Omibus Law RUU yang diusulkan oleh pemerintah terus-menerus mendapatkan penolakan dan kritikan dari publik. Lagi-lagi rancangan undang-undang berpihak kepada kaum elit penguasa negara, dari berbagai banyak pasal-pasal dari omnibus law yang dianggap bermasalah dan merugikan kaum pekerja yang wilayah metropolitan, tetapi omnibus law juga berdampak merugikan Masyarakat Adat yang ada di berbagai wilayah pedesaan.

Ada sebuah kepentingan terutama atas nama pembangunan ekonomi, RUU Omnibus Law menjadi suatu alat untuk merampas dan menghancurkan tata ruang hidup rakyat, hal tersebut pasalnya akan memberikan suatu kemudahan bagi investasi maupun korporasi bersama pemerintah untuk merampas tanah masyarakat adat terutama sumber daya alamnya yang akan di kuasai seperti hasil tani.

Berbagai sumber data yang ditemukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta (2018). Bahwasannya melaporkan 300 konflik agraria di 16 provinsi dan 367 kasus pelanggaran Hak akibat perampasan lahan. Data tersebut mencerminkan bahwa selama ini pemerintah melakukan pelanggaran hak serta mengabaikan perlindungan hak warga negara, bahkan pemerintah lebih memberi ruang besar kepada investasi dalam membebaskan lahan masyarakat.

Karena RUU Cilaka ini berencana akan menghapuskan izin lokasi dengan mengganti Rencana Detail Tata Ruang dimana akan menghambat masyarakat adat yang bersikeras dalam mempertahankan ruang hidupnya, karena memperkecil ruang publik untuk mengkaji keputusan pemerintah yang melanggar aturan hukum, salah satunya yang terfokus pada masalah yang ada di dalam 118 Naskah Akademik Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pengadaan lahan. Karena dengan alasan peraturan pemerintah yang menyatakan masih sulitnya memperoleh lahan dalam melakukan investasi di Indonesia, adanya ketidak harmonisasian antara undang-undang penata ruang, UU pokok Agraria serta UU Kehutanan dan UU sektor lainnya, sehingga yang diharapkan dari UU Omnibus Law adalah kemudahan dalam pengrusan lahan perlu diciptakan untuk meningkatkan iklim suatu investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan mengubah ketentuan Undang – Undang Tata Ruang Wilayah sebelum jangka waktu 5 tahun untuk kegiatan investasi kitreria dan persayaratan ketat, menjadi kearah Rencana Detail Tata Ruang membuat pengurusan investasinya paling lama dalam waktu 1 tahun maka yang akan terjadi dalam RUU Omnibus Law ini memudahkan percepatan suatu proses pengadaan tanah hingga proses perpanjangan tanah dan pembaharuan Hak Atas Tanah. Yang lebih sangat parahnya lagi adalah Omnibus Law ini menghapus ketentuan pasal 40 UU tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, mengubahnya menjadi persetujuan lingkungan yakni kesanggupan dalam mengelola lingkungan hidup dengan menghapuskan beberapa pasal maka di analisanya  suatu surat izin usaha menjadi tidak selaras dengan suatu prinsip perlindungan tatakelola lingkungan hidup.

Hilangnya sumber penghidupan dan ekonomi, bahkan juga menghancurkan nilai kearifan lokal, serta mengkriminalisasi kebudayaan dari aspek spritualisasi yang selama ini dijaga dan dilestarikan oleh leluhur, karena masyarakat adat yang memiliki keterkaitan khusus terhadap tanahnya. Penggusuran paksa terhadap masyarakat adat tidak sekedar hanya pindah kehidupan yang baru, tetapi juga hilangnya sumber kehidupan yang secara hidup sejak lama memanfaatkan sumber daya alam sekitarnya. Investasi maupun korporasi bersama pemerintah membuat hal penghinaan besar terahadap hak asal usul masyarakat adat dahalunya sudah mengelola sumber daya alam dengan baik bahkan memiliki pengetahuan secara tradisional turun menurun jauh sebelum Indonesia merdeka.

Terkesan Bahwasannya Rancangan UU mengenai Omnibus Law tersebut lebih ke pro kepada investasi hingga tidak memandang dampak dari masyarakat adat kedepannya. Sikap tersebut mengubah Undang – undang dengan berdalilkan “menciptakan lapangan kerja serta memajukan perekomian nasional” dari bentuk pekerja masyarakat adat justru memiliki pekerjaannya secara tradisional yang dilakukan sejak dahulu seperti bercocoktanam, mengelola sawah, mengelola hutan, berladang bertani. Masyarakat adat sendiri justru membutuhkan penguatan hukum terhadap praktik kearifan lokal menjaga kelestariannya. Tetapi fakta dilapangan banyak masyarakat adat lahannya yang dikriminalisasi demi kepentingan. Menyimpulkan bahwa Omnibus Law adalah suatu gagasan – gagasan yang sangat tidak jelas bahkan  bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan kerusakan ekologi. Undang – undang tersebut tidak saja bahaya bagi masyarakat adat tetapi juga untuk kaum pekerja lainnya yang lebih menguntungkan para pemiliki modal.

Sumber gambar: Tirto.id

Alam Mahadika

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Prodi Ilmu Pemerintahan

Sebelum ada traktor, kehidupan petani tidak sepelik ini. Sapi-sapi selalu patuh dan taat diajak membajak sawah. Sebelum ada mesin perontok bulir padi, hidup petani adem ayem. Orang-orang datang membantu menuai padi, tanpa perlu kesepakatan mereka dapat berapa.

Tapi modernisme membuat perbedaan mencolok. Modernisme menjanjikan efisiensi dan efektivitas, tapi justru menghadirkan kehampaan.

Sapi malas

Sapi-sapi yang dahulu, hampir semua rumah di kampung ini terikat di kolong rumah belakang, kini tak lagi bisa ditemui. Sapi-sapi yang dahulu menjadi teman petani membajak sawah, kini pergi jauh ke areal peternakan. Yang tersisa hanya sapi-sapi malas, yang kerjanya hanya makan, minum dan pup. Sapi malas itu akan dijual seharga jutaan oleh pemiliknya. Tapi, sapi tetaplah sapi, ia tunduk pada keinginan tuannya. Yang membuat mereka malas adalah tuannya sendiri.

Tanpa sapi, petani mengandalkan mesin traktor yang canggih. Sekali dorong, traktor bisa menyelesaikan kerjaan sapi. Dengan traktor, tak perlu menunggu berhari-hari untuk melihat tanah di sawah itu berubah menjadi lumpur. Meski tidak semua petani bisa membelinya.

Pergeseran siklus

Saat musim tanam tiba, siklus hidup di kampung juga banyak mengalami pergeseran. Jika dahulu, ada ritual khusus, yang dihadiri warga kampung sebelum turun sawah, kini tradisi itu perlahan-lahan ditiadakan. Mereka sepakat menyebutnya dengan istilah kuno, ketinggalan zaman. Tak perlu ritual atau menunggu kesepakatan mengenai jadwal yang tepat. Buat mereka, lebih cepat lebih baik, apalagi siklus hujan kian tak menentu.

Dahulu, menanam padi tidak hanya dilakukan serempak. Menanam padi adalah pemandangan kehidupan kampung yang riuh, ramai dan dilakukan tidak sendiri-sendiri. Bahkan, yang tidak memiliki lahan sawah pun tidak pernah ketinggalan untuk turun ke sawah, melebur dalam kubangan lumpur.

Dahulu, ada gairah yang hidup saat musim tanam. Di pematang, para petani melepas lelah dengan mengepulkan asap tembakau sambil berkelakar. Mereka datang saling membantu dengan sukarela. Tak ada yang dibayar, kecuali penganan seadanya dan segelas kopi.

Tapi waktu seperti mengubah segalanya. Siklus tanam bersama itu telah hilang. Petani kini sibuk dengan sawahnya masing-masing. Bukan tidak peduli dengan yang lain, tapi para petani lebih fokus pada lahan garapannya untuk segera diselesaikan. Mereka mengejar target produksi yang telah dikalkulasi untuk membayar pupuk, pestisida, bibit, traktor, dan bersyukur kalau sisanya dapat dipakai hidup menunggu musim panen selanjutnya.

Musim panen juga mengalami perubahan. Tak ada lagi waktu senggang. Beberapa petak sawah yang biasanya butuh waktu seminggu untuk selesai dipanen, kini dengan bantuan mesin perontok padi, berpetak-petak padi bisa selesai sehari, langsung dikepak dalam karung.

Memang masih ada diantara mereka melibatkan orang lain, tapi polanya berbeda. Mereka ikut memanen karena menginginkan upah. Segalanya dihitung dengan uang. Dan hanya sedikit waktu yang tersisa untuk bersenda gurau, semua diburu target.

Perubahan siklus

Sapi malas dan perubahan siklus adalah revolusi petani yang telah mengubah kehidupan kampung. Seperti orang-orang kota, sibuk. Mereka menjadi efektif, dengan pola hidup yang efisien. Tak ada waktu senggang. Segera setelah panen, lahan sawah kembali diairi. Sawah kembali digarap oleh traktor, dan seterusnya.

Tapi sapi malas itu bukan murni kesalahan petani. Petani meninggalkan sapi, karena mereka dikejar oleh pemenuhan kebutuhan. Mereka butuh uang untuk membayar cicilan motor, membeli sayuran, membeli air galon, membayar tagihan listrik, televisi kabel, uang sekolah, pulsa dan kuota. Petani itu juga berharap bisa membangun rumah permanen yang terbuat dari batu dan semen.

sumber gambar: galeri-nasional.or.id

Subarman Salim

Penulis adalah peminum kopi, yang selalu berharap menemukan surga di setiap buku. Selain menulis, kadang ikut jadi peneliti, pernah mencoba jadi blogger tapi gagal.

Pernah kuliah di Universitas Negeri Makassar jurusan Pendidikan Sejarah dan Universitas Hasanuddin jurusan Antropologi.

Kemarin saya diminta oleh panitia LK 2 Psikologi UNM membawakan materi tentang ‘Hegemoni Media’[. Kegiatan yang bertempat di STIE AMKOP Makassar menghadirkan beberapa pemateri yang punya perjalanan dan karya intelektual yang begitu berpengaruh. Tersebutlah nama besar seperti pak Alwy Rahman, Alto Makmuralto, Bahrul Amsal sampai Aan Mansur. Sedangkan saya – Syahrul Al Farabi – sama sekali jauh dari hal itu. Oleh sebabnya, sampai sekarang, saya masih bertanya-tanya, atas dasar apa si panitia ikut menyelipkan nama saya di sana?

Tapi saya sudah jadi bubur. Eh, maksud saya, nasi sudah jadi bubur. Saya mengikuti permintaan teman-teman panitia. Dengan demikian, sejak empat hari yang lalu , saya disibukkan bertanya sana sini kepada senior dan membaca beberapa buku terkait ‘Hegemoni Media’. Sebutlah misalnya Eriyanto dengan Analisis Wacana-nya,  Franz Magnis Suseno  Dalam Bayang-bayang Lenin, dan beberapa artikel tentang framing dan teori kritis. Itulah sedikit modal dasar saya bicara di depan teman-teman mahasiswa Psikologi. Dan supaya ndak malu-maluin amat, saya sertakan juga beberapa keping tulisan di bawah ini tentang Hegemoni, yang saya beri judul ‘Iman kepada Media’.

*

Iman adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan sebuah ketundukan kepada Tuhan yang Maha Esa. Iman menjadi sebuah sistem kepercayaan yang hendak mendeklarasikan sebuah kebenaran pada sesuatu yang Transenden. Hari ini kita menyebutnya Tuhan. Segala sistem kepercayaan ini didasarkan pada teks kitab suci (Al Qur’an) ataupun Sunnah Rasul. Dari sanalah segala informasi kepercayaan dijadikan dasar hingga akhirnya dipercaya, diyakini, dan jadi pedoman hidup hingga akhir zaman.

Nah, di era modern seperti saat sekarang, di mana teknologi semakin berkembang, cepat, dan canggih, iman telah mengalami pergeseran. Kalau sebelumnya kita menyandarkan segala sistem kepercayaan (iman) kepada kitab suci dan segala tingkah laku Rasul, hari ini mungkin iman telah bergeser kepada ‘sebuah alat’ yang bisa mendefinisikan tentang dunia dan segala isinya ; Media. Melalui alat baca inilah, sebuah ideologi ataupun ajaran disisipkan untuk diyakini seperti wahyu yang diturunkan oleh Tuhan dari langit. Seperti sebuah kebenaran, yang tak punya cela dan cacat untuk dikritik lagi. Selesai. Final dan objektif. Dengan demikian, kita hanya butuh tunduk dan patuh.

Saya lebih senang menyebut bentuk kepercayaan (iman) di atas sebagai bentuk hegemoni. Pada poin ini, kita harus berkenalan dengan Gramsci. Laki-laki bongkol dari pulau Sardinia ini “membangun sebuah teori yang menekankan bagaimana penerimaan kelompok yang didominasi terhadap kehadiran kelompok dominan berlangsung dalam suatu proses yang damai, tanpa tindakan kekerasan” (Eriyanto, hal.103). Pada tahap ini media bekerja, bagaimana dia (media) menguatkan posisi sebuah kelompok dan merendahkan kelompok lain.

Masih menurut Gramsci, kekuatan dan dominasi kapitalis tidak hanya menguasai melalui dimensi material dari sarana ekonomi dan  relasi produksi, tetapi juga melalui kekuatan (force) dan hegemoni. Yang pertama menggunakan daya paksa lewat aturan-aturan yang mengikat untuk ikut dan patuh atas segala syarat atau nilai-nilai tertentu, yang kedua lebih bersifat ‘sukarela’. Gramsci menyebutnya sebagai ‘kepatuhan aktif’ dari kelompok-kelompok yang dikuasai. Penguasaan ini, bisa dengan jalan politik, kepemimpinan intelektual, moral sampai agama. Ciri dari hegemoni ini adalah ia menciptakan cara berpikir yang dominan, rasional, paling benar, dan menegasi kelompok lain.

Demikianlah ritual hegemoni itu lahir. Ia berjalan melalui proses yang halus dan tampak wajar. Semua orang menganggapnya benar dan tidak usah dipertanyakan lagi. Media adalah dunia yang menjadi lahan subur berkembangnya ritual hegemonik tersebut.

*

Secara umum, media dalam menyebarkan doktrinnya menggunakan medium/pemakaian bahasa. Bahasa menjadi representasi dari kenyataan atau sebuah peristiwa. Mohammad A.S Hikam melalui ‘mulut’ Eriyanto membaginya dalam tiga cara pandang. Pandangan pertama diwakili oleh kaum positivisme-empiris. Menurut pandangan ini, bahasa dilihat sebagai perantara antara manusia dan objek di luar dirinya. Bahasa yang memuat pernyataan-pernyataan logis, sistematis, dan terukur adalah bahasa yang tidak butuh lagi tafsir yang sifatnya subjektif. Bagi penganut paham ini, benar dan salah hanya dilihat dari bangunan semantiknya.

Pandangan kedua disebut sebagai konstruktivisme yang punya persinggungan dengan fenomenologi. Aliran ini menolak positivisme-empiris yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Konstruktivisme menganggap subjek (dalam hal ini si penyampai berita) punya peran sentral. Alasannya, subjek memiliki kemampuan kontrol terhadap setiap kepentingan/maksud dalam setiap wacana. Namun bagi saya , subjek dan bahasa secara bersama-sama punya peran sentral dalam pembentukan wacana. Lewat medium bahasalah segala kepentingan mewujud dan jati diri subjek terepresentasikan.

Pandangan kritis menjadi pandangan ketiga yang mengoreksi pandangan konstruksivisme. Apa yang menjadi kritik adalah hubungan proses produksi dan reproduksi wacana yang tidak berimbang, baik secara historis maupun institusional. Dengan demikian, pandangan ini tidak hanya melihat hubungan tata bahasa, pernyataan-pernyataan, ataupun makna yang punya tujuan tertentu, tetapi lebih jauh menganalisis konteks dan praktik kekuasaan.

*

Analisis Wacana Kritis

Bagaimanakah sebaiknya berhadapan dengan berbagai macam wacana yang diproduksi oleh media? Itu adalah pertanyaan umum yang hadir dari diskusi LK2 kemarin. Oleh sebabnya, saya hanya menyarankan untuk bersama-sama membaca dua alat analisis. Yang pertama adalah Critical Discourse Analisis atau Analisis Wacana Kritis dan kedua Analisis Framing. Namun, pada tulisan ini, saya tidak akan menyinggung perihal ‘framing’. Selain kekurangan referensi, konsep framing terbilang detail dan spesifik menganalisis media dalam memilah dan memotong realitas, yang kemudian akhirnya melemparnya ke publik. Sedangkan untuk teori analisis wacana kritis, saya hanya akan menyinggung teori Fairclough dari sekian banyak teori yang ada.

Menurut Fairclough, analisis wacana kritis melihat wacana – pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan – sebagai bentuk dari praktik sosial (Eriyanto, hal 7). Sebagai praktik sosial, wacana menjadi semacam diskursus berhadapan dengan segala situasi, institusi ataupun struktur sosial di masyarakat. Pada tahap ini, Fairclough mengintegrasikan analisis wacana berdasarkan linguistik dan pemikiran sosial-politik demi perubahan sosial. Melalui model ini, Fairclough berusaha melihat bagaimana sebuah wacana terbentuk dan bagaimana semaksimal mungkin menggunakan wacana tersebut sebagai alat perubahan sosial.

Ada tiga dimensi penting dalam teori Fairclough : text discourse practice, dan sociocultural practice. Teks dianalisis secara linguistik, misalnya kosakata, aturan penggunaan kalimat ataupun tata bahasa. Analisis ini bertujuan melihat hubungan linguistik dan  semantik yang kemudian membentuk suatu pengertian sehingga menunjukkan muatan ideologis tertentu.

Berbeda dengan teks, discourse practice melihat bagaimana sebuah teks diproduksi dan dikonsumsi. Setiap teks ataupun wacana punya pola yang berbeda dalam proses produksi. Pola ini punya mekanisme yang spesifik dan teratur di mana setiap wartawan mesti mengikuti pola ini. Demikian juga dengan pola konsumsi teks akan berbeda berdasarkan konteks sosial. Seorang petani akan punya kecenderungan membaca berita yang berbeda dengan seorang politisi di perkotaan.

Sedangkan sociocultural practice lebih menekankan pada segala konteks di luar teks. Segala kejadian atau peristiwa di luar teks sangat mempengaruhi bagaimana sebuah teks dibangun. Menurut Fairclough, kondisi sociocultural ini mempengaruhi teks secara langsung namun tetap dipengaruhi atau dimediasi dalam pola hubungan discourse practice. Misalnya bagaimana sebuah teks harus diproduksi ataupun bagaimana wajah masyarakat yang akan mengonsumsi berita tersebut.

Demikian sebagian catatan kecil dari teori Fairclough. Karangan sederhana ini hanya mewakili satu dari sekian banyak teori tentang analisis wacana kritis. Buku yang bisa menjadi pengantar adalah Eriyanto Analisis Wacana ataupun Analisis Framing. Buku Idi Subandi Ibrahim yang menulis Budaya Populer sebagai Komunikasi atau Deddi Mulyana yang menulis Bercinta dengan Televisi. Beberapa buku tersebut cukup komprehensif dalam mengkaji ‘Analisis Wacana’.

Sebagai penutup, penting sebagai pembaca untuk senantiasa mengambil jarak dan curiga pada setiap teks yang lahir dari rahim seorang penulis. Kecurigaan ataupun daya kritis ini bisa dalam bentuk opini yang cerdas dalam melihat dan membaca segala bentuk wacana yang hegemonik. Kecurigaan dan daya kritis ini juga diharapkan melahirkan fungsi batas faktual, dalam bahasa St. Sunardi, semacam pelampauan positivitas (text) menuju after-humanistic.

Trims.

Ilustrasi: https://digitalculurejamrhetorics.wordpress.com

Syahrul Alfarabi

Pernah Aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Takalar. Laki-laki penyuka kopi dan buku.