Pandemi yang berlangsung di Indonesia ibarat malapetaka yang datang tanpa disangka-sangka, sudah 8 bulan lamanya pandemi ini berlangsung. Setiap hari menghantui masyarakat perkotaan hingga ke pelosok negeri. Perlahan dengan pasti mengikis sendi-sendi pertahanan di negara ini.
Dampak yang ditimbulkan selama masa pandemi merambah ke berbagai bidang yakni, bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan bidang pendidikan. Masyarakat mengeluhkan betapa sulitnya ekonomi di masa pandemi, banyak usaha perumahan yang tutup bahkan restoran besar mulai gulung tikar.
Di bidang pendidikan banyak dilakukan perubahan yang berdampak besar bagi pesera didik, salah satunya dengan diberlakukannya Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ. Selama PJJ berlangsung banyak konflik yang muncul salah satu dampaknya yakni, susahnya akses internet di daerah.
Sampai kapan kita harus mengurung diri dan dihantui oleh ketakutan-ketakutan di luar sana? Peserta didik kurang leluasa dalam mengekpresikan keahliannya selama PJJ, karena ada beberapa skill yang tidak bisa diasah jika semua pembelajaran serba online.
Rekonstruksi Dunia Pendidikan : Kegiatan Lama dengan kebiasaan baru
Seluruh pembelajaran baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMK/SMA, hingga ke bangku perkuliahan dilakukan secara daring setelah pandemi Covid-19 makin menyebar di wilayah Indonesia. Bukan keputusan yang mudah untuk membuat kesepakatan ini, seperti yang dijelaskan oleh Agus Sartono Kemenko PMK dalam live Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun 2020/2021 di Masa Pandemi pada Jumat, 20 November 2020 bahwa keputusan PJJ diambil demi mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tidak mengambil risiko kehilangan 1 peserta didik.
Peserta didik mengeluhkan hambatan dalam proses pembelajaran online, seperti susahnya akses internet di daerah pedesaan dan kurangnya fasilitas penunjang belajar selama PJJ berlangsung. Selain itu peserta didik kurang memahami materi yang disampaikan lewat media pembelajaran online, karena perbedaan kondisi penyampaian materi yang awalnya dilakukan di kelas dan bertemu guru langsung namun setelah diterapkannya PJJ penyampaian materi dilakukan dengan media Zoom, Gmeet, Google Classroom, WA dll.
Bagi daerah yang sulit mengakses internet diberikan solusi dengan penayangan materi lewat siaran TV, Radio, serta metode Guru Kunjung. Sehingga peserta didik tidak ketinggalan materi.
Menurut Agus Sartono ada 4 jenis unsur pendidikan yang harus dikuasai peserta didik Pertama unsur knowledge yang merupakan pengetahuan atau wawasan peserta didik yang diperoleh dari buku, penjelasan guru dan seminar . Kedua skill merupakan kemampuan peserta didik dalam menggunakan akal, pikiran, ide dan kreatifitasnya . Ketiga attitude yang berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik dengan cara berinteraksi dengan sesama teman dan guru saat di sekolah. Keempat religius merupakan sikap patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.
Dari keempat unsur tersebut peserta didik hanya memperoleh sebagian kompetensi yaitu knowladge, sedangkan skill tidak dapat dipenuhi karena harus melaksanakan praktikum di rumah. Untuk unsur attitude dan religius peserta didik memerlukan media untuk berinteraksi dengan sesama teman dan guru dalam membentuk karakter yang baik.
PJJ juga berdampak dalam kesehatan psikis peserta didik, dengan banyaknya tugas dan susahnya akses internet menimbulkan depresi. Tak jarang juga kasus putus sekolah terjadi, karena terpaksa bekerja demi membantu perekonomian orangtuanya, bahkan ada beberapa anak yang bosan di rumah dan memilih menikah.
Keputusan tentang pembelajaran offline yang akan dilaksanakan tahun 2021 yang sudah disetujui oleh 4 kementerian yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Meskipun dilakukan secara offline tetap harus mematuhi protokol kesehatan dari rumah sampai pulang kembali ke rumah.
Dalam keputusan 4 Menteri tersebut pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memutuskan pembukaan sekolah-sekolah di daerahnya dengan syarat yang telah ditentukan dalam keputusan tersebut. Namun, keputusan pembukaan sekolah tidak bersifat wajib tetapi bersifat diperbolehkan sesuai kondisi daerah dan kesiapan protokol kesehatan yang ada. Keputusan terakhir berada di tangan orangtua, orang tua boleh menolak jika mersa kurang aman untuk pergi ke sekolah menurut Nadim pada Jumat, 20 November 2020.
Sekolah yang ingin membuka pembelajaran tatap muka harus melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sekolah. Dari 532 Ribu satuan pendidikan di Indonesia, baru 42,4% yang mengisi daftar periksa dan sisanya belum melaksanakannya menurut Agus Sartono pada Jumat, 20 November 2020
Oleh karena itu, pemerintah dalam beberapa waktu terakhir selalu menghimbau pada masyarakat dan seluruh departemen saling bekerjasama untuk mensukseskan penerapan keputusan tersebut, agar masalah yang muncul karena pandemi segera terselesaikan sehingga negara ini bisa bangkit kembali dari keterpurukannya.
Sumber: Google
