Memasuki tahun 2018, bermunculan orang-orang nampak saleh. Diliput media maenstream hingga media abal-abal. Diberitakan oleh hampir semua Medsos. Mengurai tutur kata yang elok di waktu dan ruang hampir tak berbatas, yang sebelumnya tak pandai sedikitpun mengolah kata. Berpakaian nampak bak’ orang saleh dan saleha. Rajin mengunjungi tempat-tempat kumuh. Rajin mendatangi sentra-sentra berkumpulnya orang banyak. Yang tak kalah pentingnya senyumnya hampir tak pernah katup disungging terus menerus hingga masuk ke ruang-ruang mimpinya.
Itulah fenomena Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah). Ada yang membilangkannya pesta demokrasi, tapi ada pula yang menolak pemakaian kata pesta dalam Pemilukada. Sebab, pesta dalam substansi maknanya adalah perjamuan dalam suka cita dan suka ria. Sedangkan fenomena di setiap perhelatan demokrasi di negeri ini, apakah itu Pemilu, Pemilukada, dan pemilihan Presiden dan wakilnya, sarat kekerasan, kebencian, dan fitnah. Banalisasi sepertinya massif terjadi dalam setiap perhelatan demokrasi di semua level.
Baru saja mendaftar diri di KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai Paslon Bupati, Walikota, dan Gubernur, eh.. belum ditetapkan sebagai kandidat tetap peserta Pemilukada, sudah OTT (Orang Tangkap Tangan) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Fenomena beruntun yang seolah tak hendak berhenti bak’ jamur di musim hujan, hampir setiap pekan ada kandidat calon bupati dan gubernur yang OTT, sehingga ada yang membilangkannya negeri ini darurat korupsi.
Telah banyak analisis oleh para pakar dan seolah-olah pakar berkenan dengan korelasi antara pemilu-pemilukada dengan korupsi. Tingginya biaya yang harus dikeluarkan para Paslon membuatnya rentan melakukan korupsi. Menurut pengamat politik dan Dirjen Otoda Kementerian Dalam Negeri, estimasi pengeluaran setiap Paslon dalam perhelatan Pemilukada kabupaten/kota diperkirakan mencapai angka 15 milyar hingga 30 milyar. Sedangkan Pemilukada di level propinsi membutuhkan dana antara 30 milyar hingga 100 milyar. Sebuah angka yang sangat spektakuler bila dibandingkan penghasilan mereka setelah terpilih menjadi Bupati/Walikota dan Gubernur kelak. Jadi, nampaknya haus kuasa kerap menjauhkan kita dari rasionalitas dan budi baik.
Beberapa tahun terakhir ini, pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada menuai banyak sikap negatif mewarnai pergumulan hidup khususnya di dunia Medsos (Media Sosial). Para Paslon, tim pemenangan, dan simpatisannya secara massif menabur duri melukai budi pekerti dan kemanusiaan. Terlalu mudah merakit bom fitnah untuk melukai kontestan calon lainnya. Menebar berita hoax hingga ke bilik-bilik mimpi warga. Yang aneh, karena mereka kerap menggunakan pesan-pesan agama untuk menfitnah, menghardik, dan bahkan mengancam.
Agama yang mestinya sebagai pemantik damai, penyemai kasih sayang, dan menyebar cinta, menjadi kering kerontang dan bahkan menakutkan. Manjadi antitesa dari substansi agama itu sendiri sebagai penebar kasih sayang dan cinta, rahmatan lilalamin. Kita dibutakan oleh kuasa dinia, oleh kebencian yang akut. Padahal, semua yang ikut “berlaga” di dalamnya adalah para “cerdik pandai” orang-orang yang paham agama. Bahwa fitnah adalah lebih kejam dari pembunuhan. Kebencian akan mengotori hati dan mejauhkan kita dari rahmat Allah SWT. Tapi, realitasnya kita sangat massif terlibat dalam menebar kebencian dan fitnah. Bila sudah seperti itu masih layakkah kita mengaku sebagai pengikut Muhammad Nabiullah SAW? Yang sangat pengasih dan penyayang. Nampaknya, karena pilihan di Pemilu dan di Pemilukada hati kita katup tak terpa cahaya kebajikan. Ia bergumul dengan gulita yang sangat pekat.
Rasionalitas dan budi pekerti tak berfungsi kala masuk di gelanggang politik, karenanya kemudian ada yang menjudge bahwa politik itu licik dan bahkan kejam. Katanya lagi, di politik tak ada teman yang abadi yang ada adalah kepentingan yang abadi. Padahal, banyak negeri yang mempraktekkan proses demokrasi dalam politik, dan negerinya tetap baik dan sejahtera, karena mereka mengasumsikan bahwa politik untuk memperbaiki keadaan negeri. Membangun dan menata negeri sesuai azas kebajikan universal yang kerap menjadi visi misi para Paslon. Tapi, apa lacur semua janji-janji yang telah dihambur ke publik kala kampanye dan debat publik hanya sebatas janji tanpa realisasi setelah mereka terpilih. Maka, tinggallah para pemilih gigit jari sembari mimpi buruk sepanjang hidupnya, dan akhirnya menuai kehilangan trust pada proses-proses demokrasi, menjadi warga yang apatis, dan labil.
Sejatinya, hasil dari seluruh proses politik yang melelahkan itu untuk siapa? Itu pertanyaan yang mesti dijawab sepenuh hati oleh segenap petarung dalam proses demokrasi itu. karena bila pertanyaan di atas tidak terjawab dan teraktualisasi setelah kemenangan diraih, maka lihatlah hasilnya kini, koruptor merajalela di kalangan para pemenang kontestasi. Jelang pemilukada kali ini, seperti yang riuh diberitakan para kandidat pemerintah daerah khususnya para petahana terjerembab ke lembah nista. Proses penggarongan uang rakyat berlangsung secara berkesinambungan. Yang aneh dan mungkin lucu adalah para petahana yang OTT oleh KPK masih ngotot pula untuk tetap maju dalam pertarungan Pemilukada. Hendak ke mana bangsa dan negeri ini hendak menuju ? wallahu a’lam.
Tahun 2018 ini, kita akan memasuki musim Pemilukada. Pemilukada akan berlangsung pada 27 Juni, di 171 Daerah di seluruh negeri. 17 propinsi, 39 Kota, 115 Kabupaten. Dengan anggaran dari negera berkisar 11,4 trilyun. Musim pemilukada akan datang lagi menyambangi rakyat sebagai pemilik tunggal suara pada perhelatan itu. semoga para kandidat dapat bertarung secara elegan dan dapat memenuhi janji-janjinya kala kampanye dihelat. Melihat proses yang sudah-sudah walau masih pesimis dan getir, semoga Pemilukada kali ini dapat menghasilkan pemimpin daerah yang amanah dan lebih baik.
“Akhirnya aku menemukan apa yang selama ini kucari. Sebut saja cinta dan seks, atau bisa juga ejakulasi hati nurani. Dan itu aku dapatkan di sebuah kamar gelap bernama politik” (Tandi Skober
Sumber gambar: Gogle
