Arsip Kategori: Opini

Sunni-Syiah: Sebuah Hipotesis Menuju Revolusi Hadis

“Sunni dan Syiah adalah dua sayap Islam”. Kalimat yang dilontarkan Grand Syaikh Al-Azhar itu sepertinya dapat menjadi inspirasi umat muslim agar konflik yang terjadi tidak menjadi dosa jariyah bagi generasi berikutnya. Saling menghujat, mengkafirkan, hingga pembunuhan akibat perang konyol atas dasar fanatisme buta menjadi sarapan pagi sebagian besar umat muslim. Mereka ternyata adalah manusia-manusia yang masih hidup di masa lalu. Keputusasaan akibat  memungut lembaran-lembaran sejarah hasil konflik politik praktis masa lalu dijadikan sebagai dasar agama. Seakan mengingkari sejarah adalah mengingkari agama.

Sejarah hanya berhubungan dengan ruang dan waktu. Perang antara para sahabat besar Nabi saw bukanlah alasan kita untuk ikut melanjutkan perang itu. Ini hanyalah mengenai fitnah yang terjadi di masa lalu, yang sampai sekarang sejarahwan pun belum mengetahui siapa biang keladi di antara mereka.

Tugas kita sebagai umat akhir zaman adalah mencegah konflik jangka panjang. Persatuan, kebebasan berpendapat, dan saling bergandengan tangan dalam perbedaan adalah sebuah kewajiban. Akan tetapi, pertanyaan yang muncul, apakah Sunni dan Syiah, terutama dalam hal-hal yang menyangkut perbedaan rumusan agama, dapat bersatu dan bergandengan tangan? Bukankah perbedaan dalam rumusan akan menghasilkan perbedaan dalam amal dan perbuatan? Jika bergandengan tangan menjadi jalan keluar, apakah hal itu membuat masyarakat awam berkesimpulan bahwa ternyata semuanya mengandung kebenaran? Lantas bagaimana dengan para ulama tradisional yang menolak untuk bergandengan tangan? Apakah masyarakat muslim, yang awam terhadap perbedaan dan sejarah harus kembali memilih antara yang pro dan kontra dalam persatuan itu?

Tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjawab pertanyaan itu. Para ulama dari berbagai madzhab pada tahun 2005 mengadakan konferensi di Yordania yang menghasilkan “Risalah Amman”. Sebuah risalah yang ditanda tangani oleh ulama dari berbagai madzhab dan menyimpulkan bahwa perbedaan madzhab hanyalah dalam masalah furu’iyyah, tidak dalam ushuluddin atau pokok keagamaan. Konflik Sunni dan Syiah harus segera diselesaikan. Bergandengan tangan adalah jalan keluar untuk menuju persatuan  besar Islam. Musuh yang sebenarnya adalah musuh yang telah berhasil mengadu domba hingga konflik berkepanjangan tak juga terselesaikan.

Konferensi ini juga ternyata menghasilkan dua kubu. Ada yang pro juga ada yang kontra. Mereka yang kontra adalah mereka yang senang konflik, sedangkan kaum pendukung konferensi itu adalah orang-orang yang mendambakan Islam rahmatan lil ‘alamin. Pribadi sendiri berada pada pihak pro. Alasannya simpel, adalah karena memberontak untuk persatuan dan perdamaian itu lebih baik dan lebih indah daripada memberontak untuk perseteruan.

Mari kita kembali ke “laptop”. Lantas apa hubungannya dengan pembahasan yang ada dalam tulisan ini mengenai hadis dalam pandangan Sunni dan Syiah? Patut kita ketahui bahwa bias dari perseteruan ini berimplikasi juga pasa masalah rumusan ajaran agama, khususnya terkait pada pemahaman hadis dalam tulisan ini. Sunni menyatakan bahwa hanya Nabi saja yang ma’shum, sehingga segala sesuatu yang berasal dari Nabi baik perkataan, perbuatan, taqrir maupun sifat Nabi adalah hadis. Sebaliknya, Syiah justru memperluas cakupan hadis. Tidak hanya Nabi, bahkan keturunan Nabi, terutama dua belas keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, juga dianggap ma’shum sebagaimana Nabi. Segala perkataan, pebuatan, taqrir maupun sifat yang berasal dari mereka juga dapat disebut hadis.

Hanya sekadar menarik sebuah hipotesis, bahwa secara pribadi sebenarnya pemahaman hadis antara Sunni dan Syiah dapat disatukan. Tidak hanya sekadar bergandengan tangan. Caranya seperti apa? Sebagaimana kita ketahui bahwa Sunni mendefinisikan hadis hanya berhenti pada Nabi sedangkan Syiah memperluas cakupannya sampai kepada dua belas Imam.

Jika kita menelusuri ajaran kaum Sunni, mereka berpendapat bahwa untuk mengetahui hadis yang berasal dari Nabi maka sistem periwayatan harus melalui jalur para sahabat, tabi’in dan atba’ at-tabi’in. Rumusan seperti ini diambil dari hadits Nabi sendiri bahwa “sebaik-baik umat adalah setelahku, kemudian setelahku, kemudian setelahku”. Sehingga apapun riwayat yang tidak melalui jalur tersebut dianggap tidak valid atau tidak sahih. Pernyataan seperti ini, secara tidak langsung, juga mengatakan bahwa riwayat dari para sahabat adalah mutlak,  walaupun Sunni tidak mengatakan bahwa mereka adalah ma’shum.

Lantas apa bedanya dengan Syiah yang menyatakan bahwa para Imam adalah ma’shum? Walaupun mereka mengatakan bahwa segala apa yang keluar dari para Imam adalah hadis, tapi mereka tidak pernah memposisikan para Imam di atas Nabi saw. Kasus seperti ini hampir sama dengan kaum Sunni, di mana mereka memposisikan para sahabat di bawah Nabi saw.

Sepertinya pertentangan konyol ini, dilihat dari sudut pandang dalam memosisikan suatu objek rujukan adalah sama. Yakni sama-sama meletakkan objek rujukan di bawah Nabi saw. Perbedaan mendasar hanya pada taraf mengenai kemutlakan mengikuti manusia tertentu, sebagaimana kaum Sunni, dan kema’shuman manusia tertentu, sebagaimana kaum Syiah. Pihak yang satu menggaungkan kemutlakan para sahabat untuk dijadikan jalur periwayatan yang valid. Sedang di pihak yang lain berkoar-koar menyuarakan kewajiban absolut untuk tunduk pada sang pewaris kenabian.

Pernyataan antara “kewajiban mutlak mengikuti para sahabat” dan “kewajiban mengikuti para ma’shumin” jelas tak perlu dipertantangkan lagi. Apa salahnya mengikuti mereka semua, para sahabat dan para ma’shumin (jika mereka benar adalah ma’shum), jika semua diletakkan di bawah posisi Nabi saw.? Mereka semua adalah manusia-manusia yang dekat dengan zaman Nabi saw. Pengetahuan mereka terhadap Islam tidak lebih buruk dibanding para pengkritik mereka.

Kodifikasi rumusan hadis patut digalakkan kembali. Menjungkirbalikkan rumusan lama yang kolot dan kaku, serta mengolah kembali sedemikian rupa rumusan tersebut menjadi rumusan baru tanpa diskriminasi mazhab hendaknya menjadi cita-cita para akedimisi. Ini bukan pernyataan yang tergesa-tgesa. Hanya menarik sebuah hipotesis, yang selanjutnya dilanjutkan untuk menciptakan teori agar tercipta peradaban Islam yang baru. Islam yang satu, yang bangkit di tengah kehidupan yang beralih dari modern ke posmodern.

Sudut Pandang Baru Kesalehan Sosial

Kesalehan sosial pernah menjadi perbincangan utama tiga puluhan tahun lalu di kalangan aktivis Islam. Betapa tidak, telah berjalan di era itu suatu fenomena sosial yang menampakkan banyaknya manusia saleh, namun abai terhadap urusan masyarakat.

Salat, munajat, dzikir, kebersihan diri, dan semacamnya dipraktikkan banyak orang namun  rendah efeknya terhadap masyarakat. Abai terhadap kaum papa, tidak ramah yatim, rendah kesetiakawanan sosial, dan semacamnya adalah fenomena yang muncul di tengah masyarakat. Itu hanya mementingkan kesalehan individual (pribadi). Inilah yang dikecam dalam teks Al-Ma’un pada kitab suci Alquran. Ini pulalah yang melecutkan perbincangan kesalehan sosial sebagai kecaman terhadap kesalehan pribadi saja.

Tinjauan Ulang

Uraian di atas mengantar suatu pemahaman bahwa kesalehan individual adalah segala perbuatan baik yang berdampak baik kepada pelakunya sahaja. Kesalehan sosial adalah segala perbuatan yang tidak hanya berdampak baik kepada pelakunya, namun juga untuk sekalian orang banyak atau masyarakat.

Tinjauan pertama! Kalau diperhatikan secara saksama pengertian kesalehan sosial di atas mengandung kelemahan. Konsep ini hanya memperlihatkan dampak kesalehan yakni kepada masyarakat, padahal pelakunya adalah individu; individual. Jika dirumuskan dengan tegas, maka akan lahir konsep berikut; “Kesalehan sosial adalah perbuatan individual yang berdampak sosial”. Rumusan ini menegaskan nihilnya kesalehan sosial di dalamnya. Kesalehan yang itu adalah kesalehan individual belaka, bukan kesalehan sosial.

Mungkin orang yang berderma membangun fasilitas umum akan disebut sebagai pengamal kesalehan sosial. Ini karena perbuatan baiknya itu memiliki dampak sosial yang tinggi. Tidak salah bahwa dampak baiknya adalah untuk masyarakat. Apakah ini adalah perbuatan individu atau perbuatan sosial? Secara esensial, ini hanyalah perbuatan individual.

Tinjauan kedua! Lebih mendalam lagi, jika dilihat perbuatan baik seseorang yang berdampak sosial itu ternyata masih mengandung masalah untuk dapat disebut kesalehan individual berdampak sosial. Ini dilihat pada kemanfaatan baik yang disasarnya. Benarkah yang memperoleh dampak baiknya itu adalah sosial (masyarakat), atau orang perorang dalam masyarakat.

Apakah perbuatan berdampak sosial itu adalah hanya perbuatan mementingkan orang lain belaka, atau perbuatan yang mementingkan urusan suatu masyarakat? Seharusnya, perbuatan berdampak sosial adalah perbuatan yang bukan hanya berdampak pada orang seorang dalam suatu masyarakat melainkan masyarakat secara utuh.

Kesalehan Sosial

Uraian di atas hanya hendak menegaskan mengenai lemahnya cara pandang tentang kesalehan sosial yang hidup di tengah masyarakat selama ini. Kelemahannya adalah munculnya suatu kapitalisasi perilaku yang berdampak kepada beberapa gelintir orang bahkan juga terhadap perkumpulan, organisasi, bahkan masyarakat dan bangsa tertentu. Kapitalisasi atas perbuatan baik kepada individu baik satu maupun beberapa individu, serta suatu perkumpulan (community) ataupun masyarakat (society).

Ini dipandang bermasalah karena menyangkut “saham”. Jatuh ke dalam perspektif dan konsepsi saham atau kapital. Kapital individual yang diklaim sebagai kapital sosial. Bahayanya adalah timbulnya kelas akibat –privilage– tertentu terhadap individu berjasa tadi. Berpotensi melahirkan semacam monumen individual dalam jejak-jejak kebaikannya terhadap orang lain ataupun masyarakat.

Mungkin inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad saw pernah meruntuhkan sebuah mesjid. Mesjid _Dlirar_ (Dhirar_) tidak diperbolehkan ditempati beribadah sebab terbukti didirikannya untuk memonumenkan jasa seseorang. Inilah kesalehan individual belaka meski berdampak sosial.

Jika pelakunya individu belaka maka betapa pun tidak hanya berdampak kepada pelakunya sahaja, kesalehan itu secara esensial adalah kesalehan individual. Begitu juga, meski dampak baik kesalehan itu dirasakan banyak orang, belumlah tentu boleh disebut sebagai dampak sosial. Orang banyak tidak selalu harus identik dengan sosial.

Apakah sosial itu? Seharusnya sosial adalah suatu entitas kebersamaan yang utuh dan mandiri atau memiliki diri. Ia laksana individu utuh. Kalau individu itu dilahirkan, diasuh, dididik, dibesarkan, menjadi dewasa, mengalami sakit, lemah, kuat, sedih, bahagia, susah, senang, sehat, sakit, hidup, dan mati, maka sebuah masyarakat (sosial) seharusnya juga demikian.

Demikian juga, ketika individu itu memiliki ideologi, menganut prinsip-prinsip, mengakui dan menolak konsep-konsep kehidupan tertentu, memiliki perasaan dan cita-cita maka sebuah masyarakat juga harus demikian. Andaikata tidak demikian maka kemungkinan akan terjadi suatu kumpulan manusia mandiri yang hanya memiliki ikatan-ikatan rapuh dalam kumpulannya itu. Dus, meski ia diklaim sebagai masyarakat, esensinya ia adalah individu yang sedang berkumpul belaka. Kehilangan karakter!

Di atas inilah perbincangan kesalehan sosial patut dikembangkan. Adalah sia-sia upaya menumbuhkan kesalehan sosial di luar dari konsep ini. Mengapa demikian? Sebab ketiadaan masyarakat sebagai suatu entitas sosial sejati, hanya akan diterkam oleh kuasa modal dalam kumpulan orang-orang.

Kesalehan sosial haruslah perbuatan baik entitas sosial sejati (masyarakat) yang mandiri. Ia tidak terjajah oleh kepentingan individu-individu “raksasa” yang memanggul modal dan misi kemewahan pribadi.

Jauh lebih dalam lagi bahwa suatu sintesa individu dalam masyarakat akan bermasalah jika salah meletakkan ikatan sosialnya. Bahwasanya pada diri manusia ada aspek jiwa dan badan, manakah yang mengalami sintesa dalam ikatan-ikatan sosial? Kegagalan dan meyakini konsepsi ini akan menyebabkan terjadinya kekeliruan seeseorang menjalankan misi individual dan sosial.

Sulitnya mengangkat diskursus ini ke tengah publik disebabkan oleh lemahnya perspektif sosial yang sedang berlaku. Selama ini hanya populer cara pandang materialis melalui analisis August Comte, Emile Durkheim, dan para pemikir sosiologi modern lainnya.

Melalui konsep-konsep sosiologi modern diketahui hanya ada dua perspektif besar yakni individulah yang sejati sedangkan masyarakat hanya bentukan, dan yang kedua bahwa masyarakatlah yang sejati, sedangkan aspek individual terbentuk oleh efek sosial belaka. Buku Society and History (1985) yang merupakan pemikiran filsafat sosial Muthahhari (1919-1979) lama sekali mengurai kritik atas dua kutub konsepsi sosial ini.

Kedua konsep ini sebenarnya memiliki varian konsepsional lainnya yang kurang tepat diuraikan di sini. Prinsipnya adalah dikotomi kesejatian individu maupun masyarakat telah berefek besar dalam sejarah umat manusia. Selain itu, sangat lama keduanya mengambangkan visi kemanusiaan sejati dan kemasyarakatan manusia yang luhur.

Penganut kesejatian individu telah mendorong umat manusia pada pembentukan ikatan sosial yang diperah. Begitu pula penganut kesejatian masyarakat telah menghilangkan keluhuran individu manusia.

Prinsipnya, masyarakat yang diklaim oleh dua cara pandang tersebut bukanlah representasi suatu kesejatian sosial. Ia hanyalah perkumpulan rapuh karena hanya menghimpun jasad-jasad manusia berikut tujuan ekonomi-politiknya belaka. Bahkan, konsep tentang kesejatian masyarakat tidak memberikan ruang kepada anggotanya untuk memiliki pendirian dan mengembangkan kebebasan untuk mencapai misi individualnya, termasuk dalam konteks spiritual.

Uraian di atas memperlihatkan betapa rumitnya mengangkat kesalehan sosial sebagai diskursus perbaikan peradaban manusia. Satu-satunya cara adalah mengakui bahwa masyarakat memiliki karakteristik sebagai berikut; 1) memiliki kesejatian yang mandiri (bukan bentukan dan kumpulan semu), 2) tiap individu itu sejati dan mandiri namun memiliki jiwa kemasyarakatan yang fitrawi. Ia bermasyarakat bukan karena pilihan dan paksaan, melainkan karena secara alamiah ia adalah entitas berjiwa kemasyarakatan. 3) individu yang ada di dalamnya saling mengikat dan bertaut melalui spirit (jiwa) kemasyarakat fitrawi tersebut, dan bukan hanya relasi-relasi ekonomi-politik belaka.

Berhimpunnya masyarakat dengan ikatan jiwa kemasyarakatan tersebut akan memberi ruang untuk pengembangan diri anggota masyarakat secara bebas, namun gampang mematuhi etika sosial dan tujuan-tujuan luhurnya. Dengan demikian perhimpunan mereka dalam ikat tersebut menjelmakan sebuah society sejati yang mandiri, laksana individu yang memiliki spirit, moralitas, prinsip-prinsip, pendirian-pendirian, ideologi, dan cita-cita bersama serta sistem sosial yang baik.

Hanya dengan perspektif inilah kesalehan sosial dapat dikembangkan. Kesalehan atau kebaikan-kebaikan individu yang berdampak sosial, lahir bukan karena terdorong oleh kepentingan individual belaka melainkan suatu perbuatan masyarakat sejati dan mandiri tersebut.

Masyarakat yang demikian ini lahir dengan lahirnya individu-individu saleh yang masing-masing mengikat jiwa kemasyarakatannya, seperti sistem etik dan pendirian-pendirian, keyakinan terhadap Tuhan. Ia juga berkembang dengan ideologi dan cita-cita bersama.

Kerja ekonomi-politik adalah format pelayanan sosial yang secara esensial merupakan ekpresi dari ideologi, sistem etik, pendirian, cita-cita yang menjadi ikatan antar individu tersebut. Walhasil, kesalehan sosial yang dimaksud dalam artikel ini adalah social services (pelayanan-pelayanan sosial) melalui kebijakan politik dalam tipologi kemasyarakatan yang terbentuk dari ikatan jiwa kemasyarakatan tiap-tiap individu yang baik. Kebalikannya adalah kejahatan sosial. Kejahatan sosial bukanlah perilaku buruk seorang individu yang berdampak sosial. Kejahatan sejenis ini tetaplah kejahatan individu. Hukumannya dijatuhkan kepada pelakunya.

Kejahatan sosial adalah kebijakan publik yang menyengsarakan umat manusia. Dirancang oleh suatu sistem sosial mandiri dan mengabaikan kepentingan manusia. Hukuman akan ditimpakan kepada masyarakat tersebut.

Imaji kemasyarakat yang demikian ini dapat ditemukan pada suatu bangsa. Dalam bangsa tersebut dapat saja ada generasi yang memiliki ikatan jiwa kemayarakatan yang luhur dan menelurkan berbagai kerja-kerja publik yang positif. Inilah kesalehan sosial itu. Demikian juga mungkin ada generasi yang berhimpun dalam persekongkokan jahat dalam ikatan jiwa kemasyarakatan yang buruk, jika mewujudkan kejahatannya maka ia bukan kejahatan individual melainkan kejahatan sosial. Dosa sosial!

Dan Dialah Yang Mahatahu.

 

Sumber gambar: Kompassiana.

HMI-MPO yang Mulai Tercemar dan Tersusupi

Gerakan sejumlah kader HMI-MPO di Universitas Negeri Makassar (UNM) untuk melakukan pembaharuan dan penyegaran di tubuh HMI-MPO dalam lingkup UNM, harus dilihat sebagai sikap kritis atau koreksi atas fenomena yang terjadi di HMI-MPO dewasa ini, baik di level Cabang Makassar maupun di tingkat nasional. Gerakan itu berangkat dari kenyataan memilukan bahwa eksistensi HMI-MPO di UNM benar-benar telah sampai di titik nadir. Gerakan ini juga dilandasi oleh perlunya HMI-MPO di UNM diproteksi dari paparan konservatisme agama dan pragmatisme-politis yang belakangan begitu kuat melanda HMI-MPO. Bagi gerakan HMI-MPO di Cabang Makassar, UNM sendiri merupakan kampus yang memiliki persentuhan historis dan ideologis yang demikian kuat dengan HMI-MPO sejak dari dulu. Setidaknya ada tiga alasan kenapa HMI-MPO di UNM perlu dirawat dengan baik.

Pertama, UNM (dulu bernama IKIP Ujung Pandang) merupakan kampus legendaris bagi eksistensi dan perjuangan HMI-MPO di Makassar di era Orde Baru dan awal Reformasi. Pasca HMI-MPO mendeklarasikan diri di Makassar sekitar tahun 1990, seluruh komisariat di lingkungan UNM langsung bergabung dengan HMI-MPO. Adalah Sulhan Yusuf yang menjabat Ketua Umum HMI Korkom IKIP Ujung Pandang ketika itu, yang juga merupakan deklarator HMI-MPO di Makassar. HMI Korkom IKIP UP dan komisariat-komisariatnya yang semula netral atas dualisme HMI di tingkat pusat, langsung beralih menjadi HMI-MPO usai deklarasi HMI-MPO Makassar. Tak ada satu pun kampus di Makassar yang melakukan hal yang sama. Sebagian besar komisariat dan Korkom yang terbentuk kemudian, dibangun nyaris dari nol (bahkan dari nol sama sekali). Perpindahan revolusioner yang dilakukan HMI Korkom IKIP UP beserta komisariat-komisariatnya itu merupakan sumbangan terbesar HMI IKIP/UNM terhadap eksistensi HMI-MPO Cabang Makassar hingga hari ini.

Kedua, UNM menjadi satu-satunya kampus besar di Makassar di mana kader-kader HMI-MPO berpengaruh sangat kuat (baik secara kultural maupun struktural) di lembaga-lembaga intra-kampus UNM, dari level jurusan, fakultas, hingga universitas—kendati dalam 10 tahun terakhir hal itu kian melemah. Jabatan-jabatan struktural kemahasiswaan di IKIP/UNM seperti Senat Mahasiswa, BPM, maupun BEM/MAPERWA di semua level, banyak diduduki oleh kader-kader HMI-MPO, utamanya di penghujung Orde Baru dan awal Reformasi. Tradisi yang kuat dan panjang akan pengaruh atas lembaga-lembaga intra-kampus itu oleh anak-anak HMI-MPO hanya berlangsung di IKIP/UNM, dan nyaris tak ditemukan di kampus-kampus besar lainnya di Makassar. Sikap kritis yang tumbuh di lingkungan HMI-MPO terhadap Orde Baru lantas ditularkan oleh anak-anak HMI-MPO itu ke lembaga-lembaga intra-kampus IKIP/UNM, yang menyebabkan kampus IKIP UP menjadi salah satu pelopor utama di awal-awal gerakan Reformasi 1998 di Makassar.

Ketiga, UNM dapat disebut sebagai benteng terakhir bagi Islam yang berwatak pluralis dan inklusif di tubuh HMI-MPO Cabang Makassar. Di UNM, anak-anak HMI-MPO berhasil mendirikan (tahun 1994) dan mengawal sebuah lembaga dakwah kampus (LDK) tingkat universitas, bernama UKM LKIMB UNM, yang merupakan satu-satunya LDK (di Makassar, bahkan mungkin di Indonesia) yang mengusung Islam pluralis dan inklusif. Di tengah eksisnya LDK-LDK di PTN-PTN se-Indonesia yang beraliran salafi, Ikhwanul Muslimin, maupun Hizbut Tahrir, UKM LKIMB adalah LDK yang berdiri tegak sendirian mengusung “Islam Keindonesiaan” yang dasar pemikirannya salah satunya berpijak pada pemikiran Nurcholish Madjid (seorang raksasa pemikiran Islam di Indonesia yang merupakan mantan Ketua Umum PB HMI). UKM LKIMB pula tampaknya satu-satunya LDK dari PTN besar se-Indonesia yang berada di bawah pengaruh HMI-MPO hingga hari ini.

Wabah di Tubuh HMI-MPO

Anak-anak HMI-MPO di UNM (utamanya beberapa alumninya), tentu tidak memiliki cara pandang yang tunggal dalam melihat fenomena yang berkembang di HMI-MPO Cabang Makassar maupun PB HMI. Sebagian dari mereka tak mempersoalkan fenomena yang ada, bahkan memberikan dukungan atas itu. Namun demikian, saya dan beberapa kawan yang masih terus tersambung hingga saat ini dengan anak-anak HMI-MPO yang aktif di lembaga-lembaga intra-kampus UNM, memandang bahwa apa yang terjadi di tubuh HMI-MPO dewasa ini perlu dikoreksi. Bagi kami, setidaknya ada empat penyakit yang demikian mewabah di tubuh HMI-MPO, baik di Cabang Makassar maupun di PB, yaitu:

Pertama, konservatisme agama. Di HMI-MPO Cabang Makassar khususnya, pengaruh konservatisme agama mulai menguat kembali dalam tahun-tahun terakhir, dibawa oleh sejumlah alumni HMI-MPO yang berideologi “islamis”—yaitu mereka yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Indonesia (baca: Negara Islam atau Negara Syariat) dan di dunia (baca: khilafah islamiyah). Kelompok ini mengusung Islam yang eksklusif, intoleran, sektarian, serta memusuhi kemajuan dan kebebasan berpikir. Selain bermaksud menanamkan watak pemikiran keislamannya di HMI-MPO, tujuan mereka yang lain adalah menyingkirkan anggota dan alumni HMI-MPO yang tidak sejalan dengan mereka yang mereka labeli secara sewenang-wenang sebagai “syiah”, “liberal”, dan “komunis”. Belakangan, mereka berupaya (dan berhasil) mengangkangi latihan-latihan kader, utamanya Basic Training HMI-MPO, dengan turun tangan mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh membawakan materi di Basic Training. Akhirnya merekalah yang banyak mengisi materi-materi latihan-latihan kader itu. Celakanya, mereka membawakan materi dengan tidak berpedoman pada Khittah Perjuangan HMI, melainkan semata-mata menyampaikan sikap-sikap atau pemikiran keagamaannya sendiri yang konservatif tadi. Materi yang mereka sampaikan pun bersifat indoktrinatif, narasinya sempit dan kerdil, serta miskin diskursus intelektual (lantaran mereka memang rata-rata bukan pembaca buku yang rakus).

Kedua, infiltrasi ormas kepemudaan tertentu. Di HMI-MPO Cabang Makassar, tahun-tahun terakhir ini, sejumlah pegiat ormas kepemudaan tertentu berupaya mencengkramkan pengaruhnya. Mereka secara pelan membajak satu per satu anggota HMI-MPO untuk dijadikan anggota ormasnya. Mereka menjadikan HMI-MPO sebagai ladang untuk merekrut anggota ormasnya. Yang mereka rekrut adalah anggota aktif HMI yang menjadi tulang punggung perkaderan dan kelembagaan HMI Cabang Makassar. Akibatnya apa? Anggota HMI-MPO yang direkrut itu akhirnya tersita pula waktunya untuk mengurus ormas tersebut, di samping bahwa watak pemikiran dari ormas ini juga menguasai alam pikiran pengurus HMI-MPO. Sungguh celaka dua belas lantaran ormas kepemudaan ini sangat berbeda ideologinya dengan corak pemikiran Khittah Perjuangan serta identitas dan independensi HMI-MPO, sebab mereka cenderung pragmatis-politis, sektarian, dan mengusung politik identitas dalam gerakannya.

Ketiga, politik partisan dan infiltrasi ormas alumni HMI-MPO. Politik partisan di lingkungan HMI-MPO (kultural maupun “stuktural”) terlihat dengan jelas pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Memang tak ada sikap resmi organisasi HMI-MPO (PB hingga Komisariat) untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub itu, namun jamaah HMI-MPO bisa dikatakan secara mayoritas merupakan pendukung fanatik Anies. Sebagian mendukung Anies karena Anies merupakan alumni “asli” HMI-MPO, sebagian yang lain karena faktor politik identitas (atau karena faktor kedua-duanya). Alumni HMI-MPO (utamanya yang berdomisili di Jakarta) dan juga anggota aktif HMI-MPO terjun langsung di lapangan (melalui apa yang diistilahkan sebagai “Gerakan Turun Tangan”) untuk memenangkan Anies, dan berhasil. Di masa Pilgub itu pulalah konservatisme agama dan narasi politik identitas disuarakan secara lantang dan serius oleh sejumlah anggota aktif dan alumni HMI-MPO seperti yang banyak jejaknya di media sosial.

Sikap partisan di lingkungan HMI-MPO secara luas, yang tidak lain adalah mengusung dan mendorong Anies Baswedan menempati posisi-posisi penting pemerintahan (baca: menteri, gubernur, presiden), mulai menguat sejak sekumpulan alumni mendirikan ormas Barisan Nusantara (BN). Ormas ini boleh dikata “Anies-minded” atau “Anies-sentris”, padahal Anies sendiri bukanlah orang yang berkeringat apalagi berdarah-darah di HMI-MPO dari level paling bawah hingga pusat. Tak ada rekam jejak Anies yang meyakinkan di HMI-MPO secara kultural maupun struktural utamanya sejak ia masih berstatus anggota aktif HMI-MPO. Ormas BN sendiri mendefinisikan dirinya sebagai “perkumpulan orang yang berupaya memelihara kewarasan kelas menengah dan asa atas masa depan negeri”. Dari definisi itu saja tampak bahwa ormas ini merupakan gerakan elitis. Soal kata “kewarasan kelas menengah” ini akan saya bahas di artikel tersendiri (kalau ada waktu) karena agak mengusik nalar-diskursif saya. Dan upaya ormas ini mengusung Anies lebih cenderung dilatari oleh faktor pertemanan (konco, kroni), bukan karena Anies punya gagasan besar yang benar-benar cemerlang. Karena Anies cukup menjual untuk didorong, maka didoronglah. Jadi, benar-benar pragmatis! Ibaratnya, Anies itu jarumnya dan BN itu adalah benangnya; ke mana Anies pergi, ke situ pula BN mengikutinya. Anies ikut Konvensi Partai Demokrat, ya BN ikut ke situ pula; Anies dukung Jokowi-JK, ya BN pro-Jokowi-JK; Anies direshuffle Jokowi, ya BN “bersikap kritis terhadap Jokowi” (kata tokoh BN); Anies memanfaatkan politik identitas, ya BN menutup mata saja; dan seterusnya. Sikap-sikap politik BN itu cukup mengontaminasi HMI-MPO, terutama karena tokoh-tokoh BN adalah patron di lingkungan Cabang dan PB; mereka aktor-aktor heroik yang cukup diidolakan oleh anak-anak HMI-MPO utamanya di masa silam (termasuk oleh saya juga). Hal ini diperparah oleh sikap pengurus HMI-MPO yang sulit menjaga jarak dengan tokoh-tokoh BN itu (disebabkan oleh faktor kedekatan personal, hubungan senior-junior, pembangunan networking, dan sumber finansial bagi HMI).

Keempat, politik praktis. Pada Kongres HMI-MPO periode-periode belakangan ini, aroma politik transaksional kian menyengat hidung. Isu-isu mengenai politik uang (money politics) sangat marak diungkap oleh sejumlah peserta Kongres, kendati sangat sulit dibuktikan sebab tak ada dari peserta Kongres itu yang berani bersaksi secara jujur dan terbuka. Bentuk politik uang itu utamanya berupa janji pemberian tiket pulang ke daerah masing-masing bagi delegasi Kongres. Para kandidat yang suaranya kuat di Kongres itu, umumnya bekerja jauh-jauh hari sebelum Kongres dimulai. Pencalonan mereka dilakukan secara sistematis bak politisi profesional, mulai dari menggalang dana kampanye, mendekati dan melobi alumni-alumni berpengaruh di cabang-cabang, minta restu ke alumni-alumni yang cukup populer, hingga membentuk tim sukses yang beroperasi secara teknis di lapangan. Di antara kandidat yang bertarung di Kongres itu memang punya pengalaman bekerja sebagai tim sukses di pilkada ataupun pemilu, bahkan ada di antaranya yang jelas-jelas merupakan anggota partai politik. Saya sendiri memperoleh informasi yang tampaknya cukup meyakinkan tentang salah seorang kandidat Ketum PB yang menemui seorang tokoh daerah untuk menggalang dana pencalonannya sebagai Ketum PB, dan oleh tokoh daerah tersebut ia diberi sejumlah uang yang nominalnya cukup besar. Dan patut diduga kuat bahwa sang kandidat Ketum PB tersebut menemui lebih dari satu tokoh yang bisa memberinya donasi untuk biaya kampanyenya di Kongres. Itulah yang membuat saya cukup mempercayai isu seputar politik uang di Kongres HMI-MPO meskipun tak bisa saya buktikan.

Di masa lalu, sesungguhnya para politisi semacam ini memang ada di HMI-MPO, tapi jumlahnya kecil dan pengaruhnya juga kurang signifikan, utamanya karena model kayak begini dimusuhi oleh anak-anak HMI-MPO. Kenapa? Karena standar moralitas anak-anak HMI-MPO di zaman lalu memang sangat tinggi. Tapi entah kenapa belakangan justru mereka mendapat panggung, diusung, bahkan dipilih di dalam Kongres. Cabang-cabang HMI-MPO pun kelihatannya tak mempersoalkan lahirnya fenomena baru semacam ini, entah karena mereka lugu, pandir, ataukah karena memang ikut menikmatinya.

Suksesi di Kongres ke-32

Kongres HMI-MPO ke-32 di Kendari beberapa waktu lalu memberikan gambaran betapa HMI-MPO kian meninggalkan watak aslinya yang ideologis-intelektualis (sebagaimana tertuang dalam dokumen Khittah Perjuangan serta tafsir asas, tujuan, usaha, dan independensi HMI), menjadi berhaluan pragmatis-politis. Dua orang kandidat yang bertarung tercatat pernah terlibat politik praktis, baik sebagai anggota parpol maupun sebagai ketua tim sukses sayap pemuda untuk kandidat gubernur di pilkada, yang dikuatkan oleh bukti-bukti berupa foto dan jejak digital di dunia maya. Anehnya, hal itu dimaklumi dan diterima belaka oleh cabang-cabang HMI-MPO tanpa sikap kritis yang memadai. Siapa pun dari tiga kandidat yang maju itu, kemudian terpilih, ya sebenarnya sama saja, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Dan benar saja, Ketua Umum PB yang terpilih adalah sosok yang secara integritas sangat dipertanyakan, dan secara perkaderan dan perjuangan di HMI-MPO boleh disebut nol besar.

Affandi Ismail, Ketum PB yang terpilih itu, merupakan junior saya di UNM—juga di IPMIL (sebuah organ mahasiswa daerah)—tapi dia masuk UNM di tahun ketika saya sudah tamat. Saya kenal dengan dia, tapi kenal begitu saja, bukan kenal secara akrab. Saya justru tidak tahu kalau dia anak HMI-MPO, setahu saya malah dia anak HMI-Dipo dan banyak bergaul dengan anak-anak HMI-Dipo. Saya baru tahu dia anak HMI-MPO ketika secara tiba-tiba ia dimasukkan dalam kepengurusan PB HMI-MPO. Di panflet kampanyenya yang tersebar di medsos, tertulis bahwa ia LK I di Cabang Makassar (2011), LK II di Cabang Palu (2013), LK III di Cabang Yogyakarta (2016), dan SC di Cabang Jakarta (2017). Di UNM dia kuliah di jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2005. Dalam 2-3 hari ini saya menggali informasi dengan menghubungi beberapa orang yang cukup mengenal dia selama dia kuliah di UNM. Dari informasi-informasi itu saya secara subjektif menyimpulkan bahwa dia merupakan sosok yang cukup kontroversial dalam aspek integritas sejak dia masih kuliah. Boleh dikata, dia adalah seorang “pemain”. Dia juga rupanya petualang organisasi kemahasiswaan. Cukup banyak organisasi kemahasiswaan (ekstra-kampus) yang dia masuki, HMI-MPO hanya salah satunya. Sebelum masuk HMI-MPO, ia terlibat lama di sebuah organisasi berhaluan Marxis yaitu Pembebasan—meski namanya mirip, organ ini beda dengan Gema Pembebasan yang berhaluan Hizbut Tahrir.

Kalau dia masuk HMI-MPO tahun 2011, maka secara hitung-hitungan sederhana ia baru menjadi anggota formal HMI-MPO di tahun keenam ia kuliah, ya sekitar semester 12, dan setahun kemudian ia tamat dari kampus. Dengan demikian, praktis ia tidak berkarier secara berkeringat di komisariatnya. Apalagi Komisariat FIP UNM di tahun-tahun itu memang kurang bergairah. Sepanjang pengetahuan saya, dia juga tidak pernah aktif di kepengurusan cabang apalagi Badko. Ketika ia terpilih di Kongres, tidak sedikit warga HMI-MPO Cabang Makassar yang bertanya-tanya tentang dia. Hal itu wajar belaka lantaran ia memang tidak dikenal, asing sama sekali di lingkaran inti warga HMI-MPO Makassar. Oleh karena rekam jejaknya di kepengurusan HMI-MPO yang bisa disebut nihil itulah sehingga di panflet kampanyenya untuk pencalonan Ketum PB ia hanya menampilkan riwayat pendidikan di HMI (beserta gelar akademiknya yang cukup panjang—seolah-olah deretan gelar akademiknya itu menduduki tempat istimewa dalam tradisi HMI-MPO) tanpa mencantumkan riwayat organisasinya di HMI. Affandi pertama kali masuk struktur PB HMI-MPO di era PB HMI dipimpin oleh Fauzi. Kehadiran Affandi di kepengurusan PB itu cukup membantu Fauzi dalam menjalankan PB HMI, utamanya karena Affandi konon cukup berjasa dalam mendatangkan donasi untuk kepengurusan. “Keringat” Affandi untuk HMI-MPO secara struktural tampaknya dalam hal membantu Fauzi untuk urusan donasi tersebut. Fauzi sendiri sepertinya punya semacam “utang budi” kepada Affandi karena hal demikian.

“Keringat” dan “darah” Affandi untuk perkaderan dan kelembagaan HMI-MPO kalau mau dihitung-hitung ya tidak signifikan. Dia tidak pernah memimpin komisariat, korkom, cabang, badko, dan lembaga kekaryaan HMI, setidaknya sebagai presidium di struktur itu. Jadi staf bidang pun kayaknya tidak pernah. Dia sama sekali tidak pernah banting tulang untuk mendampingi kader-kader baru, membina komisariat dan korkom, mengurus cabang, membina atau membuka cabang-cabang baru, dan seterusnya. Karier kepemanduannya pun di latihan-latihan kader HMI-MPO bisa dikatakan nol besar. Dia baru ikut Senior Course tahun 2017, di mana setahun kemudian ia sudah ikut bertarung sebagai caketum PB HMI-MPO di Kongres ke-31 di Sorong. Lantas, hanya berselang tiga tahun saja ia menyandang predikat sebagai lepasan SC, ia sudah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI. Wah, luar biasa! Pertanyaannya: sudah berapa LK-LK yang dia pandu, baik sebagai pemandu magang, pemandu biasa, maupun koordinator pemandu?; sudah berapa LK I dan LK II di mana ia bertindak sebagai pemateri, utamanya materi Khittah Perjuangan? Parahnya lagi, kelulusan SC-nya pun belakangan dipersoalkan oleh HMI Cabang Jakarta, tempatnya mengikuti SC, lantaran konon ia tidak memenuhi syarat jumlah training HMI yang mestinya dipandu. Dari situ kita bisa lihat bahwa Affandi tidak memiliki pengalaman apa-apa soal kepemanduan di HMI-MPO. Padahal, rekam jejak kepemanduan dalam diri seorang kaderlah yang akan menunjukkan sejauhmana tingkat kematangannya dalam ber-HMI-MPO. Salah satu identitas HMI adalah sebagai “organisasi perkaderan”. Dan salah satu bentuk perkaderan di HMI-MPO adalah latihan-latihan kader.

Karier kepengaderan Affandi yang sangat prematur itu membuat saya berkesimpulan bahwa ia mungkin saja sudah membaca Khittah Perjuangan serta dokumen tafsir asas, tujuan, usaha, dan independensi HMI-MPO, tapi saya yakin ia tak menjiwainya sama sekali. Kenapa? Jika saja ia menjiwainya secara penuh maka, menyadari rekam jejak kekaderan dan kejuangannya di HMI-MPO yang seperti itu, semestinya ia akan tahu diri untuk tidak mencalonkan diri baik di Kongres ke-31 maupun Kongres ke-32. Sayangnya, ia kurang peka (barangkali juga bebal?) terhadap rasa tahu diri itu. Lolosnya tiga kandidat bermasalah Ketum PB di Kongres ke-32 adalah sebuah kecolongan bagi HMI-MPO, dan terpilihnya Affandi sebagai Ketum PB HMI-MPO adalah sebuah kekonyolan. Karena faktor keluguan (atau mungkin juga kepandiran?) dari delegasi-delegasi cabang yang hadir di Kongreslah yang menyebabkan hal itu terjadi. Cabang-cabang kita kurang/tidak memiliki kepekaan keintelijenan yang memadai untuk mengendus keberadaan para penyusup alias “orang asing” yang bergerak menumpang dan memengaruhi jalannya Kongres. Di lain sisi, standar moral yang digunakan oleh cabang-cabang untuk menilai tiap-tiap kandidat begitu rendah, untuk tidak menyebutnya diobral murah, sehingga kandidat-kandidat yang sesungguhnya moralitasnya berada di bawah standar (menurut ukuran standar lama HMI-MPO yang sakral itu), akhirnya bisa lolos seleksi.

***

Ada yang bertanya pada saya: “Karena tampaknya HMI-MPO mulai tercemar dan tersusupi, lantas apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan HMI-MPO (yang dulunya merupakan majelis penyelamat) dan bagaimana memulainya?” Ah, saya bingung dan gamang menjawab soal itu. Perasaan saya sendiri campur aduk antara marah, muak, kecewa, prihatin, dan malu. Duh!

Kawan, angkat gelasmu dan bersedihlah bersama-sama!

Pada Bulan April 1946

Apa yang istimewa di bulan April? Setidaknya setiap bulan April akan diperingati hari Kartini, yang jatuh pada tanggal 21 April. Terus apa lagi yang istimewa di bulan April? Perhelatan pemilihan umum, setidaknya sejak tahun 2009, 2014, dan terakhir pemilihan umum serantak untuk Pilpres dan Pileg 2019. Untuk terakhir masyarakat Indonesia telah mengetahui siapa yang memenangi kontestasi Pilpres, setidaknya versi hitung cepat (seyogyanya kedua paslon bersabar menunggu hasil resmi dari KPU).

Selain yang telah saya sebutkan sebelumnya, bulan April juga ternyata memiliki cerita tersendiri bagi Kerajaan Gowa, hal itu saya dapatkan ketika membaca : Khasanah Arsip Pemda Gowa Nomor Register 12 Tentang Programma Pelantikan Raja Gowa milik Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang beralamatkan di Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 12.

Pada dokumen arsip itu diriwayatkan secara rinci mengenai prosesi pelantikan Raja Gowa Andi Idjo Daeng Paewa Karaeng Lalolang Sultan Moehammad Abd. Kadir Aidid. Raja Gowa yang telah disebutkan sebelumnya dilantik untuk menggantikan almarhum ayahanda-nya yang juga Raja Gowa bernama I Mangi-Mangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo Sultan Moehammad Tahir.[1]

Sebagaimana adat kebiasaan dahulu, pelantikan seorang raja di Kerajaan Gowa akan dilaksanakan di batu palantikang yang terletak di Bukit Tamalate, prosesi pelantikan tersebut dilakukan dengan menyematkan benda pusaka Kerjaan Gowa berupa Mahkota Salokoa dan Pedang Sudanga.[2]

Berdasarkan dokumen arsip tersebut, disebutkan bahwa prosesi pelantikan Raja Gowa berlangsung pada hari Jumat tanggal 25 April 1946. Pembukaan secara resmi dimulai pada pukul 09.30 dan dibuka oleh Daengta Paccallayya selaku kepala Dewan Adat Kerajaan Gowa atau Bate Salapang bersama Tumailalang dan Tumabicara Butta.

Prosesi pelantikan Raja Gowa kala itu selain disaksikan oleh anggota Bate Salapang, para gallarang, karaeng, dan tamu undangan juga dihadiri oleh pembesar dalam kabinet NIT, serta beberapa tamu undangan lainnya termasuk di dalamnya orang Tionghoa bernama Toean Liem Kiong Boe.

Dua bulan berselang tepatnya 26 Juni 1946, ditetapkan pula tiga orang Anggota Hadat Besar Pemerintahan Kerajaan Gowa yakni: (1) Andi Baso Karaeng Bontolangkasa selaku Tumabicara Butta yang membidangi urusan umum dan keuangan; (2) Andi Manrurungi Karaeng Sumanna selaku Tumailalang Towa yang membidangi urusan pemerintahan-kepolisian, pertanian, hukum, pasar, dan kehutanan; dan (3) Andi Mappeseling Karaeng Sapengang selaku Tumailalang Lolo yang membidangi urusan kehakiman, pergruuan-pengajaran, sarana jalan, kesehatan, dan kehewanan (peternakan).[3] Selain ketiga orang tersebut Raja Gowa juga dalam menjalankan roda pemerintahannya dibantu oleh: (1) Hamzah Daeng Tompo Gallarang Borongloe sebagai Paccallayya (Ketua Dewan Legislatif) dan Andi Laodanriu Karaeng Bontonompo sebagai Tukkajangnanggang (Panglima Perang).[4]

Raja Gowa yang bernama Andi Idjo Daeng Paewa Karaeng Lalolang Sultan Moehammad Abd. Kadir Aidid dikenal sebagai Raja Gowa terakhir sekaligus Bupati/Kepada Daerah Kabupaten Gowa yang pertama hingga digantikan oleh Andi Tau’ sebagai Bupati/Kepada Daerah Kabupaten Gowa yang kedua, memerintah sejak tahun 1960-1967.

Semoga apa yang telah saya ulas memberikan manfaat kepada handai tauladan. Tabe.

                                                                        Sungguminasa, 20 April 2019

[1] Mengenai pelantikan Raja Gowa I Mangi-Mangi Daeng Matutu silakan lihat tulisan Amirullah Amir yang termuat dalam Rubrik Budaya Harian Fajar edisi 13 Januar 2019

[2] Badan Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan. Khasanah Arsip Pemda Gowa Nomor Register 12 Tentang Programma Pelantikan Raja Gowa

[3] Ibid.

[4] Syahrul Yasin Limpo, dkk. Profil, Sejarah, Budaya, dan Pariwisata Gowa. (Sungguminasa : Pemda Tk. II Gowa bekerjasama dengan Yayasan Eksponen 1966 Gowa, 1995) Hlm. 80

 

Sumber gambar: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Gowa

Di Balik Hari Jadi Bone yang Ke-689

6 April 2019, Kabupaten Bone memperingati hari jadinya—sebagai hari jadi Bone—yang ke 689 tahun. Usia yang teramat tua dan teramat matang, jika kita menarik mundur maka daerah ini “lahir” pada tahun 1330. Jikalau demikian, maka timbul suatu pertanyaan! Mengapa tanggal “6” bulan “April” dan tahun “1330” dijadikan sebagai patokannya?

Dipilihnya tanggal, bulan, dan tahun tersebut bukanlah tanpa sebuah alasan, tanggal 6 bulan April merupakan hari dilantiknya Lapatau Matanna Tikka MatinroE ri Nagauleng sebagai Raja Bone XVI. Raja Bone tersebut merupakan kemenakan tersayang dari sosok legend bagi masyarakat Bone dan bagi orang Bugis pada umumnya, yakni Latenri Tatta Datu Mario Arung Palakka MatinroE ri Bontoala Raja Bone XV[1] sedangkan  tahun 1330 merupakan tahun awal memerintahnya Raja Bone I yang bernama MatasilompoE MannurungngE ri Matajang.

Berdasarkan rilis dari laman resmi pemerintah Kabupaten Bone yakni bone.go.id[2] diterangkan bahwa perayaan Hari Jadi Bone awalnya dirintis oleh Bupati Bone ke-12 (memerintah sejak 1983 – 1988) yakni Andi Syamsu Alam kemudian ide tersebut dilanjutkan oleh Bupati Bone ke-13 Andi Syamsoel Alam (memerintah sejak tahun 1988-1993).

Melalui berbagai seminar dengan melibatkan para ahli sejarah dan budaya akhirnya terbit Peraturan Daerah atau Perda Kab. Bone No. 1 Tahun 1990 yang intinya menyebutkan bahwa : Hari Jadi Bone ditetapkan pada tanggal 6 April terhitung sejak masa pemerintahan Raja Bone I MannurungngE ri Matajang (1330-1365) dan tanggal 6 April diambil dari tanggal dan bulan pelantikan Raja Bone XVI Lapatau Matanna Tikka MantinroE ri Nagauleng yang memerintah sejak tahun 1696—seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya.

Jika dilihat dengan seksama, ada sebuah kisah yang tersirat atas dipilihnya tanggal 6 April sebagai hari jadi Bone. Tanggal dan bulan tersebut merupakan hari di mana Raja Bone XV yakni Arung Palakka wafat di Bontoala dan dimakamkan di Bukit Bontobiraeng, Gowa.[3] Maka dengan demikian, di balik hari jadi Bone terkandung makna kematian dan kehidupan. Kematian sang Raja Bone Arung Palakka dan kehidupan baru Kerajaan Bone dibawah pemerintahan Lapatau Matanna Tikka.

Makna kematian dan kehidupan di sini sesungguhnya memiliki nilai spritual yang sangat tinggi, melalui peringatan hari jadi Bone masyarakat seyogyanya diajak untuk bersuka ria dan sekaligus berinstropeksi diri tentang makna dan nilai kehidupan sesungguhnya, bahwa manusia boleh ingat pada dunia, boleh bersuka ria, mencari kesenangan duniawi tapi jangan lupa bahwa di satu masa ada kematian yang siap menjemput menghantarkan manusia ke kehidupan akhirat yang kekal abadi, dan yang terpenting! Melalui hari jadi Bone masyarakat juga harus mengingat nilai-nilai kehidupan di masa lalu, nilai-nilai perjuangan yang melekat pada pribadi seorang Raja Bone I MatasilompoE MannurungngE ri Matajang, Raja Bone XV Arung Palakka, dan Raja Bone XVI Lapatau Matanna Tikka.

Akhirulqalam, Selamat Hari Jadi Bone yang ke-689 semoga kedepannya semakin berjaya. Tabe’ salamaki tapada salama.

Kecamatan Sa’dan, Kabupaten Toraja Utara

6 April 2019

 

Catatan Pinggir:

[1] Lihat silsiah Raja-Raja Bone terbitan Balai Peletarian Nilai Budaya Makassar, bandingkan pula dengan silsilah Raja-Raja Bone yang tertuang dalam buku Edward L. Poelinggomang dan Andi Suriadi Mappangara, et., all.  Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I. (Makassar : Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, 2004) hlm. 364

[2] Untuk selengkapnya silakan akses di tautan https://bone.go.id/2017/11/02/sejarah-penetapan-hari-jadi-bone/

[3] Sekarang Bontoala merupakan bagian dari salah satu kecamatan di Makassar. Mengenai hari-hari terakhir Arung Palakka menghabiskan sisa hidupnya dapat dilihat pada karya Leonard Y. Andaya, Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan abad ke-17. (Makassar : Inninnawa, 2013) dan Nurlindayani Patta, “Kematian dan Pemakaman La Tenritatta Arung Palakka di Bontobiraeng Kerajaan Gowa (1696)”. Skripsi. (Makassar : Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2015).

 

Sumber gambar: Instagram Andi Fashar M. Padjalangi @kamiafp