kopi dan buku terutama novel sejarah.

Artikel yang Direkomendasikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *