Medio 2020, mahasiswa kembali membuat ulah, memacetkan jalanan di tengah pagebluk Covid-19. Bagi mereka, Indonesia tidak hanya sedang digempur oleh krisis akibat pagebluk Covid-19, tapi juga krisis keadilan yang sedang mendera.
Di tangan para mahasiswa, ada setumpuk berkas RUU yang dianggap tidak pro terhadap masyarakat kecil dan daftar hitam gelagat kinerja pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat kecil yang hendak ditolak, diberhentikan, hingga dicabut izin pelaksanaannya. Inilah yang dijadikan alasan oleh para mahasiswa untuk tetap turun ke jalan, menyuarakan aspirasi rakyat kecil sekaligus menjalankan posisi pihak oposisi non-partai terhadap pemerintah. Secara khusus, ini pula yang menjadi dalih bagi Aliansi Pemuda dan Nelayan Sangkarrang—terdiri dari OKP, HMI MPO Cabang Makassar, IMM Makassar Timur dan beberapa nelayan—untuk melakukan aksi demonstrasi di jalan-jalan di Kota Makassar, setelah melakukan aksi demontrasi di laut lepas, aksi yang tergolong anti-mainstream.
Aksi demontrasi yang dilakukan adalah penolakan terhadap aktivitas tambang pasir laut di Kepulauan Sangkarrang. Bukannya tidak beralasan, penolakan tersebut dikarenakan keluhan masyarakat nelayan Sangkarrang terhadap aktivitas penambangan pasir laut menyebabkan berkurangnya ikan yang menjadi primadona sumber mata pencaharian para nelayan. Selain itu, dampak yang dihasilkan adalah rusaknya biota laut, dan pada titik kulminasinya, aktivitas penambangan tersebut bisa menjadi faktor tenggelamnya Pulau tersebut—aku Sardi, Jendral Lapangan Aksi, pada suatu kesempatan. Alih-alih pemerintah merawat kekayaan alam Indonesia, justru malah merusaknya dengan program strategis pembangunan nasionalnya yang justru tidak berefek secara nasional.
Menurut Muhidin M. Dahlan (2018) dalam bukunya Semesta di Balik Punggung Buku: “Indonesia adalah negeri yang selalu dicemburui (karena lautnya) dan sekaligus negara yang tak berdaya mengelola kekayaannya sendiri. Tidak hanya tunadaya di soal pengelolaan kekayaan laut, perhatian para akademisi atau periset-periset untuk mengeksplorasi laut sebagai kehidupan yang kaya dan pusparagam juga tergolong sangat payah”. (Hal. 395).
Meskipun statement yang dinyatakan oleh Muhidin di atas masih bisa diperdebatkan lebih lanjut, cobalah kita melihat kenyataan di lapangan. Ada berapa banyak buku yang ditulis dan diriset secara serius yang dipajang di toko buku? Muhidin memaparkan bahwa jumlah buku yang membahas tentang keistimewaan serta pusparagam kegiatan bahari Indonesia masih bisa dihitung menggunakan jari. Dan ironisnya, kebanyakan ditulis oleh orang asing yang diliput oleh semesta media massa. (Hal. 395-396).
Argumen yang dilontarkan oleh Muhidin di atas memang menyikut banyak pihak dalam hal pengelolaan kekayaan laut dan mendaya-gunakan kekayaan alami Indonesia sebagai penopang kesejahteraan masyarakat Indonesia yang katanya, nenek moyangnya adalah seorang pelaut. Kasus Sangkarrang adalah sebentuk swabukti akan pernyataan Muhidin M. Dahlan betapa tunadayanya pemerintah dan banyak stakeholder dalam mengelola laut di Indonesia.
Aksi demonstrasi di tengah laut yang dilakukan oleh aliansi pemuda dan nelayan Sangkarrang juga merupakan sebentuk peringatan dan tindakan pengajaran serta bahan pembuka mata bahwa, ketidakadilan di bumi pertiwi tidak hanya terjadi di daratan.
Semesta di Balik Punggung Buku adalah kumpulan tulisan resensi buku oleh Muhidin, yang di dalamnya terdapat beberapa buku yang membahas tentang laut. Salah satunya adalah buku Mengapa Kita (Belum) Cinta Laut? yang diresensi oleh Muhidin dengan judul Jangan Takut Laut, Cucu Pelaut! (Hal. 399-404). Dalam tulisan tersebut Muhidin membedah suatu pelajaran yang berbasis kearifan lokal dari sosok seorang pelaut.
Disebutkan bahwa seorang pelaut punya perbedaan yang sangat signifikan dengan pusparagam profesi lain dalam hal kepemimpinan. Budaya laut mensyaratkan adanya kepemimpinan meritokrasi. Menurut KBBI, meritokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya. Untuk menjadi seorang penggawa atau kapitan adalah seorang pelaut ulung yang punya pengalaman, keberanian, dan pengetahuan yang mumpuni. Pun, laut juga sebagai evaluator yang handal bagi proses kepemimpinan sang pelaut. Betapa tidak, ketika sang penggawa atau kapitan atau nahkoda salah dan keliru dalam membaca tanda-tanda alami serta gelombang ombak, akibatnya adalah ikut tergulung bersama gulungan-gulungan ombak. Ini sangat berkebalikan dengan tradisi gunung atau daratan dalam soal kepemimpinan, ketika anda adalah keturunan raja, secara otomatis anda akan menjadi pemimpin kerajaan selanjutnya meskipun anda tidak terlatih untuk menjadi pemimpin.
Ternyata, ada pelajaran unik berbasis kearifan lokal yang diajarkan dari sosok pelaut. Ini juga bisa dijadikan acuan dalam palagan atau kontestasi pemilihan umum bagi masyarakat Indonesia dan menjadi faktor untuk membuat kita semakin cinta terhadap laut. Juga menjadi pesan bagi para politikus dan calon politikus yang ber-nenek-moyang-kan seorang pelaut agar memimpin dengan model meritokrasi. Karena sudah menjadi rahasia umum, sebuah ironi dalam panggung perpolitikan di Indonesia, surplus politikusnya sangat tinggi, tapi defisit kemampuan serta kapasitas intelektuilnya berada di garis bawah.
Di saat yang bersamaan dengan kasus Sangkarrang, salah satu kerabat kita di daerah Provinsi Luwu Utara sedang bersusah-payah bangkit dari endapan lumpur yang terbawa saat banjir yang menenggelam-lumpurkan beberapa wilayah.
Ada satu hal menarik yang menjadi perasamaan antara kasus tambang pasir laut Sangkarrang dan banjir lumpur di Luwu Utara. Ya, mereka sama-sama dibantu oleh komunitas yang menjadikan jalanan sebagai basis menyuarakan ekspresinya. Terkadang, kita pun dongkol bila jalanan disesak-jejali oleh mahasiswa. Terjebak oleh macet berkepanjangan memang bukanlah hal yang mengenakkan. Tapi sadarkah kita wahai saudara sebangsa dan senegera, bahwa jalanan adalah hak setiap invidu masyarakat?
Secara tidak langsung kita alergi terhadap para mahasiswa yang menggelar rapat dengar pendapat non-ruangan dengan para wakil rakyat serta Tuan dan Puan pemerintah. Padahal, jalan tidak hanya berfungsi sebagai media transportasi dan mobilisasi ekonomi, tapi juga ruang ekspresi bagi para penggunanya. Jamak diketahui, bukan hanya mahasiswa yang kerap menggunakan jalan sebagai media penyampai ekspresi, tetapi para pengusaha, dunia industri, politikus dan calon politikus, serta birokrat pemerintah paling getol menggunakan jalan sebagai media promosi dan sosialisasi. Meminjam istilah Faiz Ahsoul, jalan adalah ruang galeri bersama. Percayalah, di balik macetnya jalanan yang disebabkan oleh mahasiswa, ada keadilan yang masih berkaki lempung yang coba untuk ditegakkan di negara yang (semena-mena) menyatakan bahwa keadilan sosial (mesti) bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sumber gambar: https://www.indonesia.go.id/ragam/budaya/sosial/wajah-damai-islam-asia-tenggara
