“Bila engkau bekerja dengan cinta itu berarti engkau menabur dalam kelembutan, memetik dengan sukacita, seakan kekasihmu sendiri yang menikmatinya di meja perjamuan ” (Kahlil Gibran)
Hampir sewindu sudah kami mendampingi desa, desa tempat kami lahir, dibesarkan, dibuai hingga menjadi dewasa, desa tempat asal kehidupan, tempat para pemimpin negeri ini lahir. Desa menyimpan cerita-cerita indah masa kanak-kanak silam, mandi di sungai, memanjat gunung, bermain mengitari sawah dan banyak cerita indah lainnya.
Kiwari ini, desa sudah mengalami kemajuan yang pesat, pemerintah pusat memberikan perhatian khusus kepada desa, dahulu desa kurang mendapat perhatian. Seingat saya, semenjak negeri ini merdeka, baru Kali ini pemerintah membentuk kementerian desa, tugasnya memberikan perhatian terhadap desa, khususnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Pedamping desa sebagai anak kandung dari kementerian desa, mempunyai andil besar terhadap maju dan mundurnya desa, ada baiknya bila saya tabalkan saja tugas dan fungsi pedamping desa. Pertama, membantu menetapkan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan berdasarkan hak asal usul. Kedua, membantu menyusun, menetapkan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis. Ketiga, membantu mengembangkan kapasitas pemimpin desa untuk mewujudkan peminpin yang visioner dan demokratis
Keempat, melakukan demokratisasi dan kaderisasi desa. Kelima, melakukan pembentukan dana pengembangan pusat kemasyarakatan di desa dan antar desa. Keenam, melakukan penguatan kewarganegaraan serta pelatihan dan advokasi hukum. Ketuju, memfasilitasi desa sebagai subjek pembangunan, mulai dari tahapan perencanaan, pembangunan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
Pekerjaan seorang pedamping desa bukan hal mudah, selain harus memenuhi syarat dan ketentuan formal, lebih dari itu, yang paling esensial ialah sebuah panggilan jiwa. Menurut seorang happines inspirer, Arvan Pradiansyah, di dalam bukunya I Love Monday, ada tiga paradigma melakoni pekerjaan. Pertama, melihat pekerjaan sebagai job, pekerjaan ini beralaskan kewajiban bukan pilihan, umumnya seorang yang berada di lingkungan ini sedang menjalankan skenario orang lain atau sedang menjalankan keinginan si pemberi kerja, sehingga bagi mereka, yang terpenting hanya bekerja dan mendapatkan imbalan. Mereka bekerja tanpa inisiatif, tanpa, inovasi, tanpa kretivitas.
Kedua, melihat pekerjaan sebagai sebuah karier, jika yang pertama melihat pekerjaan atas dasar pemberi kerja, maka karier sebaliknya, melakukan sesuatu yang kita pilih sendiri, definitnya melakukan skenario kita sendiri, dengan begitu memilih pekerjaan sendiri kita sudah hidup sesuai dengan fitrah kita dan itulah yang membuat kita bahagia.
Ketiga, melihat pekerjaan sebagai calling (panggilan), di sini, kita bukan lagi menjalankan skenario kita sendiri, melainkan menjalankan skenario yang maha besar (Tuhan), dengan menyadari bahwa kita sesungguhnya adalah utusan Tuhan yang dikirimkanNya ke dunia ini karena maksud tertentu. Penemuan ini merupakan harta yang paling indah dari segala harta yang bisa anda temukan di dunia, sebab pekerjaan sesungguhnya bukanlah sekadar sebuah upaya mencari keuntungan, melainkan sebuah panggilan suci untuk menyejahterahkan umat manusia.
***
Filosofi pekerjaan seorang pedamping desa tergambar dalam semboyan “Holopis Kultul Baris” artinya bekerja dengan gotong royong, semboyan ini pertama kali dipopulerkan oleh Bung Karno, untuk mengajak masyarakat, bahu-membahu saling membantu. Dalam konteks pedampingan desa, sikap saling membantu merupakan prinsip pertama nan utama. Dengan berlapik prinsip tersebut, pedamping desa diharapkan mampu membaur ke tengah-tengah masyarakat, mengawal partisipasi warga agar terlibat aktif dalam pembangunan desa.
Perjalanan mendampingi desa, di sebuah kota kecil, berjuluk Butta Toa , Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, kota yang berjarak 120 kilometer dari Ibukota Makassar, memberi pengalaman tersendiri bagi kami tenaga ahli pemberdayaan desa. Wilayah dengan jumlah 46 desa dan seabrek potensi yang dimilikinya, menjadikan Kabupaten ini sebagai contoh baik dalam pelaksanaan pembagunan desa, bagaimana tidak, di tahun 2020-2021, berdasarkan indeks pembangunan desa (IDM), jumlah desa mandiri meningkat menjadi 11 desa, 27 desa maju dan sisanya 8 desa berkembang. Selain itu pula di tahun 2020 Kabupaten Bantaeng menajadi satu-satunya Kabupaten dengan penyaluran dana desa tercepat di Sulawesi Selatan.
Tatkala memasuki tahun 2020, si pegebluk Korona mengobrak-abrik sekotah bumi, tak terkecuali negera kita, seingat saya, pendemi itu pertama kali menyata di bulan maret 2020, saat presiden Jokowi secara resmi mengumumkan kasus pertama di Indonesia, sontak saja pendemi itu membuat masyarakat takut dan resah dibuatnya. Semenjak Korona menghidu seantero negeri, membuat kondisi tidak menentu, sektor kehidupan yang paling terdampak, ialah sektor kesehatan dan ekonomi. Makin lama pendemi makin banyak menelan korban, sebab virus ini sangat cepat penyebarannya dan berbahaya, sehingga pemerintah dengan cepat melakukan langka-lang taktis dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 82, Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menghadapi kenyataan itu, Kementerian Desa menindaklanjuti dengan sejumput aturan, mulai dari peraturan menteri desa tentang protokol normal baru desa, protokol dana desa pencegahan Covid 19, dan prioritas penggunaan dana desa, hal ini diupayakan keras oleh pemerintah pusat, sebab desa dianggap benteng terakhir dalam penyelamatan kondisi krisis yang terjadi. Saat pemerintah menganjurkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termaksud stay at home bagi seluruh warga negara, namun, tidak dengan kami pedamping desa di Kabupaten Bantaeng, justru makin mengeliat di luar rumah, guna mengawal kebijakan pemerintah pusat, agar pemerintah desa serius menjalankan program prioritas nasional yang sesuai dengan kewenangan desa.
Makin lama, pendemi makin memuncak, melalui urita, satu persatu para pedamping desa seantero nusantara gugur dalam pegabdiannya. Untuk mengusir rasa takut dan resah, kami pedamping desa di Bantaeng, sering berkelakar satu dengan lainnya di sekretariat, menyeruakkan joke-joke, apalagi bila joke itu menyinggung ikhwal sexulitas, bakal ramai jadinya, setidaknya hal itu sebagai self hiling untuk menjaga dan meningkatkan imunitas tubuh dari serangan virus Korona.
Dalam situasi pendemi, kiwari itu, kami pedamping desa konsen betul menjalanankan tugas mengawal kebijakan pemerintah, bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Bantaeng membentuk gugus tugas aman Covid 19 hingga di pelosok desa, setiap sepekan sekali kami melakukan konsolidasi, guna mengsingkronkan laporan dan data-data dari relawan desa aman Covid 19 yang dibentuk oleh pemerintah desa.
Sesuai dengan arahan pemerintah pusat saat itu, tahun 2020, mendorong agar penggunaan dana desa diarahkan untuk pencegahan dan penanganan Covid 19, oleh karena itu, disetiap desa kami membentuk tim relawan lawan Covid 19 , tim ini sebagai garda terdepan melakukan aksi-aksi pencegahan dan penanganan pendemi, misalnya mendirikan posko pengamanan, penyemprotan cairan pembasmi wabah, menjaga mobilisasi warga keluar masuk desa, mendirikan ruang isolasi bagi warga yang terjangkit virus, dll.
Selain kegiatan aksi tim relawan desa, kami juga pedamping desa memfasilitasi desa melakukan perubahan anggaran APBDesa, seingat saya, tiga kali kami melakukanya, hal itu kami lakukakan berdasarkan arahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, agar pemerintah desa memberikan bantuan sosial berupa uang tunai (BLT) bagi warga yang terdampak Covid 19 , dan upaya pemulihan ekonomi berupa program padat karya tunai desa.
***
memasuki tahun 2021 , baru saja si pegebluk Korona merayakan ulang tahunnya yang pertama, si pegebluk itu belum juga modar, alih-alih kondisi menjadi baik, malah virus itu makin merebak dan membentuk varian baru, varian itu namanya Delta, belakangan ditemukan lagi varian baru, Omicron namanya. Secara subtansi pengunaan dana desa di tahun 2021 tidak banyak berubah, sebagaimana arahan Presiden Jokowi, dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah, juga harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan SDM desa.
Ada baiknya saya tabalkan saja prioitas penggunan dana desa tahun 2021. Pertama, pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Misalnya pegembangan dan revitalisasi BUMDesa/BUSDesma, penyedian listrik, pengembangan usaha ekomi produktif. Kedua, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, yaitu pendatan desa, pemetaan potensi dan sumber daya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, kemudian pengembangan desa wisata, penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa dan desa inklusi. Ketiga. Adaptasi kebiasaan baru, yakni desa aman Covid 19-19.
Pada prinsipnya, penggunaan dana desa tahun 2021 mengacu pada road maap pembangunan desa, yakni SDGs desa. Secara garis besar SDGs desa meliputi desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejering dan desa tanggap budaya. Definit termuat pada 18 poin SDGs Desa.
Secara umum pedampingan desa di Kabupaten Bantaeng berjalan baik, jika ditinjau dari dimensi pengeleloaan dana desa tahun 2021, maka perencanaan pembangunan desa di Kabupaten Bantaeng sudah mereplikasikan prinsip akuntabilitas sosial, sebagaimana telah tertuang dalam peraturan Bupati tentang teknis penyusunan rencana pembagunan desa, ini berarti di Bantaeng telah menerapkan program desa inklusi terlih dahulu
Sedangkan tahap pelaksanaan pembangun desa, telah berjalan sesuai dengan panduan penggunaan dana desa, yakni sesuai dengan kewengan desa, dikerjakan secara swakelola dan dikerjakan dengan metode padat karya tunai (PKTD). Adapun penyaluran Bantuan langsung tuani (BLT) bejalan baik hingga tahapan terakhir, begitu juga penggunan dana desa pada kegiatan PPKM desa sebesar delapan persen pun berjalan dengan baik, bahkan salasatu desa di kecamatan Eremerasa, Desa Mamampang, didapuk menjadi desa terbaik penggunaan anggaran PPKM.
Sejalan dengan kemajuan yang saya beberkan di atas, bukan berarti tanpa aral melintang, misalkan saja progres penginputan data SDGs yang belum selesai sampai hari ini, begitu juga revitalisasi BUMDesa yang belum optimal adanya.
Di penghujung tahu 2021, secara sama-sama dengan pemerintah Kabupaten Bantaeng, mengeliatkan kembali program vaksinasi dalam rangka menciptakan herd imunity, apatagi secara faktual desa dapat menganggarkan belanja operasional pelaksanaan vaksinasi melalui belanja kegiatan PPKM.
Walakhir kami pedamping desa, juga anak langsung kementerian desa hanya bisa berharap, sebagai orang tua kandung, seyogianya memberikan perhatian khusus bagi masa depan kami, agar selanjutnya menjadi bagian kemeterian desa secara totalitas. Entah bagaimana jalannya, kami serahkan sepenuhnya kepada kementerian desa.
