(40 hari wafatnya Muhamad Akil Rahman)

Saat itu tahun 1996. Entah awal, pertengahan, atau akhir tahun, saya tidak ingat. Betul-betul saya lupa, barangkali faktor usia yang sudah jelang setengah abad. Hanya selisih setahun dengan saudara Akil. Begitu saya biasanya menyapanya. Saya lebih senior dari segi umur.

Tapi yang sangat terkenang, setelah wafatnya saudara Akil, adalah di tahun itulah saya pertama kali mengenal beliau. Mengenal senyum ramah, tulus dan penuh harapan beliau yang tak berubah hingga di akhir-akhir pertemuan kami jelang wafatnya.

Perkenalan perdana itu terjadi di sebuah daerah yang masuk kategori Texas di Makassar. Jalan Maccini Gusung namanya, yang diapit oleh dua jalan utama, Jalan Gunung Bawakaraeng dan Jalan Kerung-Kerung.

Entah mengapa, tempat itu dipilih menjadi sekretariat HMI MPO Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar. Tapi di sanalah sering diadakan kajian bagi para lepasan Basic Training HMI, khususnya dari Kampus Merah, Unhas, dari  semua Fakultas, karena saat itu Komisariat Sastra Unhas, terbilang  besar dan berpengaruh.

Tak terkecuali dengan saudara Akil Rahman. Pasca digembleng di LK 1 HMI MPO, beliau juga mengikuti follow up di Kampus Maccini Gusung. Begitu kami sering menggelari sekretariat kami itu. Maklumlah, saat itu, kami menganggap HMI sebagai  The Real University atau sebagai Universitas Alternatif. Bahkan, kami sempat mencetak baju “Universitas Alternatif” yang cukup diminati dan dicari di kalangan aktivitas MPO saat itu.

Menyebut Maccini Gusung, tentunya, kita tidak akan pernah melupakan beberapa nama yang dulu pernah mukim di sana, sebagai sesama aktivitas MPO, yang juga sudah berpulang ke sisi Allah, bahkan ada yang sudah puluhan tahun mendahului sebelum wafatnya saudara Akil. 

Sebut saja, kanda  Amir Alimsyah. Pemateri Retorika dan Gerakan Mahasiswa, yang wafat tahun 2000 awal. Kanda Syahruddin Parakkassi, wafat di pertengahan tahun 2017-an. Seorang inspirator dengan gaya khasnya yang selalu memantik semangat perubahan dan pergerakan. Kemudian di tahun 2020-an akhir saudara Madjid Bati juga berpulang ke Rahmatullah.

Yang disebut terakhir ini, sering digelari sebagai Konstitusi Berjalan. Bukan hanya karena beliau menangani bidang Keorganisasian HMI, tapi pemuda Tidore ini, tampaknya, juga hapal konstitusi HMI dan betul-betul konsisten menjalankan undang-undang HMI yang berlaku. Uniknya lagi,  Madji Bati ini, sepertinya, lebih banyak menghabiskan waktunya bersama saudara Muhammad Akil, dibandingkan saya sendiri.

Betapa tidak, kebersamaan mereka berdua sudah berlangsung sejak masih di tingkat Komisariat atau di awal-awal kemahasiswaan. Berlanjut di tingkat Korkom (Koordinator Komisariat), level Cabang, Badko (Badan Koordinasi Indonesia Timur), hingga di level Pengurus Besar (PB HMI).

Kekompakan mereka berdua bukan hanya di pengurusan HMI, tapi juga di organisasi Komite Pemantau Legislatif (KOPEL). Sebuah organisasi nonpemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang salah satu inisiatornya, juga pernah berdiam bersama kami di Kampus Maccini Gusung, Syamsuddin Alimsyah.

Yang menarik dari saudara Akil Rahman adalah adanya keseimbangan yang coba ditegakkannya. Meskipun aktif di Universitas Alternatif, menjadi ketua Komisariat HMI MPO Unhas, Presidium HMI Cabang Makassar, Ketua HMI Badko Indonesia Timur dan masuk dalam jajaran PB HMI.  Beliau juga tetap memperhatikan pendidikan akademiknya di Unhas, hingga menjadi dosen tetap di UINAM. Putra Mandar ini juga banyak terlibat di organisasi intra kampus, bahkan sempat menjadi Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi Unhas.

Hal ini, tentunya, bila dibandingkan dengan beberapa aktivitas sezaman beliau yang tidak betul-betul menyelesaikan studinya di universitas. Entah karena larut dalam aktivitas  Universitas Alternatif. Atau karena persoalan pribadi masing-masing, yang menyulitkan dalam penyelesaian studinya. Apalagi adanya pressure dari rezim Orde Baru saat itu yang berlanjut pada Reformasi 1998.

Salah satu cerita  menarik dari saudara Akil, ketika akan berlangsungnya pemilihan ketua umum HMI Cabang Makassar 1999. Sejatinya, beliau adalah salah satu yang digadang-gadang akan menempati posisi tersebut. Tapi di detik-detik terakhir, beliau gaib dari gedung perhelatan konferensi cabang di Asrama Haji Makassar. Kabarnya, beliau ada urusan penting di lokasi KKN. Barangkali, karena beratnya tanggung jawab sebagai ketua pada saat itu, dan posisi ketua bukanlah sesuatu yang diperebutkan atau yang diinginkan.

Ketika perhelatan selesai, saya bertanya kepada beliau “Dari mana saja, kenapa tidak hadir di Konferensi?” Beliau hanya senyum-senyum hingga tertawa setengah terbahak-bahak. Rupanya ia sengaja menghindar. Tapi pada akhirnya, beliau betul-betul banyak terlibat dengan penuh dedikasi di pengurusan sebagai salah satu presidium.

Suatu saat, tahun 2000, akhir milenium ketiga. Saya, saudara Akil dan beberapa presidium HMI cabang Makassar, menghadiri undangan dari Ust. Syamsuri Abd. Madjid, imam yang dianggap sebagai titisan Abd. Qahhar Muzakkar,  dengan puluhan atau ratusan jamaahnya.

Dikiranya hanya silaturahmi biasa, ternyata semua hadirin diminta untuk berbaiat kepada sang imam bila saja kapan-kapan terjadi revolusi. Kondisi saat itu, memang relatif tidak stabil sebagai imbas dari Reformasi.

Saudara Akil sempat berbisik, sekali lagi dengan senyum khasnya, “Bagaimana kita ikut baiat atau pulang saja atau bagaimana?”

Saya hanya bilang, “Kita ikut saja, jangan sampai kita merusak suasana.”

Akhirnya, saat itu kami taqiyah  saja, meskipun kala itu, saya belum paham betul apa itu taqiyah.

Berakhirnya kepengurusan HMI Cabang Makassar tahun 2000, menjadi akhir pula  kebersamaan saya yang sangat intens dengan saudara  Akil Rahman. Pertemuan berikutnya hanya sesekali saja karena kesibukan masing-masing.

Namun masa-masa Covid-19 dan setelahnya, kami kembali sering bersama-sama lagi, terutama ketika ada acara Majelis Quran  malam Jumat, berupa Yasinan dan doa-doa yang berlangsung bergilir di kediaman alumni HMI MPO, bahkan pernah juga dilangsungkan di rumah beliau.

Dari seorang teman, saudara Akil berpesan, “Insyaallah kalo S3 saya sudah rampung, saya mau mi lebih banyak terlibat  di kajian-kajian  dan doa-doa  bersama teman-teman.”

Malino itu dingin, sejuk, pinus, air terjun, sayuran, buah-buahan, bunga, kebun teh. Begitulah image banyak orang. Bahkan mayoritas. Nyaris semua. Baik itu pelancong maupun orang Malino sendiri. Padahal, bukan itu saja, kota kecil di kaki Bawakaraeng ini, juga telah merekam pelbagai peristiwa bersejarah, bukan hanya di kancah lokal, namun juga di arena nasional.

Malino tidak sedingin dulu lagi. Begitu kata banyak orang. Seperti itulah pengalaman mereka yang sudah sekian kali bertandang ke sana. Atau dari mereka yang sedari kecil mukim di sana. Perubahan itu memang betul-betul terasa. Padahal, yang terutama dicari di Malino adalah rasa dingin itu sendiri.

Tapi, sungguh jelas terlihat, meski kadar kedinginan itu makin pudar, para pelancong bukannya mereda, bahkan kian membanjir saja. Banyak hal yang bisa dicicipi  secara berbeda  dan unik di dataran tinggi ini. Apalagi kalau yang berkunjung adalah manusia dari kota Makassar, kota yang kian padat lagi panas.  Jadilah Kota Bunga ini sebagai tempat pelepasan yang nikmat.

Sejatinya, sedari dulu Malino sudah menjadi tempat persinggahan dan peristirahatan. Dulu, namanya masih Lappara, yang berarti datar atau rata. Konon, raja-raja Gowa-Tallo biasa berlibur dan berburu di daerah ini. Itulah, hingga sekarang ada sebuah tempat, yang dikenal dengan nama Desa Lombasang.

Alkisah, itu berasal dari  nama seorang raja besar kerajaan Gowa, di pertengahan abad ke-16, I Mallombasi Daeng Mattawang Sultan Hasanudin. Di dekat Lombasang, tepatnya di Bulutana, hingga kini dapat dijumpai tiga rumah tua : Balla Lompoa, Balla Tinggia dan Balla Jambua. Biasanya, kalau wisatawan ingin ke Air Terjun Takapala atau Air Terjun Ketemu Jodoh, maka akan melalui Lombasang atau Bulutana, kalau dari arah pusat kota. Dan tidak kafah rasanya, kalau ke Malino, lantas tidak bermandi-mandi, atau paling tidak berswafoto ria di kedua air terjun tersebut.

Air Terjun Ketemu Jodoh, adalah tempat yang sakral dan keramat bagi para jomblo. Setidaknya dapat memberi motivasi dan energi  positif bagi mereka, agar dapat mengenapi firman Tuhan : hidup berpasang-pasangan.

Pengembangan besar-besaran Malino sebagai tempat persinggahan dilanjutkan oleh Gubernur Sulawesi di era kolonial, J. Caron, pada tahun 1932, setelah pembangunan jalan dari Makassar rampung pada tahun 1927. Itulah hingga sekarang, kita bisa menyaksikan tulisan “MALINO 1927”, di sebuah punggung bukit, tepat di atas sebuah tikungan sembilan puluh derajat, ketika hendak memasuki kota. Orang Malino menyebutnya tanda-tanda Malino, mungkin sebagai prasasti atas selesainya pembangunan jalan tersebut sekaligus berfungsi sebagai gerbang kota.

Begitu banyak orang yang memuji, betapa bagus ketahanan dan kekuatan jalan bikinan Belanda itu, termasuk jembatan dan gorong-gorong airnya. Bahkan ada pandangan, waktu saya masih kecil dulu, bahwa kualitas pembangunan orang Belanda terdahulu jauh lebih maju dan hebat.

Di satu sisi, ada benarnya juga, karena pembuatan jalan dan semacamnya langsung ditangani oleh kolonial Belanda,  yang lebih mengutamakan kemanfaatan pembangunan itu sendiri. Beda dengan pembangunan zaman Soeharto dulu, yang sarat dengan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), yang berimbas pada rendahnya kualitas proyek-proyek yang dikerjakan.

Di sisi lain, dengan berhening cipta sejenak saja.  Betapa besar juga penderitaan yang dialami. Terutama mereka yang dijadikan pekerja paksa, kalau pun diberi upah, pastilah jauh di bawah standar upah minimum. Di antara mereka, boleh jadi adalah kakek atau leluhur kita. Bisa dipastikan ada: ketakutan, kelaparan, kehampaan, kekurangan bahkan penyiksaaan yang menyertainya. Meskipun tidak ditemukan catatan pastinya. Tapi, sekedar perbandingan, Jalan Raya Anyer-Panarukan yang membentang dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Jawa sekitar 1000 KM, yang dikenal sebagai Jalan Deandels, telah memakan korban 12.000 orang, adalah salah satu genosida dalam sejarah kolonialisme, yang dikerjakan hanya dalam setahun (1808-1809), sebagaimana ditulis secara apik oleh sastrawan ternama Pramoedya Ananta Toer.

Tak dapat dimungkiri, memang, kolonial Belanda punya andil besar mendesain dan membangun kota kecil Malino. Bukan hanya jalan berkelok-menanjak yang jadi saksinya, bangunan berarsitektur Eropa pun, banyak ditemui, dengan cerobong asapnya yang sangat khas dan unik, seakan kita berada di Nederland sana.

Salah satu bangunan yang patut disebut adalah gedung tempat dilaksanakannya Konferensi Malino tahun 1946. Di sinilah Guberner Jenderal Dr.H.J. van Mook, duduk memimpin pembentukan Negara Indonesia Timur. Lokasi gedung ini memang berada di suatu area khusus, Passangrahan Malino, yang di dalamnya banyak ditemui rumah-rumah peristirahatan bergaya barat, termasuk gereja tua dan klinik pengobatan.

Masih lekat dalam ingatan, ketika pulang bersekolah saat masih SD dulu, di pelataran gedung konferensi inilah, kami biasa bermain sepuasnya : ayunan, luncuran, ungkitan, atau besi putar.

Di penghujung Passangrahan Malino itu, sebelum Pasar Center, juga bisa ditemui sebuah kolam renang tua. Dulu, ketika masih di tingkat sekolah dasar, tempat ini menjadi destinasi makan-makan, sekaligus tempat penerimaan rapor kenaikan kelas. Uniknya, orang Malino tidak menyebutnya sebagai “Kolam Renang”, melainkan menamakannya “Swembak.” Besar kemungkinan, penamaan tersebut adalah sisa dari warisan kolonial juga. Lacak punya lacak, ketika sudah kuliah di Makassar, “Swembak” adalah padanan dari “Swimming-Bath” alias “Bak atau Tempat Pemandian.”

Banyak dari gedung bersejarah tersebut adalah aset Pemda Gowa. Tapi sayang sekali, sedari dulu, kalau tidak salah, hanya disewakan kepada pihak swasta saja, untuk dijadikan sebagai penginapan belaka. Sekiranya Pemda mau berpikir lebih holistik, aset-aset peninggalan kolonial semacam itu dapat dijadikan sebagai suatu wisata sejarah, jangan hanya sekadar jargon : “Gowa Bersejerah.” Imbasnya tentu sangat besar. Bukan hanya mengimbangi citra dan trend hura-hura yang kian mendera, sebagaimana banyak menjangkiti hampir semua daerah wisata. Tapi juga dapat menginventarisasi dan merawat aset-aset bersejarah yang ada, sekaligus bisa menjualnya sebagai komoditas wisata yang elegan dan edukatif. Penanaman nilai nasionalisme dan patriotisme juga dapat menemukan sarananya. Bahwa, Malino kini eksis, juga tak lepas dari lika-liku perjuangan dan tetesan darah para pendahulu.

Syukur-syukur para pahlawan setempat sudah diabadikan menjadi nama-nama jalan: Jalan Mappatangka, Jalan Endang, Jalan Samiun, Jalan S. Dg Jarung  dan sebagainya. Tapi ketika ditanya, bahkan kepada orang asli Malino sekalipun, siapa dan seperti apa perjuangan mereka dulu? Hampir dapat dipastikan, hanya segelintir yang tahu.

Mereka yang diabadikan itu adalah sebagian dari para pahlawan yang terlibat dalam pertempuran dengan tentara Belanda, baik langsung atau tidak langsung, dalam mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1946 pasca proklamasi, yang menewaskan hingga 100 orang pejuang.

Saat itu, mereka harus menghadapi  satu pleton KNIL dan satu pleton Angkatan Laut Kerajaan Belanda serta sepasukan polisi NICA ditambah dengan mata-mata dari bangsa sendiri, yang terkonsentrasi di sebuah gedung yang kini menjadi SMPN 01 Malino.  Sebagaimana dirinci dalam buku “Malino Berdarah” tulisan Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam.

Pertempuran itu pecah setelah Jepang menyerah pada Sekutu. Jepang sendiri juga menjadikan Malino sebagai basisnya. Peninggalannya pun masih dapat ditemui hingga sekarang, seperti gua-gua perlindungan, dan beberapa meriam.

Seingat saya, ketika di sekolah dasar hingga menengah, masih ada puluhan gua di sepanjang jalan bahkan ada yang dibeton sangat tebal, yang dulu, dimaksudkan untuk menghadang tentara sekutu bila sewaktu-waktu ingin menyerang Jepang di Malino. Lebih dari itu, Malino juga diandalkan Jepang sebagai lumbung persediaan makanan terutama sayuran dan buah-buahan.

Sayangnya, kini gua-gua tersebut sebagian besar sudah rata dengan tanah akibat pelebaran jalan. Yang tersisa, adalah beberapa gua yang agak jauh dari jalan raya saja. Bahkan ada cerita misterius, kalau Jepang dulu, secara khusus memilih Malino yang dingin, untuk menyimpan rampasan perangnya berupa emas yang tidak sedikit jumlahnya, menjelang Jepang menyerah pada Sekutu. Makanya di sisi selatan Malino, terdapat gunung yang, oleh penduduk setempat, disebut Bulaenta, yang berarti Emas-Kita. Yang diduga keras sebagai lokasi harta karun tersebut. Tentunya, ini dapat menjadi bumbu cerita petualangan tersendiri ala film Indiana Jones, sang pencari harta karun yang masyhur itu. Apalagi, memang, pernah ditemukan banyak koin kuno peninggalan kolonial.

Bahkan yang masih lekat dalam ingatan, bagaimana Malino terbukti menjadi saksi sejarah yang ikut mendinginkan konflik Poso dan Ambon, melalui Perundingan Malino I dan Malino II tahun 2002 silam. Jelasnya, ini akan menjadi kenangan nasional tak terlupakan, dalam merajut keutuhan Indonesia, yang betul-betul dirasakan bukan hanya oleh mereka yang terdampak konflik secara langsung, tapi juga seluruh bangsa Indonesia yang cinta damai.

Begitulah ketika bertandang ke Malino, bukan hanya menikmati alam dengan segala pernak-perniknya saja. Tapi kita berada di salah satu miniatur sejarah Indonesia dengan suguhan kekayaan pengalaman hingga beberapa abad silam. Kendati, oleh pemegang kuasa dan kebijakan, belum menyajikannya secara arif dan sungguh-sungguh. Namun tak mengapa, karena kita adalah para pencari kebajikan dan kebijaksanaan.

 

Tidak seperti kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, Barru terbilang istimewa. Setidaknya di mata saya. Penilaian ini  boleh dibilang sangat parsial dan personal. Namun itulah yang saya tangkap setelah hampir setengah dasawarsa hilir mudik Makassar-Barru.

Seringnya menginjakkan kaki di Kabupaten Barru, bermula ketika menyekolahkan anak pertama saya di sebuah pesantren ternama di Sulsel bahkan di Indonesia Timur, Pesantren DDI Mangkoso.

Dengar-dengar pesantren ini cukup moderat dan masih mewarisi tradisi pendidikan tradisional yang masih bergelut dengan kitab kuning, cinta sholawatan, ziarah kubur, barzanji dan semacamnya. Singkatnya pesantren ini sangat mirip dengan pesantren ala NU.  Jenis pesantren ini sudah sangat langka ditemui di kota Makassar. Apalagi saat itu isu takfirisme dan terorisme senantiasa mengemuka  yang juga menjangkiti banyak pesantren dan pondok tahfidz. Ini alasan utama dan pertama saya memilih Barru, sebuah pesantren yang moderat.

Alasan kedua adalah  tempat mukim saya yang terkenl sangar dan amburadul, Pampang.  Membiarkan anak tumbuh kembang di daerah ini adalah sebuah pertaruhan besar sekaligus butuh energi lebih. Tak perlu dijelaskan lebih jauh, cukup dibayangkan saja kalau daerah tempat tinggal saya ini sering disetarakan dengan daerah Maccini, Ablam, dan Kandea . Semuanya sebelas duabelas dalam hal tawuran, peredaran obat terlarang, dan tindak kriminal lainnya. Walaupun anggapan ini juga tidak sepenuhnya benar dalam artian sudah terjadi banyak perubahan konstruktif. Kalau di pesantren, setidaknya pergaulan anak lebih terjaga dan terkondisi untuk bisa  belajar. Belum lagi kalau tinggal di rumah, pengaruh gadget pada anak tidak kalah dampak destruktifnya

Alasan ketiga adalah biaya yang masih relatif terjangkau di Pesantren DDI dibandingkan pesantren lainnya yang ada di Makassar, Maros, dan daerah lainnya.

Akhirnya, jadilah Barru sebagai kampung kedua setelah Makassar. Setidaknya minimal satu kali dalam sebulan bertandang ke sana. Selalu berangkat satu keluarga dengan mobil brio mungil, sekalian dianggap sebagai rekreasi keluarga. Sesekali bahkan hampir setiap saat singgah di beberapa lokasi guna menikmati hidangan kuliner yang sangat beraneka ragam.

Warung yang paling sering disinggahi berlokasi di dekat Masjid DDI Ambo Dalle, Mangkoso—Warung Sari Laut Mas Bagus namanya. Sebuah rumah makan yang cukup sederhana tapi tidak pernah sepi pengunjung. Konon, Mas Bagus labelnya tapi si empunya ternyata orang Bugis. Entah apa alasannya. Tapi kalau boleh dibandingkan, dari semua warung dari Maros hingga Barru, inilah satu-satunya warung yang paling pas buat keluarga kami, dari segi cita rasa, pilihan menu, pelayanan,  harga, dan yang sangat khas sekaligus berkesan adalah tempat makan ini menyediakan minuman gratis berupa kopi dan teh, yang bisa dituang sendiri dengan sesuka hati. Tentu layanan komplit ini cukup nyaman dan menyenangkan bagi kami yang  sudah menempuh perjalanan jauh, bahkan tidak jarang kami berangkat subuh-subuh dari Makassar dan biasa menunaikan salat  subuh di perjalanan. Menariknya juga, tempat kuliner ini diramaikan oleh banyak kalangan : mulai dari santri, guru pesantren dan sekolah umum, ASN, para sopir daerah dan antar daerah, dan masyarakat umum.

Karena terbiasa berangkat subuh atau pagi dari Makassar, sehingga biasanya hampir-hampir tidak ada persiapan berupa pembelian barang-barang kebutuhan harian untuk anak kami di Pesantren. Kami pikir nantilah belanja di perjalanan, misalnya di kota Barru saja. Kalau di kabupaten lain biasanya untuk memenuhi kebutuhan belanja, kami kerab singgah di Alfamart atau Indomaret. Lhaa, kalau di Barru sama sekali kami tidak menemukan kedua raksasa retailer tersebut. Kan aneh jadinya, ada apa?

Keheranan ini akhirnya berubah menjadi kebanggaan tersendiri. Ternyata,  Kabupaten ini adalah satu dari sedikit daerah di Indonesia yang menolak mentah-mentah kehadiran Alfamart dan Indomaret. Bukan tanpa alasan, karena terbukti kehadiran kedua retailer tersebut telah membunuh pasar dan warung tradisional.  Penelitian terbaru menunjukkan bahwa setiap ada satu Alfamart atau Indomaret akan mematikan minimal dua puluh warung tradisional. Penolakan Pemda tersebut, tentunya, tidaklah mudah karena bisa dianggap sebagai penolakan terhadap investasi. Namun, berkah di balik pelarangan tersebut adalah makin suburnya perkembangan pengusaha-pengusaha lokal yang tidak kalah dari kedua retailer tersebut.

Sebut saja, misalnya, Toko Diana yang terletak di pusat kota Barru. Swalayan ini sudah menjadi langganan kami kalau hendak bertandang ke Barru. Dari segi pelayanan, kenyamanan, ketersediaan barang, harga, saya rasa sangat memuaskan. Ada perasaan nyaman dan enjoy, barangkali juga karena ada faktor senasib atau semacam adanya dukungan kuat terhadap eksistensi perlawanan terhadap ketimpangan pembangunan ekonomi.

Iya, pemerataan pembangunan ekonomilah yang menjadi PR utama bangsa ini. Kurang apa negara ini, sumberdaya alam sangat melimpah yang setara dengan populasi yang besar, tapi ketimpangan begitu nyata dan sangat terasa di mana-mana.

Langkah yang ditempuh Pemkab Barru ini patut ditiru oleh daerah-daerah lain, terutama Pemkot Makassar.  Kalau di Makassar, jangankan di jalan utama atau di jalan poros, di jalan-jalan arteri pun sudah dipenuhi juga oleh kedua retailer rakasasa tersebut. Karena di mana ada Indomaret maka di situ ada dan akan ada Alfamart, begitu sebaliknya. Dan ketika dua raksasa ini bertarung maka di kiri kanan dan di tengah-tengahnya pasar dan warung tradisional  akan menggelapar mampus.

Kalau di Makassar sendiri, sudah sering terjadi penolakan masyarakat terhadap pembangunan kedua retailer tersebut. Bentangan spanduk penolakan bahkan demo kecil-kecilan kerap terjadi, tapi bagai angin lalu, itu semua tidak mengetuk hati dan pikiran para pengambil kebijakan.

Akhirnya, hingga kedua anak kami tamat di DDI Mangkoso Barru, selalu saja kami setia berbelanja di Swalayan Diana yang konon katanya miliki orang Barru sendiri. Saya sanksi, swalayan ini akan jaya seperti hari ini kalau saja Alfamart dan Indomaret dibiarkan merajalela tanpa kendali di Kabupaten ini.

Gambar: Wikipedia.

Banyak yang merasa bangga. Apalagi penggagas dan pembuatnya. Dianggapnya sebagai suatu penghormatan pada sejarah. Dikiranya sebagai suatu persembahan yang heroik pada masa lalu, dan sebagai sajian yang bombastis pada generasi kini dan nanti. Tapi bagi mereka yang eling, itu merupakan suatu pembodohan, kedunguan dan kemunduran. Namun, semoga, itu hanya sebagai suatu ketidaktahuan atau kealpaan alam sadar semata. Pun bukan sebagai suatu kesengajaan yang terus dipelihara.

Adalah sebuah perbatasan kota: Makassar-Gowa, yang dahulunya satu, kini terpisah oleh sebuah garis demarkasi administratif. Di batas kota inilah—juga menjadi gerbang ke salah satu universitas terkemuka—ada simbolisasi yang sangat paradoks: badik raksasa di satu batas. Sebilah badik yang sudah terlepas dari warangkanya, menikam angkasa dengan gagahnya. Tingginya sekitar dua meter, barangkali juga terbuat dari besi tempaan. Dan semboyan Gowa-Bersejarah di batas lain. Dua perbatasan yang, sekali lagi, sangat paradoks.

Badik yang mengacung ke atas itu adalah sejenis badik lompo battang, seperti orang hamil, khas made in  Makassar. Konon bila terkena badik ini, nyawa tidak akan bertahan dalam dua puluh empat jam. Jenis badik itu berbeda dengan badik Luwu—rupanya sedikit lain, bilahnya lurus  dan meruncing di bagian ujung. Sedangkan  badik Bugis, lagecong, bentuknya dari hulu kecil kemudian melebar lalu meruncing di ujungnya.

Badik itu berbicara banyak. Bukan sekedar sebuah benda runcing nan tajam. Senjata pendek itu lahir dari sejarah panjang Makassar dan Gowa sekaligus, bahkan Indonesia. Ia bukan sekedar senjata yang dipakai dalam pertempuran atau dipakai untuk menjaga diri atau sekedar koleksi, ia punya makna lebih. Sebagaimana dikatakan Barthes, ada dua tingkatan pertandaan (staggered system), yang memungkinkan untuk dihasilkannya makna yang bertingkat-tingkat, denotasi (denotation) dan konotasi (connotation).  Dan tentu saja, badik itu, sengaja ditampilkan  sedemikian rupa—entah di mana warangkanya—dengan sejumlah pesan yang ingin disampaikan.

Badik raksasa ini tidaklah salah. Ia adalah, tentu, perlambang keberanian, pantang mundur bahkan bisa bermakna amukan. Sangat dibutuhkan dalam melakoni kehidupan. Namun menjadi sangat keliru dan sungguh ahistoris, bilamana badik ini hanya berdiri sendiri, tanpa bersanding intim dengan sebuah pena. Pena, tak terbantahkan, adalah simbolisasi pengetahuan, kealiman dan kecerdasan. Badik-pena mestinya seperti dua sisi mata uang yang tak terpisahkan, tanpa sisi lainnya, tidak akan dapat dipergunakan dengan baik dan optimal.

Apa konsekuensi logis, bila hanya badik yang dibesar-besarkan (dipakalompo): Pabbambangang na tolo—temperamental bodoh pula. Stigma negatif inilah yang banyak mengemuka di tengah masyarakat.  Sebuah nuansa negatif yang, alih-alih ingin diberantas, malah dipupuk hingga subur yang melahirkan akibat-akibat lanjutan: kebodohan, ketertinggalan, keterjajahan, kemiskinan bahkan keterasingan di tanah sendiri. Apakah telah menjadi penyebab atau akibat, atau sudah menjadi lingkaran setan, entahlah. Mengapa mudah panas dan tersinggung, karena hanya memegang badik di satu tangan, tanpa sentuhan pena yang mendalam di tangan lainnya.

Sejatinya, pena-pengetahuan, akan mendinginkan panasnya keberanian-badik yang menyala-nyala, melembutkan hati yang keras mem–besi, memberikan timbangan baik-buruk: apakah badik biarlah tetap tenang dalam warangkanya atau, memang, mesti dihunus demi kebaikan yang lebih besar.

Padahal, perpaduan simbolis, antara badik-pena, telah terbukti dalam sejarah tanah ini. Betapa di Makassar ini, pernah menjadi suatu kekuatan sangat besar di Nusantara, bahkan menguasai kawasan Nusantara bagian timur.

Punya semboyan bersejarah, tapi tidak memetik buah terbaik sejarah negeri ini, dari mereka yang lahir di tanah para karaeng ini. Bukankah sejarah adalah cerita dari para tokoh besar, kata Thomas Charyel. Para elit, terutama, mesti mengeja ulang sejarah sub negeri ini—negeri yang ikut membentuk Indonesia.

Sebut saja, misalnya, Daeng Pamatte—syahbandar Kerajaan Gowa-Tallo, sebagai pencetus aksara lontara (sebagaimana dikatakan oleh begawan sejarah Sulawesi Selatan, Mattulada) sebenarnya telah memberi dasar kuat untuk pembangunan literasi kita. Indonesia yang dibangun dari ratusan suku bangsa dan bahasa—yang dahulu disebut sebagai nusantara ini— dalam catatan sejarahnya, hanya segelintir saja yang memiliki aksara yang mandiri : aksara Jawa/Sunda, Bali, Karo (Batak), Rambong-Ogan, Lampung, Rejang dan aksara lontarak Makassar-Bugis. Inilah tragisnya, ketika  keaksaraan yang sudah dibangun hampir sepuluh abad lalu itu lantas dilupakan oleh generasi sekarang.

Yang patut disayangkan, bahkan sangat disesalkan adalah ketidaktahuan para elit—semoga bukan kesengajaan—akan pentingnya simbol-simbol yang sarat makna itu. Mengherankan memang, mereka adalah orang-orang yang berpendidikan, katanya,  tapi tidak menghayati secara mendalam simbol khas dan unik tanah ini. Simbol-simbol yang justru sarat dengan muatan pembelajaran yang berdimensi masa lalu, kini dan akan datang. Ataukah politik sudah menjadi panglima yang sangat berjangka pendek dan membutakan, hingga melupakan pembelajaran yang bertumpu pada local genius yang lebih berjangkauan jauh kedepan.

Apatahlah lagi tantangan literasi kini, bukan sekedar melek huruf, karena memang masyarakat Indonesia  hampir seratus persen sudah dapat membaca bahkan mengalahkan India dan banyak negara berkembang lainnya dari segi persentase. Namun, yang menyedihkan sekaligus menjadi PR besar, adalah rendahnya minat baca  masyakarat termasuk kurangnya karya-karya yang dihasilkan, apalagi dengan munculnya belantara  media sosial yang sangat memikat dengan segala muatan dan dampak negatifnya belakangan ini. Tentu menjadi tantangan, dengan beban yang lebih kompleks bagi pembangunan literasi ke depan.

Di perbatasan ini, sudah berjuta-juta manusia yang lalulalang di bawahnya, bahkan sudah tak terhitung, mereka yang bergelar master, doktor, bahkan professor yang sudah bolak balik di batas kota ini pula. Sudah berapa banyak radiasi yang sudah dipancar dari badik yang sendirian itu. Kota ini, tepatnya Makassar-Gowa, sudah memang panas cuacanya—bisa mencapai 32 derajat—menjadi makin  membara karena radiasi senjata pendek itu.

Kalaulah terpaksa, melewati batas kota itu,  ingatlah sejenak,  sosok universal yang di dalam dirinya bersanding seimbang keberanian tiada tara dan pengetahuan yang tak tertandingi : Ali Bin Abi Thalib, yang memiliki senjata lebih panjang dari sebuah badik—pedang Zulfikar dengan bagian ujungnya yang bercabang dua. Ketika hendak menebas seorang musuh yang sudah tak berdaya lagi, beliau lantas diludahi oleh lawannya tersebut.  Apa yang terjadi. Baginda Ali menyarungkan kembali pedangnya, urung membunuh musuh itu, karena ia tidak ingin membunuh karena kebencian akibat hawa nafsunya, ia hanya ingin membunuh karena kecintaan pada Tuhan yang dilandasi pada pengetahuan.

Dalam adat istiadat bangsa Makassar, bahkan setelah Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan Gowa Tallo sekitar abad ke-16/17, dikenal ada dua bentuk perkawinan. Pertama, perkawinan dengan peminangan. Kedua, perkawinan dengan Silariang (Anynyala). Perkawinan jenis pertama terbilang sebagai suatu proses perkawinan normal yang lazim terjadi sebagaimana juga ditemukan pada perkawinan suku-suku lain di Indonesia, seperti melalui proses peminangan (Mange Assuro), pernikahan, dan pesta  perkawinan.

Yang sangat unik disoroti adalah jenis pernikahan yang kedua, silariang. Betapa tidak, bentuk pernikahan ini diliputi dengan drama yang sangat membahayakan sekaligus mengerikan hingga bisa terjadi maut pada laki-laki dan perempuan bahkan dapat mengakibatkan pertikaian dua keluarga besar. Menurut adat, sebagaimana dikatakan Sugira Wahid (2007), silariang (anynyala)  artinya berbuat salah, dalam hal ini berbuat salah terhadap adat perkawinan  yang diwujudkan  dengan kawin lari. Pihak keluarga gadis menderita sirik (malu), sehingga tumasirik (keluarga yang dipermalukan) berkewajiban Appaenteng sirik (menegakkan harga diri atau rasa malu), dengan cara membunuh lelaki yang melarikan anaknya, ada kekecualian yaitu apabila lelaki itu  telah berada  dalam rumah atau pekarangan  rumah anggota adat/pemuka masyakarat, atau setidak-tidaknya telah sempat membuang songkoknya kedalam pekarangan rumah anggota adat tersebut berarti ia telah berada dalam lindungan adat, maka ia tidak dapat diganggu  lagi. Bagi kadhi atau penghulu merupakan kewajiban  baginya untuk menikahkan mereka yang terlibat silariang (tumanyanyala).

Disinilah letak keistimewaan  bentuk pernikahan silariang. Cara ini  merupakan suatu tata cara yang dibuka secara adat namun sangat sempit dan berliku karena nyawa adalah taruhannya. Sudah menjadi wacana umum bahwa perkawinan dalam masyarakat Makassar dan bugis adalah merupakan suatu proses yang  tidak ringan  bila dilihat dari segi sosial ekonomi dan politik. Setidaknya ada  beberapa alasan mengapa silariang terjadi. Pertama, si lelaki atau si gadis  akan dikawinkan dengan seseorang yang tidak dicintainya atau dipaksakan dari pihak orang tua. Kedua, si lelaki tidak dapat memenuhi permintaan  dari pihak si gadis, seperti tingginya mahar atau uang panai atau karena alasan lainnya, padahal keduanya saling mencintai. Ketiga, karena adanya perbedaan strata sosial ekonomi.

Sebenarnya masih ada dua varian lain dari silariang ini, jika dilihat dari motif terjadinya. Pertama, Nilariang yaitu laki-laki  membawa lari si gadis ke rumah penghulu sebagai perlindungan untuk dinikahkan, dengan alasan, misalnya, pinangan laki-laki ditolak oleh pihak perempuan sedang mereka saling mencintai. Atau karena alasan si gadis yang dipinang melakukan penghinaan. Kedua, Erangkale, membawa diri. Terjadi ketika perempuan  datang sukarela pada laki-laki minta dikawini  atau ke rumah penghulu meminta dikawinkan dengan lelaki yang dimaksud, dengan alasan untuk menghindari kawin paksa dari pihak si gadis, si gadis sudah hamil sehingga dikhawatirkan membawa aib keluarga, atau karena alasan si gadis sudah kena pelet dari laki-laki yang pernah dihinanya.

Tidak ada penjelasan yang memuaskan kapan silariang  ini mulai berlaku dalam budaya makassar, termasuk dalam lontarak tidak dikemukakan.   Sejauh penulusuran penulis, belum ada buku yang menjelaskan secara spesifik kapan jenis budaya ini bermula, bahkan sekaliber Prof. Mattulada sekalipun hanya mengemukakan pengertian dan muatan dari silariang saja.

Jadi setidaknya yang dapat dikemukakan adalah beberapa asumsi. Mahalnya uang panai, penolakan dari keluarga perempuan atau laki-laki karna perbedaan strata sosial ekonomi, perjodohan dengan laki-laki atau perempuan lain yang tidak diinginkan dan berbagai alasan lainnya merupakan penghalang terwujudnya pernikahan  yang ideal atau pernikahan biasa. Keadaan seperti itu, tentunya akan selalu terjadi  dari generasi ke generasi  yang memiliki banyak dampak negatif terhadap kestabilan dan keberlangsungan masyarakat.  Di sinilah letak peran penting para intelektual  atau panrita dan pemuka adat dalam merumuskan jalan keluar  dari kebuntuan-kebuntuan  semacam itu.

Akhirnya silariang ini dijadikan sebagai  solusi cerdas dan arif sekaligus sebagai sebagai jalan keluar. Diakuinya institusi silariang ini tentu tidak lepas dari pertimbangan sirik itu sendiri dimana pada akhirnya semua pihak akan tegak siriknya setelah melewati berbagai  proses secara adat.  Tidak ada yang terluka atau hilang siriknya,  baik dari laki-laki dan perempuan yang melakukan kawin lari (anyyala), keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki, tentu saja, setelah melewati proses abbjik (damai) dimana si Tumanyyala menyediakan sunrang, pappasa (denda karena berbuat salah).

Mereka yang terlibat silariang membutuhkan adrenalin tinggi dan keberanian berlipat-lipat dalam upaya melewati tembok pernikahan sakral yang, terkadang, begitu kokoh dan angkuh. Mereka yang melakukannya biasanya didorong oleh kobaran api cinta yang menyala-nyala,  bak Romeo dan Juliet atau bak Dato Museng dan Maipa Deapati. Apa pun rintangannya, sekalipun jiwa taruhannya, tidak lagi menjadi soal ketika motif nyala cinta yang berbicara.

Kalau lah dalam  Al-quran dikatakan bahwa perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah. Boleh lah kita berkata pula bahwa, dalam budaya Makassar, Silariang itu dapat  dilakukan tapi sangat dibenci dan  kalau boleh dihindari.

Tulisan ini bukan dalam kajian ingin memperhadapkan antara perkawian silariang dalam budaya Makassar dengan perkawinan menurut Islam atau dengan kata lain dari halal haramnya. Silariang ini adalah salah produk budaya dalam sejarah perjalanan bangsa Makassar, termasuk dalam interaksinya dengan diterimanya Islam sebagai agama resmi masyarakat Makassar. Semestinya lahir  jenis silariang baru yang lebih humanis dan mengadopsi nilai-nilai Islam sebagai hasil dari dinamika budaya dengan Islam itu sendiri.  Bagaimana pun, budaya itu dinamis  dan adaptif terhadap  perkembangan zaman.

Namun yang tak dapat dipungkiri adalah bahwa para intelektual terdahulu telah memiliki kecerdasan dan kearifan luar biasa  sehingga mampu merumuskan dan melahirkan  budaya yang adiluhung, salah satunya adalah silariang. Jenis pernikahan ini dapat dipahami dengan baik ketika menyelami dengan baik pula konteks budaya Makassar yang  bertumpu pada budaya sirik dan pacce. Pelembagaan  silariang ini, pada akhirnya, dalam rangka tegaknya sirik na pacce itu sendiri, yang akan membawa masyarakat dalam kondisi yang lebih aman, stabil namun tetap dinamis.

Warisan kecerdasan geneologis historis inilah yang setidaknya dapat mendorong kita menjawab tantangan zaman kontemporer, dengan mencoba menempatkan semua aspek menjadi satu kesatuan yang sejalan dibawah ajaran Islam dalam bingkai negara kesatuan Indonesia atau yang lebih populernya, saat ini, disebut Islam Nusantara.