Ada yang menarik dalam pengantar sambutan Ketua Umum HMI MPO Cabang Bangka Belitung Raya, Bung Gilang Virginawan, yang disampaikan dalam kegiatan pelantikan pengurus HMI Cabang Bangka Belitung raya. Lebih kurangnya begini :
“Saya berbangga dan senang kedatangan tamu spesial, yang saya tunggu-tunggu, para nelayan dari Perairan Teluk Kelabat Dalam. Orang-orang yang tengah berjuang menghadapi eksploitasi tambang timah secara Ilegal maupun legal. Aktifitas yang dibenarkan, dibiarkan dengan pengelolaan yang semrawutan.”
Saya tersentuh ketika sekelompok nelayan itu, Pak Wisnu dan ketiga orang kawannya diajak menyaksikan hikmatnya perkaderan dan perjuangan HMI. Mereka datang dari kampung ke kota pangkal Pinang. Di kampungnya, mereka menaruh harapan dari kekayaan bahari yang menjanjikan kesinambungan hidup. Pagi petang menghadang gelombang, mengais rezeki menangkap ikan. Supaya dapur tetap berasap dan anak-anaknya dapat mengenyam sekolah tinggi-tinggi.
Tapi apa daya saat zona tangkap kian sempit ikan tak lagi bersahabat. Ketika daratan penuh kubangan, laut pun dasarnya dikeruk. Dari timah mereka hanya dapatkan remah-remah eksploitasi, mereka yakin bahwa tambang hanya mempertontonkan disparitas antara kesejahteraan dan kemewahan hidup para pejabat, para pengusaha tambang, dan para aparat penegak hukum, yang mereka duga berkolusi. Dalam sesi bincang ringan Pak wisnu sampaikan, “bantu kami bang !”
Tak lebih dari 2 jam berbincang, kami hampir tak menemukan solusi. Menyelesaikan diskusi tersebut dengan solusi cukup memberatkan. Bagaimana pula bantuan yang diharapkannya itu bisa kami berikan? Nyatanya pun, regulasi demi regulasi sudah ada. Tapi nyatanya regulasi hanya sekadar formalistik belaka.
Dibuat cenderung mengabaikan subtansi penyelesaian masalah. Diterbitkan sebagai syarat berjalannya birokrasi yang laten manipulasi. Ditegakkan umpama menegak benang basah. Problematika yang kompleks dan menggelisahkan, tentu saja “ruwet” seperti yang pernah diucap pak Jokowi. Kegelisahan yang dibungkus dengan optimistis, Kerja Kerja Kerja! Kalau anekdot melayu menyoal kerja begini : “Kerja 1000, Tak Kerja 500, Kerja tak kerja 1500”. Hehehe.
Sejatinya, kekayaan sumber daya alam kita merupakan aset alamiah yang menawarkan hak atas hidup yang layak. UUD 1945 mendedah bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Cekalanya, dalil konstitusional itulah yang diinstrumentasikan pemerintah melalui tindakan formalnya dalam mengelola sumber daya alam, dengan permisifitas tinggi terhadap kerusakan ekologi, dengan memuaskan candu eksploitasi untuk kemakmuran oligarki.
Membincang eksploitasi sumber daya alam memang begitu komoleks dan rumit. masyarakat vis a vis dengan pemerintah dan korporasi. Membuat membuat masyarakat kulum jari dan pemerintah meleleh. Belum lagi masyarakat cenderung terpola dan terbelah dalam lanskape perjuangan yang terjal.
Alhasil, korporasi berjaya di saat negara tak berdaya menggali potensi ekonomi yang signifikan. Negara melalui aktor pemerintahannya justru terperdaya dengan “angin surga” gratifikasi. Pamerintah kalah, masyarakatnya lelah. Parahnya, APBN Bocor!
Menukil informasi dari Laode M. Syarif, yang tayang di mongabay.co.id, bahwa ada 10.000 lebih izin usaha pertambangan yang ada ketika dirinya menjabat sebagai komisioner KPK (2015-2019). Dari jumlah itu, Laode menemukan sedikitnya 6.000 kasus terkait ketidakpatuhan terhadap semua ketentuan, yang mungkin saja tidak korupsi namun bisa ditindak karena tidak patuh pada perizinan yang ada.
Menurut Laode Korupsi Sumber Daya Alam selalu melibatkan High Rangking Public Officials dan Private Sector kelas kakap. Korupsi SDA menurutnya selalu melibatkan aktor-aktor sampai di luar negeri sehingga lebih sulit di tindak.
Kabar buruk yang disampaikan Laode tersebut hanyalah satu sektor di balik banyaknya sektor dan variabel lain dalam masalah pengelolaan Sumber Daya Alam kita. Maka catatan singkat ini tidak bermaksud mengulas itu secara eksplisit. Secukupnya ingin mengabarkan bahwa keluarga besar oligarki ekonomi, politik dan spesies sejenisnya yang selalu kita sebut-sebut itu, berkelindan dalam pusaran pengelolaan sumber daya alam kita. So, mari bergerak melawan.
Akhir cerita, Diskusi kami dan pak wisnu menemukan satu solusi yang klasik. Perlawanan tampaknya menjadi solusi primadona. Kepada adik-adik HMI Cabang Bangka Belitung Raya saya sampaikan, tunaikan kewajiban perjuangan HMI dengan masyarakat Teluk Kelabat Dalam.
